Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.237
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTELEKTIVA AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Journal Legal Dialetics MILRev: Metro Islamic Law Review Master Manajemen Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan Kertha Patrika Open Access DRIVERset
SITTA SARAYA
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Journal Legal Dialetics

 1 
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI DAMPAK GALIAN TAMBANG TYPE C (STUDI DI KECAMATAN KALIWUNGU KABIPATEN KENDAL) Ikka Puspitasari; Sitta Saraya; Hilmi
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.712 KB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang ada di setiap daerah atau Kabupaten/ Kota. Kekayaan tersebut mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Kekayaan yang di miliki dan di kuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kerusakan lingkungan akibat maraknya galian C harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kendal.penelitian yang digunakan adalah menggunakan Jenis Penelitian Penelitian ilmiah ini memakai metode penelitian hukum pendekatan yuridis sosiologis. Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.
PERANAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN UU No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Yusrina Handayani; Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas mengatur bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, jadi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendidikan yang mudah dan baik kepada masyarakat. Di Kabupaten Kendal sektor pendidikan menjadi sektor terpenting dalam kehidupan masyarakatnya karena memiliki tujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki setiap masyarakat Kabupaten Kendal. Peran pemerintah daerah (Pemda) dalam bidang pendidikan di daerah Kabupaten Kendal yaitu melakukan pembinaan terhadap pendidikan di tingkat dasar yang terdiri dari sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan sekolah menegah pertama (SMP), ketenaga pendidikan dan kebudayaan, mengalokasikan anggaran / dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengupayakan pengelolaan manajemen pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Kendal, hambatan dan solusi dalam manajemen pendidikan di Kabupaten Kendal diantaranya, belum optimalnya pemerataan kualitas pelayanan pendidikan, belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata dan lain – lain. Pemerintah daerah Kabupaten Kendal berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, konsisten untuk selalu mengalokasikan anggaran yang besar dalam bidang pendidikan dan pembinaan dan monitoring secara terus menerus kepada instansi pelayanan pendidikan Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Daerah, Pendidikan.
AKUISISI PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS adminjfh, adminjfh; Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korelasi antara hukum dan pasar modal adalah pada cara suatu stuktur bangunan hukum dapat menjadi dasar atau pedoman untuk kegiatan perdagangan yang efektif, efisien, transparan dan wajar. Keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip yang penting dalam terciptanya sistem pranata hukum pasar modal. Prinsip pasar modal juga memegang peran besar dan penting karena pada pengaturannya yang terkait erat dengan transparansi dan keterbukaan informasi. Fungsi utama hukum dalam pasar modal adalah sebagai penentu yang berkewajiban menjamin tidak adanya kerugian publik atas adanya informasi material yang disembunyikan oleh pihak yang terlibat langsung. Tata kelola perusahaan yang baik diperlukan untuk mengelola investasi secara baik, tata kelola yang baik tersebut dalam pemerintaha dikenal dengan konsep GG, GIG dan GCG. Kata kunci dalam pelaksanaannya adalah itikad baik yang bertujuan menuju pembaruan sikap, perubahan pola birokrasi, dan tata kelola yang baik untuk pelayanan kepentingan umum. Perseroan yang melakukan akusisi seringkali adala perseroan yang memiliki modal besar dan kuat secara finansial, manajemen yang teratur, memiliki operasi bisnis yang luas, hingga masuk dalam kelompok konglomerasi. Kelebihan dana oleh Perseroan yang kuat secara finansial akan membuat perusahaan tersebut mencari dana untuk menyalurkan atau mengembangkan perseroan. Di sisi sebaliknya, perseroan yang mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya akan mencari pendaan untuk dapat bergabung atau berkembang secara finansial
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANG PASIR TANPA IJIN DI WILAYAH HUKUM POLRES KENDAL Sitta Saraya; Ikka Puspitasari; Eka P
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.494 KB) | DOI: 10.51792/jld.v1i2.13

Abstract

ABSTRACT Sand mining without a permit is one of the mining business activities carried out without a people's mining permit (IPR) and a mining business permit (IUP). Many people in Kendal Regency use sand mining, both legally through permits and illegally to meet their economic needs. Law enforcement against unlicensed sand mining actors aims to determine the factors that cause sand mining activities without a permit and to find out the implementation of criminal law enforcement against unlicensed sand miners in order to enforce or function real legal norms and to find out the impact on surrounding environment. The research uses sociological juridical law research methods. Law enforcement in Kendal Regency based on Law No. 22 of 2011 concerning Mineral and Coal Mining authorizes enforcers in this case the police, prosecutors and courts with a maximum imprisonment of 3 (three) months and a maximum fine of Rp. 50,000,000.. Obstacles in law enforcement against the crime of illegal sand mining, namely geographical constraints, community economic problems, and low education problems
PERLINDUNGAN DEBITUR DALAM PROSES PEMBEBASAN BOEDEL PAILIT DI PENGADILAN NIAGA Yusrina Handayani; Sitta Saraya; Syifa
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini membahas permasalahan syarat kepailitan dan pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak mengatur masalah insolvency (keadaan tidak mampu membayar). Sebagai konsekuensi terpenuhinya syarat kepailitan tersebut maka perkara kepailitan ini dapat dibuktikan secara sederhana. Studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kasus kepailitan PT. Indotirta Jaya Abadi terhadap Setefan Djimin dalam putusan pengadilan niaga nomor 19/Pdt.Sus Pailit/2017/PN Niaga Semarang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan studi kepustakaan dalam hal ini analisis kasus yang sudah dalam bentuk putusan pengadilan dan juga wawancara dengan narasumber yang kompeten dalam bidang kepailitan. Dalam hal ini dijatuhkanya putusan kepailitan akan menimbulkan akibat terhadap pengurusan harta kekayaan perusahaan debitur pada umumnya dan juga dapat menimbulkan akibat kepailitan bagi direksi, komisaris, pemegang saham perusahaan secara pribadi. Perlunya Undang-undang kepailitan mengatur mengenai bubarnya perseroan terbatas adalah antara lain karena tidak cukupnya harta perseroan untuk melunasi utang-utang perseroan terbatas yang pailit serta karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi dalam proses kepailitan. Dengan kata lain, kepailitan bisa digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan. Inilah kesalahan terbesar dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam Undang-undang kepailitan di Indonesia. Kata kunci : Insolvensi, Kepailitan, Pembuktian sederhana, Perlindungan debitur, Syarat kepailitan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER DI WILAYAH HUKUM POLDA JATENG Sitta Saraya; yusrina; dio
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of science and technology encourages the use of Information Technology, media and communication which has changed the behavior of society and human civilization globally and worldwide. The development of information and communication technology has also made world relations borderless and caused significant social, economic and cultural changes to take place so quickly. Information Technology today is like a coin that we can see from both sides because apart from contributing to the improvement of human welfare, progress and civilization, as well as being an effective tool for acts against the law, of course, it often brings negative impacts, this cannot be separated from both sides of the eye. the coins, but that does not mean that illegal acts will stick with technological developments. People often use computers as a tool to commit crimes, and the development of technology now that smartphones can also be used as tools and through social media applications and other applications can be used as an opportunity to commit crimes. This writing was carried out with a sociological juridical review by conducting research and supported by data, both laws and appropriate reference books. This study aims to determine the enforcement of criminal law against cyber crimes in the Legal Area of ​​the Central Java Regional Police and what obstacles and obstacles are faced in enforcing cyber crimes
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA POLITIK HUKUM DI INDONESIA adminjfh, adminjfh; Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 3 No 1 (2024): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Politik hukum merupakan politik dari hukum, yaitu suatu kajian hukum yang mencoba untuk mmberikan gambaran yang lebih luas eksistensi sistem hukum. Melalui pendekatan hukum diharapkan secara langsung agar dapat dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai paradigma hukum karena sebagai sumber hukum dan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka menerapkan hukum sebagai hasil norma-norma yang telah disepakati, berdasarkan prinsip rule of law, yang dapat dipastikan dan diterapkan oleh pihak siapa saja yang tidak memandang dan tidak peduli kelas sosialnya.Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum dijadikan arahan untuk membuatdan melaksanakan hukum yang telah diatur mencapai tujuan bangsa dan Negara. Politik hukum menjadi tujuan negarayang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihian isi dan cara tertentu.Faktor yang menjadi dasar mahasiswa fakultas hukum yaitu diantaranya paradigma dan politik hukum sesuatu yang bersifat dasar perdebatan dan lain-lain sebagainya, kedua substansi pasal yang lahir dari paradigm dan juga bias lahir dari konsistensi yang membuat aturan atau konsep hukum yang di sesuaikan baik vertikal maupun horizontal dan ketiga adalah bersifat lebih teknis dalam artian teknis arah menyusun kalimatisasi dan lain-lain.Dengan demikian, pemahaman pancasila sebagai paradigma politik hukum di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk berpikir, berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, yang telah meyakini keberadaan nilai-nilai Pancasila dan menjadikan sebagai acuan kehidupan sehari-hari. Untuk menghadapi segala permasalahan hukum dalam kehidupan pan bermasyarakat, berbangsa danbernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DALAM MEMINIMALISIR PROSTUTISI DI WILAYAH KOTA TANGERANG adminjfh, adminjfh; Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 3 No 1 (2024): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelngatulran melngelnai prostitulsi ini julga telrmulat dalam pelratulran yang di bulat olelh Pelrda Nomor 8 Tahuln 2005 Telntang Pellarangan Prostitulsi yang belrlakul di wilayah Kota Tangelrang. Keltelntulan yang telrkait delngan prostitulsi antara lain diselbultkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Pelrda Nomor 8 Tahuln 2005 Telntang Pellarangan Prostitulsi melnyatakan, bahwa “siapapuln di daelrah dilarang baik selcara selndiri ataulpuln belrsama-sama ulntulk mellakulkan pelrbulatan pellaculran”. Pellaksanaan Pelrda Nomor 8 Tahuln 2005 Telntang Pellarangan Pellaculran di Wilayah Kota Tangelrang selpelrti kulrangnya julmlah pelrsonil Satpol PP dan tidak jelranya pellakul prostitulsi di karelnakan haruls melmelnulhi kelbultulhan hidulp kellularganya,selhingga dalam hal ini belrdampak tidak elfelktifnya pelnelrapan Pelrda Nomor 8 Tahuln 2005 Telntang Pellarangan Pellaculran di Wilayah Kota Tangelrang.
Co-Authors Abd Ulrahman Raad Nouri adminjfh, adminjfh Ahmad Rusly Purba Alfaruq Nirwana Aziz Widhi Nugroho Bagus Hermanto Bintang Amartiya Putri Dian Karisma dio Eka P Eko Nuriyatman Fitria Fitria Handayani, Yusrina Hilmi Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Kuwatno Laila Syaidatul Karima Utami Latifah Amir Linda Ikawati Linda Ikawati Lukman Zaini Abdullah Nahar Surur Puspitasari, Ikka Rengga Kusuma Putra Retno Eko Mardani Sandra Leoni Prakasa Yakub Satriya Nugraha Sintara, Dani Syifa Yuniar, Miandhani Denniz yusrina