Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.265
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Unram Law Review Morality :Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Media Informatika Interdisciplinary Social Studies Perspektif Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan PESHUM
Tanudjaja, Tanudjaja
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan obat golongan Prekursor Pseudoephedrin HCL sebagai bahan pembuatan narkotika Lestari, Mega; Tanudjaja, Tanudjaja
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i1.738

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan obat golongan prekursor Pseudoephedrin HCL sebagai bahan pembuatan narkotika. Pseudoephedrine HCL sebagai kandungan obat anti dekongestan mudah disalahgunakan karena beberapa obat-obatan jenis prekursor termasuk termasuk obat golongan bebas terbatas dan Obat Wajib Apotek (OWA) yang dalam aksesibilitasnya mudah didapatkan tanpa resep dokter. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan bahan pustaka berupa teori maupun konsep dengan kajian perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa terdapat faktor keleluasaan,kesempatan, dan keinginan yang membuat terjadinya tindak pidana penyalahgunaan obat prekursor narkotika jenis Pseudoephedrin HCL tersebut terjadi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perspektif Serta Pertanggungjawaban Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia Tanudjaja, Tanudjaja; Ang, Felix
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 5 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i5.718

Abstract

Kontribusi pendapatan yang didanai wajib pajak artinya komponen pendapatan yang esensial dan sangat penting bagi pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya agar dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak terhadap pembayaran pajak perlu diperhatikan. Ini adalah inti atau akar dari pengaturan pajak dan sanksi hukum pidana. Tindak pidana dalam bidang pajak termasuk di bidang hukum administrasi (hukum pidana administrasi atau delik subsider), Dengan mudah dan fleksibel untuk dituntut selama tujuan hukum itu tercapai. Wajib pajak dengan senang hati membayar sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Pemanfaatan standar peraturan pidana umum dan unik untuk demonstrasi kriminal di bidang pemungutan pajak tidak tepat dan dapat menimbulkan masalah hukum di pengadilan. Dengan demikian, pelanggaran umum dan pengecualian yang berkaitan dengan pemungutan pajak tidak dapat dituntut secara pidana dan segala akibatnya. Korupsi dapat diterapkan pada pelanggaran pajak dengan dua cara. Artinya, menurut pasal 43A(3), mereka berbeda satu sama lain, atau pasal 14 dimasukkan ke dalam undang-undang perpajakan. UU No. 31 Tahun 1999 direvisi dengan PP No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penegakan Hukum Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perpajakan Mengenai Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif) Tanudjaja, Tanudjaja; Listiyarini, Rita
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 6 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i6.735

Abstract

Makalah ini mengkaji penegakan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perpajakan terkait faktur pajak tidak sah (fiktif). Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah, berperan penting dalam pembangunan nasional. Tindak pidana perpajakan, khususnya penggunaan faktur pajak tidak sah, berdampak negatif terhadap pendapatan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dalam makalah ini, dibahas regulasi hukum yang sejalan dengan UU No. 16/2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta tindakan hukum yang diterapkan dalam kasus faktur pajak tidak sah. Analisis ini mencakup upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menanggulangi tindak pidana perpajakan. Dalam makalah ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang ketat, serta edukasi bagi wajib pajak guna mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan di masa mendatang. Diharapkan makalah ini dapat memberikan wawasan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan.
Analisis Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Pasal 43A Ayat (1) Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tentang Praperadilan Studi Kasus di Indonesia Tanudjaja, Tanudjaja; Budi Cahyono , Suparman
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 6 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i6.736

Abstract

Melihat kondisi perpajakan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Pajak adalah pemasukan utama bagi negara untuk mengatasi pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Melalui Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kepatuhan pembayaran pajak. Namun dengan maraknya kasus oleh oknum aparat pajak, telah mencederai, mengikikis rasa kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemungut pajak menurun yang disebabkan banyaknya kasus tindakkan penyelewengan seperti korupsi, penggelapan pajak, praktek manipulasi nilai pajak  dan banyak lagi tindak pidana pajak lainnya. Penulis dalam penelitian ini akan membahas tentang Praktek Praperadilan Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dapat diketahui Praperadilan adalah pranata alat kontrol, koreksi dan evaluasi perbuatan penegak hukum yang melanggar tata cara yang ditetapkan dalam hukum acara. Mekanisme dimaksud tidak menyangkut aspek tindak pidana yang dipersangkakan tetapi melihat kaidah aturan sudah benar ata tidak. Praktek praperadilan sarana yang sering dipakai wajib pajak dalam kasus tindak pidana perpajakan, sehingga pranata praperadilan digunakan hakim dapat mempertimbangkan putusan yang terbaik. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dan penelitiannya mengunakan deskriptif analitis yang menggambarkan atau mendeskripsikan ditinjau dari Perundang - undangan Perpajakan yang berlaku.
Analisis Pemungutan Pajak Parkir di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kauna, Aghy; Tanudjaja, Tanudjaja
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 6 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i6.742

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai dasar hukum pemungutan pajak parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Pajak parkir adalah Pajak Daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Dasar pemungutan Pajak Parkir di Kota Surabaya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir yaitu sulitnya memberikan surat SPTPD, sosialisasi, serta pengawasan terhadap lahan khusus parkir. Adanya pungutan liar juga berdampak pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak parkir.
Legal Analysis of the Handling of Non-Procedural Migrant Workers Recruited from East Nusa Tenggara (NTT) Aminah, Indah; Tanudjaja, Tanudjaja
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19168

Abstract

This study aims to analyze the legal framework and mechanisms for handling non-procedural recruitment of migrant workers from East Nusa Tenggara (NTT), Indonesia. Despite the presence of comprehensive national laws—such as Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers and Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking—the implementation remains weak at the local level. Using a normative juridical approach, this research examines statutory regulations, institutional roles, and practical challenges related to labor migration governance. The findings reveal that illegal recruitment persists due to poor law enforcement, lack of public awareness, limited economic alternatives, and institutional fragmentation. Moreover, many victims of non-procedural recruitment do not receive adequate legal aid or reintegration support upon return. This study concludes that an integrated strategy combining law enforcement, community education, and local economic empowerment is essential to prevent and resolve non-procedural labor migration. The research contributes to the discourse on migrant protection and offers practical recommendations for policy reform and institutional strengthening.
The Role of Kupang City Goverment in Law-Based Local Retribution Management Aklis, Indah Aminah; Tanudjaja, Tanudjaja
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.20114

Abstract

This study aims to analyze the role of Kupang City Government in the law-based management of local retribution. The method used is a mixed methods approach with a sequential explanatory design, which begins with a quantitative analysis of the contribution and effectiveness of user fees to local revenue (PAD), followed by a qualitative deepening through interviews and observations. The results show that the contribution of retribution to PAD is still relatively low (average <4%) and its effectiveness has not reached the minimum standard set by the government. The obstacles faced include the lack of technical regulations derived from the local regulation, limited use of digital system, weak supervision, and unoptimal tariff. Legally, retribution management has referred to the HKPD Law, but its implementation has not been supported by adequate technical instruments. This study recommends the reform of retribution governance through digitalization, regulatory reform, and institutional capacity strengthening to realize transparent and accountable local financial governance.Keywords: local retribution, local financial management, local goverment, Kupang City
Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Perlakuan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atastanah dan Bangunan Tanudjaja, Tanudjaja; Budi Cahyono, Suparman
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i2.7396

Abstract

Masalah pertanahan memerlukan perhatian serius dan kehati-hatian ekstra dari pemerintah, sebab selain sebagai kebutuhan vital bagi masyarakat, tanah juga merupakan sumber daya ekonomi yang sangat berharga.Melalui adanya kepastian hukum, maka setiap pemilik tanah dapatlah yakin bahwa hak-haknya diakui secara resmi oleh negara, artinya bahwa pemilik memiliki bukti yang sah atas kepemilikan tanah yang dapat digunakan untuk melindungi haknya dari klaim pihak lain sehingga tidak perlu terjadi sengketa tanah.Program Pendaftaran Tanah Lengkap Sistematis (PTSL) dirancang Pemerintah untuk mendaftarkan tanah yang belum terdaftar, sehingga masyarakat dapat memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah. PTSL merupakan inisiatif penting dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Melalui pelaksanaan pendaftaran secara sistematis dan terencana, maka program ini diharapkan dapat mengurangi sengketa tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengakuan hak tanah yang jelas dan sah.Terhadap sertifikat tanah hasil PTSL dengan status BPHTB dan PPH terhutang tidak memiliki kepastian hukum karena masih terdapat pajak terutang.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa tentang ratio legis pengaturan kewajiban pembayaran pungutan BPHTB/PPH dan akibat hukum penerbitan sertipikat hak atas tanah dalam hal pelanggaran pembayaran perolehan hak atas tanah.Penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis dengan pendekatan hukum statue approach (pendekatan perundang-undangan karena berfokus pada analisis dan penelaahan peraturan perundang-undangan yang relevan) dan dispesifikasikan sebagai penelitian kualitatif dengan jenis yuridis normatif serta Sumber bahan hukum yang digunakan dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunde. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa rasio legis dalam pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dirancang secara komprehensif dan konsisten dengan berbagai tujuan pendaftaran tanah.Keberadaan juridical cadastre, fiscal cadastre, land use cadastre, serta multipurpose cadastre. Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Pasal 30, tidak semua bidang tanah dapat dibukukan PTSL, terutama yang masuk dalam Kluster 3 tersebut. Sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam legalisasi kepemilikan tanah serta berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan. Tanah yang tidak dapat dibukukan dalam PTSL juga berisiko mengalami kendala dalam transaksi jual beli, pengembangan usaha, maupun pemanfaatan untuk keperluan investasi.Sertifikat hak atas tanah seharusnya memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang pasti dalam hukum pertanahan. Namun, sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 59 Ayat 10 dan Pasal 60 Ayat 1a, pembayaran BPHTB terutang harus dilunasi sebelum penandatanganan akta jual beli. Wajib Pajak juga harus menyerahkan bukti pembayaran BPHTB sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. pada Pasal 61 Ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atau peralihan hak atas tanah setelah bukti pembayaran BPHTB diserahkan. Oleh karena itu, ketentuan dalam Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 yang memperbolehkan penerbitan sertifikat tanpa pelunasan pajak dapat mengurangi kepastian hukum. berdasarkan akibat hukum yang terjadi karena adanya kontadiksi dan ambiguitas tentang BPHTB terutang pada PTSL antara Permen ATR/BPN Nomer 6 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018, maka diperlukan kejelasan regulasi yang lebih tegas untuk menghindari ketidakpastian hukum, ketidakadilan, serta risiko terhadap kekuatan hukum sertifikat tanah. Harmonisasi peraturan antara kebijakan fiskal dan kebijakan pertanahan menjadi krusial agar tujuan percepatan PTSL tetap selaras dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam perpajakan
Upaya Hukum Bidang Perpajakan Tanudjaja, Tanudjaja; Wijanarko, Sigit; Teguh, Julius Santoso; Tjoa, Robby
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i4.7568

Abstract

Sistem perpajakan di Indonesia, meskipun memiliki peran vital dalam mendukung penerimaan negara, sering kali menjadi sumber sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak akibat perbedaan interpretasi regulasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme gugatan pajak di Pengadilan Pajak, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, hambatan yang dihadapi wajib pajak, serta implikasi putusan pengadilan terhadap kebijakan perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis putusan Pengadilan Pajak, serta wawancara semi-terstruktur dengan hakim pajak, konsultan pajak, dan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan gugatan ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum, kualitas bukti dan argumentasi, serta pendampingan profesional hukum. Hambatan utama meliputi kompleksitas prosedur administratif, tingginya biaya litigasi, dan minimnya pemahaman wajib pajak terhadap hak hukum mereka. Selain itu, ditemukan ketidakkonsistenan dalam interpretasi hakim terhadap regulasi, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dengan mengintegrasikan dimensi prosedural, kelembagaan, dan interpretatif dalam satu kerangka analisis, serta menawarkan rekomendasi reformasi kebijakan seperti penyederhanaan prosedur litigasi, digitalisasi, peningkatan edukasi hukum perpajakan, dan standarisasi interpretasi yudisial. Reformasi ini diharapkan dapat mewujudkan sistem penyelesaian sengketa perpajakan yang lebih adil, efisien, dan transparan di Indonesia.
Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 Berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Margareta, Stefani; Tanudjaja, Tanudjaja
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i3.1004

Abstract

Skandal manipulasi pajak Asian Agri melibatkan 14 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merugikan negara sebesar Rp 1,26 triliun. Meskipun konsep kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dikenal secara umum dalam KUHP, namun dalam UU KUP, perusahaan diakui sebagai badan hukum yang dapat dijatuhi sanksi jika melakukan misrepresentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur yang ada dengan fokus khusus pada perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang sakit jiwa dalam perseroan terbatas di Indonesia, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang berharga dalam memperkaya pemahaman mengenai masalah ini. Studi yuridis ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 yang berkaitan dengan kasus pajak yang dikenal sebagai skandal manipulasi pajak pertanian Asian Agri. Penelitian ini akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tersebut. Kasus skandal pajak Asian Agri menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia masih memiliki ruang untuk dikembangkan, terutama terkait jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan. Pemberian sanksi yang lebih tepat bagi korporasi dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.
Co-Authors Aklis, Indah Aminah Aminah, Indah Anam, Hoirul Ang, Felix Attamimi, Fahim Budi Cahyono , Suparman Budi Cahyono, Suparman cipta dewa, Renada Damayanti, Ulfi Djoen, The Mei Donato Flamel Osorio Soares Alves Edi Santoso Himawan Estu Bagijo . Kauna, Aghy Listiyarini, Rita Manan, Najwa Septianingsih Margareta, Stefani Mega Lestari Michella, Jasmine Michelle, Michelle Oktawila, Denok Rohi, Leba Max Nandoko Rusmaya, Elsinta Setyowati, Anggia Ekitiana Syakila, Rima Mangheskhar Tandiono, Sidharta Teguh, Julius Santoso Tjoa, Robby Vigianto, Andri Virgianto, Andri WIJANARKO, SIGIT