Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

RESOLUSI KONFLIK ANTAR JAMAAH MASJID BAITURRAHMAN DAN BAITURAHMAN AL-LATIF DI DUSUN ASAM JAWA BARAT DESA ASAM JAWA KECAMATAN TORGAMBA Wahyudi Pohan, Diki; Syahminan, Mhd; Ekowati, Endang
Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman Vol 9, No 2 (2024): Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/muaddib.v9i2.333-349

Abstract

Konflik Intern jamaah Masjid Baiturrahman adalah konflik yang terjadi antar jamaah masjid baiturrahman. Konflik ini terjadi dengan berbagai faktor yang kompleks faktor-faktor penyebabkonflik intern jamaah Masjid Baiturrahman yaitau Pemindahan dan Pembangunan Masjid Baiturrahman, Isu Wakaf dan Pengelolaan serta Pembentukan BKM secara sepihak oleh H. Latif.Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi antara jamaah Masjid Baiturrahman, upaya mediasi yang dilakukan pemerinah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara jamaah Masjid Baiturrahman. Serat bagaimana resolusi konflik yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara jamaah Masjid Baiturrahman. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan metode pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengalaman seseorang ketika berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungan sekitarnya. Temuan dalam penelitian ini adalah hingga saat ini masih terjadi konflik dingin antar jamaah Masjid  Baiturrahman, meskipun dulu sempat beberapa kali dilakukan media oleh pemerintah setempat. Namun mediasi itu tidak berhasil menyatukan jamaah Masjid Baiturrahman. Saat ini pemerintahan setempat telah berganti pada pemerintahan yang baru. Setelah peneliti telusuri ternyata pemerintah baru ini tidak mengetahu konflik yang terjadi di intern jamaah Masjid Baiturrahman.
PERAN KEMENTERIAN AGAMA DELI SERDANG DALAM MENYIKAPI PENISTAAN AGAMA Jannah, Miftahul; Kamaluddin, Kamaluddin; Ekowati, Endang
Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman Vol 9, No 2 (2024): Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/muaddib.v9i2.386-398

Abstract

Penistaan agama adalah ajaran yang berhubungan dengan keyakinan, atau memberikan pengertian-pengertian tentang konsep-konsep yang tidak umum dipakai oleh para ulama yang sudah teruji dan itu sudah menjadi acuan kebenaran akidah, Contohnya memperolok-olok ajaran Islam seperti mempermainkan Nabinya orang Islam. Ditengah perbedaan agama yang harusnya saling menjaga, penistaan agama ini tentu menjadi duri perusak keragaman. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran yang ditunjukan oleh Kementrian Agama Deli Serdang dalam mencegah dan mengatasi kasus penistaan agama. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan metode pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengalaman seseorang ketika berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungan sekitarnya. Dari penelitian di lapangan ditemukan bahwa Kementerian Agama Deli Serdang memiliki tugas utama yaitu: Kementerian Agama memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Tugas Kementerian Agama mencakup: 1.Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan: Mengatur bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, serta mengelola penyelenggaraan haji, umrah, dan pendidikan agama, 2.Koordinasi dan Dukungan Administrasi: Membina serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di bawah Kementerian Agama, 3.Pengelolaan Kekayaan Negara: Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, 4.pengawasan dan Bimbingan Teknis: Melakukan pengawasan, bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di berbagai daerah, 5.Pendidikan dan Pengembangan: Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama serta penyelenggaraan jaminan produk halal.
A COMPARATIVE STUDY OF MAJOR RELIGIONS' PERSPECTIVES ON HUMAN RIGHTS IN INDONESIA: INSIGHTS FROM ISLAM, CHRISTIANITY, HINDUISM, AND BUDDHISM: Studi Komparatif Pandangan Agama-agama Besar di Indonesia tentang Hak Asasi Manusia: Perspektif Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha Ekowati, Endang
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i2.4629

Abstract

This study explores the comparative perspectives on human rights within the teachings of four major religions in Indonesia: Islam, Christianity, Hinduism, and Buddhism. Against the backdrop of Indonesia’s rich religious diversity and ongoing discourse on human rights, this research examines how each religion interprets and addresses fundamental human rights issues. The research addresses the question of how these religious doctrines align or diverge in their approach to human rights principles, particularly concerning freedom, equality, and social justice. Using a qualitative methodology, the study draws upon religious texts, interviews with religious leaders, and scholarly literature to analyze the foundational views and teachings of each religion on human rights. Findings indicate that while there are significant commonalities in advocating for human dignity and moral responsibilities, each religion emphasizes distinct principles that reflect its unique doctrines. The conclusion underscores the potential of interfaith dialogue to bridge differences and promote a more inclusive understanding of human rights in a pluralistic society. This study contributes to the broader discourse on religion and human rights in multicultural contexts like Indonesia.