Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kantor Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang) S, Ansar.; Lawang, Hasanna; Raehana, Syarifa
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 12 (2025): July 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15700315

Abstract

Tujuan dari penelitian ini bagaimana pengelolaan APBDes serta perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan APBDes Desa Sereang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, sumber data yang digunakan berasal dari data primer yaitu wawancara langsung dilokasi penelitian dan data sekunder berasal dari dokumen, arsip kantor desa. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan APBDes Desa Sereang sudah dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan system perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, namun dalam praktek dan pelasanaanya belum efektif. Dari sudut Panjang hukun ekonomi syariah pengelolaan APBDes desa sereang dalam pengaplikasiannya disetiap kegiatan, pemerintah desa sereang sudah sesuai dengan syariah islam dengan menerapkan system transparansi dan akuntabilitas dalam mengelolah keuangan desa yang dibuktikan dengan melibatkan seluruh element masyarakat desa dalam proses musyarawah guna merencanakan secara kolektif penggunaan anggaran desa yang optimal. Namun dalam hal pendapatan yang bersumber dari bunga  bank itu tidak dibenarkan dalam islam.
Kompetensi Hakim dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A Alfisyahri, Alfisyahri; Raehana, Syarifa; Lawang, Hasanna
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 12 (2025): July 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15705893

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kompetensi Hakim dalam menangani perkara ekonmi syariah di Pengadilan Agama SungguminasaKelas 1A. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, sengketa ekonomi syariah juga mengalami peningkatan. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, menghadapi berbagai tantangan dalammemastikan hakim memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, kompetensi hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah menjadi aspek krusial guna menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi untuk memahami kompetensi hakim dalam menangani perkara ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa telah memiliki latar belakanag Pendidikan di bidang hukum islam atau syariah serta memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. Namun, hanya Sebagian kecil dari mereka yang telah memiliki sertifikasi khusus dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2016. Kendal yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah hakim bersertifikasi serta kompleksitas kasus ekonomi syariah yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang akad-akad dalam ekonomi islam
Analisis Manajemen Risiko Wanprestasi Debitur Pada Produk Pembiayaan Akad Murabahah di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene dan Kepulauan Saleh, Muh; Hasibuddin, M.; Darmawangsa, Andi; Lawang, Hasanna; Akil, M.
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 12 (2025): July 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15749948

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko operasional dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal pada Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana penerapan manajemen risiko dapat memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan guna mencegah kerugian dan meningkatkan efisiensi operasional dalam sektor perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Responden penelitian ini terdiri dari karyawan yang terlibat langsung dalam manajemen risiko dan pengendalian internal di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko operasional di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene sudah berjalan cukup baik, ditunjukkan dengan adanya sistem pemantauan risiko, identifikasi risiko yang rutin, serta upaya mitigasi yang sistematis. Selain itu, efektivitas pengendalian internal juga meningkat berkat sinergi antara kebijakan manajemen risiko dan pengawasan internal yang konsisten. Namun, penelitian juga menemukan bahwa perlu ada peningkatan dalam hal sosialisasi kebijakan risiko kepada seluruh karyawan serta penggunaan teknologi informasi yang lebih optimal dalam mendukung pengendalian risiko
Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Tingkat Banding (Studi Kasus Perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks) Abdillah, Ikram; Raehana, Syarifa; Akil, M.; Lawang, Hasanna; Syarifuddin, Said
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 1 (2025): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15837474

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di tingkat banding. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan, perbedaan pendekatan antara tingkat pertama dan banding, serta tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadap praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat banding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat banding melakukan evaluasi menyeluruh terhadap putusan tingkat pertama, terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah pada akad musyarakah. Hakim tingkat banding lebih menekankan aspek keadilan substantif dibandingkan pendekatan formal semata. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya pedoman teknis serta kompleksitas akad syariah yang semakin berkembang
Analisis Praktik Akad Hibah pada Program Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Penguatan UMKM dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dinas Sosial makassar) Fitri Hardiyanti, Nurul; Lawang, Hasanna; Arsyad, Yusri Muhammad
El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education Vol. 4 No. 1: APRIL 2025
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik akad hibah pada program bantuan sosial tunai terhadap penguatan UMKM perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dengan cara mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi pada saat sekarang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasis, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan program Bantuan Sosial Tunai untuk UMKM terbukti menjadi signifikan. Mayoritas narasumber dalam wawancara penelitian mengonfirmasi bahwa mereka menggunakan keuangan tersebut untuk operasi harian mereka, Akan tetapi, UMKM belum memperhatikan bahwa aspek hukum ekonomi syariah dalam menggunakan keuangan tersebut, sehingga UMKM masih minim pengetahuan tentang adanya layanan keuangan syariah. Namun mereka mengatakan bahwa keuangan yang mereka gunakan itu susah tepat dikarenakan dapat memberikan transparansi dan tidak saling merugikan antara pemberi dan penerima.
Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Ikmal, Ikmal; Darmawangsa, Andi; Bazith, Ahmad; Lawang, Hasanna; Subaedah, Subaedah
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 1 (2025): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik gadai sawah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Praktik gadai sawah yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat menjadi fenomena menarik karena seringkali tidak disertai perjanjian tertulis, tidak jelas jangka waktunya, dan berpotensi merugikan pihak penggadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah para petani dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik gadai sawah di wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan para petani, penggadai, dan penerima gadai, serta dokumentasi terkait praktik gadai sawah. Penelitian dilakukan di Kecamatan Libureng dengan subjek yang dipilih secara purposive untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data secara naratif, serta penarikan kesimpulan melalui verifikasi temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Kecamatan Libureng dilakukan berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Ditemukan adanya unsur ketidakadilan, seperti pemanfaatan hasil sawah oleh penerima gadai (murtahin) tanpa adanya pembagian hasil, serta tidak adanya batas waktu yang jelas. Hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik semacam ini belum sepenuhnya sesuai karena masih terdapat unsur yang mendekati riba dan eksploitasi. Penelitian ini menekankan perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai konsep gadai yang sesuai syariah serta penerapan akad-akad muamalah alternatif seperti ijarah atau muzara’ah. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem gadai yang adil dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bekatul Untuk Pakan Ternak Babi Di Desa Amun Kay Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke Lukmana, Annisa Aulia; Lawang, Hasanna; Syarifuddin, Said
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 1 (2025): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15927052

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli bekatul yang digunakan sebagai pakan ternak babi di Desa Amunkay, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Bekatul merupakan hasil sampingan dari penggilingan padi yang bernilai ekonomis dan banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak, termasuk untuk babi. Latar belakang dari penelitian ini muncul karena babi merupakan hewan yang diharamkan dalam Islam, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan transaksi ini dalam syariah, walaupun bekatul sendiri merupakan barang yang halal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pelaku usaha, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta dokumentasi pendukung. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menafsirkan data berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli bekatul untuk pakan ternak babi telah menjadi aktivitas ekonomi masyarakat lokal yang signifikan dan memberikan manfaat ekonomi nyata. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun penipuan, serta dilakukan secara sukarela dan transparan. Berdasarkan Fatwa MUI Sulawesi Selatan serta kaidah maslahah mursalah, aktivitas ini dapat dibolehkan selama tidak ada keterlibatan langsung dalam konsumsi atau produksi babi. Namun, kaidah Saad adz-Dzari’ah mengingatkan adanya potensi keterlibatan tidak langsung dalam hal yang dilarang, sehingga perlu kehati-hatian.  Dengan demikian, jual beli bekatul untuk pakan ternak babi dikategorikan sebagai mubah, dengan syarat pelaku usaha tetap menjaga niat dan tidak secara langsung mendukung produksi babi. Pemerintah dan tokoh masyarakat diharapkan berperan dalam memberikan edukasi agar praktik ini tetap berada dalam koridor syariah.
Produk Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Di Kecamatan Manggala Nasir, Ibnu Mundzir; Darmawangsa, Andi; Subaedah, Subaedah; Lawang, Hasanna; Akil, M.
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 1 (2025): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya UMKM dalam mendukung perekonomian nasional serta berbagai tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal akses pembiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan KUR BSI. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada lima pelaku UMKM di Kecamatan Manggala yang telah menerima fasilitas pembiayaan KUR dari BSI KCP Pettarani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk KUR BSI memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, seperti peningkatan omset, penambahan aset, dan perluasan skala usaha. Selain itu, proses pengajuan KUR dinilai cukup mudah dan aksesibel, meskipun masih terdapat kendala administratif seperti kelengkapan dokumen dan waktu pencairan dana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan KUR BSI berperan strategis dalam memperkuat ketahanan dan pertumbuhan UMKM, khususnya di wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi seperti Kecamatan Manggala. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak bank dan pemerintah untuk terus menyempurnakan layanan pembiayaan berbasis syariah guna mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan
Analisis Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Perjanjian Akad Musyarakah dalam Perspektif Hukum Ekonoi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A (Nomor Perkara 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks) Syafei, Achmad Syafril; Raehana, Syarifah; Arsyad, Yusri M; Lawang, Hasanna; Subaedah, Subaedah
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 1 (2025): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15867262

Abstract

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks yang menolak gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan pembatalan akad musyarakah antara nasabah dan Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mega Bakti Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara dengan Hakim dan Panitera, penelitian ini menggali perspektif hukum ekonomi syariah dan menekankan prinsip keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan musyawarah. Skripsi ini mengkaji kesesuaian perhitungan denda BPRS dengan prinsip-prinsip tersebut serta faktor-faktor yang menimbulkan sengketa dan kurangnya komunikasi yang baik dan transparansi perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan penolakan gugatan berdasarkan klausul arbitrase dalam perjanjian yang mengamanatkan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Meskipun substansi gugatan mencakup klaim denda tidak proporsional, intimidasi, dan pemutusan kontrak oleh pihak ketiga yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dinilai dapat membebaskan kewajiban nasabah, kemudian Pihak tergugat (BPRS) membantah semua klaim tersebut, menyatakan bahwa semua perhitungan telah sesuai dengan perjanjian dan prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan pengadilan didasarkan pada aspek prosedural (klausul arbitrase),  analisis substansi gugatan PMH memberikan wawasan penting tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.  
Analisis Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsumen Gadai Emas di Pegadaian Syariah Centeral Makassar Wahyudi, Audra Anandira; H, Hasibuddin; Lawang, Hasanna
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16206268

Abstract

This study aims to analyze the form and effectiveness of legal protection for consumers in Islamic gold pawn transactions at Pegadaian Syariah Centeral Makassar from the perspective of Islamic Economic Law. Legal protection in Islamic financial transactions is essential to ensure justice, transparency, and the protection of consumer rights in accordance with Sharia principles. This research employs a descriptive qualitative approach using data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate that Pegadaian Syariah Centeral Makassar has implemented the rahn contract in accordance with Sharia, provided transparent information to consumers, and safeguarded consumer rights regarding pledged goods fairly. However, challenges remain, including limited consumer understanding of their rights and suboptimal dispute resolution mechanisms. The study concludes that while Pegadaian Syariah generally complies with Sharia-based consumer protection principles, there is a need to improve public education and strengthen Sharia-based regulations and dispute resolution institutions at the local level. These findings are expected to contribute to the development of consumer legal protection in Indonesia's Islamic finance sector.