Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH LITERASI DIGITAL DALAM PENCEGAHAN PERILAKU SEXTING DI KALANGAN REMAJA Arfiani; Fitriani; SAMILA; Khatimah, Husnul; R, Rahmaniyah
Journal Of Midwifery And Nursing Studies Vol. 7 No. 1 (2025): Edisi Mei 2025
Publisher : Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57170/jmns.v7i1.175

Latar belakang: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak signifikan terhadap perilaku remaja, termasuk dalam penggunaan media sosial. Salah satu bentuk penyimpangan digital yang mengemuka di kalangan remaja adalah perilaku sexting, yaitu pengiriman atau penerimaan pesan, gambar, maupun video bermuatan seksual melalui media digital. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara literasi digital dan perilaku sexting pada remaja di Kabupaten Bulukumba. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan desain cross-sectional. Sampel penelitian berjumlah 48 remaja yang dipilih secara sukarela dan datanya dikumpulkan melalui kuesioner online. Hasil: analisis univariat menunjukkan bahwa mayoritas responden (70,8%) tidak melakukan perilaku sexting, namun lebih dari separuh (60,4%) memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Hasil analisis bivariat menggunakan uji Pearson menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara literasi digital dengan perilaku sexting (r = 0,426; p = 0,003). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital berpotensi menjadi faktor protektif dalam mencegah perilaku sexting pada remaja. Kesimpulan: edukasi literasi digital yang komprehensif perlu ditingkatkan untuk memperkuat kemampuan remaja dalam menghadapi risiko digital secara bijak.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Laikang Adriani, Fitri; Ningsi Angraeni; Arfiani; Lilis Suryani; Samila
JCS Vol. 7 No. 2 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57170/jcs.v7i2.138

Regular health checks are an important step in early detection and prevention of diseases, especially Non-Communicable Diseases (NCDs) such as hypertension, diabetes mellitus, high cholesterol, and gout. Lack of public awareness of the importance of regular health checks is a challenge in controlling these diseases. This community service activity was carried out in Laikang Village, Biringkanaya District, through free health education and examinations as a form of contribution to increasing public awareness and health status. The activity methods included education on blood pressure, blood sugar, uric acid, and cholesterol as well as direct examinations of 55 participants consisting of pregnant women and the elderly. The results of the activity showed high community enthusiasm and increased understanding of the importance of routine health checks. This activity also succeeded in identifying several cases of NCDs that had not been previously diagnosed. Limited equipment and medical personnel were challenges in implementation, but overall this program showed effectiveness as a means of promotion and prevention in improving public health. In the future, it is hoped that similar activities can be carried out periodically and sustainably.

Literasi Digital sebagai Tameng: Pencegahan Perilaku Sexting melalui Edukasi Edukatif Di Kabupaten Bulukumba Arfiani; Bau Kanang; Rahmaniyah R; Fitriani; Jusni
JCS Vol. 7 No. 2 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57170/jcs.v7i2.145

The development of the industrial revolution 4.0 has had a significant impact on the field of information and communication technology, including in the lives of adolescents who are in the phase of searching for identity and sexual exploration. One of the negative impacts of the development of this technology is the emergence of the sexting phenomenon, namely the activity of sending or receiving sexual content via digital devices. This phenomenon is increasingly reflected, especially because many adolescents do not understand the psychological, social, and legal risks of this behavior. This activity aims to increase adolescents' understanding of the dangers of sexting through an educational approach based on digital literacy. The activity was carried out in Bulukumba Regency on May 9, 2025, involving 12 adolescents as participants. The implementation method includes providing a pre-test, delivering educational material about digital security, media ethics, and the impact of sexting, a question and answer session, and a post-test to measure the increase in participants' knowledge. The evaluation results showed a significant increase in adolescents' understanding after participating in the education. Before the activity, only 33% of participants had good knowledge, and increased to 83% after the intervention. Meanwhile, the "sufficient" and "less" categories decreased by 9% and 8% respectively. This finding proves that an educational approach based on digital literacy is effective in forming a wise attitude of teenagers towards the use of digital media.

Prinsip Kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Dinamika Ketatanegaraan Arfiani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.430

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistimatis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa dalam memberantasnya. Oleh karenanya, KPK sejak awal memang didesain dengan kewenangan luarbiasa (superbody) agar mampu mengungkap praktik licik-kotor yang dilakukan oleh para koruptor. Sejak pembentukan KPK sebagai lembaga anti rasuah, negara telah memberikan prinsip independensi agar tidak ada campur tangan pihak manapun. Pasca pengesahan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan diskursus pandangan negatif dari masyarakat untuk menurunkan fungsi kelembagaan KPK. Maka atas dasar tersebut penelitian ini memfokuskan analisis terhadap dua hal utama. Pertama, Bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjaga prinsip independensi pasca dikeluarkannya Revisi Undang-Undang KPK? Kedua, Apa yang menjadi solusi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tetap menjaga prinsip independensi terhadap Stabilitas Negara? Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data yang dipakai dalam penelitian berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan studi kepustakaan dari berbagai literatur serta metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebelum revisi undang-undang KPK tersebut disahkan penegakan fungsi independensi KPK sudah berjalan dengan baik hal tersebut dapat dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Namun ketika pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang membuat kekuasaan KPK diartikan sama dengan kekuasaan eksekutif seperti halnya Kejaksaan dan Kepolisian. Maka atas dasar itu yang membuat revisi Undang-Undang KPK disahkan, didalam Undang-Undang aquo memposisikan KPK terhadap kelembagaan KPK. Antara lain pembentukan Dewan Pengawas, penempatan KPK pada rumpun kekuasaan eksekutif, status kepegawaian. Dengan implikasi tersebut tentunya KPK harus tunduk terhadap rezim pemerintah saat ini.

Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan Arfiani; Putra, Ilhamdi; Fadhila, Afdhal
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.436

Dalam usia 20 tahun, MK telah melalui banyak persoalan, misalnya kasus pelanggaran etik yang menunjukan tren peningkatan. Salah satu kasus etik tersebut adalah skandal pemalsuan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang sangat mengguncang. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yakni fenomena penegakan hukum atas pelanggaran etik Hakim Konstitusi, dan rekomendasi penegakan kode etik yang ideal pada kasus pemalsuan putusan oleh Hakim Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sepenuhnya menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dekade kedua MK diwarnai dengan peningkatan kasus pelanggaran etik, bahwa dari 5 kasus, 3 di antaranya terjadi pada periode 2013-2023. Sedangkan pada skandal pemalsuan putusan, penelitian ini merekomendasikan dilakukannya pemecatan terhadap Hakim Konstitusi Terlapor karena pelanggaran etik yang dilakukannya berhubungan dengan konstitusionalitas pengangkatannya sebagai Hakim Konstitusi. Penelitian ini menyarankan agar alas hukum pembentukan Majelis Kehormatan MK harus diakomodir dalam UU MK, dan tidak dibentuk oleh Ketua MK untuk menjaga independensi penegakan kode etik

Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Arfiani; Syofiarti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.437

Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaran kegiatan partai politik tidak terlepas dengan adanya dukungan dana yang besar. Dalam proses perjalanan partai politik, dana partai politik berasal dari iuran para politisi partai, sumbangan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum; serta bantuan keuangan dari APBN dan APBD dari pemerintah. Melalui dana yang dihasilkan maka diperlukan sebuah pelaporan yang akuntabel dan transparan kepada publik agar menciptakan kepastian hukum (legal certainly) dan mencegah tindakan korupsi yang berasal dari dana partai tersebut. Maka melalui penelitian ini penulis menggaris bawahi terhadap 2 (dua) rumusan masalah yang penting untuk dibahas. Pertama, apa yang menjadi urgensitas keterbukaan informasi keuangan partai politik dalam pencegahan praktik budaya korupsi di Indonesia? Dan Kedua, bagaimana pertanggungjawaban dana keuangan partai politik yang bersumber dari dana APBN dan APBD di Indonesia? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang dipakai dalam penelitian berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan studi kepustakaan dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini mencatat bahwa bentuk pelaporan keuangan partai politik harus mencatat semua sumber penerimaan dana terhadap partai dan tidak hanya mempertanggungjawabkan terhadap dana yang bersumber dari APBN dan APBD saja, kemudian berkaitan dengan sanksi harus ada tindakan tegas dilakukan oleh pemerintah tidak hanya pemberian sanksi administratif yang dikenakan terhadap suatu partai.

Judicial Order Sebagai Penguatan Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mutiara Miyonita; Arfiani; Feri Amsari
Lareh Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Lareh Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/llr.2.1.85-95.2024

The authority of the Constitutional Court in the judicial review against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) is stated in Article 24C paragraph (3). One of the most frequently proposed judicial review is Law Number 7 of 2017 about General Elections (Election Law). The result of this review is the Constitutional Court's decision which is final, so no other legal action can be taken after the decision is issued. However, in reality the Constitutional Court's decision regarding the Judicial review of Election Laws experienced various problems in its execution which were referred to as constitutional disobedience . In other countries such as Germany, the Federal Constitutional Court uses the concept of judicial order to resolve this problem. The judicial order is an important message for the future Legislature to implement the Constitutional Court's decision through concrete follow-up. Formulation of the problem raised in this research First, what is the urgency of using a judicial order in the Constitutional Court Decision in the Election Law judicial Review? Second, what are the differences in the implementation of Constitutional Court Decisions containing judicial orders in judicial reviewing of the Election Law? The type of research used is normative juridical. Data collection techniques use library research. Data will be analyzed using qualitative analytical descriptive methods. The research results explain that in order to realize legal certainty in order to carry out direct, public, free, secret, honest and fair elections, this Constitutional Court Decision needs to be implemented immediately. For that reason, judicial orders that have been implemented by the Indonesian Constitutional Court and other countries prove its function in strengthening the final and binding effect of its decisions. Differences in the implementation of Constitutional Court decisions that contain judicial orders can be seen in several non-self-executing decisions, there are decisions that are fully implemented, partially implemented, not implemented and also implemented differently from orders from Constitutional Court decisions

GAMBARAN PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG BABY BLUES Haerani; arfiani; Wulandari, Sri Mita
Journal Of Midwifery And Nursing Studies Vol. 6 No. 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57170/jmns.v6i1.126

Baby blues adalah gangguan suasana hati yang bersifat sementara, terjadi pada ibu pasca bersalin yang disebabkan oleh prubahan fisik dan perubahan emosional. Di Indonesia angka kejadian baby blues atau postpartum blues sangat tinggi, hal demikian diakibatkan karena kurangnya pengetahuan ibu tentang sindrom baby blues. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu nifas tentang baby blues Di wilayah kerja puskesmas Bontobahari Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskritif dengan menggunakan desain pendekatan cross sectional dengan sampel semua ibu bersalin dari bulan februari hingga april sebanyak 18 orang. Penelitian dilakukan pada bulan februari hingga april 2021 Di Puskesmas Bontobahari Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan responden dalam klasifikasi kurang yaitu sebanyak 8 orang (44,4%), umur responden yaitu 20-35 tahun 13 orang (72,2%), mayoritas pendidikan responden yaitu SD 7 orang (38,9%) dengan mayoritas pekerjaan responden yaitu IRT 17 orang (94,4%). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan ibu nifas tentang baby blues di wilayah kerja Puskesmas Bontobahari Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba paling banyak dalam kategori kurang. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor usia yang mayoritas berusia 20-35 tahun, faktor pendidikan yang mayoritas berpendidikan SD dan pekerjaan mayoritas sebagai ibu rumah tangga.

DESKRIPSI PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG KEKURANGAN ENERGI KRONIS DI PUSKESMAS PONRE, KECAMATAN GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA Haerani; Arfiani; Eka Hastuti; Kurnia Septi Ariska
Journal Of Midwifery And Nursing Studies Vol. 2 No. 1 (2020): Edisi May 2020
Publisher : Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ponre Public Helath as one of the puskesmas located in Gantarang Subdistrict, Bulukumba Regency, is a Puskesmas with a fairly high number of KEK cases. Based on data from Puskesams Ponre, Gantarang District, Bulukumba Regency, in 2019, January-November, there were 692 pregnant women with 73 KEK cases. This study was to describe the knowledge of pregnant women about chronic energy deficiency at the Ponre Health Center, Gantarang District, Bulukumba Regency. This research is descriptive quantitative. The population in this study were 30 pregnant women and the sample size was the same as a population of 30 pregnant women, with the sampling technique using side totals. The research instrument used was a questionnaire. The knowledge of respondents in the good category were 15 respondents (50.0%), in the sufficient category as many as 13 respondents (43.3%), in the less category as many as 2 respondents (6.7%). Conclusion: the knowledge of pregnant women about KEK in Ponre Puskesmas, Gantarang District, Bulukumba Regency was the most in the good category, namely as many as 15 respondents (50.0%).

DESKRIPSI PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG KEKURANGAN ENERGI KRONIS DI PUSKESMAS PONRE, KECAMATAN GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA Husnul Khatimah; Arfiani; Eka Hastuti; Kurnia Septi Ariska
Journal Of Midwifery And Nursing Studies Vol. 2 No. 2 (2020): Edisi November 2020
Publisher : Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ponre Public Helath as one of the puskesmas located in Gantarang Subdistrict, Bulukumba Regency, is a Puskesmas with a fairly high number of KEK cases. Based on data from Puskesams Ponre, Gantarang District, Bulukumba Regency, in 2019, January-November, there were 692 pregnant women with 73 KEK cases. This study was to describe the knowledge of pregnant women about chronic energy deficiency at the Ponre Health Center, Gantarang District, Bulukumba Regency. This research is descriptive quantitative. The population in this study were 30 pregnant women and the sample size was the same as a population of 30 pregnant women, with the sampling technique using side totals. The research instrument used was a questionnaire. The knowledge of respondents in the good category were 15 respondents (50.0%), in the sufficient category as many as 13 respondents (43.3%), in the less category as many as 2 respondents (6.7%). Conclusion: the knowledge of pregnant women about KEK in Ponre Puskesmas, Gantarang District, Bulukumba Regency was the most in the good category, namely as many as 15 respondents (50.0%).

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search