Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN ANTI KORUPSI SISWA SMP N 2 MANGGAR BELITUNG TIMUR Satrio, Ndaru; Anwar, Muhammad Syaiful; Asista, Aruna
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBB
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpu.v11i1.5009

Abstract

Anti korupsi merupakan jiwa dan nilai yang harus dimiliki sejak dini. Pembentukan jiwa anti korupsi harus diterapkan di setip sektor, tidak terkecuali sekto pendidikan, baik tingkat dasar, menengah maupun atas. Pembentukan karakter atau kepribadian anti korupsi dibentuk dan diterapkan kepada siswa-siswi SMP N 2 Manggar sebagai bekal awal dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Pemantapan nilai-nilai anti korupsi dilakukan oleh Tim Pengabdi dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Metode yang dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya survei serta koordinasi awal yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami mitra yakni siswa-siswi SMP N 2 Manggar. Setelah melakukan koordinasi awal, tim pengabdian akan berkoordinasi kembali terkait rencana pembentukan komunitas antikorupsi di SMP N 2 Manggar. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai nilai-nilai antikorupsi. Setelah sosialisasi ini, tim pengabdian dan Kepala Sekolah SMP N 2 Manggar meresmikan pengurus komunitas anti korupsi di SMP N 2 Manggar. Penerapan anti korupsi sudah dilakukan oleh Sekolah, namun diharapkan melalui penanaman karakter nati korupsi yang dilakukan oleh Tim Pengabdi FH UBB akan menjadi pendorong implementasi anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Solusi yang diterapkan dalam layanan ini adalah membentuk kepribadian anti korupsi bagi siswa-siswi SMP N 2 Manggar. Tahapan selanjutnya yang dilakukan yakni membentuk komunitas anti korupsi di SMP N 2 Manggar agar lebih mudah berkoordinasi dan membuat buku saku anti korupsi.
Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Damar Melalui Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Berbasis Kearifan Lokal Haryadi, Dwi; Rahayu, Sri; Anwar, Muhammad Syaiful
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.589 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v5i1.13804

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam mengawal pembangunan desa. Salahsatunya adalah fungsi legislasi atau penyusunan peraturan desa bersama-sama dengan Kepala Desa. Regulasi desa pada prinsipnya dibuat untuk menunjang pengembangan desa dari berbagai sektor sesuai dengan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki. Jadi peraturan desa seyogyanya tidak sebatas mengatur perihal administrasi, dan keuangan saja yang menjadi rutinitas setiap tahun, tetapi juga penting untuk berbasis kearifan lokal. Kondisi inilah yang terjadi dikecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur dimana produk peraturan desanya masih minim terkait sektor tertentu yang berbasis kearifan lokal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penting dilakukan penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa melalui pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi, pemahaman dan pelatihan serta motivasi kepada anggota BPD di 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Damar yakni, Desa Mengkubang, Desa Burung Mandi, Desa Mempaya, Desa Aik Kelik dan Desa Sukamandi. Kegiatan ini meliputi 4 kegiatan utama, pertama sosilisasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Berbasis kearifan lokal dengan peserta anggota BPD, dan Narasumber dari Camat Damar, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung Timur dan Direktur Lembaga Demokrasi dan Politik Lokal Bangka Belitung. Kedua, pembuatan X-Banner alur penyusunan Raperdes, ketiga pembuatan buku saku legal drafting Raperdes dan keempat publikasi kegiatan agar dapat tersosialisasi secara luas. X-Banner dan Buku saku diberikan kepada semua BPD.
Kurikulum Merdeka Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Pada Abad 21 Di Pendidikan Dasar : Kurikulum Merdeka Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Pada Abad 21 Di Pendidikan Dasar Anwar, Muhammad Syaiful; Ratnasari, Dwi; Lestari, Diah Puji
Jurnal PGSD Vol 18 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/pgsd.18.1.13-20

Abstract

The aim of this research is to determine the efforts of the independent curriculum in improving the quality of 21st century education, especially at the basic education level. Through the literature study method, this research analyzes the basic principles, implementation, and advantages of the independent curriculum in improving the abilities needed in the 21st century, strengthening character, and evaluating learning. The results of the study show that the independent curriculum is designed with flexibility to meet local and global needs, emphasizes project-based learning, and integrates the values ​​of the Pancasila student profile. Implementation of this curriculum provides opportunities for students to develop critical thinking, creativity, collaboration and communication competencies, while strengthening character through learning that is relevant to real life. Simplification of teaching materials and process-based evaluation allows students to learn more deeply, while teachers are given freedom in designing appropriate learning strategies. The advantages of the independent curriculum include an orientation towards holistic, adaptive and sustainable learning, so that it has the potential to improve the quality of basic education in Indonesia. It is hoped that this research will become a reference in understanding and optimizing the implementation of the independent curriculum, as well as making a significant contribution in realizing national education that is relevant to the challenges of the 21st century.
Adopting The Endangered Species Act (ESA)” To Protect The Vulnerable Kelik Fish (Encheloclarias Tapeinopterus, Bleeker 1853) Kenanga, Putri; Rahman, Yulia; Fasha, Tiara Na; Muhemin, Rissal; Romadhoni, Pakih Rizki; Anwar, Muhammad Syaiful
Journal of Aquatropica Asia Vol 8 No 1 (2023): Journal of Aquatropica Asia
Publisher : Program Studi Akuakultur, Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/joaa.v8i1.4183

Abstract

Encheloclarias tapeinopterus is an endemic catfish found only from Bangka Island, Indonesia. This species is listed as a Vulnerable species based on the IUCN Red List, which means that the population of this species has decreased drastically over time, and it is possible that this species will become extinct in the near future if there are no efforts to save the species. Until now, there have been no reports regarding domestication and conservation efforts for this species. In addition, there has been no socialization and punishment given to people who catch this species. Society can freely catch E. tapeinopterus without any punishment or deterrent effect. Theoretically, Indonesia actually has a Conservation Law, namely Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biodiversity and Its Ecosystems which provides protection for biodiversity. However, this law talks more about the conservation system than providing legal protection for wild animals and their habitats. Based on this, the legal protection of wild animals in Indonesia needs to be improved. In this article, we describe legal certainty if Indonesia can adopt the American Wildlife Protection law "The Endangered Species Act (Esa)" in the framework of efforts to protect the endemic fish Encheloclarias Tapeinopterus which has a vulnerable status. In this paper we compare Law Number 5 of 1990 and The Endangered Species Act law.
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pasca Tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Anwar, Muhammad Syaiful
Jurnal Fakta Hukum Vol 1 No 1 (2022): Volume 1, No 1, September 2022
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.041 KB) | DOI: 10.58819/jfh.v1i1.29

Abstract

Kegiatan pertambangan yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berorientasi pada sumber daya alam yang bertumpu pada sektor tertentu yang secara ekologis merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah pesisir yang merupakan salah satu wilayah pencarian masyarakat Bangka Belitung, maka yang menjadi masalah kedepannya yakni pola pengawasan terkait pengelolaan wilayah pesisir pasca tambang tersebut. Rumusan Masalah, Pertama, Apakah pengawasan pengelolaan wilayah pesisir pasca tambang sudah sesuai dengan asas tanggungjawab negara?, dan Kedua, Bagaimanakah bentuk ideal pengawasan pasca tambang di wilayah pesisir?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Pengawasan yang dilakukan oleh negara bisa dilakukan dengan 3 (tiga) parameter kondisi, yakni kondisi lingkungan sebelum adanya pertambangan, kondisi lingkungan saat adanya pertambangan, dan kondisi lingkungan pasca pertambangan khususnya di wilayah pesisir. Kemudian adanya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan khususnya di wilayah pesisir, memiliki beberapa aspek penting dalam pengawasannya, diantaranya pertama aspek tranpasaransi, kedua pencegahan dan pemulihan.
Eksistensi paguyuban masyarakat perantau dalam mempererat persaudaraan Sitorus, Yalizar Rahayu; Anwar, Muhammad Syaiful; Maulana, Fikri; Winika, Tiara Resti; Mulyawati, Husni
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Takuana (July-September)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v4i2.148

Abstract

One of the negative impacts of the bad environment on people who live in metropolitan cities is individualism that can damage brotherhood’s values. This study aims to analyze the existence of the migrants’s paguyuban in strengthening the brotherhood of its members. The paguyuban in this research is the ‘Ikatan Keluarga Balingka’ (IKB) which is located in Medan. Balingka is one of village in West Sumatera. This study was employed a qualitative approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The results showed that the existence of the IKB Medan can be found when it is used as communication forum. The close brotherhood of migrants in IKB Medan can be seen when they get to know each other, feel the sensation of being in their hometown, and care for each other. So, efforts are needed to preserve local brotherhood to support national unity.
PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN ANTI KORUPSI SISWA SMP N 2 MANGGAR BELITUNG TIMUR: PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN ANTI KORUPSI SISWA SMP N 2 MANGGAR BELITUNG TIMUR Satrio, Ndaru; Anwar, Muhammad Syaiful; Asista, Aruna
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpu.v11i1.5009

Abstract

Anti korupsi merupakan jiwa dan nilai yang harus dimiliki sejak dini. Pembentukan jiwa anti korupsi harus diterapkan di setip sektor, tidak terkecuali sekto pendidikan, baik tingkat dasar, menengah maupun atas. Pembentukan karakter atau kepribadian anti korupsi dibentuk dan diterapkan kepada siswa-siswi SMP N 2 Manggar sebagai bekal awal dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Pemantapan nilai-nilai anti korupsi dilakukan oleh Tim Pengabdi dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Metode yang dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya survei serta koordinasi awal yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami mitra yakni siswa-siswi SMP N 2 Manggar. Setelah melakukan koordinasi awal, tim pengabdian akan berkoordinasi kembali terkait rencana pembentukan komunitas antikorupsi di SMP N 2 Manggar. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai nilai-nilai antikorupsi. Setelah sosialisasi ini, tim pengabdian dan Kepala Sekolah SMP N 2 Manggar meresmikan pengurus komunitas anti korupsi di SMP N 2 Manggar. Penerapan anti korupsi sudah dilakukan oleh Sekolah, namun diharapkan melalui penanaman karakter nati korupsi yang dilakukan oleh Tim Pengabdi FH UBB akan menjadi pendorong implementasi anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Solusi yang diterapkan dalam layanan ini adalah membentuk kepribadian anti korupsi bagi siswa-siswi SMP N 2 Manggar. Tahapan selanjutnya yang dilakukan yakni membentuk komunitas anti korupsi di SMP N 2 Manggar agar lebih mudah berkoordinasi dan membuat buku saku anti korupsi.
PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Anwar, Muhammad Syaiful; Sari, Rafiqa
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2336

Abstract

Environmental law enforcement put forward settlement of dispute through administration law as well as civil and criminal law. Based on the principle of state responsibility, the state will guarantee that the utilization of natural resources will provide benefits for the greater well-being and quality of life, both present and future generations as a goal of the implementation of sustainable development.The formulation of the problem a point issue is environmental management in Indonesia by the state in accordance with the principle of state responsibility? And, how is the implementation of sanctions as environmental law enforcement based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management? The method used in this research is juridical normative with regulation approach. The results of the study conclude that Indonesia has not been maximized in carrying out the function of the principle of state responsibility because there is still a lot of forest destruction that has occurred, and law enforcement, both administrative, civil and criminal, should be carried out in a balanced manner so that the deterrent effect of law enforcement can be a reflection for the parties who will do environmental damage
Penanaman Karakter Bela Negara Siswa Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Kimak Satrio, Ndaru; Anwar, Muhammad Syaiful; Suntara, Reza Adriantika
Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Indonesia Emerging Literacy Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53621/jippmas.v4i1.291

Abstract

Kegiatan dengan tajuk Penanaman Karakter Bela Negara Siswa Madrasah Tsanawiah Nurul Falah Kimak sejatinya merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran siswa Madrasah Tsanawiah Nurul Falah Kimak. Pengabdian ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter bela negara bagi generasi penerus bangsa yang dapat mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Adapun alasan mengambil topik terkait Penanaman Karakter Bela Negara Siswa Madrasah Tsanawiah Nurul Falah Kimak ini adalah sebagai bentuk kepedulian warga negara dalam menanamkan karakter bela Negara kepada siswa agar siap menghadapi tantangan. Tim pengabdi menilai bahwa eksistensi siswa tidak hanya berperan sebagai generasi penerus bangsa saja namun lebih daripada itu, siswa harus dapat berperan aktif dalam mencegah ancaman, gangguan, hambatan serta menjawab tantangan perkembangan zaman. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi secara langsung dengan diakhiri kegiatan diskusi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini diukur melalui beberapa pertanyaan dalam bentuk kuisioner, yang pada akhirnya menunjukkan peningkatan pemahaman siswa siswi mengenai konsep dan nilai-nilai karakter bela negara.
Analisis Kondisi Kesehatan Ekosistem Mangrove Di Pantai Takari Kabupaten Bangka Farhaby, Arthur Muhammad; Anwar, Muhammad Syaiful
Bioma : Berkala Ilmiah Biologi Vol. 24, No 2, Tahun 2022
Publisher : Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/bioma.24.2.147-154

Abstract

The coastal area is a transitional ecosystem that is influenced by land and sea, which includes several ecosystems, one of which is the mangrove forest ecosystem. The area of the Bangka Belitung Islands Province has a coastal area with a very wide mangrove cover, with an area of around 273,692.81 Ha. The degradation of mangrove forests in Indonesia is caused by various factors, namely: the number of unconventional tin mining activities that are widely carried out by the community. For this reason, a management effort is needed that includes an ecological monitoring effort on the condition of the mangrove community in an area. The purpose of this study was to determine the health condition of mangrove forests in Takari Beach, Bangka Regency as the basis for determining sustainable mangrove management policies. This research was conducted in August-September 2022 at Takari Beach. The results obtained from this study are that Takari Beach has a cover percentage of around 39.20% to 44.52%, where at that location there are 5 species, namely: Rhizophora apiculata, Sonneratia caseolaris, Rhizophora mucronata, Avicennia alba and Avicennia lanata. The health condition of mangroves on Takari Beach is categorized as rare/damaged. These conditions can be influenced by human activities in coastal areas such as marine mining activities or changing natural factors such as temperature, salinity, pH, DO and others. Keyword :  Healt Condition, Mangrove, Percentage Cover, Takari Beach Abstrak Wilayah  pesisir  merupakan  ekosistem  transisi  yang  dipengaruhi daratan  dan  lautan,  yang mencakup  beberapa  ekosistem,  salah  satunya  adalah  ekosistem  hutan  mangrove. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kawasan pesisir dengan tutupan mangrove yang begitu luas yaitu dengan luas sekitar 273.692,81 Ha. Degradasi hutan mangrove di Bangka Belitung disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: banyaknya dijumpai aktivitas – aktivitas antropologis terutama konversi lahan mangrove menjadi pemukiman, tambak, dan tambang  Untuk itu, diperlukan sebuah upaya pengelolaan yang mencakup di dalamnya usaha pemantauan ekologi terhadap kondisi komunitas mangrove di suatu kawasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi kesehatan hutan mangrove di Pantai Takari Kabupaten Bangka sebagai dasar penentuan kebijakan  pengelolaan  mangrove  berkelanjutan.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Agustus- September 2022 di Pantai Takari. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Pantai Takari memiliki persentase tutupan sekitar  39,20%  sampai 44,52%, Dimana pada lokasi tersebut terdapat 5 spesies yaitu : Rhizophora apiculata, Sonneratia caseolaris, Rhizophora mucronata, Avicennia alba dan Avicennia lanata  .  Kondisi kesehatan  mangrove  di  Pantai Takari  termasuk  kategori jarang/rusak. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh kegiatan manusia dikawasan pesisir misalnya aktivitas pertambangan laut atau faktor alam yang berubah-ubah seperti suhu, salinitas, pH, DO dan lain-lain. Kata Kunci: Mangrove, pantai takari, persentase tutupan, kondisi kesehatan.