Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.837
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Jurnal Ekuilnomi Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Taroa : Jurnal Pengabdian Masyarakat NALAR: Journal Of Law and Sharia Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies
Syarif Hidayatullah
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PERKEMBANGAN DAN EKSISTENSI HUKUM PIDANA ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA Syarif Hidayatullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v1i2.206

Abstract

The Islamic Law not only the low which realize in religious context, but also it become the resource law in constitution partly or generally. In civil law it is still particularly and generally, meanwhile in criminal law it does not concern seriously. Although, there are many problems which need to solve with the new innovative low especially in criminal, so the resource of law must be already to create peace and good manners. In this paper, writer use the juridical historical approach, which study about how propagation of Islamic Law as the resource of criminal law (jinayah), and how it gives idea and concept which make criminal law in Indonesia more propagate. Finally, it so helpful to criminal law in Indonesia
NIKAH BAWAH TANGAN ATAS TUDUHAN ZINA (QADHAF) PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DI KECAMATAN RASANA’E BARAT Syarif Hidayatullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v2i1.261

Abstract

Polemics regarding the lives of men and women were not only the matter of marriage and divorce, but also zina (fornication), which often causes problems in the community. This study explored the perspective of Bimaness regarding the concept of zina; and whether research anchored in the sociology of law gathered the data and empirical evidence in the field analyzed using phenomenological dan fungsional structural approaches. The empirical findings showed that, first, Bimanese community, as in Islam, regarded zina as cruel acts. Therefore, sanction was imposed on the fornicators to uphold ‘amarma’rufnahimungkar’ (enjoining good and forbidding wrong’ principle); second, the sanction imposed on the fornicators was somehow unregistered marriage. The sanction imposed was deemed to be a panacea for some people, while others regarded it as merely no more than just a sanction. For the former, such a sanction could generate deterrent effects: the perpetrator were ashamed of the society and family regarding their immoral acts and were compelled to be responsible. The reason for the latter to regard the sanction as a mere sanction was due to the illegal marriage status, an unregistered marriage pertaining to the state law. Thus, the marriage would not last longer, and the public could only impose, yet did not escort sanction.
AKTUALISASI KEWARISAN PADA NIKAH DI BAWAH TANGAN PERSEKTIF HUKUM DI INDONESIA Syarif Hidayatullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i1.601

Abstract

Persoalan kewarisan sering terjadi suatu masalah ketika berkaitan dengan jumlah serta status sebagai ahli waris, dalam sistem kewarisan di Indonesia, bahwa seseorang dapat mendapatkan warisan apabila ia memiliki kekerabatan yakni memiliki hubungan darah, serta berstatus perkawinan. Namun yang menjadi persoalan apabila perkawinan tersebut tidak memiliki status hukum yang sah secara hukum, dalam artian tidak memiliki status hukum di mata negara, hal ini mengakibatkan proses upaya seseorang dalam meminta hak nya atas kewarisannya menjadi terbatas dan malah tertutup dikarenakan tidak dimilikinya kepastian hukum bahwa ia telah mempunyai status perkawinan. Begitupun bagi kewarisan terhadap anak dari hasil perkawinan yang tidak sah tersebut atau anak hasil luar perkawinan yang dalam hukumnya hanya memiliki hubungan hukum dan kewarisan dari pihak ibu, dari hal itulah maka perlu dibahas akan persoalan yang sering hadir di masyarakat guna memperjelas status dari kewarisan dari hasil nikah di bawah tangan.
SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM DAN POSITIF DALAM MELIHAT KASUS PROSTITUSI DAN HUBUNGAN SEKS DI LUAR NIKAH Syarif Hidayatullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i2.701

Abstract

Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terutama terkait prostitusi serta hubungan seks bebas sangatlah meresahkan dan membuat persoalan ini menjadi sorotan yang tajam dalam kaca mata hukum, terutama dalam perspektif hukum Islam dan positif yang memang sama-sama melarang akan perbuatan tersebut namun terdapat perbedaan sanksi dan pemenuhan delik hukum yang cukup berbeda dalam melihat terutama kasus terkait hubungan seks di luar nikah yang dalam hukum Islam hal tersebut dianggap sudah terpenuhi perbuatan tersebut apabila pasangan tersebut terbukti telah melakukan hubungan di luar pernikahan baik berstatus belum menikah ataupun menikah, sebaliknya perspektif hukum positif hanya memahami bagi orang yang sudah berstatus perkawinan, dan juga persoalan dalam melihat konteks kasus prostitusi dalam sudut pandang hukum Islam dan Positif.
ANALISIS HUKUM TERHADAP WAKAF UNTUK MASJID (STUDI DI DESA SAMILI KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA) Syarif Hidayatullah; Sri Devi
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v7i1.1305

Abstract

Wakaf menjadi alternatif dalam upaya saling tolong menolong antara sesama karena memang tujuan wakaf sendiri yang mana hasil nya diperuntukkan untuk umat dan sesuai dengan syariat serta keinginan dari si wakif dalam mewakafkan hartanya dijalan Allah. Pada prakteknya, wakaf yang diterapkan di Desa Samili Kecamatan Woha menariknya dimana dalam akadnya si wakif menyerahkan benda wakaf nya untuk Masjid, wakif menunjuk pengelola Masjid sebagai Nadzir atas tanah atau benda wakaf guna dikelola dan menjadi amalan bagi si wakif nya nanti, namun pada realitasnya pihak masjid tidak mampu mengelola dengan cukup baik dikarenakan banyaknya tanah wakaf yang dikelola oleh masjid dan akhirnya masjid pun melakukan upaya dengan melelang tanah bagi siapa saja yang mau mengelola tanah tersebut selama 1 tahun dan hasil lelang menjadi amalan si wakif yang diperuntukkan pada masjid, begitupun ketika ada benda wakaf yang diwakafkan namun tidak dapat dikelola maka tanah ataupun benda wakaf tersebut dibiarkan saja tanpa adanya perawatan ataupun dikelola. Dari hal itu menarik untuk dikaji bagaimana sebenarnya praktek penerapan wakaf yang diterapkan oleh pihak masjid dan seberapa bermanfaat penerapan itu dilakukan.
EKSISTENSI PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA BIMA Syarif Hidayatullah; Husnatul Mahmudah; Reni Melati
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v6i2.1319

Abstract

Sistem hukum acara terdapat hak ex officio yang merupakan hak secara hukum bagi hakim karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian yakni, penelitian normatif-yuridis. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa kedudukan hak ex officio hakim didapati 2 (dua) keadaan, pertama pasif, yang mana hakim dalam hal ini dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yang tidak memberikan ruang penuh untuk hakim dalam melampaui kewenangannya tersebut, Sedangkan yang kedua dalam keadaan aktif, hakim diminta untuk senantiasa aktif dalam menggali informasi tentang fakta-fakta persidangan guna membantu dalam menelaah persoalan perkara yang sedang proses peradilan agar dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memang secara hukum materiil memberikan ruang untuk menginterpretasikan amar putusan dengan menggunakan hak ex officio tersebut. Selain itu, eksistensi hak ex officio dalam lingkup peradilan, dalam proses peradilan hak ini menjadi salah satu bentuk interpretasi hakim dalam mempertimbangkan hasil putusan bersama antara hakim lainnya dengan memperhatikan fakta-fakta dalam peradilan, selain itu juga tidak selamanya hak tersebut diberlakukan selain perseptif antara hakim berbeda-beda antara satu sama lain dengan memperhatikan hukum acara (formil) dan materiil di lingkup Pengadilan Agama.
KEDUDUKAN HUKUM PENJUALAN TANAH GADAI TANPA PERSETUJUAN PEMILIK Husnatul Mahmudah; Muhaimin Muhaimin; Syarif Hidayatullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i1.2624

Abstract

Penelitian tentang kedudukan hukum penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik dilakukan di desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis tentang (1) kedudukan hukum penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik; dan (2) konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pihak yang melakukan penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan (1) Perundang-undangan (statute approach); (2) pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan tanah gadai yang dijual tanpa sepengetahuan pemilik adalah masih secara sah dimiliki oleh pemilik tanah. Sebab dalam perjanjian gadai tanah hanya diijinkan untuk dimanfaatkan saja oleh penerima gadai tetapi tidak untuk dijual atau dilakukan peralihan hak; dan (20 Penjualan tanah gadai tanpa persetujuan pemilik tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, sebab tidak sesuai dengan perjanjian antar kedua belah pihak dan tidak termasuk dalam unsur serta syarat batalnya gadai. Sehingga penjualan tanah objek gadai tersebut merupakan tindak pidana yang merugikan pemilik tanah.
Implikasi Hukum Terhadap Hak Anak: Analisis dari Status Anak di kartu Kerluarga (Studi Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima) Jainuddin Jainuddin; Mawarni Yulianti; Syarif Hidayatullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3456

Abstract

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan langsung dilokasi penelitian dan objek yang diteliti.Peneliti menggunakan metode empiris karena ingin mengkaji dari segi kejadian dilapangan. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus ini. Penelitian ini tidak hanya bergantung pada teori atau doktrin hukum, tetapi juga pada fakta-fakta yang ada dalam situasi nyata. Implikasi hukum terhadap hak anak dalam pemalsuan kartu keluarga bahwa perbuatan mengubah/menambah/mengurangi isi dokumen dalam kartu keluarga(KK) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Dalam KUHP baru yaitu UU 1/2023 pasal 391, setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, maka dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar.
Analisis Dampak Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Perspektif Psikologis, Sosiologis, Ekonomis) Husnul Khatimah; Syarif Hidayatullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.6525

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang cukup tinggi di berbagai wilayah Indonesia dan sering kali berujung pada perceraian. Ketidaksiapan individu dalam aspek psikologis, ekonomi, dan sosial menjadi faktor utama yang memicu ketidakharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perceraian akibat pernikahan dini melalui perspektif psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah berupa jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perceraian akibat pernikahan dini menimbulkan dampak psikologis berupa stres, depresi, dan trauma emosional; dampak ekonomi berupa kemiskinan dan ketergantungan finansial; serta dampak sosiologis berupa stigma sosial dan terganggunya struktur keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan pernikahan dini serta penguatan edukasi pranikah untuk menekan angka perceraian dan dampak sosial yang ditimbulkannya
Co-Authors Ade Rahman Fitriani Gufran Sanusi Husnatul Mahmudah Husnul Khatimah Husnul Khatimah Irwan Jainuddin H. Tajudin Kayati, Nurul Fitri Magfiratul Rahmia Mawarni Yulianti Mei Indra Jayanti Muhaimin Muhaimin Muhammad Al-Faizun Nur Wahyu Nuralfulailah Nuralfulailah Nurfitriani Rafiuddin Rafiuddin Reni Melati Sri Devi Ulhaq, Muhammad Zia Umar Sagaf Yayuk Kusumawati