Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Alauddin Law Development Journal (ALDEV)

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Skin Care Yang Tidak Memiliki Izin Resmi Di Media Sosial Zakiah; Ribi, Hikmawati
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35754

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap penjualan skin care yang tidak memiliki izin resmi di media sosial dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal pengawasan penindakan terhadap izin resmi skincare. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) serta pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuirids. Adapun sumber data penelitiann ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier melalui perundang-undangan, buku-buku,jurnal dan putusan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mengadakan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang ada dan menyusun secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan skin care yang tidak memiliki izin resmi di media sosial, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Legal Protection For Victims of Cyberspace Doxing in The Digital Age Zakiah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 7 No 3 (2025): Cyber Law and Its Effects to the National Jurisdiction
Publisher : Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v7i3.61745

Abstract

This research aims to analyze the legal protection for victims of doxing in Indonesia from victimology and restorative justice principles. This study employed a normative legal method approach. The findings reveal that although Indonesia has several relevant legal instruments, there is no specific provision explicitly addressing doxing as a criminal offense. This regulatory gap has led to challenges in the implementation of victim protection. Law enforcement efforts still face obstacles, such as the limited understanding of digital crime among law enforcement officers, low digital literacy within society, and inadequate psychosocial. recovery services for victims. Therefore, synergy is needed through regulatory reform, institutional capacity building, active community participation, and the strengthening of psychosocial rehabilitation services for victims. These findings highlight the importance of integrating legal approaches with a victimology perspective to ensure comprehensive and fair legal protection for victims of doxing.