Garuda - Garba Rujukan Digital

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DIKAITKAN DENGAN RAHASIA BANK Yesnita Gracetre Sitompul; Madiasa Ablisar; Edi Yunara
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.498 KB)

ABSTRAK KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DIKAITKAN DENGAN RAHASIA BANK Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang timbul seiring perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana pencucian uang. Disatu sisi kerahasiaan bank dalam melindungi nasabahnya ,dianggap merupakan faktor yang dapat proses penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang. Penulisan skripsi ini membahas beberapa permasalahan yaitu bagaimana pengaturan rahasia bank di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan,bagaimana kewenangan penyidik dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan kerjasama internasional antara penyidik Indonesia dengan lembaga penyedia jasa keuangan negara lain,kemudian badan-badan apa saja yang berwenang dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam mengkaji permasalahan tersebut menggunakan teknik pengumpulan dan penelitian kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Dalam Pencucian uang terdapat pihak-pihak yang sangat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut,bukan hanya Kepolisian melainkan pihal Kejaksaaan,KPK,BNN dan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangat diperlukan dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Beserta masih adanya Konvensi maupun Treaty kerjasama internasional yang belum diratifikasi terkait dengan pencucian uang maka kerjasama internasional di bidang kejahatan lintas negara khususnya pencucian uang. .

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ( Studi Kasus Putusan Reg. No. 1. 101 / Pid.B / 2011 / PN. Mdn ) Juli murniaty; Madiasa ablisar; Nurmala waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.977 KB)

ABSTRAKSI Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan terhadap penggunaan narkotika saat ini semakin meningkat karena tidak lagi hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan saja, namun justru narkotika pada saat ini disalahgunakan oleh berbagai kalangan bahkan disalahgunakan oleh kalangan anak-anak. Anak yang terlibat dalam kasus pidana dengan melakukan tindak pidana narkotika dapat dihukum apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka timbul permasalahan berhubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi ketentuan pidana yang dapat diterapkan, penerapan sanksi pidana dalam kasus pidana anak yang melakukan tindak pidana narkotika, dan tujuan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Untuk itu dilakukan suatu penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan mempelajari buku-buku teks serta mempelajari perundang-undangan. Ketentuan pidana sebagai landasan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan pada Pasal 127 dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga mempertimbangkan kekhususan Undang-undang Pengadilan anak yang mengatur berat ringannya sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana narkotika yang diterapkan berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara tersebut memenuhi tujuan pemidanaan jika dapat dijamin kepentingan terbaik bagi anak.

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDY PUTUSAN NOMOR 600/Pid.B/2009/PN.MDN) Putra Jaya H Manalu; Madiasa Ablisar; Rafiqoh lubis
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.005 KB)

ABSTRAKSI Putra Jaya H. Manalu* Madiasa Ablisar** Rafiqoh Lubis*** Skripsi ini berbicara tentang bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang melihatnya dalam hukum positif di Indonesia, dimana kita tahu bahwa kendaraan bermotor seperti sepeda motor telah menjelma menjadi suatu kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang demi menunjang kegiatannya sehari-hari dalam beraktifitas, yang apabila terjadi pemalsuan SIM khususnya pada SIM C yakni SIM untuk jenis kendaraan sepeda motor, kita dapat mengetahuinya pengaturan hukumnya. Dari uraian di atas maka ditarik permasalahan yang mengangkat tentang: - Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pemalsuan SIM? - Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan SIM di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 600/Pid.B/2009/PN.MDN? Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mempelajari bagaimana norma-norma hukum. Penelitian ini menggunakan data skunder yang di peroleh dari berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Di samping itu skripsi ini menganalsis putusan pengadilan negeri Medan yang memutus terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh Membuat Surat Palsu dan Mempergunakannya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Bahwa berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa dalam terjadinya pemalsuan SIM, pengaturan hukum atas tindak pidana pemalsuan tersebut masih memakai KUHP sebagai pengaturan umum dalam Bab XII tentang memalsukan surat-surat, dengan tidak adanya pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana pemalsuan SIM. Dan di dalam analisis putusan pengadilan negeri Medan tersebut dinilai terlalu kecil mengingat dengan terbukti dilakukannya tindak pidana pemalsuan surat maka telah menciderai kebenaran akan kepercayaan seseorang tentang keabsahan suatu surat yang nantinya akan memiliki dampak luas seperti ketidakpastian hukum dalam proses tata cara pengeluaran SIM oleh pihak yang berwenang sebagaimana mestinya yang dimana seseorang akan dengan mudah memesan tanpa harus mengikuti uji kesehatan, uji teori maupun uji praktek, lalu menggunakan SIM C palsu di dalam berkendara kendaraan bermotor guna kegiatan sehari-hari.

PERANAN AJARAN KAUSALITAS DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/PID/2010 A.N Terdakwa Antasari Azhar) Mario Tondi Natio; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.818 KB)

ABSTRAKSI Mario Tondi Natio * Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S. ** Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum *** Skripsi ini berbicara tentang peranan ajaran kausalitas dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan khususnya pembunuhan berencana yang terjadi pada kasus Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar. Permasalahan dari penulisan skripsi ini yaitu terletak pada bagaimana kedudukan kausalitas dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan ajaran kausalitas dalam kasus pembunuhan yang meninjau Putusan Mahkamah Agung No. 1429 K/PID/2010 A.N Terdakwa Antasari Azhar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Ajaran kausalitas merupakan hubungan sebab akibat yang diterapkan pada suatu peristiwa untuk menentukan faktor-faktor penyebab utama yang mengakibatkan timbulnya akibat tertentu. Dikenal tiga macam ajaran kausalitas yaitu Teori Conditio Sine qua non, Teori Individualisasi, dan Teori Generalisir. Permasalahan utama yang dibahas adalah ajaran kausalitas ini yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dapat dikategorikan sebagai faktor penyebab dari suatu peristiwa atau hingga berapa jauh suatu peristiwa itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Oleh karena itu pembuktian tindak pidana pembunuhan diperlukan persesuaian alat bukti dan hubungan kausalitas sebagai acuan untuk hakim dalam keyakinannya untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

PELAKSANAAN TUGAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG Rumia RAC Lumbanraja; Madiasa Ablisar; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.3 KB)

ABSTRAK Rumia Rotua Anne Christina Lumbanraja* Madiasa Ablisar* * Alwan*** Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dan cenderung merusak masa depan generasi bangsa, kebijakan pemerintah menetapkan BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memiliki tugas dalam pencegahan dan pemberatasan tindak pidana narkotika di Indonesia. Permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang dan bagaimana pelaksanaan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang – undangan (law in the books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum empiris,dengan melakukan penelitian dengan mencari informasi melalui wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang serta staff seksi pemberdayaan masyarakat, serta wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan staff seksi Program dan Advokasi Sosial Panti Sosial Permadi Putra “Insyaf”. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang dalam tugas pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui beberapa program, dalam tugas rehabilitasi dilaksanakan melalui prosedur serta ditentukannya jumlah orang yang direhabilitasi di tempat rehabilitasi dibawah naungan BNN. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang muncul yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dalam menjalankan program BNN Kabupaten Deli Serdang. Kata kunci: Badan Narkotika Nasional, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi *Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * *Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI DI POLRESTA MEDAN) Putra Wisnu; Madiasa Ablisar; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.26 KB)

ABSTRAK Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Permainan judi jenis toto gelap (Togel) ini juga masih marak beroperasi di Kota Medan dan beberapa daerah lainnya di Sumatera Utara. Permainan jenis untung-untungan tebak angka ini diduga dibekingi sejumlah oknum pejabat, sehingga para mafia judi tersebut merajalela menjalankan aksinya. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu Bagaimana sanksi hukum yang dapat diterapkan pada tindak pidana perjudian togel, bagaimana upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Kota Medan dan bagaimana kendala yang dihadapi Polri sebagai penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menganalisa permasalahan yang akan dikemukakan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah melalui studi dokumen (library research) yang ditunjang oleh studi lapangan. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer, sekunder,dan data-data berupa wawancara dengan Kepolisian Resor Kota Medan dan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Data penelitian kepustakaan ditelusuri dengan cara membahas berbagai bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier. Hasil penelitian yang diperoleh Sanksi hukum yang dapat diterapkan pada tindak pidana perjudian togel yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Kota Medan dengan aktif melakukan penangkapan perjudian di Kota Medan untuk meningkatkan pengungkapan perkara dan mengeliminir penyimpangan yang terjadi. Kepala Satuan dan kepala unit mempunyai peran yang sangat strategis, dimana kepala unit yang secara langsung membawahi para penyidik/ penyidik pembantu yang ada pada unitnya untuk menangani dan mengungkap tindak pidana perjudian togel tersebut. i Kendala yang dihadapi Polri sebagai penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel antara lain karena masyarakat tidak memberikan informasi apabila ada perjudian, pengelola tempat-tempat hiburan tidak kooperatif, sehingga operasi pemberantasan perjudian seringkali gagal dan adanya oknum aparat dan pejabat yang melindungi kegiatan perjudian.

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN Nomor : 19/Pid.Sus /11/PN.Klt) Samuel Pangaribuan; Madiasa Ablisar; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 3, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.261 KB)

ABSTRAK Dr. Madiasa Ablisar, SH.,M.S.* Dr. Marlina, SH.,M. Hum** Samuel Pangaribuan*** Tidak asing dan tidak jarang ditemukan anak yang melakukan tindak pidana. Seperti anak yang melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkembangan masa kini, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak semakin berkembang. Tindak pidana extra ordinary crime (seperti tindak pidana narkotika dan terorisme) telah ,menyentuh dunia anak. Anak pada masa kini telah turut sebagai pelaku tindak pidana extra ordinary crime. Terkhusus dalam tindak pidana terorisme. Bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak, bagaimana penerapan sanksi, dan hal apa yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme menjadi rumusan masalah skripsi ini. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya (studi putusan). Pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak disamakan dengan pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang dewasa. Penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme berbeda dengan penjatuhan sanksi terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana terorisme, bagi anak pelaku tindak pidana terorisme berlaku baginya ketentuan-ketentuan khusus, seperti pasal 19 dan pasal 24 UU No. 15 tahun 2003 dan pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor:19/Pid.Sus /11/PN.Klt terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada serta harus memperhatikan unsur-unsur dalam diri anak penyebab anak melakukan tindak pidana terorisme. * Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN Nomor : 19/Pid.Sus /11/PN.Klt Samuel Pangaribuan; Madiasa Ablisar; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 3, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.261 KB)

ABSTRAK Dr. Madiasa Ablisar, SH.,M.S.* Dr. Marlina, SH.,M. Hum** Samuel Pangaribuan*** Tidak asing dan tidak jarang ditemukan anak yang melakukan tindak pidana. Seperti anak yang melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkembangan masa kini, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak semakin berkembang. Tindak pidana extra ordinary crime (seperti tindak pidana narkotika dan terorisme) telah ,menyentuh dunia anak. Anak pada masa kini telah turut sebagai pelaku tindak pidana extra ordinary crime. Terkhusus dalam tindak pidana terorisme. Bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak, bagaimana penerapan sanksi, dan hal apa yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme menjadi rumusan masalah skripsi ini. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya (studi putusan). Pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak disamakan dengan pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang dewasa. Penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme berbeda dengan penjatuhan sanksi terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana terorisme, bagi anak pelaku tindak pidana terorisme berlaku baginya ketentuan-ketentuan khusus, seperti pasal 19 dan pasal 24 UU No. 15 tahun 2003 dan pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor:19/Pid.Sus /11/PN.Klt terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada serta harus memperhatikan unsur-unsur dalam diri anak penyebab anak melakukan tindak pidana terorisme. * Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE Melinda Novi Sari; Madiasa Ablisar; Rafiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.08 KB)

ABSTRAK Melinda Novi Sari * Dr.Madiasa Ablisar, SH, MS* * Rafiqoh Lubis, SH, MHum* * * Skripsi ini berbicara mengenai seiring dengan semakin merambahnya penggunaan internet di Indonesia, aktivitas prostitusi cyber juga mengalami perkembangan. Para pelaku mulai menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti facebook untuk melancarkan aksinya. Facebook yang awalnya digunakan untuk pertemanan, kini digunakan untuk memasarkan transaksi seks. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan mengenai prostitusi online dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi melalui media online menurut hukum pidana positif di Indonesia terutama dalam upaya pencegahan tindak pidana prostitusi online tersebut. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dan melalui data sekunder ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur di luar KUHP seperti dalam UU No.11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana prostitusi melalui media online itu dapat dilakukan melalui upaya penal (hukum pidana) maupun upaya non-penal (di luar hukum pidana). Upaya penal dalam menanggulangi tindak pidana prostitus melalu media online telah tercantum dalam Undang-Undang di atas, sementara upaya non penal dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi, pendekatan budaya/kultur, kerjasama internasional, peranan penyedia jasa internet dan pemilik website, pengawasan orang tua dan pendekatan sosial. * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * * Pembimbing I, Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * * * Pembimbing II, Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK Susi N Tampubolon; Madiasa Ablisar; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.474 KB)

ABSTRAK Susi Natalia Tampubolon* Dr. Madiasa Ablisar SH, MS* * Alwan SH, Mhum* * * Selain dokter, rumah sakit juga dapat dijadikan sebagai subjek hukum karena badan hukum juga berperan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Rumah sakit sakit sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah sakit tersebut, yang secara umu dibebankan kepada kepala rumah sakit yang bersangkutan. Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dapat dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana kategori tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh dokter, bagaimana bentuk pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindak pidana malpraktek dalam hukum positif di Indonesia baik dari hukum perdata, administrasi maupun dari hukum pidana, serta bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana malpraktek oleh rumah sakit. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dan melalui data sekunder ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang dipakai sebagai acuan untuk menjerat dokter apabila seorang dokter lalai melaksanakan kewajibannya atau melakukan kejahatan malpraktek. Selain itu juga adanya upaya untuk mempertanggungjawabkan dan menegakkan hukum tindak pidana malpraktek yang dilakukan rumah sakit melalui upaya non penal (hukum pidana) * Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * * Pembimbing I, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * * * Pembimbing II, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Title

Found 43 Documents
Search
Journal : Jurnal Mahupiki

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 43 Documents Search Journal : Jurnal Mahupiki

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 43 Documents
Search
Journal : Jurnal Mahupiki