Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : 'ADALAH

Jaminan Fidusia dan Kendala Registrasinya Siti Romlah
ADALAH Vol 1, No 4 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (863.32 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i4.8219

Abstract

Di era konsumtif dewasa ini, keinginan untuk membeli suatu barang sangatlah kuat. Bahkan jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, mereka akan mencari sumber dana lain yang salah satunya adalah kredit. Saat para konsumen tersebut telah mendapatkan barang yang mereka inginkan, mereka lupa dan banyak dari mereka melarikan diri dari tanggung jawab membayar kreditnya, akibatnya krediturlah yang merugi. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Indonesia mengadopsi suatu konsep perlindungan terhadap kreditur, yakni jaminan. 
Penghidupan Kembali Aturan Yang Telah Dibatalkan Sebelumnya Oleh Mahkamah Konstitusi Siti Romlah
ADALAH Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.819 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i5.8247

Abstract

Beberapa saat yang lalu, kita sempat dikejutkan dengan adanya aksi ekstrem BEM UI Zaadit Taqwa yang mengangkat kartu kuning pada saat presiden Jokowi sedang menyampaikan pidatonya di acara Dies Natalis UI yang ke-68 (02/02/2018). Sontak peristiwa itu langsung mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang mendukung aksi tersebut dan adapula yang menentang aksi tersebut. Bagi kalangan yang pro beranggapan bahwa penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan menggunakkan aksi tersebut benar, mengingat banyak tragedi yang terjadi di akhir masa jabatan presiden Jokowi, sehingga presiden perlu ‘diingatkan’ kembali dengan adanya aksi tersebut. Sedangkan bagi yang kontra, mengganggap bahwa tindakkan tersebut merupakan tindakkan yang tidak pantas dan dapat dikategorikan sebagai penghinaan etika terhadap presiden.  
Munculnya “Mr. X” Dalam Hak Kekayaan Intelektual Siti Romlah
ADALAH Vol 1, No 6 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.815 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i6.8321

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) atau hak milik kekayaan intelektual merupakan kekayaan spesial yang diperoleh berdasarkan kecerdasan dan daya kreatif seseorang yang tentunya dilindungi dengan hukum. Namun, walaupun sudah banyak peraturan perundang-undang yang mengatur tentang HKI itu sendiri, tetap saja “Mr. X” selalu muncul. Seperti yang dilansir oleh e-koran kompas.com (21/07/2016) yang menyebutkan hasil penelitian dari Business Software Alliance tentang hasil dari pembajakan piranti lunak mencapai angka triliunan rupiah. Bahkan peredaran software bajakan di Indonesia mencapai 1,1 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 14,4 triliun. Tingkat peredaran software bajakan ini mencapai 84 persen dari software yang beredar.  
Pengadilan Jalanan Versus Negara Hukum Siti Romlah
ADALAH Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (873.646 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i2.8206

Abstract

Beberapa waktu  lalu, banyak media massa yang memberitakan tentang terjadinya perbuatan main hakim sendiri yang berujung pada tewasnya seseorang yang dituduh menjadi pelaku pencurian karena dibakar oleh amarah massa. Tentunya berita itu sempat menggegerkan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Namun, kejadian main hakim sendiri atau yang biasa disebut dengan “pengadilan jalanan” hingga memakan korban jiwa, bukanlah hal baru di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh sosiolog terkenal Sigit Rochadi kepada e-buletin Okezone.com (8/8/2017) yang menyatakan bahwa pada tahun 2015 setidaknya terdapat 7.766 kasus kekerasan yang diantaranya adalah 60,8% main hakim sendiri dan dari angka tersebut terdapat setidaknya 6,8% yang berujung dengan tewasnya tersangka. 
Regulasi Perppu Ormas, Otoriterkah? Siti Romlah
ADALAH Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (874.697 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i3.8214

Abstract

Tanggal 10 Juli 2017, rakyat Indonesia sempat dikejutkan dengan adanya kebar tentang dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari UU. No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam bab penjelasan Perppu No. 2 Tahun 2017 disebutkan tentang maksud dan tujuan dibentuknya Perppu tersebut, yang tidak lain adalah untuk membedakan dan melindungi antara Ormas yang konsisten dengan asas dan tujuan yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dengan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain memisahkan golongan Ormas, di dalam Perppu tersebut juga menambahkan banyak sanksi baik pidana maupun administrasi, berupa penghentian kegiatan Ormas serta pencabutan surat izin pendirian Ormas maupun statusnya sebagai badan hukum. 
Praperadilan Terhadap Tersangka Berstatus Buron Siti Romlah
ADALAH Vol 1, No 7 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (632.007 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i7.9043

Abstract

Akhir-akhir ini, dalam dunia hukum pidana praperadilan menjadi sebuah trend terbaru di kalangan praktisi hukum, terutama yang bergerak pada penanganan kasus korupsi. Praperadilan itu sendiri sebenarnya merupakan salah satu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang beberapa perkara, yaitu sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarga, atau kuasa hukum tersangka, sah atau tidaknya penghentian suatu penyidikan atau penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarga, atau kuasa hukum tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 Angka 1 KUHAP). Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XII/2014, praperadilan juga menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka.  
Macan Ompong Regulasi Penyelesaian Kasus Insider Trading Siti Romlah
ADALAH Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (886.111 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8201

Abstract

Kejahatan insider trading bukan hal asing lagi di telinga masyarakat, terutama bagi mereka yang telah terbiasa dalam dunia investasi. Insider trading (penjualan orang dalam) adalah  trading of a public company’s stock or other securities (such as bonds or stock options) by individuals with access to non-public information about company. Insider Trading merupakan kejahatan yang paling sering terdengar, tak heran bila Munir Fuadi menyatakan bahwa tingkat kesulitan penegakan hukum kejahatan tersebut telah dikategorikan sebagai salah satu jenis white colar crime.DOI: 10.15408/adalah.v1i1.8201