Articles
<![CDATA[LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN HUKUM : IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 168/PUU-XII/2023 TERHADAP REGULASI KETENAGAKERJAAN BERDASAR UU NOMOR 6 TAHUN 2023. ]]>
<![CDATA[Oktawila, Denok]]>;
<![CDATA[Bagijo, Himawan Estu]]>;
<![CDATA[Tanudjaja, Tanudjaja]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Media Informatika ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Dongan Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55338/jumin.v6i3.5913
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna upah proporsional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap regulasi ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Putusan MK tersebut menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penentuan upah, khususnya dalam konteks hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap kebijakan ketenagakerjaan, termasuk bagaimana prinsip upah proporsional dapat diimplementasikan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil dan seimbang, serta mendorong perlindungan hak-hak pekerja. Namun, implementasinya memerlukan penyesuaian dan harmonisasi dengan regulasi ketenagakerjaan yang ada, termasuk UU Nomor 6 Tahun 2023, untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan sosial.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA DALAM MAKAN BERGIZI GRATIS ]]>
<![CDATA[Oktawila, Denok]]>;
<![CDATA[Bagijo, Himawan Estu]]>;
<![CDATA[Tanudjaja, Tanudjaja]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Media Informatika ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Dongan Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55338/jumin.v6i3.5915
<![CDATA[The free nutritious meal program is a plan to provide nutritious meals in schools or Islamic boarding schools to improve students' nutrition. Estimated number of beneficiaries (nationally) of the free nutritious meal program for 514 districts/cities with a total of 16,110,000 million school children. The aim of this research is to determine the application of Pancasila values through the free nutritious meal program. This research uses the Systematic Literature Review (SLR) method by identifying, reviewing, evaluating, and interpreting available research to be used as a data source. The aim of the free nutritious meal program launched by the government is closely related to the fifth principle of Pancasila, namely "Social Justice for All Indonesian People." Through this program, the government seeks to provide equal access to all students in Indonesia regardless of economic or social background. This program reflects the value of social justice because every individual is treated equally and gets the same benefits for the common good. This program is also expected to play a role in reducing social disparities. By providing free nutritious food, students from underprivileged families can have their nutritional needs met without having to be burdened with additional costs. Adequate dietary needs will help improve students' health and improve their learning abilities.]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penipuan: Analisis Putusan MA No. 1442K/Pid/2016 ]]>
<![CDATA[Michella, Jasmine]]>;
<![CDATA[Tanudjaja, Tanudjaja]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Media Informatika ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Dongan Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55338/jumin.v6i3.6149
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi peran Mahkamah Agung dalam menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum melalui studi kasus Putusan No. 1442K/Pid/2016 terkait tindak pidana penipuan. Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi, berperan penting dalam menilai apakah unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan menelaah proses pembuktian melalui penerapan asas in dubio pro reo, berdasarkan kesesuaian dan konsistensi penerapan hukum dalam putusan tersebut. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan secara cermat alat bukti, aspek formil permohonan kasasi, dan substansi hukum untuk menegakkan keadilan secara objektif. Putusan ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan yurisprudensi dalam perkara penipuan yang menunjukkan konsistensi Mahkamah Agung dalam mengawal kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap korban]]>
<![CDATA[The Application of Justice Principles in Sentencing Criminal Sanctions for Defamation Convicts Through Electronic Media ]]>
<![CDATA[Djoen, The Mei]]>;
<![CDATA[Tanudjaja, Tanudjaja]]>
<![CDATA[ Interdisciplinary Social Studies Vol. 4 No. 4 (2025): Regular Issue: July-September 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Labs ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55324/iss.v4i4.902
<![CDATA[The rapid development of digital technology and social media in Indonesia has transformed the landscape of public interaction and expression. However, this progress is accompanied by a significant increase in defamation cases through electronic media, creating complex challenges for law enforcement and the application of the principle of justice. This research aims to analyze the application of justice principles and the effectiveness of legal remedies in imposing criminal sanctions against convicted individuals for defamation through electronic media, based on five court decisions in Indonesia. The issues examined include: (1) how justice principles are applied in criminal verdicts for defamation cases through electronic media; and (2) to what extent legal remedies are effective in addressing sentencing disparities in cases with similar legal elements. The research method used is normative juridical, with a case and statutory approach. The findings reveal significant variation in the application of justice by judges, ranging from imprisonment to suspended sentences, depending on judicial sensitivity to social context and understanding of freedom of expression. On the other hand, the effectiveness of legal remedies is generally weak, especially in cases brought to the Supreme Court, where substantive legal arguments are not accommodated. The study recommends reform in cybercriminal law and the development of sentencing guidelines specifically for Electronic Information and Transaction Law-related offenses. The research analyzed five court decisions showing disparities in criminal sanctions despite similar legal elements, indicating inconsistent application of legal certainty and justice principles that should serve as the foundation of criminal law.]]>
<![CDATA[Persyaratan Calon Perseorangan dalam Pilkada Pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 ]]>
<![CDATA[Santoso, Edi]]>;
<![CDATA[Tanudjaja, Tanudjaja]]>
<![CDATA[ QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/qistina.v4i1.5840
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persyaratan calon perseorangan dalam Pilkada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 serta implikasi hukumnya terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah, khususnya bagi calon perseorangan. Putusan ini membatalkan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang menetapkan ambang batas pencalonan bagi partai politik, dengan alasan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak konstitusional partai dalam mengajukan calon. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengevaluasi perubahan regulasi setelah putusan MK serta dampaknya terhadap dinamika politik elektoral di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini membuka peluang lebih luas bagi partai politik tanpa kursi di DPRD untuk mencalonkan kepala daerah serta menyoroti perlunya revisi mekanisme pencalonan calon perseorangan, termasuk persyaratan dukungan dan verifikasinya.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN TERHADAP PIDANA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK FIKTIF ]]>
<![CDATA[Michelle, Michelle]]>;
<![CDATA[Tanudjaja, Tanudjaja]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara mengutamakan perpajakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Di antara banyak pajak yang dilakukan negara, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN)” memiliki peran sebagai pajak yang sangat penting dan ditempatkan secara strategis. Sayangnya, potensi pemasukan pajak Indonesia belum mampu dimanfaatkan secara memadai bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Pasalnya, banyak orang pribadi atau wajib pajak yang melakukan kegiatan penipuan atau data fiktif terkait data “pajak pertambahan nilai (PPN)”. Para pelaku mengabaikan semua hukum dan standar yang relevan. Apabila keterangan pada Faktur Pajak atau dokumen yang sejenis itu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka Faktur Pajak atau dokumen yang sejenis itu tidak memenuhi syarat material atau tidak sah, meskipun telah membayar Pajak Pertambahan Nilai dan sudah memenuhi ketentuan formal. Penetapan sanksi bagi pelanggar pajak berfungsi sebagai saksi utama (primum remedium) dalam upaya menjaga pendapatan negara, sedangkan penahanan dirangkai sebagai pidana yang bersifat ultimatum remedium (senjata pamungkas). Menurut penelitian terhadap “UU No. 16 Tahun 2009 berisi tentang Penerapan Peraturan Perpajakan Terhadap Badan Usaha Penerbit Faktur Pajak”, penghindaran pajak berupa kejahatan administrasi (kalpa) merupakan perbuatan yang diperhitungkan dan disengaja. Kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang menerbitkan faktur pajak, pihak yang menggunakan faktur pajak, atau faktur pajak itu sendiri.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 86/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Sby ]]>
<![CDATA[Syakila, Rima Mangheskhar]]>;
<![CDATA[Tanudjaja, Tanudjaja]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6275
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis efektivitas ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan fokus pada pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku korupsi melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pidana tambahan masih menghadapi kendala, khususnya ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kerugian negara dan sanksi yang dijatuhkan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa hukum positif belum mengakomodasi mekanisme alternatif yang adil dan efektif dalam kondisi tersebut. Sebagai solusi, diajukan rekonstruksi kebijakan melalui penerapan sanksi kerja sosial residual sebagai alternatif pemidanaan, yang sejalan dengan prinsip hukum ideal, menggabungkan unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta mendukung paradigma hukum progresif dan restoratif. Penyesuaian norma Undang-Undang Tipikor dan penguatan aturan teknis diperlukan guna mewujudkan pemulihan kerugian negara secara optimal dan berkeadilan.]]>
<![CDATA[Kewenangan Kejaksaan dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Asas Oportunitas ]]>
<![CDATA[Attamimi, Fahim]]>;
<![CDATA[Tanudjaja, Tanudjaja]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2040
<![CDATA[Tujuannya untuk memperoleh rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika dengan fokus restorative justice. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research, rechtsonderzoek), dengan penekanan pada penerapan hukum dan pendekatan konseptual khususnya mengenai penerapan restorative justice dan rehabilitasi dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memverifikasi hipotesis. Istilah data dan hipotesis tidak diakui oleh penelitian hukum. Istilah 'bahan hukum' digunakan dalam penelitian hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai teori yang dapat dijadikan dasar penerapan restorative justice dan rehabilitation dalam tindak pidana narkotika.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Apoteker dalam Promosi Pemberian Obat Keras tanpa Resep Dokter di Era Revolusi 4.0 ]]>
<![CDATA[Damayanti, Ulfi]]>;
<![CDATA[Tanudjaja, Tanudjaja]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4456
<![CDATA[Ketika seseorang sakit maka seseorang akan berusaha untuk sehat kembali dan upaya pengobatan awal yang sering dilakukan seseorang untuk sembuh adalah dengan cara Swamedikasi (Self medication) yaitu penggunan obat – obatan dengan maksud terapi tanpa saran dari professional atau tanpa resep. Kenyataan yang didapat tinggi persentase masyarakat yang melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri tidak diimbangi dengan presentase pengetahuan yang baik. Masih banyak masyarakat kurang memahami akan pengetahuan terkait efek samping, jenis golongan dan lama penggunaan obat dalam melakukan swamedikasi. Dengan banyaknya masyarakat yang melakukan swamedikasi maka informasi mengenai obat yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka juga semakin diperlukan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Perihal Pekerjaan Kefarmasian, Pasal 21 ayat (2) Menjelaskan Apoteker merupakan seorang atau profesi yang di bolehkan melayani pemberikan obat. Disini apoteker memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat. Penjualan obat keras tanpa resep dokter merupakan tindakan yang beresiko untuk menyebabkan kerugian karena tidak atas resep dokter. Obat keras yang dibeli bisa jadi merupakan obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien dan dapat berdampak buruk pada kesehatan pasien. Diera revolusi 4.0 telah merubah berbagai pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan beragam kemudahan, termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satu sektor yang ikut terdampak adalah industri farmasi, yang mengalami perubahan secara signifikan dalam hal teknologi dan inovasi. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Teknologi ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait kesehatan secara bebas termasuk informasi tentang obat. Berkembangnya penggunaan teknologi dan media sosial saat ini mengubah pola interaksi konsumen dimana yang dahulu pasif menjadi aktif untuk mencari informasi kesehatan dari website yang sifatnya satu arah ( menerima informasi ) dan saat ini banyak bermunculan media sosial yang bersifat dua arah ( menerima dan menyebarkan informasi ). Fungsi media sosial tidak hanya sebagai alat rekreasi tetapi juga penting sebagai penyedia pasar yang besar untuk promosi kesehatan sehingga peran apoteker menjadi semakin penting untuk memastikan kualitas pelayanan farmasi yang memadai dan aman dalam memberikan informasi yang tepat tentang obat kepada pasien ataupun konsumen. Selain promosi penjualan obat di era ini apoteker dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan edukasi obat kepada masyarakat. Edukasi obat ini dapat dilakukan melalui berbagai platform, seperti media sosial, website, dan aplikasi mobile. Edukasi obat yang dilakukan oleh apoteker di era Revolusi 4.0 memiliki beberapa kelebihan, salah satunya dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan dapat dilakukan secara interaktif dan menarik. Namun di sisi lain, edukasi obat yang dilakukan oleh apoteker di era revolusi 4.0 juga dapat menimbulkan permasalahan hukum bilamana tidak dilakukan secara bijak misalnya apoteker melakukan promosi jenis obat keras tanpa memberitahu bahwasanya untuk mendapatkan obat tersebut harus melalui resep dokter. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan dan pemidanaan terhadap Apoteker dalam promosi pemberian obat keras tanpa resep dokter di era revolusi 4.0, dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dan penelitian ini menggunakan Pendekatan masalah perundang – undangan ( Statue Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.]]>
<![CDATA[Kepastian hukum bagi pemenang lelang eksekusi harta pailit yang dilaksanakan tanpa penguasaan bukti kepemilikan hak atas tanah oleh penjual ]]>
<![CDATA[Setyowati, Anggia Ekitiana]]>;
<![CDATA[Tanudjaja, Tanudjaja]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55904/cessie.v2i1.736
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah lelang eksekusi harta pailit tanpa penguasaan asli dokumen kepemilikan hak atas tanah dapat dilaksanakan, dan untuk dapat mengetahui terkait peralihan hak atas tanah oleh pemenang lelang dalam lelang eksekusi harta pailit dilaksanakan tanpa menyerahkan atau penunjukan sertipikat asli. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah instrumen hukum. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian pertama, cara penjualan lelang harta pailit diatur dalam undang-undang tersendiri yang bersifat Lex Specialis. Permohonan penjualan harta pailit wajib memenuhi legalitas formal dan obyek lelang. Pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit tanpa penguasaan sertipikat asli dapat dilaksanakan apabila dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai dan menyebutkan alasannya sertipikat tersebut tidak dikuasai. Peralihan hak atas tanah melalui lelang eksekusi harta pailit yang dilaksanakan tanpa penyerahan sertipikat asli dapat di buktikan dengan risalah lelang dan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara. Obyek pendaftaran harus bersih dari beban hak tanggungan dan sita.]]>
