Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.349
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya JP-BSI (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) Jurnal SMART Kebidanan Jurnal Abdimas Mahakam Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal) Sasando : Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Cahaya Mandalika JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT CAHAYA MANDALIKA (ABDIMANDALIKA) Cakrawala: Jurnal Pendidikan Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Mandalika Literature MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal) JABI: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia
Dwi Atmoko
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pelatihan Pembuatan Teks Pidato Dan Berpidato Pada Siswa Kelas XII Smk Semesta Bumiayu Dwi Atmoko; Rosmalia Rosmalia; Agung Tyas Subekti
JABI: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia Vol 1 No 1 (2020): Februari
Publisher : UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36308/abp.v1i1.179

Abstract

Speech is the expression of ideas from one person to another with oral delivery techniques. Someone who is good at speaking or giving speeches will easily be able to master the masses, and successfully market his ideas so that they can be accepted by others. Community service activities at Semesta Bumiayu Vocational School are aimed at: 1) providing knowledge in writing speech texts according to systematics, 2) providing knowledge about language rules, 3) and training in reading speech texts well. the implementation methods used in this service are: 1) lecture method, intended to deliver speech text training materials, 2) dialogic method, intended for question and answer and discussion about how to make speech texts using good and correct Indonesian, 3 ) training methods, intended to instill the skills and speaking skills using good and correct language. The training in writing speech texts and giving speeches in community service consists of three steps. The first step students get speech text material, the material delivered is the structure of the speech text. The second step students exercise to make the text of the speech, while the steps to compile the speech text: 1) Determine the theme, 2) Determine the purpose and purpose of the contents of the speech, 3) Gather material, 4) Making a framework, then developed into a complete speech script. The third step of the practice of giving speeches, when there are several obstacles encountered, one of them is lack of confidence, and not calm in reading the text of the speech, this is very reasonable because students rarely speak in public. To overcome this, regular training should be needed, so that students' confidence grows and improves properly.
PELATIHAN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) PADA UPTD LABORATORIUM PERINDUSTRIAN KABUPATEN TEGAL Rosmalia Rosmalia; Triyono Rakhmadi; Dwi Atmoko
JABI: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia Vol 2 No 2 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36308/jabi.v2i2.355

Abstract

Laboratorium dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah tempat kerja yang dibuat, dicoba, dan dipakai atau yang menggunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan ataupun instalasi berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, ataupun peledakan. UPTD Laboratorium Perindustrian merupakan lembaga pemerintah di bawah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal yang bergerak di bidang layanan jasa pengujian material dan permesinan. Salah satu resiko bahaya yang dapat terjadi di wilayah kerja ini adanya kebakaran atau ledakan yang disebabkan aktivitas peralatan mesin dan manusia sebagai operatornya. Sehingga diperlukan peralatan tanggap darurat kebakaran sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat bilamana kebakaran tersebut terjadi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada pegawai UPTD Laboratorium Perindustrian Kabupaten Tegal mengenai penggunaan alat pemadan api ringan (APAR) yang tersedia di wilayah kerja. Metode yang digunakan berupa pelatihan terdiri dari ceramah, demonstrasi, dan simulasi pemadaman kebakaran. Hasil pelatihan bahwa peserta dapat menjawab pertanyaan pada lembar evaluasi yang berisi soal seputar materi yang disampaikan serta mengetahui cara penggunaan APAR dan cara memadamkan api. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah pelatihan ini memberikan pemahaman kepada peserta mengenai fire safety management , pengenalan jenis-jenis APAR, serta pelatihan penggunaan APAR dalam simulasi pemadaman kebakaran.
KUASAI SIMPLE PRESENT TENSE DENGAN SINGLE-SLOT SUBSTITUTION DRILL Fiqih Kartika Murti; Dwi Atmoko; Agung Tyas Subekti
JABI: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia Vol 3 No 1 (2022): Juni
Publisher : UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36308/jabi.v3i1.399

Abstract

Pembelajaran bahasa Inggris di SMK lebih bersifat praktik karena itu merupakan bekal mereka untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Belajar bahasa Inggris yang hanya berfokus pada kemampuan berbicara tanpa adanya pembelajaran struktur kalimat, akan dirasa kurang. Padahal, grammar merupakan salah satu hal penting dalam menyusun kalimat berbahasa Inggris baik secara tulis maupun lisan. Permasalahan yang dihadapi target pengabdian adalah mereka tidak mengetahui secara detail terkait penyusunan kalimat bahasa Inggris sesuai dengan aturan tata bahasa Inggris. Tujuan pelaksaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa Inggris siswa dalam membuat kalimat simple present tense dengan single-slot substitution drill. Pretest, ceramah, posttest merupakan metode yang digunakan dalam kegiatan ini. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini menunnjukkan bahwa pengetahuan siswa terkait simple present tense meningkat yang dibuktikan dengan perbedaan nilai pretest dan posttest. Selain itu, siswa mengatakan bahwa mereka lebih paham dan mudah menentukan kata kerja yang digunakan dalam simple present tense dengan teknik single-slot substitution drill.
PELATIHAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA PEKERJA KONTRUKSI PT SOMATRA POLAREKA SARANA PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT DI KABUPATEN TEGAL Agung Tyas Subekti; Dwi Atmoko; Rosmalia Rosmalia; Sugiarto Sugiarto; Erna Agustin Sukmandari; Anggit Pratiwi; Triyono Rakhmadi; Muhammad Wildan Fardian
JABI: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia Vol 4 No 2 (2023): Desember
Publisher : UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36308/jabi.v4i2.582

Abstract

Sektor kontruksi merupakan sektor yang padat karya dan memiliki resiko terhadap kecelakaan yang sangat tinggi hal ini disebabkan karena banyaknya bahaya mulai dari peralatan yang digunakan, material yang digunakan, jenis pekerjaan dan bahaya dari lingkungan tempat kerja. Hal ini membuat sektor kontruksi menjadi salah satu sektor yang memiliki resiko keselamatan dan Kesehatan kerja yang tinggi. Penyebab kecelakaan kerja sendiri disebabkan oleh dua hal yakni perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman ditempat kerja. Sering sekali penyebab tidak aman dilakukan pekerja karena kurangya pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat pelindung ditempat kerja. Alat pelindung diri merupakan salah satu aspek dalam pengendalian bahaya ditempat kerja. menjadi sangat penting bagi pekrja bisa menggunakan alat pelindung diri dengan benar agar terhindar dari bahaya dan kecelakaan akibat kerja. Pekerja kontruksi di PT Somatra Polareka Sarana yang sedang mengerjakan proyek Pembangunan Gedung rumah sakit dikabupaten Tegal merupakan kelompok yang rentan terkena kecelakaan kerja karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan Alat pelindung diri ditempat kerja terutama alat pelindung diri di ketinggian seperti body harness. Tujuan pengabdian Masyarakat yang dilakukan adalah untuk mengedukasi berbagai jenis alat pelindung diri di sektor kontruksi dan juga cara penggunaan dari setiap alat pelindung diri pada sektor kontruksi. Kegiatan pengabdian masyarakkat dilakukan dengan cara memberi edukasi tentang bahaya ditempat kerja, jenis-jenis alat pelindung diri beserta fungsinya serta peragaan cara menggunakan alat pelindung diri dengan benar dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Hasil evaluasi kegiatan, pekerja masih awam dengan bahaya ditempat kerja dan jenis alat pelindung diri, namun setelah selesai kegiatan, pekerja dapat mengetahui dan mempraktikan cara penggunaan alat pelindung diri dengan benar.
Tinjauan Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Pengiriman Paket Barang Melalui Jasa Kurir di Indonesia Dwi Atmoko; Noviriska
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 7 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss7pp1804-1811

Abstract

Pada umumnya setiap perusahaan yang didirikan bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan semaksimal mungkin dengan menggunakan berbagai sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Salah satu tujuan perusahaan adalah mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dengan meningkatkan pendapatan dan penjualan.Perlindungan konsumen pengguna jasa pengiriman barang dalam terjadinya keterlambatan sampainya barang yang dalam hal ini JNE sebagai pihak ekspedisi pengiriman barang yang saling mengikat dengan konsumen karena adanya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 477 KUHD, telah melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tetapi dengan ketentuan tertentu yang selanjutnya dapat diketahui dari tingkat kesalahan konsumen atau pihak ekspedisi.Peraturan-peraturan telah ditetapkan oleh pelaku usaha jasa pengiriman / jasa kurir dalam dokunen pengiriman. Jika dalam hal terjadi keterlambatan maka itu masuk dalam kategori wanprestasi, maka pelaku usaha harus memberikan ganti rugi akibat wanprestasi dan apabila kesalahan terletak pada konsumen maka pihak perusahaan ekspedisi tidak berhak untuk mengganti kerugian. Hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha merupakan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan, maka bergantung pada yang membuat kesalahan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan dalam perjanjian pengirim barang apabila tidak sesuai waktu estimasi yang telah diperjanjikan dalam hal ini tidak melaksanakan secara mutlak ketika ada complain dari konsumen, pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan melihat perjanjian itu sendiri. Pada umumnya setiap perusahaan yang didirikan bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan semaksimal mungkin dengan menggunakan berbagai sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, yang dimana salah satu tujuan perusahaan adalah mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dengan meningkatkan pendapatan dan penjualan.
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Yang Mengalami Pailit Terhadap Kreditur Berbasis Nilai Keadilan Jantarda Mauli Hutagalung; Dwi Atmoko
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 7 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss7pp1764-1769

Abstract

A Limited Liability Company (PT) is a legal entity or artificial person that is capable of carrying out legal acts through specific legal mechanism, therefore the company is also an independent legal subject that has rights and obligations in legal relations. If a company has more than one creditor, then except for creditors who have pre-emptive rights, all assets are divided fairly and proportionally among the creditors, according to the amount of receivables each creditor owes to the company. In practice, repayment of the company's obligations to its creditors is very dependent on the company's will and good faith, which in this case is carried out by the Company's Directors. There are times when a creditor gets payment first or gets a payment that is proportionally larger than other creditors. This research uses a normative juridical research method where this research uses legal norms and is supported by an approach related to events that occur in the field, which is done so that the activity process runs smoothly. The responsibilities of the Board of Directors are related to the basis of authority that a company Director has to act for and on behalf of the company. The provisions of Article 97 paragraph (4) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in the event that the board of directors consists of 2 (two) or more members of the board of directors, the responsibilities as referred to in paragraph (3) apply jointly and severally to each member of the board of directors. This means that based on the words of Article 97 paragraph (4), it can be concluded that if members of the board of directors are negligent or violate their obligations to manage the company in good faith and with full responsibility, then each member of the board of directors will equally bear joint responsibility for the losses suffered by the company.
Perjanjian Kerjasama Jual Beli melalui Sistem E-commerce dengan Asas Itikad Baik Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan cq PP RI No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Noviriska; Dwi Atmoko
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 7 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss7pp1781-1788

Abstract

The principle of good faith means that agreements made must be carried out with due regard to the norms of propriety and morality. In a buying and selling transaction, there is an obligation that must be fulfilled by the parties not to do anything that does not make sense, that is, does not conflict with the norms of propriety and decency, with the hope of creating justice for the parties and not causing harm to either party. party. Buyers of goods in good faith or otherwise, as opposed to people in bad faith, are in good faith with subjective anarchy. A buyer of goods in good faith is a person who buys goods with full confidence that the seller really owns the goods purchased. He doesn't know at all, if he bought from an unauthorized person, why he would be called an honest buyer, in this case in good faith, honest and clean. An agreement is declared to have arisen when an agreement or agreement is reached between two parties regarding a main matter which is the object of the agreement. Agree here is defined as a conformity of understanding (opinion) and desires between two parties. In this context, there is a meeting of will between two parties to carry out or not carry out an agreement. This also applies to contracts (agreements) that are made electronically. In conventional society, an agreement is simply based on conformity of will. A meeting of wills requires the presence of both parties to agree on what has been agreed. Conformity of wishes can be done verbally or in writing. Then, in modern society which has utilized technology in its business activities, the agreement of wishes does not have to require a face-to-face meeting or the agreement does not have to be made in writing. This means that there is a shift in norms in society in interpreting conformity to will. In conventional society, of course, an agreement (conformity of will) must be made through a direct meeting to express a will. This is not the case in societies that have utilized technology. The emphasis in seeking agreement between the wishes of both parties is based on what one party states, then this statement is approved by the other party.
Analisa Perlindungan Hukum Tenaga Pada Sektor Pariwisata Terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Dampak Krisis Ekonomi Dan Wabah Pandemi Dwi Atmoko; Lindri Purbowati
Journal of Mandalika Literature Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jml.v6i2.4696

Abstract

Suatu kompleksitas masalah hukum ketenagakerjaan di Indonesia masih sangat sering terjadi. Salah satu permasalahan hukum di bidang ketenagakerjaan tersebut adalah PHK. Adanya hak-hak yang seharusnya diperoleh para buruh/pekerja dalam praktiknya tidak diberikan oleh perusahaan tempat bekerja. Sehingga dibutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja. Meskipun telah banyak regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja, dalam praktiknya pengusaha tidak menerapkan regulasi tersebut dengan baik. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh yang terkena PHK dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sudah sangat jelas keberadaannya yaitu diatur dalam BAB IV Pasal 150 sampai dengan Pasal 160. Dalam hal ini, berpatokan kepada bunyi pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa pengusaha diwajibkan untuk memberikan uang pesangon dan atau sejumlah uang penghargaan (uang jasa) dan juga wajib memberikan uang penggantian hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh apabila terjadi pemutusan hubungan kerja tersebut. Krisis ekonomi dan wabah pandemi menghantam dunia ketenagakerjaan tak terkecuali sektor pariwisata. Pemutusan Hubungan Kerja terjadi dimana saja tak mengenal status dan usia dan tentunya perlunya uluran pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Peran pemerintah pun tidak hanya berhenti disitu karena perkembangan ketenagakerjaan yang selalu dinamis dan kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan harus tetap menjadi fokus pemerintah sehingga peraturan-peraturan yang sudah ada harus terus diawasi pelaksanaannya. Dalam pengawasan tersebut maka pemerintah pusat harus terus bersinergi dan membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah sehingga tugas pengawasan tersebut dapat berjalan secara maksimal. Di Indonesia sendiri masalah hukum mengenai ketenagakerjaan masih sangat sering terjadi. Adanya hak-hak yang seharusnya diperoleh para pekerja, namun tidak diberikan oleh perusahaan tempat bekerjanya menjadi masalah yang terus terjadi hingga saat ini. Salah satu permasalahan hukum di bidang ketenagakerjaan tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah Terpencil Dwi Atmoko; Rara Amalia Cendhayanie
Journal of Mandalika Literature Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jml.v6i3.4697

Abstract

Pada perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia saat pada masa transisi kearah yang lebih baik. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mempunyai sumber daya alam yang cukup besar yang mempunyai potensi untuk mengundang perusahaan-perusahaan besar untuk mengelola kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. Dalam perjalanannya pengelolaan itu sendiri membutuhkan banyak tenaga kerja lokal dalam kegiatan usahanya. Pada kenyataannya banyak juga dikarenakan perkebunan tersebut berada di luar area maka peraturan ketenagakerjaan, terutama terkait hak dan kewajiban tidak dijalankan dengan baik. Bila dilihat rata-rata sumber daya alam berada di daerah terpencil sehingga monitoring tidak seketat yang berada di kota. Tidak dipungkiri kadang-kadang konflik terkait ketenagakerjaan muncul dan diimbangi juga dengan konflik ekonomi dan sosial. sehingga perlunya pemerintah daerah mengambil langkah dan solusi dalam menyelesaikan hal tersebut. Pada Penelitian ini menggunakan peneltian yang bersifat yuridis normatif dengan ditunjang dengan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat untuk menambah khasanah penulisan. Pada akhirnya diharapkan dengan monitoring yang cermat dan menyeluruh dari pemerintah daerah diharapkan peraturan yang seharusnya dapat dijalankan sehingga kesejahteraan tenaga kerja di bidang perkebunan bisa terwujud.
Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi: Analisis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 dan Nomor 12 Tahun 2019 Gomos Jaksana Putra Simandjuntak; Dwi Atmoko; Sabela Gayo
Journal of Mandalika Literature Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jml.v6i3.5120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan-perusahaan di Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, TJSL menjadi instrumen strategis yang tidak hanya menuntut kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan, tetapi juga mencerminkan sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis hukum normatif dan konseptual, serta mengkaji teori keadilan John Rawls, teori legitimasi, dan teori pemangku kepentingan sebagai landasan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, implementasi TJSL di Kota Bekasi masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya komitmen perusahaan, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan pelaporan. Namun demikian, keberadaan regulasi lokal telah memberikan arah yang lebih jelas bagi perusahaan dalam menjalankan TJSL secara terstruktur dan bertanggung jawab. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan pengelola TJSL, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemberian insentif dan sanksi yang tegas guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan TJSL. Dengan implementasi TJSL yang optimal, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan di Kota Bekasi.
Co-Authors Adhalia Septia Saputri Agung Tyas Subekti Ahmad Baihaki Aldiwa Pandu Atmoko Amaria Dewi Andrew Kristianto Silalahi Anggit Pratiwi Bramanda Zein Atmoko Desi Sri Rejeki Erna Agustin Sukmandari Fidri Sadri Fiqih Kartika Murti Gayo, Sabela Gomos Jaksana Putra Simandjuntak Haulaeni Sukma Dewi HERU SISWANTO Hirwansyah Ika Dewi Sartika Saimima Juanda Khasbulloh, M. Wahab Lindri Purbowati Lusianti, Septyaning Masturoh Masturoh Muammar Afif Al Qusaeri Muhammad Rofi’Ussya’en Muhammad Wildan Fardian Musrifah Musrifah, Musrifah Muthi’atul Khasanah Natiqotul Fatkhiyah Natiqotul Fatkhiyah Noviriska Para Watiningsih Rara Amalia Cendhayanie Rosmalia Rosmalia Rosmalia Rosmalia Sri Tanjung Rejeki Sugeng Sugiarto Sugiarto SUTIKNO Tangguh Dwi Pramono Triyono Rakhmadi Wiliyanto, Wiliyanto