Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.724
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Mimbar Keadilan Jambe Law Journal Jurnal Sains Sosio Humaniora PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Karya Abdi Masyarakat Probono and Community Service Journal The Prosecutor Law Review Joong-Ki Joong-Ki Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Criminal Law Studies Jurnal Hukum Pidana Indonesia
Munandar, Tri Imam
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Vivi Octaviani; Usman Usman; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i3.23370

Abstract

The purposes of this study are 1) To find and analyze wiretapping arrangements in the criminal act of corruption from human rights’ perspective. 2) To find and analyze the urgency of wiretapping regulation on corruption in human rights’ perspective. The method used in this study is a normative-juridical research. The results of this study can be stated that wiretapping is an act carried out to obtain private information or confidential which aim of revealing the truth existence of a criminal act of corruption. Regulations regarding wiretapping in corruption crimes regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Law Number 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Regarding the authority of the KPK in conducting wiretapping. However, the regulations that have regulated the wiretapping have not regulated the wiretapping in detail in its entirety, so in its implementation it often contradicts human rights. In the last three years one of the corruption laws has undergone a renewal, namely Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as amended to become Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The reforms contained in the law include the renewal of rules regarding wiretapping, but unfortunately the renewal has caused controversy in the public realm. So it is necessary to establish a special law regarding wiretapping. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah 1)Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyadapan pada tindak pidana korupsi perspektif perlindungan hak asasi manusia. 2)Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan penyadapan pada tindak pidana korupsi perspektif perlindungan hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa penyadapan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat privasi ataupun rahasia yang mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kebenaran adanya suatu tindak pidana korupsi. Pengaturan tentang penyadapan dalam tindak pidana korupsi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya telah mengatur tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Akan tetapi pengaturan yang telah mengatur tentang penyadapan belum mengatur secara keseluruhan tentang penyadapan secara rinci sehingga pada pelaksanaannya sering kali bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam tiga tahun terakhir salah satu Undang-Undang tindak pidana korupsi telah mengalami pembaharuan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembaharuan yang terdapat didalam Undang-Undang tersebut termasuk pembaharuan aturan mengenai penyadapan, namun sayangnya pembaharuan itu menimbulkan kontroversi diranah publik. Sehingga perlunya dibentuk Undang-Undang secara khusus tentang penyadapan.
MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL: Andi Najemi; Hafrida Hafrida; Tri Imam Munandar; Aga Hanum Praydhi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.804

Abstract

Tingginya minat masyarakat dalam menggunakan media sosial tidak menutup kemungkinan menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum. Hal tersebut terjadi akibat dalam penggunaannya sulitnya masyarakat untuk menentukan berita yang benar dan berita bohong/hoax, masyarakat juga sulit membedakan antara berita yang mengandung kritikan dengan berita yang memuat ujaran kebencian. Akibatnya masyarakat sebagai konsumen di area umum kadang-kadang percaya terhadap berita yang memuat ujaran kebencian tersebut dengan mengunggahnya ulang dan meneruskannya beritanya tanpa mencari sumbernya terlebih dahulu, sehingga berimplikasi pada penyebaran kalimat ujaran kebencian. Seseorang yang melakukan perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial dan dapat dikenakan sanksi pidana seperti dalam rumusan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Pamenang Kabupaten merangin memberikan dampak yang positif, karena dengan kegiatan tersebut dapat memberikan pengertian/pemahaman kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Transaksi Elektronik, sehingga nantinya masyarakat dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, bijak dan tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya perbuatan ujaran kebencian dan kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan Sal Sabila Aprilia; Elizabeth Siregar; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i1.24097

Abstract

This study aims to analyze regulations regarding pretrial as an effort to enhance legal protection and fulfillment of the rights of suspects in Indonesia through the pretrial process in order to achieve human rights. Conducting an inventory and collection with a number of laws and regulations related to the related problems, the authors learn that legal protection of suspects' rights through pretrial efforts can be fulfilled by complying with statutory regulations relating to pretrial. However, it was found that to fulfill the legal protection of the suspect's rights still face several obstacles. The author argues that these obstacles are due to the passive action of the judges and the imprecision in the pretrial implementation.   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan mengenai praperadilan dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak tersangka di Indonesia berikut pemenuhan hak tersangka melalui proses praperadilan demi tercapainya hak tersangka sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Dengan menginventarisir sejumlah peraturan perundang-undangan terkait masalah yang dikaji, penulis mempelajari bahwa perlindungan hukum terhadap hak tersangka melalui upaya praperadilan dapat dipenuhi dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praperadilan. Namun, ditemukan bahwa untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap hak tersangka tersebut masih terdapat beberapa hambatan. Penulis berargumen bahwa hambatan hambatan tersebut di antaranya disebabkan karena hakim yang bersifat pasif dan ketidaktepatan waktu pelaksanaan praperadilan.
Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Presumption of Innoncent dan HAM Rosa P.S Simarmata; Tri Imam Munandar; Mohamad Rapik
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to analyse regulations related to extrajudicial killing against suspected terrorists from the perspective of the principle of presumption of innocence and human rights. The fact that counter-terrorism often leaves legal problems and human rights violations is clear in the KM 50 case when 6 members of the FPI were shot to death under suspicion of terrorism, allegedly committed by the anti-terrorism of Densus 88. This article attempts to see the problem from a legal perspective which leaves a normative vagueness with regard to the use of power by the Police and the implementation of the Human Rights Principles and Standards in the administration of the Indonesian National Police. As a normative legal research, the legal issue of this research concerns the guiding principles that give authority to the police to use force against suspects of terrorism vis-à-vis the principle of presumption of innocence and the enforcement of human rights. It is found that the extrajudicial killing of suspected terrorists is a violation of human rights. However, from a normative perspective, the act is controversial due to the vagueness of the law that guides the police in carrying out their duties. It is suggested that this regulation be made clearer to avoid abuse of power by the Police in combating criminal acts of terrorism. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait extrajudicial killing terhadap pelaku terduga tindak pidana terorisme dilihat dari perspektif asas preassumption of innosence dan HAM. Artikel penelitian ini berangkat dari fakta bahwa upaya penanggulangan tindak pidana terorisme seringkali menyisakan isu-isu pelanggaran hukum dan HAM, terutama dilakukan oleh Densus 88 anti terorisme. Permasalahan seputar extrajudicial killing mencuat pasca kasus KM 50 dengan terbunuhnya 6 anggota laskar FPI dengan dugaan tindak pidana terorisme. Artikel ini melihat adanya permasalahan dari perspektif hukum yang secara normatif menyisakan kekaburan norma pada aturan mengenai peingguinaan keikuiatan dalam tindakan keipolisian dan impleimeintasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manuisia dalam peinyeileinggaraan Tuigas Keipolisian Neigara Indoneisia. Sebagai penelitian yuridis normatif, isu hukum penelitian ini mempermasalhakan guiding principles yang memberikan kewenangan kepolisian dalam penggunaan kekerasan dalam terhadap terduga tindak pidana terorisme vis-à-vis asas preassumtion of innocent and penegakan HAM. Ditemukan bahwa tindakan extrajudicial killing terhadap terduga teroris merupakan pelanggaran HAM. Namun secara yuridis, perbuatan tersebut bersifat kontroversial mengingat kekaburan yang terdapat pada aturan hukum yang menjadi panduan dalam menjalan tugas oleh Kepolisian. Disarankan agar pengaturan ini lebih jelas lagi agar tidak terjadi abuse of power oleh Kepolisian dalam memberantas tindak pidana terorisme.
MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL: Andi Najemi; Hafrida Hafrida; Tri Imam Munandar; Aga Hanum Praydhi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.804

Abstract

Tingginya minat masyarakat dalam menggunakan media sosial tidak menutup kemungkinan menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum. Hal tersebut terjadi akibat dalam penggunaannya sulitnya masyarakat untuk menentukan berita yang benar dan berita bohong/hoax, masyarakat juga sulit membedakan antara berita yang mengandung kritikan dengan berita yang memuat ujaran kebencian. Akibatnya masyarakat sebagai konsumen di area umum kadang-kadang percaya terhadap berita yang memuat ujaran kebencian tersebut dengan mengunggahnya ulang dan meneruskannya beritanya tanpa mencari sumbernya terlebih dahulu, sehingga berimplikasi pada penyebaran kalimat ujaran kebencian. Seseorang yang melakukan perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial dan dapat dikenakan sanksi pidana seperti dalam rumusan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Pamenang Kabupaten merangin memberikan dampak yang positif, karena dengan kegiatan tersebut dapat memberikan pengertian/pemahaman kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Transaksi Elektronik, sehingga nantinya masyarakat dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, bijak dan tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya perbuatan ujaran kebencian dan kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat
Victim Precipitation sebagai Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Wilda Mahaliya; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.28664

Abstract

Crime is a criminal act that is often encountered in everyday life. However, not all crimes are pure intention or main intention of the perpetrator. In some crime cases, it shows that the victim can also provoke or provoke the perpetrator, which can lead to victimization. The role or attitude of potential victims that creates or accelerates crime can be called victim precipitation. When a crime occurs, usually the public or law enforcers focus more on the fault of the perpetrator of the crime rather than examining the role of the victim. This research aims to examine a crime not only from the perspective of the perpetrator but also from the perspective of the role of the victim or victim precipitation, which can be used by the judge in his consideration of things that aggravate and mitigate the defendant in accordance with article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code . In this research the author uses a normative juridical method with a case and law approach. The results obtained are that in sentencing decisions, judges are more likely to consider sociological aspects of the defendant, such as the defendant acting politely during the trial, the defendant regretting his actions, the defendant being young, and the defendant having never been convicted. Basically, victim precipitation has not been a consideration that is explicitly written into the sentencing decision. Therefore, the author hopes that this research can provide space to consider victim precipitation in sentencing decisions so that justice can be created for both the perpetrator and the victim. Abstrak Kejahatan merupakan tindak pidana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua kejahatan merupakan murni niat atau mainsrea dari pelaku. Dalam beberapa kasus kejahatan menunjukkan bahwa korban juga dapat memprovokasi atau memancing pelaku yang membuat terjadinya penimbulan korban (viktimisasi). Peranan calon korban yang membuat atau mempercepat kejahatan bisa disebut dengan victim precipitation. Di dalam terjadinya kejahatan, biasanya masyarakat ataupun penegak hukum lebih memfokuskan kepada kesalahan pelaku dibanding mengkaji dari sisi peranan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu kejahatan tidak hanya dari sisi pelaku melainkan juga dari sisi peranan korban atau victim precipitation, yang bisa digunakan oleh hakim di dalam pertimbangannya pada poin hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh bahwa putusan pemidanaan, hakim cenderung mempertimbangkan aspek sosiologis dari terdakwa seperti terdakwa berlaku sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, masih muda, dan terdakwa belum pernah dihukum. Pada dasarnya, victim precipitation ini belum menjadi pertimbangan yang secara tersurat ditulis dalam putusan pemidanaan. Karena itu penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberi ruang untuk mempertimbangkan victim precipitationini didalam putusan pemidanaan agar terciptanya keadilan untuk pelaku maupun korban.
STRIKING A BALANCE: NAVIGATING PEACE, JUSTICE, AND RESTORATIVE JUSTICE IN INDONESIAN PROSECUTORIAL PROCESS Ridwan Arifin; Idris, Siti Hafsyah; Munandar, Tri Imam; Nte, Ngaboawaji Daniel
The Prosecutor Law Review Vol 1 No 3 (2023): The Prosecutor Law Review
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64843/prolev.v1i3.25

Abstract

This paper connects with the principles of restorative justice by highlighting the intricate dynamics of prosecutorial decision-making in post-conflict Indonesia. Restorative justice emphasizes repairing harm and rebuilding relationships in the aftermath of conflict, aligning with the challenges faced by prosecutors in balancing peace and justice. In the Indonesian legal landscape, the delicate task of reconciling the need for accountability with the goals of reconciliation is evident. The study’s focus on specific cases and the examination of factors influencing prosecutorial choices underscore the importance of a comprehensive understanding of the complexities surrounding the peace versus justice dilemma. Restorative justice principles often emphasize dialogue, inclusion, and community engagement, which can be crucial in societies dealing with the aftermath of conflict. The multi-dimensional approach employed in the research, integrating legal, ethical, and socio-political perspectives, resonates with the holistic nature of restorative justice. By shedding light on the challenges prosecutors face in navigating this delicate balance, the paper contributes to the broader discourse on transitional justice. Restorative justice seeks to address the root causes of conflict and promote healing within communities, and this paper's insights into the nuanced considerations of prosecutors offer a valuable contribution to both academic discussions and a deeper understanding of the challenges inherent in balancing peace and justice within the Indonesian legal context. Ultimately, the study aligns with the restorative justice framework by emphasizing the importance of a thoughtful and inclusive approach to justice in post-conflict societies.
A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch’s Formula and Friedman’s Theory Arifin, Ridwan; Wulandari, Cahya; Muliadi, Muliadi; Utari, Indah Sri; Munandar, Tri Imam
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 6 Issue 2 (2023) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v6i2.9596

Abstract

This paper critically examines stolen assets recovery in Indonesia, employing Gustav Radbruch's legal philosophy, which asserts that justice is the purpose of law and any rule failing to promote justice is invalid, along with Lawrence Friedman’s sociological theory. The aim is to illuminate Indonesia's challenges and opportunities in recovering ill-gotten assets, an issue intertwined with corruption, transnational crime, and international cooperation. Radbruch’s formula serves as the moral and ethical basis for evaluating asset recovery. It prioritizes justice in legal systems, insisting that just laws are the only legitimate ones. This paper applies Radbruch’s formula to assess Indonesia's legal frameworks and processes for asset recovery, emphasizing principles like fairness, equity, and legitimacy within this context. Furthermore, this study incorporates Friedman’s sociological theory, which examines how law evolves in response to social norms and values. It explores how sociocultural factors in Indonesia influence the development of legal mechanisms, public attitudes, and enforcement strategies regarding asset recovery. These perspectives offer valuable insights into Indonesia’s asset recovery challenges. They underscore the need for a holistic approach that integrates ethics, law, and sociology to enhance fairness and effectiveness. International collaboration is also emphasized due to the transnational nature of illicit financial flows. This paper contributes to a nuanced examination of Indonesia’s stolen assets recovery. By bridging legal philosophy and sociological theory, it provides a comprehensive framework for policymakers, legal professionals, and scholars engaged in pursuing justice and asset recovery in Indonesia and beyond.
Upaya Non Panel Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Jenis Ganja di wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci Haryadi, Haryadi; Imam Munandar, Tri; Anum Prayudi, Aga; Windarto, Windarto
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i2.31351

Abstract

Data kasus yang diperoleh di Kabupaten Kerinci masih maraknya kasus penyalahguna narkotika jenis ganja. Maka permasalahan yang akan dibahas Pertama: apa yang menjadi faktor penyebab penyalahguna Narkotika jenis ganja, Kedua: bagaimana upaya Non Penal dalam penanggulangan penyalahguna Narkotika jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini pertama: faktor penyebab penyalahguna Narkotika jenis ganja di Kabupate Kerinci yaitu faktor kondisi wilayah yang geografis dan faktor lingkungan dimana Kabupaten Kerinci merupakan daerah destinasi wisata sehingga rentan akan transaksi atau penyalahguna narkotika khususnya ganja di daerah wisata tersebut. Kedua: Upaya non penal dalam penanggulangan penyalahguna Narkotika jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci yaitu dengan mengimplementasikan dalam program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Rekomendasi yang diberikan yaitu harus mengedepankan tindakan preventif yang mengedepankan melalui pencegahan, penangkalan, pengendalian.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Imam Munandar, Tri; Yusnu Pratama, Afrianda
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.31352

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia saat ini masih menggunakan peninggalan zaman kolonial. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan ke dampak positif maupun negatif, sehingga upaya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi momentum untuk mengkriminalisasi perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat. Hukum positif belum mengatur secara lengkap mengenai tindak pidana kesusilaan, salah satunya terhadap perbuatan pekerja seks komersial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan oleh mucikari, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial tidak ada pengaturan yang jelas sehingga kriminalisasi terhadap perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum positif tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaturan terhadap perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia dan melihat sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pekerja seks komersial di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas sehingga menimbulkan kekosongan norma, hanya Peraturan Daerah tertentu yang mengatur mengenai hal tersebut. Di masa mendatang, upaya pembaharuan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan menjadi momentum mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan pekerja seks komersial.
Co-Authors Adithiya Diar Afrianda Yusnu Pratama Aga Anum Prayudi Aga Hanum Praydhi Aga Hanum Prayudi Agustarma, Febriza Eka Agustina, Rati Elvi Aini, Mahsuri Ainun Majid, Muhammad Zulfitrah Akbar Kurnia Putra Alamsyah, Risky Tri Alzahra, Hani Lutfhia Amalia, Mita Andi Najemi Andi Najemi, Andi Anisak, Nur Ansorullah Ansorullah Anum Prayudi, Aga Ardiko Sitompul Ario Putra Astriyadi Arsyad Arsyad Arya Bagus Wicaksono Ayu Susilawati, Ayu Bhagaswanda, Algi bt Ab. Kadir, Noor Aida Budi Ardianto Bustanuddin . Bustanuddin Bustanuddin Cahya Wulandari Citra Darminto Claudia Permata Dinda Darmawanto, Darmawanto Darminto, Citra Dessy Rakhmawati Dheny Wahyudi Dwi Kurniawan, Dwi Elizabeth Siregar Elizabeth Siregar Erwin Erwin Fitria, Rika Gultom, Naomi Christabell Hafrida Halijah, Halijah Handayani, lusi Harnika, Harnika Haryadi - Haryadi Haryadi Haryadi Haryadi Herry Liyus Hilman Yusra Ibadillah , Sultonu Idris, Siti Hafsyah imanuel, imanueljeremypane Istianah, Syarifatul Jufira, Putry Rahmani Kartika, Agustin Mega Khoir, Attabik Al Kurnia, Ayu Kurniawan, Hafif Liyus, Herry Lorenza, Putri Suci Lovy, Jelisa Laxmy Maisulvi, Khofifah Manurung, Syafril Masrukhi Masrukhi Mellinia, Nurul Michael Lega Moch. Reza Restu Prihatmaja Mohamad Rapik Muhammad Rizki Muliadi Murniyanti Murniyanti Nababan, Eva Daya Nelli Herlina Niko Saputra Novia, Laudy Novita Sari Nte, Ngaboawaji Daniel Nur Utami, Eka Rizki Nurfitriyani, Nurfitriyani Nys. Arfa Pebrianto, Dony Yusra Perangin-angin, Gilang Aulia Pratama, Wahyu Cahyo Prayudi, Aga Hanum Putri Sarah Putri, Adek Putri, Alifa Zahrani Putri, Gendis Klara Raffles Raffles Raffles Raffles Rakhmawati, Dessy Ramadan, Riski Fahlul Ridwan Arifin Rosa P.S Simarmata Sahuri Lasmadi Saidatul Nadia Abd Aziz Sal Sabila Aprilia Sinaga, Ervina Winra Siregar, Hamdan Maruli Syamsir Syamsir Syofyan Nur Ubaidila, Atta Syach Umar Hasan Usman Usman Usman Usman Vivi Octaviani Wilda Mahaliya Windarto Windarto Windarto, Windarto Yashinta, Sherly Yulia Monita Yusnu Pratama, Afrianda Zulham Adamy