Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.976
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Jurnal Ekuilnomi Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum An-Nisbah : Jurnal Perbankan Syariah Taroa : Jurnal Pengabdian Masyarakat SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin NALAR: Journal Of Law and Sharia SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Currency
Syarif Hidayatullah
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
AKTUALISASI KEWARISAN PADA NIKAH DI BAWAH TANGAN PERSEKTIF HUKUM DI INDONESIA Syarif Hidayatullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i1.601

Abstract

Persoalan kewarisan sering terjadi suatu masalah ketika berkaitan dengan jumlah serta status sebagai ahli waris, dalam sistem kewarisan di Indonesia, bahwa seseorang dapat mendapatkan warisan apabila ia memiliki kekerabatan yakni memiliki hubungan darah, serta berstatus perkawinan. Namun yang menjadi persoalan apabila perkawinan tersebut tidak memiliki status hukum yang sah secara hukum, dalam artian tidak memiliki status hukum di mata negara, hal ini mengakibatkan proses upaya seseorang dalam meminta hak nya atas kewarisannya menjadi terbatas dan malah tertutup dikarenakan tidak dimilikinya kepastian hukum bahwa ia telah mempunyai status perkawinan. Begitupun bagi kewarisan terhadap anak dari hasil perkawinan yang tidak sah tersebut atau anak hasil luar perkawinan yang dalam hukumnya hanya memiliki hubungan hukum dan kewarisan dari pihak ibu, dari hal itulah maka perlu dibahas akan persoalan yang sering hadir di masyarakat guna memperjelas status dari kewarisan dari hasil nikah di bawah tangan.
SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM DAN POSITIF DALAM MELIHAT KASUS PROSTITUSI DAN HUBUNGAN SEKS DI LUAR NIKAH Syarif Hidayatullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i2.701

Abstract

Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terutama terkait prostitusi serta hubungan seks bebas sangatlah meresahkan dan membuat persoalan ini menjadi sorotan yang tajam dalam kaca mata hukum, terutama dalam perspektif hukum Islam dan positif yang memang sama-sama melarang akan perbuatan tersebut namun terdapat perbedaan sanksi dan pemenuhan delik hukum yang cukup berbeda dalam melihat terutama kasus terkait hubungan seks di luar nikah yang dalam hukum Islam hal tersebut dianggap sudah terpenuhi perbuatan tersebut apabila pasangan tersebut terbukti telah melakukan hubungan di luar pernikahan baik berstatus belum menikah ataupun menikah, sebaliknya perspektif hukum positif hanya memahami bagi orang yang sudah berstatus perkawinan, dan juga persoalan dalam melihat konteks kasus prostitusi dalam sudut pandang hukum Islam dan Positif.
ANALISIS HUKUM TERHADAP WAKAF UNTUK MASJID (STUDI DI DESA SAMILI KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA) Syarif Hidayatullah; Sri Devi
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v7i1.1305

Abstract

Wakaf menjadi alternatif dalam upaya saling tolong menolong antara sesama karena memang tujuan wakaf sendiri yang mana hasil nya diperuntukkan untuk umat dan sesuai dengan syariat serta keinginan dari si wakif dalam mewakafkan hartanya dijalan Allah. Pada prakteknya, wakaf yang diterapkan di Desa Samili Kecamatan Woha menariknya dimana dalam akadnya si wakif menyerahkan benda wakaf nya untuk Masjid, wakif menunjuk pengelola Masjid sebagai Nadzir atas tanah atau benda wakaf guna dikelola dan menjadi amalan bagi si wakif nya nanti, namun pada realitasnya pihak masjid tidak mampu mengelola dengan cukup baik dikarenakan banyaknya tanah wakaf yang dikelola oleh masjid dan akhirnya masjid pun melakukan upaya dengan melelang tanah bagi siapa saja yang mau mengelola tanah tersebut selama 1 tahun dan hasil lelang menjadi amalan si wakif yang diperuntukkan pada masjid, begitupun ketika ada benda wakaf yang diwakafkan namun tidak dapat dikelola maka tanah ataupun benda wakaf tersebut dibiarkan saja tanpa adanya perawatan ataupun dikelola. Dari hal itu menarik untuk dikaji bagaimana sebenarnya praktek penerapan wakaf yang diterapkan oleh pihak masjid dan seberapa bermanfaat penerapan itu dilakukan.
EKSISTENSI PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA BIMA Syarif Hidayatullah; Husnatul Mahmudah; Reni Melati
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v6i2.1319

Abstract

Sistem hukum acara terdapat hak ex officio yang merupakan hak secara hukum bagi hakim karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian yakni, penelitian normatif-yuridis. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa kedudukan hak ex officio hakim didapati 2 (dua) keadaan, pertama pasif, yang mana hakim dalam hal ini dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yang tidak memberikan ruang penuh untuk hakim dalam melampaui kewenangannya tersebut, Sedangkan yang kedua dalam keadaan aktif, hakim diminta untuk senantiasa aktif dalam menggali informasi tentang fakta-fakta persidangan guna membantu dalam menelaah persoalan perkara yang sedang proses peradilan agar dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memang secara hukum materiil memberikan ruang untuk menginterpretasikan amar putusan dengan menggunakan hak ex officio tersebut. Selain itu, eksistensi hak ex officio dalam lingkup peradilan, dalam proses peradilan hak ini menjadi salah satu bentuk interpretasi hakim dalam mempertimbangkan hasil putusan bersama antara hakim lainnya dengan memperhatikan fakta-fakta dalam peradilan, selain itu juga tidak selamanya hak tersebut diberlakukan selain perseptif antara hakim berbeda-beda antara satu sama lain dengan memperhatikan hukum acara (formil) dan materiil di lingkup Pengadilan Agama.
KEDUDUKAN HUKUM PENJUALAN TANAH GADAI TANPA PERSETUJUAN PEMILIK Husnatul Mahmudah; Muhaimin Muhaimin; Syarif Hidayatullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i1.2624

Abstract

Penelitian tentang kedudukan hukum penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik dilakukan di desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis tentang (1) kedudukan hukum penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik; dan (2) konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pihak yang melakukan penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan (1) Perundang-undangan (statute approach); (2) pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan tanah gadai yang dijual tanpa sepengetahuan pemilik adalah masih secara sah dimiliki oleh pemilik tanah. Sebab dalam perjanjian gadai tanah hanya diijinkan untuk dimanfaatkan saja oleh penerima gadai tetapi tidak untuk dijual atau dilakukan peralihan hak; dan (20 Penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, sebab tidak sesuai dengan perjanjian antar kedua belah pihak dan tidak termasuk dalam unsur serta syarat batalnya gadai. Sehingga penjualan tanah objek gadai tersebut merupakan tindak pidana yang merugikan pemilik tanah.
Implikasi Hukum Terhadap Hak Anak: Analisis dari Status Anak di kartu Kerluarga (Studi Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima) Jainuddin Jainuddin; Mawarni Yulianti; Syarif Hidayatullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3456

Abstract

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan langsung dilokasi penelitian dan objek yang diteliti.Peneliti menggunakan metode empiris karena ingin mengkaji dari segi kejadian dilapangan. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus ini. Penelitian ini tidak hanya bergantung pada teori atau doktrin hukum, tetapi juga pada fakta-fakta yang ada dalam situasi nyata. Implikasi hukum terhadap hak anak dalam pemalsuan kartu keluarga bahwa perbuatan mengubah/menambah/mengurangi isi dokumen dalam kartu keluarga(KK) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Dalam KUHP baru yaitu UU 1/2023 pasal 391, setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, maka dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar.
Analisis Dampak Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Perspektif Psikologis, Sosiologis, Ekonomis) Husnul Khatimah; Syarif Hidayatullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6525

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang cukup tinggi di berbagai wilayah Indonesia dan sering kali berujung pada perceraian. Ketidaksiapan individu dalam aspek psikologis, ekonomi, dan sosial menjadi faktor utama yang memicu ketidakharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perceraian akibat pernikahan dini melalui perspektif psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah berupa jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perceraian akibat pernikahan dini menimbulkan dampak psikologis berupa stres, depresi, dan trauma emosional; dampak ekonomi berupa kemiskinan dan ketergantungan finansial; serta dampak sosiologis berupa stigma sosial dan terganggunya struktur keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan pernikahan dini serta penguatan edukasi pranikah untuk menekan angka perceraian dan dampak sosial yang ditimbulkannya
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Dalam Pemanfaatan Bersama Tanah Waris Di Desa Soribaru Kelurahan Lelamase Fitriani; Aminullah; Syarif Hidayatullah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i2.2033

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik adat pemanfaatan bersama tanah waris yang masih berlangsung di Desa Soribaru, Kelurahan Lelamase, sebagai bentuk pengelolaan harta peninggalan keluarga secara kolektif. Dalam praktiknya, tanah waris tidak langsung dibagi kepada masing-masing ahli waris, melainkan dimanfaatkan secara bersama berdasarkan kesepakatan adat dan hubungan kekeluargaan. Namun, kondisi tersebut sering menimbulkan persoalan hukum, seperti ketidakjelasan hak kepemilikan, potensi sengketa antar ahli waris, serta perbedaan pandangan antara ketentuan adat dan hukum Islam mengenai pembagian warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik adat pemanfaatan bersama tanah waris di Desa Soribaru serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh agama, aparat kelurahan, dan masyarakat setempat. Data kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan praktik adat yang berlaku dengan ketentuan hukum Islam tentang kewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan bersama tanah waris dilakukan untuk menjaga hubungan kekeluargaan, mempertahankan nilai adat, dan memenuhi kebutuhan ekonomi bersama. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama didasarkan pada musyawarah, kerelaan seluruh ahli waris, dan tidak menghilangkan hak masing-masing pihak atas bagian warisnya. Namun, apabila pemanfaatan bersama menyebabkan penguasaan sepihak atau menghambat pembagian hak waris, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.
KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH) PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Alifah Rosiyah; Syarif Hidayatullah; Jainuddin Jainuddin
Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol. 10 No. 1 (2026): April
Publisher : LP2M IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/tajdid.v10i1.6921

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mengkaji relevansi dan implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah memahami konsep hadhanah dalam fiqh, ketentuan normatif dalam KHI, serta perbandingan keduanya dalam menentukan pihak yang paling berhak mengasuh anak berdasarkan prinsip kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur’an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, hadhanah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak dengan menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz. Sementara itu, KHI mengatur secara normatif melalui Pasal 105 bahwa anak di bawah usia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu, dengan ayah tetap bertanggung jawab terhadap nafkah. Dalam praktiknya, hakim di pengadilan agama tidak selalu menerapkan ketentuan tersebut secara kaku, melainkan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara konsep hadhanah dalam hukum Islam dan KHI dalam hal tujuan, yaitu perlindungan dan kesejahteraan anak, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan
Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syari’ah Dan Bank Konvensional Pada Peride 2021-2025 di Indonesia Sumayyah Maghfirah; Muhammad Rasyad Al Fajar; Syarif Hidayatullah
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v4i6.2633

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia selama periode 2021–2025 dengan menggunakan indikator Return on Assets (ROA), Non-Performing Loan/Non-Performing Financing (NPL/NPF), serta Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio (LDR/FDR). Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif-komparatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan publikasi Otoritas Jasa Keuangan. Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, uji normalitas, dan independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada rasio ROA antara bank konvensional dan bank syariah, dengan nilai signifikansi 0,023 atau p<0,05. Rata-rata ROA bank konvensional sebesar 2,482 lebih tinggi dibandingkan bank syariah sebesar 1,906. Sementara itu, rasio NPL/NPF dengan nilai signifikansi 0,522 dan LDR/FDR sebesar 0,151 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbedaan prinsip operasional kedua jenis bank berpengaruh nyata terhadap profitabilitas, tetapi tidak memberikan perbedaan signifikan pada risiko kredit/pembiayaan maupun likuiditas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi regulator, akademisi, dan pelaku industri perbankan nasional.
Co-Authors Ade Rahman Alifah Rosiyah Aminullah Ardianti, Yuyun Fakri Rahman Fitriani Fitriani Fitriani Gufran Sanusi Husnatul Mahmudah Husnatul Mahmudah Husnul Khatimah Husnul Khatimah Ihwan P Syamsudin Iksan Irwan Jainuddin H. Tajudin Jainuddin Jainuddin Jainuddin Jainuddin Juniarti Kayati, Nurul Fitri Magfiratul Rahmia Mawarni Yulianti Mei Indra Jayanti Melati, Reni miftahul jannah, putri Muhaimin Muhaimin Muhammad Al-Faizun Muhammad Rasyad Al Fajar Muhammad Syawaluddin, Muhammad Muhammad Zia Ulhaq Nirwana Setiawati Nur Wahyu Nuralfulailah Nuralfulailah Nurfitriani Nurul Fitri Kayati Nurul Zuhriyah Rafiuddin Rafiuddin Reni Melati Retnoningsih Rizal Munawar Rosdiana Sagaf, Umar Sri Devi Sumayyah Maghfirah Ulhaq, Muhammad Zia Yayuk Kusumawati Yunan Putra, Muh