Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Upaya Legislasi Qanun Syari'ah Di India Dan Pakistan Nursyamsi; Dedi; Ibnu Rusydi
JUSTICES: Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v1i1.1

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya legislasi Qanun dan Syariah di India dan Pakistan. Berbicara bagaimana informasi tentang Islam di India dan Pakistan, serta pergumulan yang terjadi di kawasan sekitarnya pasca terbentuknya kedua negera tersebut. Negara Pakistan merupakan hasil pemisahan dari negara India. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya legislasi Qonun syariah yang diusung oleh kaum muslim di kedua negara tersebut memberikan nilai-nilai sejarah  adanya keinginan yang sangat kuat, terlebih di negara Pakistan yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Tampaknya masih disibukkan dengan persoalan identitas nasional, problem diferensisi visi di kalangan modernis dan tradisionalis atau pergumulan tentang peran sipil dan militer yang terjadi di Pakistan hingga kini terus terjadi.
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat Dedi; Roni Nurhidayat
JUSTICES: Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v1i1.2

Abstract

Peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi dari politik hukum lembaga negara yang dirancang dan disahkan sebagai undang-undang anti korupsi. Korupsi adalah perbuatan menaikkan harga barang dan jasa, menambah utang negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal yang besar, bukan untuk kepentingan umum. Korupsi juga merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi merupakan masalah utama yang harus diatasi, guna mencapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Diperlukan hukum yang kuat sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik-konflik ini, akumulator kekayaan pribadi, dan risiko penyuapan. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis. Korupsi cenderung menciptakan inefisiensi dan pemborosan sektor ekonomi. Peradilan yang merupakan bagian dari pemerintahan, peradilan, tidak lagi menjadi pelayan penguasa tetapi budak yang patuh pada tindak pidana yang disebut korupsi tetapi memiliki ruang kebebasan untuk menegakkan supremasi hukum dan ketertiban. Menerapkan rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang sangat sulit dilakukan. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan mendobrak tindakan korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya perkembangan ekonomi Indonesia.
Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi Nida Amalia Dewi; Dedi
JUSTICES: Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v1i1.3

Abstract

Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat mengandalkan semata-mata pada upaya penindakan yang menjadi kewenangan institusi penegak hukum. Upaya pencegahan korupsi dengan ikut serta membangun budaya anti korupsi di masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu elemen masyarakat mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Pendidikan anti korupsi ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dedi; Siti Puadah; Ibnu Rusydi
JUSTICES: Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v1i1.4

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Kejahatan ini berpotensi membawa kesengsaraan, pemiskinan dan penderitaan bagi banyak orang. Korupsi terjadi karena banyak faktor seperti gaya hedonisme, kepemimpinan yang lemah, kurangnya pendidikan agama dan moral, dan lainnya. Oleh karena itu bagamana islam memandang tindak pidana korupsi serta bagaimana cara pemberantasannya. Tujuannya untuk mengetahui pandangan islam dalam mengatasi masalah tersebut. Dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode library research atau kepustakaan dengan mengupulkan berbagai sumber dan membandingkannya dengan sumber lain. Kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. perspektif islam korupsi memiliki pemahaman yakni riswah, sariqah, dan pengkhianat. Banyak sekali factor penyebab korupsi, salah satunya adalah perspektif kekayaan, dan gaya hidup yang matrealistis. Oleh karena itu sanksi bagi pelaku korupsi perspektif islam salah satunya dengan hudud dan takzir. Maka diperlukan juga strategi dalam pemberantasannya salah satunya dengan menerapkan hukum pidana. Korupsi juga merupakan kejahata yang sangat buruk dan dapat menimbulkan kerugian bagi semua umat, terutama bagi kalangan bawah. Oleh karena itu dalam islam ada sanksi berupa hudud dan takzir bagi para pelaku korupsi, selain itu upaya yang dapat kita lakukan dalam memberantasnya melalui peradilan pidana difokuskan pada sifat represif.
Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa Sofi Nur Aziza; Dedi
JUSTICES: Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v1i1.5

Abstract

Pendidikan yang merupakan tiang untuk membentuk karakter bagi generasi muda. Salah satu pendidikan yang dinilai sangat penting bagi mahasiswa/generasi muda adalah pendidikan anti korupsi. Hampir setiap perguruan tinggi sudah memberikan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswanya. Untuk upaya pencegahan anti korupsi ini yaitu dengan membangun budaya anti korupsi di masyarakat merupakan faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan mahasiswa sebagai salah satu elemen masyarakat yang merupakan agen perubahan dan penggerak untuk anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Pendidikan anti korupsi ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya.
Pengaruh Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Terhadap Pengetahuan Pemuda Karang Taruna Di Kelurahan Baros Wilayah Kerja Puskesmas Baros Kota Sukabumi Ady; Dedi
Jurnal Ilmiah JKA (Jurnal Kesehatan Aeromedika) Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Ilmiah JKA (Jurnal Kesehatan Aeromedika)
Publisher : Politeknik Kesehatan TNI AU Ciumbuleuit Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58550/jka.v10i2.262

Abstract

ABSTRACT Cardiac arrest often occurs suddenly, where a person who initially appears healthy can abruptly lose consciousness due to a heart attack. This condition signifies a sudden cessation of the heart's pumping function, leading to a halt in blood circulation throughout the body and potentially causing permanent brain damage. It is usually caused by heart conditions such as heart failure or coronary artery disease. The aim of this research is to identify the impact of Basic Life Support (BLS) training on knowledge of BLS among members of youth organizations (Karang Taruna). Data collection was performed using a cross-sectional approach. The research results indicate that there are differences in the average knowledge, attitudes, and skills before and after BLS training within the intervention group, as well as differences in the average knowledge, attitudes, and skills before and after BLS training between the intervention and control groups. Keywords : Cardiac arrest, Basic Life Support (BLS), Knowledge
Islamic Business Entrepreneurs: To Create Excellent, Courageous and Independent Muslim Entrepreneurs Nursyamsi; dedi
ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance Vol. 1 No. 1 (2022): Economic Transformation and Development
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/organize.v1i1.1

Abstract

Abstract. This paper aims to examine Islamic business entrepreneurs in an effort to produce Muslim entrepreneurs who are superior, courageous, and independent. This paper concludes that Islamic Business Entrepreneur is entrepreneurship is all business activities that are carried out commercially in order to produce goods or services in a way that does not conflict with the Shari'a. The foundation of Islamic Business Entrepreneur is the Al-Qur'an and As-Sunnah. The functions of Islamic business entrepreneurs are 1). Seeking success in this world and the hereafter, 2). Provide benefits to other community members, 3). Cultivating a dynamic work and life ethic, as well as increasing community participation in nation building, 4). Develop entrepreneurship and make a major contribution to the expansion of employment opportunities, 5). Reducing unemployment, 6). Increase the country's economic strength.
Empowering Resilient Livestock Communities: Sustainable Green Economic Independence Dedi; Muhammad Abduh; Dede Aji Mardani
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 7 No. 4 (2024)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1885

Abstract

Ciangir, as a village, part of which is an agricultural area, has potential in developing tough breeders and goat breeders. The aim of this research is to empower the poor-marginalized community who are squeezed due to the condition of the area in the final landfill (TPA). This study used a qualitative descriptive method based on what happened in the field, data collection was carried out through interviews, direct observations, Focus Group Discussion (FGD) and documentation. The selection of informants was carried out using purposive sampling, namely the empowerment of underdeveloped villages, analyzed through an approach using Paticipatory Learning and Action (PLA). This PLA-based approach is an empowerment method that prioritizes community participation in an empowerment process. The PLA method process has a broad impact, because the community is involved, starting from planning, processing and fattening as well as transparent and profitable marketing. The research results show that society in general has the desire and expertise to raise goats, goat farming is resilient to the Covid crisis, demand is high and however hampered by accessibility and capital, people are slowly starting to feel the impact of the rocks being rolled out, such as becoming muzaki and independent breeders and able to move the local community's economy to become more competitive and reduce levels poverty and unemployment.
EVALUASI KINERJA POLITISI PEREMPUAN ANGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SINJAI Dedi; Khaerah, Nur; Hardi, Rudi
MAJAPAHIT POLICY Vol 2 No 1 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Majapahit, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36815/majapahitpolicy.v2i1.1892

Abstract

This article discusses the performance of female politicians from the Sinjai Regency Regional People's Legislative Council. research methods thatused is a type of qualitative descriptive research. There are 7 informants using data collection techniques throughinterviews, observations and documentation. The research data analysis technique is through the stages of data simplification, data analysis, and data verification.The results of this study indicate that the performance of female politicians in the DPRD of Sinjai Regency in 2014-2019 has been good, it can be seenfrom the implementation of the role of women politicians in carrying out the function of legislation, as evidenced by the successful approval of regional regulations related togender, and children. Women politicians are judged to be able to recognize the needs and aspirations of the community to then be poured into policies. BesidesTherefore, the implementation of the role of women politicians in carrying out the budget function can be seen from the success in determining the amount of the budget forsupport programs to increase women, women politicians are considered active and capable in carrying out supervisory functions, includingsupervising the executive, supervising the running of the government and carrying out supervision of the APBD by the SKPD.
Peran dan Fungsi Administrasi di Pengadilan Agama Dedi; Nugraha, Devy
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah311380

Abstract

Administrasi memegang peranan penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas lembaga peradilan, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi administrasi dalam menunjang operasional Pengadilan Agama, baik dari aspek administrasi umum, administrasi keuangan, maupun administrasi perkara. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, serta wawancara dengan pegawai dan pejabat struktural di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi berperan sebagai tulang punggung manajemen pengadilan dalam mendukung pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel. Fungsi administrasi meliputi pengelolaan dokumen perkara, pencatatan keuangan, pengarsipan, serta pelayanan publik. Efektivitas fungsi administrasi turut menentukan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan internal menjadi faktor kunci dalam optimalisasi peran administrasi di Pengadilan Agama.