Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.716
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Unram Law Review Morality :Jurnal Ilmu Hukum Wahana : Tridarma Perguruan Tinggi Unes Law Review Perspektif Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan PESHUM
Tanudjaja, Tanudjaja
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Pemungutan Pajak Parkir di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kauna, Aghy; Tanudjaja, Tanudjaja
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 6 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i6.742

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai dasar hukum pemungutan pajak parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Pajak parkir adalah Pajak Daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Dasar pemungutan Pajak Parkir di Kota Surabaya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir yaitu sulitnya memberikan surat SPTPD, sosialisasi, serta pengawasan terhadap lahan khusus parkir. Adanya pungutan liar juga berdampak pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak parkir.
Legal Analysis of the Handling of Non-Procedural Migrant Workers Recruited from East Nusa Tenggara (NTT) Aminah, Indah; Tanudjaja, Tanudjaja
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19168

Abstract

This study aims to analyze the legal framework and mechanisms for handling non-procedural recruitment of migrant workers from East Nusa Tenggara (NTT), Indonesia. Despite the presence of comprehensive national laws—such as Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers and Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking—the implementation remains weak at the local level. Using a normative juridical approach, this research examines statutory regulations, institutional roles, and practical challenges related to labor migration governance. The findings reveal that illegal recruitment persists due to poor law enforcement, lack of public awareness, limited economic alternatives, and institutional fragmentation. Moreover, many victims of non-procedural recruitment do not receive adequate legal aid or reintegration support upon return. This study concludes that an integrated strategy combining law enforcement, community education, and local economic empowerment is essential to prevent and resolve non-procedural labor migration. The research contributes to the discourse on migrant protection and offers practical recommendations for policy reform and institutional strengthening.
The Role of Kupang City Goverment in Law-Based Local Retribution Management Aklis, Indah Aminah; Tanudjaja, Tanudjaja
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.20114

Abstract

This study aims to analyze the role of Kupang City Government in the law-based management of local retribution. The method used is a mixed methods approach with a sequential explanatory design, which begins with a quantitative analysis of the contribution and effectiveness of user fees to local revenue (PAD), followed by a qualitative deepening through interviews and observations. The results show that the contribution of retribution to PAD is still relatively low (average <4%) and its effectiveness has not reached the minimum standard set by the government. The obstacles faced include the lack of technical regulations derived from the local regulation, limited use of digital system, weak supervision, and unoptimal tariff. Legally, retribution management has referred to the HKPD Law, but its implementation has not been supported by adequate technical instruments. This study recommends the reform of retribution governance through digitalization, regulatory reform, and institutional capacity strengthening to realize transparent and accountable local financial governance.Keywords: local retribution, local financial management, local goverment, Kupang City
Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 Berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Margareta, Stefani; Tanudjaja, Tanudjaja
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i3.1004

Abstract

Skandal manipulasi pajak Asian Agri melibatkan 14 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merugikan negara sebesar Rp 1,26 triliun. Meskipun konsep kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dikenal secara umum dalam KUHP, namun dalam UU KUP, perusahaan diakui sebagai badan hukum yang dapat dijatuhi sanksi jika melakukan misrepresentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur yang ada dengan fokus khusus pada perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang sakit jiwa dalam perseroan terbatas di Indonesia, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang berharga dalam memperkaya pemahaman mengenai masalah ini. Studi yuridis ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 yang berkaitan dengan kasus pajak yang dikenal sebagai skandal manipulasi pajak pertanian Asian Agri. Penelitian ini akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tersebut. Kasus skandal pajak Asian Agri menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia masih memiliki ruang untuk dikembangkan, terutama terkait jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan. Pemberian sanksi yang lebih tepat bagi korporasi dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.
Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan cipta dewa, Renada; Tanudjaja, Tanudjaja
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i3.1005

Abstract

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan adalah kewajiban hukum dan bentuk tanggung jawab sosial bagi setiap individu dan badan usaha. Kegagalan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan sanksi administratif dan pidana yang berat, serta merugikan penerimaan negara. Artikel ini membahas tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal 39A UU KUP mengatur bahwa badan hukum atau perusahaan dapat dikenai tuntutan pidana jika terbukti melakukan tindak pidana perpajakan. Konsep premium remedium dijelaskan sebagai prinsip bahwa sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya penegakan hukum lainnya tidak berhasil. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam studi ini untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan tanggung jawab pidana dalam konteks perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berdasar pada aspek hukum, tetapi juga nilai moral dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Artikel ini menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak guna mendukung pembangunan negara.
Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Attamimi, Fahim; Tanudjaja, Tanudjaja
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2186

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak ganti rugi anak korban kekerasan seksual. Apalagi langkah hukum apa yang bisa ditempuh jika anak korban tidak mendapat restitusi. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif (penelitian hukum, rechtsonderzoek). dengan fokus pada penerapan hukum dan pendekatan konseptual, khususnya terkait hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memverifikasi hipotesis. Penelitian hukum tidak mengakui adanya hipotesis atau istilah data. Dalam penelitian hukum, istilah bahan hukum digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa restitusi adalah pembayaran yang dilakukan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Yang dapat berupa pengembalian harta benda, pembayaran ganti rugi atas kerugian atau penderitaan, atau penggantian biaya atas tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Anak-anak korban berhak atas restitusi dan kompensasi serta layanan pemulihan.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kurator Dalam Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit Tanudjaja, Tanudjaja; Vigianto, Andri
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.684

Abstract

Kepailitan biasanya merupakan bagian dari hukum perdata, namun dalam beberapa kasus, masalah kepailitan dapat berkembang menjadi masalah pidana, terutama ketika kurator yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta pailit didakwa melakukan tindak pidana. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang sanksi pidana, tetapi tidak menguraikan secara rinci mengenai independensi dan kriteria tindakan kurator yang dianggap tidak independen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor pailit dan/atau kreditor terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator memiliki peran penting sebagai pengawas dan pengelola harta pailit. Tindakan sewenang-wenang kurator yang melanggar hukum dapat mengakibatkan sanksi pidana. Kurator harus menjalankan tugasnya dengan independen dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Selain itu, diperlukan prosedur tertentu dan persetujuan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tugas kurator untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan harta pailit
Ethics Oversight Practices of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Mahpi, Liansyah; Tanudjaja, Tanudjaja; Oktawila, Denok
WAHANA Vol 78 No 1 (2026): Wahana Tridarma Perguruan Tinggi
Publisher : LPPM Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36456/wahana.v78i1.10943

Abstract

Enforcing professional ethics in legislative institutions is a fundamental aspect to maintain the dignity, honor, and credibility of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). Ethics, philosophically derived from the concept of ethos, encompasses the values, motives, and behaviors that must be adhered to by every member of the council as a representative of the people. This study aims to analyze the authority of the Council Ethics Court (MKD) in enforcing the DPR Code of Ethics and evaluate the effectiveness of its implementation. Using normative juridical research methods, this study utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials to assess the institutional structure, mechanisms for handling violations, and the implementation of ethical sanctions against council members. The results show that the MKD has strategic authority to examine, adjudicate, and provide recommendations for sanctions for violations of the code of ethics, ranging from warnings to dismissal. However, the effectiveness of the MKD still faces challenges, particularly related to indications of favoritism, political obstacles, and a lack of proactive initiatives in following up on alleged violations. Optimal oversight requires transparency, independence, and the involvement of external stakeholders to ensure that ethics enforcement is not merely a formality. This study confirms that strengthening the MKD as an instrument of checks and balances is a crucial step to improve the integrity of the legislative body and restore public trust. Consistent implementation of the code of ethics is expected to foster a clean, professional, and accountable political culture within the Indonesian constitutional system.
Co-Authors Aklis, Indah Aminah Aminah, Indah Anam, Hoirul Ang, Felix Attamimi, Fahim Budi Cahyono , Suparman cipta dewa, Renada Damayanti, Ulfi Donato Flamel Osorio Soares Alves Edi Santoso Kauna, Aghy Listiyarini, Rita Mahpi, Liansyah Manan, Najwa Septianingsih Margareta, Stefani Mega Lestari Michelle, Michelle Oktawila, Denok Rohi, Leba Max Nandoko Rusmaya, Elsinta Setyowati, Anggia Ekitiana Syakila, Rima Mangheskhar Tandiono, Sidharta Vigianto, Andri Virgianto, Andri