Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan cipta dewa, Renada; Tanudjaja, Tanudjaja
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i3.1005

Abstract

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan adalah kewajiban hukum dan bentuk tanggung jawab sosial bagi setiap individu dan badan usaha. Kegagalan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan sanksi administratif dan pidana yang berat, serta merugikan penerimaan negara. Artikel ini membahas tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal 39A UU KUP mengatur bahwa badan hukum atau perusahaan dapat dikenai tuntutan pidana jika terbukti melakukan tindak pidana perpajakan. Konsep premium remedium dijelaskan sebagai prinsip bahwa sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya penegakan hukum lainnya tidak berhasil. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam studi ini untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan tanggung jawab pidana dalam konteks perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berdasar pada aspek hukum, tetapi juga nilai moral dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Artikel ini menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak guna mendukung pembangunan negara.
Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Attamimi, Fahim; Tanudjaja, Tanudjaja
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2186

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak ganti rugi anak korban kekerasan seksual. Apalagi langkah hukum apa yang bisa ditempuh jika anak korban tidak mendapat restitusi. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif (penelitian hukum, rechtsonderzoek). dengan fokus pada penerapan hukum dan pendekatan konseptual, khususnya terkait hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memverifikasi hipotesis. Penelitian hukum tidak mengakui adanya hipotesis atau istilah data. Dalam penelitian hukum, istilah bahan hukum digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa restitusi adalah pembayaran yang dilakukan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Yang dapat berupa pengembalian harta benda, pembayaran ganti rugi atas kerugian atau penderitaan, atau penggantian biaya atas tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Anak-anak korban berhak atas restitusi dan kompensasi serta layanan pemulihan.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kurator Dalam Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit Tanudjaja, Tanudjaja; Vigianto, Andri
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.684

Abstract

Kepailitan biasanya merupakan bagian dari hukum perdata, namun dalam beberapa kasus, masalah kepailitan dapat berkembang menjadi masalah pidana, terutama ketika kurator yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta pailit didakwa melakukan tindak pidana. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang sanksi pidana, tetapi tidak menguraikan secara rinci mengenai independensi dan kriteria tindakan kurator yang dianggap tidak independen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor pailit dan/atau kreditor terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator memiliki peran penting sebagai pengawas dan pengelola harta pailit. Tindakan sewenang-wenang kurator yang melanggar hukum dapat mengakibatkan sanksi pidana. Kurator harus menjalankan tugasnya dengan independen dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Selain itu, diperlukan prosedur tertentu dan persetujuan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tugas kurator untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan harta pailit