Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.151
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Undang: Jurnal Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Ganesha Law Review ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum PAMPAS: Journal of Criminal Law Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Social Science International Journal of Integrative Sciences Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Hukum dan Demokrasi (HD) Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Ipso Jure Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Citizen Research and Development Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Pengabdian Cendekia
Elly Sudarti
Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan atas Perlindungan Korban dan Pluralisme Hukum Jumriani; Elly Sudarti; Rizky Maulana; Shalsa Ananda; Riza Fahlevi
Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD) Vol 26 No 2 (2026): Hukum dan Demokrasi (HD)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61234/hd.v26i2.140

Abstract

Indonesia's criminal justice system is moving away from a retributive paradigm toward a more restorative one, a shift reflected in Prosecutorial Regulation No. 15 of 2020, Police Regulation No. 8 of 2021, Supreme Court Regulation No. 1 of 2024, and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP). This article examines how restorative justice is implemented within that system, focusing on two issues: the protection of victims' rights and the relationship between restorative justice and legal pluralism, particularly the recognition of living law under Article 2 of the Criminal Code. The study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, and the legal materials are analyzed qualitatively and prescriptively. The findings show that although the regulatory framework has grown quickly, practice remains oriented toward terminating cases and reconciling the offender with the state, while substantive recovery for victims, including restitution and psychosocial support, has not been adequately realized. The recognition of customary law through the living law concept allows cases to be resolved in ways that fit local values, yet without clear limits and adequate oversight it may create legal uncertainty and sacrifice the rights of certain victims, especially women and children. The article recommends harmonizing regulations across law enforcement institutions, strengthening victim-centered oversight, and issuing technical guidelines for integrating customary law into restorative justice that remain bound by human rights principles and Pancasila.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan di Dunia Pendidikan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia Nisrina Ramadhani Daulay; Elly Sudarti; Erwin Erwin
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i2.6023

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif perundungan-undangan di indonesia, kedua untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini yaitu pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif perundang-undangan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, dengan membagi sanksi menjadi sanksi tindakan dan sanksi pidana. Anak di bawah 12 tahun hingga 14 tahun dikenakan sanksi tindakan, sedangkan yang berusia 14 hingga 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi diberikan sesuai dengan perbuatan anak, namun terdapat masalah karena anak yang hanya dikenakan sanksi tindakan sering kali tidak mendapatkan konsekuensi yang sebanding dengan perbuatannya, seperti hanya dikembalikan kepada orang tua atau diberikan pembinaan. Selanjutnya, kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian adalah kebijakan hukum pidana di masa depan perlu mengatur sanksi yang lebih tegas terhadap anak pelaku perundungan yang mengakibatkan kematian. Tindakan perundungan ini harus dicegah, terutama untuk anak berusia di bawah 14 tahun, yang seharusnya dikenakan sanksi tindakan dan pidana. Sementara itu, anak berusia 14 hingga 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana setara orang dewasa. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah pengulangan perbuatan tersebut.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar Dalam Perspektif Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia Amsilatul Khusna; Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i2.6367

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam perspektif perundang-undangan saat ini, kedua untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka penegakan hukum pidana. Kemudian perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam perspektif perundang-undangan saat ini, kedua bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka penegakan hukum pidana. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini mengkaji mengenai pembalakan liar yang masih massif terjadi di Indonesia sehingga menimbulkan kerusakan hutan. Oleh karena itu, adanya kebijakan hukum yang tegas mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar. Tetapi, terdapat beberapa ketentuan pidana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan salah satunya yakni Pasal 83 dan Pasal 12 yang merujuk pada Pasal 1 angka 21 mengenai subjek hukum setiap orang pada frasa “perseorangan terorganisasi” yang menjadi multitafsir karena tidak memiliki tolak ukur terhadap batasan perbuatan yang dinyatakan termasuk perbuatan kesengajaan ataupun kelalaian dalam tindak pidana pembalakan liar sehingga saat proses persidangan mengalami ketidaksesuaian dalam penjatuhan ancaman pidana pada pelaku pembalakan liar yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Rekomendasi terkait penelitian ini adalah perlu disempurnakan kembali secara tegas norma pada Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan adanya penambahan aturan kejelasan tolak ukur subjek hukum melakukan tindak pidana pembalakan liar yang membedakan perbuatan kesengajaan dan kelalaian, lalu mengenai sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar diharapkan mendapat penjatuhan pidana sesuai dengan jenis hal yang dilanggar dan aparat penegak hukum dapat dengan cermat menganalisis perkara sehingga memberikan kepastian hukum. Jadi, sinkronisasi terkait substansi hukum maupun struktur hukum penting untuk mewujudkan landasan pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum khususnya pada tindak pidana pembalakan liar.
Batas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg Reynaldo Bertiano Gultom; Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti; Herry Liyus
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 8, No 2 (2026): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v8i2.7428

Abstract

This article examines the limits of the reversed burden of proof in money laundering offenses and its application in Decision Number 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg. The study focuses on the relationship between the defendant’s obligations under Articles 77 and 78 of Law Number 8 of 2010 and the Public Prosecutor’s obligation to prove the elements of the offense. This normative legal study employs statutory, conceptual, and case approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively, with the ratio decidendi of the decision serving as the principal object of analysis. This study proposes four limits of the reversed burden of proof—object, subject matter, subject, and legal consequence—as parameters for evaluating the limited and balanced application of Articles 77 and 78. The findings show that the reversed burden of proof under the Money Laundering Law is a special and limited mechanism, particularly concerning the origin of assets that have been connected to the case. In the decision under review, the Panel of Judges first established the corruption offense as the predicate offense and examined the defendant’s acts involving the assets, including deposits and the use of funds through several accounts, before applying Article 77. Nevertheless, the reasoning concerning the connection between the assets subject to proof and the respective burdens of the Public Prosecutor and the defendant requires clearer delineation so that the defendant’s inability to explain the origin of assets does not independently become a basis for conviction.
Co-Authors Akbar Kurnia Putra Amsilatul Khusna Andi Najemi Angga Aldilla Gussman Arfa'i Arfa'i Audifirdha Meilytia Cakrawala Mn Chanifah Chanifah Cindy Wi Debby Jayanti Desi Ratnasari Dheny Wahyudhi Dheny Wahyudhi Dheny Wahyudhi Dheny Wahyudi Eko Saputra S Lumban Gaol Elita Rahmi Elizabeth Siregar Elvara Yolanda Erwin Erwin Fikry Fachlevi Hafrida Hafrida Herlambang Herlambang Herry Liyus Imentari Siin Sembiring Jumriani Khabib Nawawi Laksamana Rihdo Parsada Listiana Listiana M Nanda Setiawan M. Alvi Rizki ilahi M. Hadhri Nur M.Septian Hidayatul Chandra Mega Ayu Safitri Mela Setia Lestari Melli Ratna Dewi Muskibah Muskibah Nisrina Ramadhani Daulay Novri Ihda Mursyidah Tanjung Nurul Aqsha Irawan Nys Arfa Nys. Arfa Nys. Arfa Nys.Arfa Oktir Nebi Pahlefi Rahma Sepna Rahayu Reynaldo Bertiano Gultom Riza Fahlevi Rizky Maulana Sahuri Lasmadi Shalsa Ananda Sri Rahayu Sukamto Sutoto Syarah Annisa Taufik Yahya Tri Nada Sari Umar Hasan Usman Usman Usman Wahyu Noviacahyani Yulia Monita