Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.083
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat Majalah Ekonomi Nizham Journal of Islamic Studies Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi Riayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan Jurnal Sistem Informasi Universitas Dinamika Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Indonesia Mengabdi (JIM) Digital Innovation : International Journal Of Management Jurnal Insan Pengabdian Indonesia
Rudi Santoso
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
PELATIHAN MEDIA SOSIAL MARKETING UKM CATERING LESTARI SURABAYA Estik Hari Prastiwi; M. Sihab Ridwan; Rudi Santoso
Jurnal Indonesia Mengabdi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Indonesia Mengabdi (JIM)
Publisher : Tahta Media Grup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55080/jim.v1i1.14

Abstract

Usaha catering merupakan usaha yang mempunyai prospek yang bagus, karena bersifat menerima pesanan sehingga ukm catering hanya membuat makanan sesuai pesanan dan tidak ada persediaan makanan yang tidak laku, berbeda dengan warung ataupun restaurant yang kemungkinan ada makanan yang tidak laku terjual. Strategi pemasaran yang digunakan ukm catering lestari adalah strategi pemasaran dari mulut ke mulut (Mouth of word). Pelatihan yang diberikan pada ukm catering lestari yaitu promosi pemasaran dengan menggunakan media social facebook dan Instagram.. Hasil pelatihan yaitu catering lestari lebih dikenal masyarakat dengan promosi produk lewat sosial media facebook dan Instagram sebagai media promosi sehingga usaha catering lestari bisa berkembang lebih baik.
The Role of Cloud Computing in Accelerating Small and Medium Enterprise Growth Rudi Santoso; Andi Pratama
Digital Innovation : International Journal of Management Vol. 1 No. 2 (2024): Digital Innovation : International Journal of Management
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article explores how cloud computing solutions enhance operational efficiency, scalability, and cost-effectiveness in small and medium enterprises (SMEs). By examining case studies from various industries, the research highlights the transformative role of cloud platforms in driving innovation, improving collaboration, and expanding market reach. The findings underscore the potential of cloud technologies in accelerating SME growth, while also addressing challenges such as adoption costs, technical expertise, and data security concerns.
The Humanism of Authorities in Realizing Community Welfare in Bandar Lampung City Dharmayani; Fathul Mu’in; Rudi Santoso; M Dani Fariz Amrullah D; Hendriyadi
Nizham Jurnal Studi Keislaman Vol 13 No 01 (2025): Nizham: Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Pascasarjana IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/nizham.v13i01.10154

Abstract

This study examines the roles of the Bandar Lampung City Police and District Attorney's Office in ensuring legal certainty and public benefit. As field research, data was gathered directly from these institutions, utilizing a qualitative approach that does not involve statistical testing. Findings reveal that the Police contribute to legal certainty and economic recovery through maintaining security and public order, enforcing the law, distributing social assistance, and conducting routine patrols. The District Attorney's Office supports economic recovery through prosecution and legal assistance roles. However, challenges like limited human resources and community support hinder optimal performance. Both institutions operate under positive law (Police: Article 13 of Law No. 2 of 2002; District Attorney's Office: Article 2 of Law No. 16 of 2004) and align with Islamic principles of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, ensuring their actions adhere to both statutory and Islamic law.
Pembinaan Desa Sadar Hukum Keluarga di desa Totomulyu, Kecamatan.Way Bungur, Kabupaten. Lampung Timur Rahmawati, Rita; Purwo Jatmiko; Ahmad Desta Reswandi; Afrizal Sidik; Rudi Santoso; Ahmad Burhanuddin; Syeh Sarip Hadaiyatullah
Jurnal Insan Pengabdian Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Jurnal Insan Pengabdian Indonesia
Publisher : PT. ALHAFI BERKAH INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62007/jouipi.v2i1.276

Abstract

Masyarakat desa pada umumnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah sehingga mengakibatkan adanya permasalahan hukum. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan mungkin adalah salah satu faktor tidak memahami hukum. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang hukum, maka rasanya perlu kiranya diperlukan adanya implementasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) secara efektif dan berkesinambungan sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya hukum di desa Patean Kecamatan Batuan. Penelitian dalam kajian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data digunakan dalam kajian ini adalah pengumpulan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, berdasarkan kekuatan mengikatnya bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik Analisis Data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Dalam kajian ini analisa data dilakukan secara deskriptif analisis. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional mengeluarkan peraturan nomor PHN.HN.03.05- 73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implementasi dari peraturan tersebut dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat, dengan didasarkan pada kriteria penilaian dari peraturan tersebut sebagai indikator dalam menentukan bahwa suatu desa/kelurahan termasuk desa/kelurahan sadar hukum.
IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFIẒIYAH Rahmad Ramadhani; Maimun; Rudi Santoso
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 2 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i2.5823

Abstract

Pariwisata berperan penting dalam ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Lampung Tengah memiliki potensi wisata alam, buatan, dan budaya. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata bertugas sesuai Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah untuk mengembangkan destinasi, kelembagaan, dan usaha pariwisata. Penelitian ini mengkaji mengenai perspektif  siyāsah tanfiẓiyah mengenai implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian mengemukakan bahwa implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip siyāsah tanfiẓiyah. Meskipun secara struktural pembagian tugas telah jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan berupa keterbatasan anggaran, kurangnya SDM berkompetensi khusus, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan objek wisata.
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak di Negara-Negara Muslim Modern Perspektif Mubadalah Mu'in, Fathul; Fathul; Gandhi Liyorba Indra; Relit Nur Edi; Rudi Santoso; Diah Mukminatul Hasimi
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 2 (2025): Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/82228w12

Abstract

Abstract:  The issue of legal protection for women and children remains a crucial concern in many Muslim countries, particularly regarding gender inequality, domestic violence, and limited access to justice. Although Islam upholds the principles of justice and respect for human dignity, its implementation is often influenced by patriarchal culture and legal systems that have yet to fully protect vulnerable groups. Based on this background, this study aims to analyze the forms and implementation of legal protection for women and children in Saudi Arabia, Egypt, and Indonesia through the mubadalah (reciprocity) perspective. This research is a qualitative library study using normative and comparative approaches, drawing on Islamic legal sources, national legislation, and relevant academic literature. The results indicate that Saudi Arabia remains oriented toward classical fiqh but is beginning to transform through legal reform; Egypt has progressively codified family law; while Indonesia integrates Islamic justice principles with national law through comprehensive regulations protecting women and children. From the mubadalah perspective, all three countries demonstrate efforts toward more equal and just legal relations, affirming that true legal protection must be grounded in reciprocity, humanity, and gender justice.   Keywords: Protection, Women and Children, Muslim Countries, Mubadalah  
Analisis Siyasah Qadha’iyah Terhadap Pembatalan Akta Nikah dalam Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL M. Alfaqih Syafiq Ridla; Abdul Qodir Zaelaeni; Rudi Santoso
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 4 No. 1 (2026): Maret: Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v4i1.2574

Abstract

The annulment of a marriage certificate as a product of state administrative law creates complex juridical issues concerning the legality of marriage administration, protection of civil rights, and legal certainty within society. This study aims to analyze the legal consequences of the annulment of Marriage Certificate Number 0026/26/I/2020 in the Decision of the Bandar Lampung State Administrative Court Number 15/G/2023/PTUN.BL and to examine the judges’ considerations from the perspective of siyasah qadha’iyyah. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches within Islamic political jurisprudence. Data sources were obtained from court decisions, legislation, classical Islamic legal texts, and relevant scientific journals. The findings indicate that the annulment of a marriage certificate revokes the administrative legal force of the marriage registration but does not automatically invalidate the marriage contract under Islamic law as long as the pillars and conditions of marriage are fulfilled. The decision demonstrates that the State Administrative Court has authority to examine the administrative aspects of marriage certificate issuance but lacks authority to determine the substantive validity of the marriage itself. From the perspective of siyasah qadha’iyyah, the judges’ decision reflects the implementation of justice, public benefit, legal certainty, and supervision over state administrative officials. This study emphasizes the necessity of strengthening marriage administration systems based on good governance principles and maqashid al-shari’ah to prevent administrative legal disputes in marital affairs.
FROM DIGITAL-EXPOSURE TO PURCHASE-INTENTION: MODELING CONSUMER RESPONSES THROUGH AFFECTIVE, COGNITIVE, AND BEHAVIORAL MECHANISMS Achmad Yanu Alif Fianto; Slamet Riyadi; Rudi Santoso
Majalah Ekonomi Vol 31 No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36456/18x4y229

Abstract

The rapid expansion of digital marketing has fundamentally transformed the ways in which consumers interact with brands and make purchasing decisions. Understanding the psychological mechanisms that connect digital marketing stimuli with consumer behavior has therefore become increasingly important. This study investigates how the digital marketing environment and brand communication strategy influence purchase intention through affective, cognitive, and behavioral consumer responses. Drawing upon the Stimulus–Organism–Response (S-O-R) framework, this research proposes an integrated model explaining how marketing stimuli shape consumer decision-making processes in digital contexts. A quantitative research design was employed using survey data collected from digital consumers in East Java, Indonesia who actively interact with marketing content on social media and online platforms. The data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to examine the relationships among the constructs. The results reveal that both digital marketing environment and brand communication strategy significantly influence affective response, cognitive evaluation, and behavioral engagement. Furthermore, these consumer responses positively affect purchase intention, indicating that emotional experiences, rational evaluations, and active engagement jointly shape consumer purchasing decisions. The findings contribute to digital marketing literature by empirically validating the affective–cognitive–behavioral mechanism within an integrated marketing stimulus framework in an emerging market context. The study also provides practical insights for marketers seeking to design more effective digital marketing strategies that foster consumer engagement and strengthen purchase intentions.
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Raihan Zahir Mumtaz; Eti Karini; Rudi Santoso
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): September: Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v4i3.3313

Abstract

This study is motivated by the continued prevalence of illegal traffic directing activities on roads and intersections in Bandar Lampung City, which contradict Article 11 of Lampung Provincial Regulation Number 3 of 2021 concerning the Implementation of Public Order and Public Peace as well as Community Protection. This study aims to analyze the implementation of Article 11 from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. This study employs a qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of seven individuals, comprising one employee of the Lampung Provincial Civil Service Police Unit (Satpol PP), three road users, and three illegal traffic directors. The analysis of Siyasah Tanfidziyyah in this study focuses on the aspects of supervision, enforcement of order, law enforcement, and public welfare. The results show that the implementation of Article 11 has not been optimal, particularly in terms of supervision, enforcement of order, and law enforcement. Interviews with road users revealed diverse perceptions; some considered illegal traffic directors helpful in facilitating traffic flow at certain locations, while others felt uncomfortable due to concerns regarding their competence and expectations of monetary compensation. This condition is influenced by the perpetrators’ economic factors, lack of awareness of regulations, as well as weak supervision and enforcement of sanctions. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, these conditions indicate that the implementation of the regulation has not fully realized public welfare. Therefore, more consistent supervision, enforcement of order, and law enforcement are required.
Co-Authors Abdul Qodir Zaelaeni Achmad Maqsudi Achmad Yanu Aliffianto Aditya Putra Nidya Afrizal Sidik Ageng Yudha Priyawan Agus Hermanto AHMAD BURHANUDDIN Ahmad Desta Reswandi Andi Pratama Ardy Setiawan Arfilia Septianasari Ayuningtyas Ayuningtyas Bhagus Sugamayana Dwi Atmaja Candra Dwi Wicaksono Putro Dharmayani Diah Mukminatul Hasimi Erwin Sutomo Estik Hari Prastiwi Eti Karini Fathul Fathul Mu'in Fathul Mu’in Fathul Mu’in Fatkur Alfianto Gandhi Liyorba Indra HENDRIYADI Jusak Jusak Kentdra Handyono Lutfi Bachtiar Firmansyah M Dani Fariz Amrullah D M. Alfaqih Syafiq Ridla M. J. Dewiyani Sunarto M. Sihab Ridwan Maimun Martinus Sony Erstiawan Mu'in, Fathul Muhammad Arif Nurdiansah Novita Kurniasari Purwanto Purwanto Purwo Jatmiko Rahayu Shinta Rahmad Ramadhani Rahmawati, Endra Raihan Zahir Mumtaz Relit Nur Edi Rita Rahmawati Siti Mujanah Slamet Riyadi Syeh Sarip Hadaiyatullah Tan Amelia Wulandari, Sri Hariani Eko