Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.581
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Ishlah Jurnal Pendidikan Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Didaktika: Jurnal Kependidikan Jurnal Kewarganegaraan SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Journal of Law, Education and Business JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Indonesian Journal of Education and Development Research Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan International Journal of Pedagogical Language, Literature, and Cultural Studies SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation Civica: Jurnal Sains dan Humaniora
Fricean Tutuarima
Program Studi Pascasarjana Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Budaya Kewarganegaraan dalam Perkawinan Adat di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Barat Hitimala, Ardan; Tutuarima, Fricean; Soumokil, Agustinus
CIVICA: Jurnal Sains dan Humaniora Vol 12 No 1 (2023): Civica: Jurnal Sains dan Humaniora
Publisher : Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/civica.12.1.11-19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai kearifan lokal dalam adat pernikahan masyarakat Buano Utara di Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Konteks sosial penelitian meliputi: (1) Lokasi: Desa/Negara Buano Utara sebagai lokasi penelitian; (2) Partisipan: individu yang berdomisili di desa; (3) Aktivitas: perilaku dan tradisi mereka dalam menjalankan adat pernikahan. Sampel dipilih secara purposive sampling, dengan melibatkan 12 informan seperti lembaga adat, tokoh desa, anggota masyarakat, orang tua pengantin, dan pasangan itu sendiri. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya kewarganegaraan dalam pernikahan adat Suku Alifuru di Buano Utara mewujudkan berbagai nilai kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut meliputi: (1) Religius - menekankan ajaran agama dalam ritual pernikahan; (2) Gotong royong - partisipasi komunal dalam upacara; (3) Persatuan - membina hubungan antar warga; (4) Estetika - menonjolkan keindahan dalam praktik upacara; dan (5) Konsensus - mengutamakan kesepakatan bersama di setiap tahapan. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya adat pernikahan sebagai sarana melestarikan nilai-nilai budaya dan meningkatkan kohesi sosial dalam masyarakat.
Karakteristik dan Simbol Rumah Pusaka Lima Soa sebagai Wujud Persatuan Masyarakat Negeri Buano Utara Nurlette, Hariono; Tutuarima, Fricean
CIVICA: Jurnal Sains dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025): Civica: Jurnal Sains dan Humaniora
Publisher : Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/civica.14.1.13-24

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik dan simbol Rumah Pusaka Lima Soa sebagai perwujudan persatuan masyarakat Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Barat. Rumah pusaka merupakan warisan budaya leluhur yang memiliki makna mendalam, tidak hanya sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai simbol identitas, kohesi sosial, dan solidaritas antar warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Informan penelitian meliputi raja desa, lima ketua soa, lima ketua dati, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang berjumlah 15 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol-simbol yang terkait dengan Rumah Pusaka Lima Soa, seperti pilar, ukiran, dan tata ruang, mengandung nilai-nilai filosofis yang menekankan persatuan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam hidup. Rumah pusaka juga berfungsi sebagai titik fokus kegiatan adat yang memperkuat identitas masyarakat Buano Utara. Namun, modernisasi dan memudarnya pemahaman di kalangan generasi muda menimbulkan tantangan dalam melestarikan nilai-nilai tersebut. Peran para pemimpin adat, masyarakat, dan lembaga soa sangat penting dalam melestarikan warisan rumah pusaka melalui ritual adat, transmisi nilai, dan peningkatan kesadaran budaya. Dengan demikian, Lima Rumah Pusaka Soa tidak hanya mewakili simbol fisik tetapi juga berfungsi sebagai alat pendidikan budaya yang memperkuat persatuan masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman.
Issues in the Implementation of the “Merdeka” Curriculum in Junior High Schools in Ambon City Tanwey Gerson Ratumanan; Jolanda Tomasouw; Petrus J Pattiasina; Fricean Tutuarima
International Journal of Pedagogical Language, Literature, and Cultural Studies (i-Plural) Vol. 3 No. 2 (2026): International Journal of Pedagogical Language, Literature, and Cultural Studies
Publisher : Nexus Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63011/ip.v3i2.81

Abstract

This study aims to identify junior high school teachers’ understanding of the Merdeka Curriculum and the challenges encountered in its implementation in Ambon City. The research was conducted in 14 junior high schools, including eight public and six private institutions, involving a total of 66 respondents—14 school principals and 52 teachers. A mixed-method approach combining quantitative descriptive and qualitative analysis was employed. The findings reveal that: (1) Teachers in Ambon’s junior high schools demonstrate a relatively high level of understanding of the Merdeka Curriculum, with an average score of 87.6%. (2) All junior high schools (100%) have adopted the Merdeka Curriculum and developed their respective Operational Curriculum of the Education Unit documents. Schools report an average of 10 extracurricular activities, showing a tendency toward increased student involvement. The Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5) has been implemented in 92.86% of schools, with themes tailored to each school’s context. (3) The curriculum's implementation has had a positive impact, enhancing teacher performance, creativity, and overall learning quality. (4) However, several challenges persist, including 17.14% of schools not yet implementing the P5 program; teachers’ limited ability to design integrated strategies for developing literacy and numeracy; suboptimal use of information and communication technology; and difficulties in creating assessment instruments that effectively balance comprehension, application, and reasoning. The study highlights the need for ongoing training and support to ensure effective and sustainable implementation of the Merdeka Curriculum in junior high schools.
Problematika Civic Disposition Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Pada Pembelajaran Daring Fricean Tutuarima; Agustinus Nindatu; Siti Nadifa
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2514

Abstract

AbstrakTujuan utama dari civic disposition adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara yang meliputi karakter privat dan karakter publik. Pertanyaannya, bagaimana peran PKn dalam membentuk karakter bangsa yang baik di sekolah? Secara kurikuler sebagai program pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan sejumlah program pendidikan dan model implementasi dalam mempersiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang berkarakter melalui lembaga pendidikan. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi yang sangat strategis dalam “pembangunan karakter bangsa”. Uraian dalam kurikulum pembelajaran dikemas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kondisi ini menjadi berbeda ketika pandemi COVID-19 terjadi dan pembelajaran dilakukan secara online. Guru PKn sulit mengembangkan disposisi kewarganegaraan atau karakter kewarganegaraan siswa karena pembelajaran dilakukan secara online. Realitas inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian kualitatif ini dilakukan di beberapa SMA di Kota Ambon yang melakukan pembelajaran secara online. Pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling melalui teknik wawancara dan dokumentasi. kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menimbang disposisi kewarganegaraan dalam pembelajaran online, guru PKn mengembangkan berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran dalam konteks pandemi untuk mengembangkan karakter kewarganegaraan siswa. Salah satunya dengan mengembangkan model blended learning untuk mengukur civic disposition dalam mencapai tujuan pembelajaran di masa pandemi.                          Kata kunci: Civic Disposition, Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, Pembelajaran Daring AbstractThe main purpose of civic disposition is to cultivate the character of citizens which includes private character and public character. The question is, what is the role of Civics in shaping good national character in schools? Curricularly as an educational program, Citizenship Education develops a number of educational programs and implementation models in preparing students to become mature human beings with character through educational institutions. Thus, Citizenship Education has a very strategic position in "national character building". The description in the learning curriculum is packaged according to the learning objectives to be achieved. This condition becomes different when the COVID-19 pandemic occurs and learning is carried out online. It is difficult for Civic Education teachers to develop the civic disposition or citizenship character of students because learning is done online. This reality is the background of this research. This qualitative research was conducted at several senior high schools in Ambon City that conducted online learning. Data were collected by purposive sampling through interview and documentation techniques. then analyzed descriptively qualitatively. The results showed that in order to weigh the civic disposition in online learning, Civic Education teachers developed various learning strategies and approaches in the context of a pandemic to develop students' civic character. One of them is by developing a blended learning model to measure civic disposition in achieving learning goals during a pandemic.Keywords: Civic Disposition, Civics Curriculum, Online Learning.
Kesiapan Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Pemberlakuan Kurikulum K-13 Di SMA Negeri 10 Tanimbar Herlin Ratuanik; Fricean Tutuarima; Aisa Abas
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3014

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kesiapan Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewaganegaraan Dalam Pemberlakuan Kurikulum K-13 Di SMAN 10 Tanimbar. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Kesiapan Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewaganegaraan  Dalam Pemberlakuan Kurikulum K-13 Di Smanegeri 10 Tanimbar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Proses Kesiapan Guru PPKn dalam Pemberlakuan Kurikulum 2013 pada SMA Negeri 10 Tanimbar Selatan bahwa sejak tahun 2017 implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan pada pada SMA Negeri 10 Tanimbar Selatan dan hampir sebagian besar guru sudah memiliki pelatihan kurikulum 2013. Kesiapan guru untuk sarana prasarana dalam melaksanakan kurikulum 2013 belum maksimal menunjang proses pembelajaran dikelas sehingga sekolah berkomitmen untuk terus membenahi sarana dan prasarana tersebut. Hambatan Kesiapan Guru PKn Dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 bahwa ada hambatan yang dihadapi para guru ketika kurikulum 2013 diimplementasikan. Yaitu 1) penyesuaian kurikulum 2013, 2) keterbatasan akses internet, 3) kemampuan siswa yang berbeda. hambatan yang dihadapi guru PKn dan siswa adalah sarana prasarana yang tidak memadai, misalnya tidak ada LCD proyektor di tiap ruang kelas, sumber-sumber literature buku bagi siswa yang digunakan dalam proses belajar mengajar masih minim..Solusi untuk Mengimplementasikan Kurikulum 2013 bahwa Solusi untuk implementasi setiap hambatan yang terjadi dalam kurikulum 2013 adalah meningkatkan kualitas guru dengan memberikan pelatihan bagi guru supaya memahami kurikulum 2013 dengan baik, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang implementasi kurikulum 2013Kata Kunci: Kesiapan, Guru, Kurikulum 2013 AbstractThis study aims to describe the readiness of Pancasila and Citizenship Education Teachers in the Implementation of the K-13 Curriculum at Smanegeri 10 Tanimbar. At SMAN 10 Tanimbar. Data collection techniques were carried out by observation and interview techniques. The results of this study indicate that the PPKn Teacher Readiness Process in the Implementation of the 2013 Curriculum at SMA Negeri 10 Tanimbar Selatan that since 2017 the implementation of the 2013 curriculum has been carried out at SMA Negeri 10 Tanimbar Selatan and almost most of the teachers already have training in the 2013 curriculum. Teacher readiness for infrastructure in implementing the 2013 curriculum, it has not maximally supported the learning process in the classroom so that the school is committed to continuing to improve the facilities and infrastructure. Barriers to the Readiness of Civics Teachers in Implementing the 2013 Curriculum that there are obstacles faced by teachers when the 2013 curriculum is implemented. Namely 1) 2013 curriculum adjustment, 2) limited internet access, 3) different student abilities. The obstacles faced by Civics teachers and students are inadequate infrastructure, for example, there is no LCD projector in each classroom, the sources of book literature for students used in the teaching and learning process are still minimal..Solutions for Implementing Curriculum 2013 that Solutions for implementation every obstacle that occurs in the 2013 curriculum is to improve the quality of teachers by providing training for teachers to understand the 2013 curriculum well, providing adequate facilities and infrastructure to support the implementation of the 2013 curriculum.Keywords: Readiness, Teachers, Curriculum 2013
MAKNA SIMBOLIK TENTANG PELETAKAN BATU PERTAMA RUMAH ADAT: STUDI ETNOGRAFI DI NEGERI NENIARI GUNUNG KECAMATAN TANIWEL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Lenda Lumatalale; Fricean Tutuarima; Louisa Metekohy
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i1.9726

Abstract

The indigenous people of Negeri Neniari Gunung, West Seram, view traditional houses or Baileo as more than just physical structures, but rather centers of cultural sacredness whose essence must be consistently maintained amidst the tide of modernization. This study aims to analyze the symbolic meaning behind the ritual of laying the first stone of a traditional house through an in-depth ethnographic study. Using a qualitative approach with a phenomenological paradigm, this study involved the king of the village, traditional leaders, and the community as key informants. The research stages were carried out systematically, including field observations and in-depth interviews, which were then processed through a process of data reduction, presentation, and drawing objective conclusions. The research findings reveal that the laying of the first stone is a sacred symbol of beginnings, functioning as a form of respect for ancestors and asking for blessings from God for collective salvation. Philosophically, the stone symbolizes the foundation of life and the steadfastness of customary principles passed down from generation to generation. In addition to the spiritual dimension, the preservation of this ritual is interpreted as an embodiment of civic culture that strengthens the values ​​of participation, mutual cooperation, and adherence to social norms. This ritual also serves as a strategic civic education medium for the younger generation, helping them internalize social responsibility and national identity. The main conclusion emphasizes that this ceremony is not merely a technical ceremony, but rather a solid foundation for social order and strengthening community character, deeply rooted in local wisdom. ABSTRAK Masyarakat adat di Negeri Neniari Gunung, Seram Bagian Barat, memandang rumah adat atau Baileo bukan sekadar konstruksi fisik, melainkan pusat sakralitas budaya yang esensinya harus dijaga secara konsisten di tengah arus modernisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna simbolik di balik ritual peletakan batu pertama rumah adat melalui studi etnografi yang mendalam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologi, penelitian ini melibatkan raja negeri, tokoh adat, serta masyarakat sebagai informan kunci. Tahapan penelitian dilaksanakan secara sistematis meliputi observasi lapangan dan wawancara mendalam, yang kemudian diolah melalui proses reduksi, penyajian data, serta penarikan simpulan objektif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa peletakan batu pertama merupakan simbol awal yang sakral, berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan permohonan restu kepada Tuhan demi keselamatan kolektif. Secara filosofis, batu tersebut melambangkan dasar kehidupan dan keteguhan prinsip adat yang diwariskan secara turun-temurun. Selain dimensi spiritual, pelestarian ritual ini dimaknai sebagai pengejawantahan civic culture yang memperkuat nilai partisipasi, gotong royong, dan kepatuhan terhadap norma sosial. Ritual ini juga bertindak sebagai media pendidikan kewargaan yang strategis bagi generasi muda untuk menginternalisasi tanggung jawab sosial dan jati diri negeri. Simpulan utama menegaskan bahwa upacara ini bukan sekadar seremoni teknis, melainkan fondasi kokoh bagi keteraturan sosial dan penguatan karakter masyarakat yang berakar kuat pada nilai kearifan lokal.
EKSISTENSI TATA PEMERINTAHAN ADAT DI MALUKU Belyon Talabessy; Evan Tanalepy; Bayumi Kilbaren; Yunus Boger; Fricean Tutuarima; Louisa Metekohy
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i1.9731

Abstract

Customary governance in Maluku, known through the terms negeri, ohoi, hena, and aman, is a valuable cultural heritage that has constitutional recognition based on Article 18B Paragraph 2 of the 1945 Constitution. However, its existence faces significant pressure from the currents of modernization and globalization that have the potential to erode the original identity of indigenous legal communities. This study aims to analyze the existence of this government structure in the midst of a modern state administration system. The method used is a qualitative approach with a literature study approach, which systematically examines scientific articles and regional regulations through content analysis techniques. The results of the study indicate that customary governance still exists structurally with the continued use of traditional nomenclature such as Raja, Badan Saniri, Kepala Soa, and Kewang in the regions of Central Maluku, Ambon, Seram, and Southeast Maluku. Field findings reveal the main challenges in the form of bureaucratization and selective legal recognition that often force the integration of customary systems into the formal village administration system, so that the essence of indigenous leadership is marginalized. The main conclusion emphasizes that while customary governance still operates according to tradition, a more serious regulatory commitment is needed to protect the flexibility of local systems from the threat of cultural homogenization. This governance system has proven capable of preserving the environment and social order if given genuine autonomy as a self-governing, independent, and sustainable community. ABSTRAK Tata pemerintahan adat di Maluku, yang dikenal melalui istilah negeri, ohoi, hena, dan aman, merupakan warisan budaya berharga yang memiliki pengakuan konstitusional berdasarkan Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945. Namun, keberadaannya menghadapi tekanan signifikan dari arus modernisasi dan globalisasi yang berpotensi menggerus identitas asli masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi struktur pemerintahan tersebut di tengah sistem administrasi negara modern. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang menelaah artikel ilmiah, dan regulasi daerah secara sistematis melalui teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata pemerintahan adat masih eksis secara struktural dengan tetap digunakannya nomenklatur tradisional seperti Raja, Badan Saniri, Kepala Soa, dan Kewang di wilayah Maluku Tengah, Ambon, Seram, hingga Maluku Tenggara. Temuan lapangan mengungkap tantangan utama berupa birokratisasi dan pengakuan hukum selektif yang sering kali memaksa integrasi sistem adat ke dalam sistem administrasi desa formal, sehingga esensi kepemimpinan asli menjadi terpinggirkan. Simpulan utama menegaskan bahwa meskipun pemerintahan adat masih berjalan sesuai tradisi, diperlukan komitmen regulasi yang lebih serius untuk melindungi fleksibilitas sistem lokal dari ancaman homogenisasi budaya. Tata kelola ini terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan dan tatanan sosial jika diberikan ruang otonomi murni sebagai komunitas pengatur diri sendiri secara mandiri serta berkelanjutan.  
Co-Authors Abas, Aisa Agustinus Nindatu Agustinus Soumokil Aisa Abas Aisa Abas Aisa Abas Aldin, La Bayumi Kilbaren Belyon Talabessy Binar, Minggu Cesar Nurul Ramadhani Opier Delce Kainama Deny Sialana Elopere, Person Evan Tanalepy Fatimah Sialana Ferdinandus, Andre Salli Gaite, Titus hariyati, Wa Hatala, Ridwan Helena Jalnuhuubun Herlin Ratuanik Hitimala, Ardan Jolanda Tomasouw Jumiati Tuharea Jurgen R. Litualy Lea M. M. Kubela Lenda Lumatalale Lisye Salamor Louisa Metekohy Louisa Metekohy Mariska Ishak Marlen S Sapulette Marthin Fians Renoat Mirna Muhammad Luhulima Nendy Hamzah Laku Nurlette, Hariono PATMAWATI, SUSI ANITA Pattresya Mailopuw Petrus J Pattiasina Putirulan, Yulia Ratuanak, Andreas M.D. Reane, Markus Reksi Giovani Amahoru Renaldi Renaldi Ridwan Hatala Ridwan Hatala Ridwan Hatala Rihya, Jhody Charlosye Rovi Muskitta Rumonin, Siti Sari Sapulette, Marlen S Sarah Mouw Seleky, Wandry Sialana, Deny Siauta, Tina Mutmainna Sinta Takaria Siti Nadifa Solimbona, Wa Jatia Susi Warahuwena Takaria, Sinta Tanwey Gerson Ratumanan Tasidjawa, Krismon E. Tina Mutmainna Siauta Tuharea, Rosdiana Wa hariyati Walun, Desiana Warahuwena, Susi Welmince Turwewy Yohana Lamere Yulia Putirulan Yulike Maryani Kaihatu Yuni Ledi Syntiani Yunus Boger