Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.165
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Education and Counseling Journal JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Zham-Zham, Lelly Muridi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Pada Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby) Megawati, Ryantha; Nurfransiska, Ferika; Zham-zham, Lelly Muridi; Andika, Cahya
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ryantha Megawati. 2274201000922. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Pada Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby dan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby. Penelitian ini dilakukan di Surabaya dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, penelitian ini mengambil objek di Pengadilan Negeri Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan internet, literatur melalui media elektronik secara online, melalui website dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Adapun hasil penelitian ini yaitu penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Pengunaan dakwaan tunggal dan Pasal 372 ayat 1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penggelapan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 372 ayat 1 KUHP. Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan sesuai dengan semua unsur dalam Pasal 372 ayat 1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan dari pada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bias memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penggelapan.
PDF TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Pada Putusan Nomor 556/PID.B/2022/PN.SBY) Jampung, Higinus Teodosius; Nurfransiska, Ferika; Maryuliyanto; Zham-zham, Lelly Muridi
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para ahli mengenai pertanggungjawaban pidana tentang tindak pidana penadahan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara dengan nomor putusan 556/Pid.B/2022/PN.Sby. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya, khususnya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengumpulkan data yang relevan serta melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Di samping itu, penulis juga melakukan studi pustaka dengan menggunakan berbagai literatur dan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : (1) Penerapan hukum pidana pada perkara ini sudah tepat. Dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti yang kemudian saling berkaitan dan mengungkapkan fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa secara sah dan meyakinkan telah terjadi tindak pidana penadahan dimana perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. (2) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby. yakni dengan mempertimbangkan beberapa fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan yang merupakan kesimpulan komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan tersebut dan faktor-faktor yang relevan dengan hal tersebut. Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Penjatuhan hukuman pidana penjara ini semata-mata untuk memberikan arahan dan efek jera atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
PENCEMARAN NAMA BAIK DAN HAK ATAS REPUTASI Zham-zham, Lelly Muridi; Mustariyanto, Wahyu; Nurfransiska, Ferika; Gaho, Karsena
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam hukum pidana dan hukum perdata. Pengaturan ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambivalensi. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan penelitian dengan mengkaji dua masalah utama: pengaturan pencemaran nama baik saat ini dan kebijakan formulasi pengaturan pencemaran nama baik di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif, dengan mengutamakan data kepustakaan dan studi dokumentasi instrumen hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Pasal 310-320 dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (1) untuk ranah pidana, serta dalam KUHPerdata Pasal 1372-1380 untuk penggantian kerugian. Disarankan agar pengaturan pencemaran nama baik diklasifikasikan: pencemaran yang merugikan individu diatur dalam hukum perdata dengan kompensasi bagi korban, sedangkan pencemaran yang mengganggu kepentingan umum diatur dalam ranah pidana dengan sanksi pidana tanpa denda.
ANALISIS YURIDIS SYARAT PENCALONAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (KAJIAN PASAL 33 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA) Kornel Tanesib, Iber dedy; Zham-Zham, Lelly Muridi; Mewahni, Rizkina
Consilium: Education and Counseling Journal Vol 6 No 1 (2026): Edisi September- Maret
Publisher : Biro 3 Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Abduracman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/consilium.v6i1.7402

Abstract

Village government is at the forefront of public service delivery and community affairs consolidation in Indonesia, encompassing both formal and informal aspects such as customs and traditional rights. In a decentralized system, villages have genuine autonomy as self-governing communities authorized to manage their own affairs. However, the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law) brought significant changes, particularly in the village head election system (pilkades), including the determination of candidacy requirements. This paper analyzes the legal requirements for village head candidacy, focusing on Article 33 letter d of the Village Law concerning the minimum educational qualification of Junior High School (SMP) or equivalent. This research is a literature study that also examines the implications of this provision for future village governance, considering the complexity of the village head's duties that require in-depth understanding in various fields. Using a case study method, this research aims to evaluate whether the minimum educational requirements stipulated in Article 33 letter d of the Village Law are relevant and adequate to ensure the quality of village leadership that is effective and responsive to community dynamics and development demands.
Co-Authors Ahmad Fatoni Andika, Cahya Apriyani Livinea , Demu Budiharto, Didik Ferika Nurfransiska Firdaus, Achmad Touwil Firdaus, Akhmad Touwil Gaho, Karsena Jampung, Higinus Teodosius Kemalasari, Ervira Kornel Tanesib, Iber dedy Lutfianidha, Redyana Maryuliyanto Maryuliyanto, Maryuliyanto Megawati, Ryantha Mewahni, Rizkina Moruk, Marcelina Muti Mustariyanto, Wahyu Nugroho, Wahyu Setyo Rachmi Sulistyarini slamet sugiyono Sugiri, Bambang Sulistio, Pauline Supono Supono Sutiyani, Sutiyani