Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Kantika Ngara Practice: Marriage Validity under Islamic and Positive Law in Ambalawi Regency Local Wisdom Syarif Hidayatullah; Muhammad Zia Ulhaq; Fitriani
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 2 (2025): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i2.1461

Abstract

This study examines the practice of Kantika Ngara in Ambalawi Subdistrict, Bima Regency, a local pre-marital tradition involving the symbolic adjustment of the bride’s and groom’s names, which is believed to bring harmony, prosperity, and blessings to married life. The purpose of this research is to describe the implementation of Kantika Ngara, analyze it from the perspectives of Islamic law and positive law, and assess the harmony between religious norms, state regulations, and local wisdom. This study employs a qualitative approach using normative and empirical methods. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using NVivo to identify key themes. The findings show that Kantika Ngara is practiced through symbolic methods such as counting name letters, interpreting names, observing palm lines, and measuring finger length as indicators of fortune. From the perspective of Islamic law, this tradition does not invalidate the marriage contract because the name adjustment is symbolic and does not affect legal identity. From the perspective of positive law, the practice does not cause administrative or legal problems since official identities remain unchanged. This study demonstrates that Kantika Ngara represents local wisdom that harmonizes religious values, state law, and community culture, contributing to discussions on legal pluralism and cultural accommodation
Preferensi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Alternatif Pembiayaan Syariah di Perbankan Syariah Nirwana Setiawati; Umar Sagaf; Syarif Hidayatullah
An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah Vol. 7 No. 2 (2026): An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah
Publisher : Program Studi Perbankan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51339/nisbah.v7i2.4802

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang membentuk kecenderungan serta hambatan yang dialami oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh pembiayaan berbasis syariah di Pasar Amahami Kota Bima. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 35 informan UMKM, hasil penelitian mengungkapkan bahwa preferensi terhadap pembiayaan syariah ditentukan oleh lima faktor utama: religiusitas, keterbukaan margin dan sistem bagi hasil, kemudahan proses, persepsi risiko yang lebih kecil, serta adanya fasilitasi pendampingan usaha. Dari kelima faktor tersebut, religiusitas menjadi pendorong paling kuat karena masyarakat setempat memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Meskipun demikian, akses terhadap pembiayaan syariah masih belum maksimal akibat sejumlah kendala seperti rendahnya pemahaman tentang keuangan syariah, keterbatasan jaminan, anggapan bahwa margin terlalu tinggi, prosedur administratif yang dinilai rumit, serta kurangnya informasi dan sosialisasi. Temuan ini menunjukkan adanya jurang antara keinginan dan realitas akses terhadap pembiayaan syariah. Karena itu, diperlukan peningkatan literasi, penyederhanaan prosedur, serta strategi sosialisasi yang lebih efektif guna mendorong inklusi keuangan syariah di sektor UMKM.
Legal Implementation in the Digital Era: Protection of Child Support Rights after Divorce in Indonesia Nurul Fitri Kayati; Syarif Hidayatullah; Jainuddin Jainuddin
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 1 (2025): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i1.1317

Abstract

This study aims to examine the implementation of child support rights protection after divorce in Indonesia within the context of the digital era through field research. A qualitative approach was used to gain an in-depth understanding of the practices, challenges, and opportunities in enforcing child support rights. Data were collected through in-depth interviews with various stakeholders, such as religious court judges, lawyers, divorced parents, and officers from child protection agencies in several religious court jurisdictions in Indonesia. The findings reveal a gap between existing legal provisions and their practical implementation. Major obstacles include limited public legal awareness, weak supervision mechanisms, and restricted access to and utilization of digital technology in the determination and monitoring of child support. Nevertheless, several digital innovations have begun to be applied, such as document digitization systems and child support tracking applications that help expedite processes and enhance transparency. This research makes significant contributions in Indonesia by offering contextual understanding and strategic recommendations for strengthening technology-based child support protection. Globally, the findings can serve as a reference for developing countries seeking to integrate family law regulations with digital advancements to improve access and the effectiveness of legal services. These results are expected to promote the development of a more inclusive, responsive, and adaptive child support protection system in the digital era.
Ratio Decidendi Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bima Fakri Rahman; Syarif Hidayatullah; Husnatul Mahmudah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): IN PRESS - SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3137

Abstract

Dispensasi kawin merupakan instrumen hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk memberikan izin perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima menunjukkan adanya berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang memengaruhi masyarakat dalam mengajukan permohonan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak terkait serta didukung oleh studi dokumentasi terhadap putusan dispensasi kawin yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kondisi psikologis calon mempelai, kesiapan keluarga, serta potensi dampak sosial yang dapat timbul apabila permohonan tidak dikabulkan. Hakim berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Selain itu, faktor kehamilan di luar nikah, hubungan yang telah terjalin erat antara calon mempelai, serta dukungan orang tua menjadi pertimbangan dominan dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya dampak sosial yang lebih luas di masyarakat.