Claim Missing Document
Check
Articles

Kesiapan Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Pemberlakuan Kurikulum K-13 Di SMA Negeri 10 Tanimbar Herlin Ratuanik; Fricean Tutuarima; Aisa Abas
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3014

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kesiapan Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewaganegaraan Dalam Pemberlakuan Kurikulum K-13 Di SMAN 10 Tanimbar. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Kesiapan Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewaganegaraan  Dalam Pemberlakuan Kurikulum K-13 Di Smanegeri 10 Tanimbar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Proses Kesiapan Guru PPKn dalam Pemberlakuan Kurikulum 2013 pada SMA Negeri 10 Tanimbar Selatan bahwa sejak tahun 2017 implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan pada pada SMA Negeri 10 Tanimbar Selatan dan hampir sebagian besar guru sudah memiliki pelatihan kurikulum 2013. Kesiapan guru untuk sarana prasarana dalam melaksanakan kurikulum 2013 belum maksimal menunjang proses pembelajaran dikelas sehingga sekolah berkomitmen untuk terus membenahi sarana dan prasarana tersebut. Hambatan Kesiapan Guru PKn Dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 bahwa ada hambatan yang dihadapi para guru ketika kurikulum 2013 diimplementasikan. Yaitu 1) penyesuaian kurikulum 2013, 2) keterbatasan akses internet, 3) kemampuan siswa yang berbeda. hambatan yang dihadapi guru PKn dan siswa adalah sarana prasarana yang tidak memadai, misalnya tidak ada LCD proyektor di tiap ruang kelas, sumber-sumber literature buku bagi siswa yang digunakan dalam proses belajar mengajar masih minim..Solusi untuk Mengimplementasikan Kurikulum 2013 bahwa Solusi untuk implementasi setiap hambatan yang terjadi dalam kurikulum 2013 adalah meningkatkan kualitas guru dengan memberikan pelatihan bagi guru supaya memahami kurikulum 2013 dengan baik, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang implementasi kurikulum 2013Kata Kunci: Kesiapan, Guru, Kurikulum 2013 AbstractThis study aims to describe the readiness of Pancasila and Citizenship Education Teachers in the Implementation of the K-13 Curriculum at Smanegeri 10 Tanimbar. At SMAN 10 Tanimbar. Data collection techniques were carried out by observation and interview techniques. The results of this study indicate that the PPKn Teacher Readiness Process in the Implementation of the 2013 Curriculum at SMA Negeri 10 Tanimbar Selatan that since 2017 the implementation of the 2013 curriculum has been carried out at SMA Negeri 10 Tanimbar Selatan and almost most of the teachers already have training in the 2013 curriculum. Teacher readiness for infrastructure in implementing the 2013 curriculum, it has not maximally supported the learning process in the classroom so that the school is committed to continuing to improve the facilities and infrastructure. Barriers to the Readiness of Civics Teachers in Implementing the 2013 Curriculum that there are obstacles faced by teachers when the 2013 curriculum is implemented. Namely 1) 2013 curriculum adjustment, 2) limited internet access, 3) different student abilities. The obstacles faced by Civics teachers and students are inadequate infrastructure, for example, there is no LCD projector in each classroom, the sources of book literature for students used in the teaching and learning process are still minimal..Solutions for Implementing Curriculum 2013 that Solutions for implementation every obstacle that occurs in the 2013 curriculum is to improve the quality of teachers by providing training for teachers to understand the 2013 curriculum well, providing adequate facilities and infrastructure to support the implementation of the 2013 curriculum.Keywords: Readiness, Teachers, Curriculum 2013
MAKNA SIMBOLIK TENTANG PELETAKAN BATU PERTAMA RUMAH ADAT: STUDI ETNOGRAFI DI NEGERI NENIARI GUNUNG KECAMATAN TANIWEL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Lenda Lumatalale; Fricean Tutuarima; Louisa Metekohy
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i1.9726

Abstract

The indigenous people of Negeri Neniari Gunung, West Seram, view traditional houses or Baileo as more than just physical structures, but rather centers of cultural sacredness whose essence must be consistently maintained amidst the tide of modernization. This study aims to analyze the symbolic meaning behind the ritual of laying the first stone of a traditional house through an in-depth ethnographic study. Using a qualitative approach with a phenomenological paradigm, this study involved the king of the village, traditional leaders, and the community as key informants. The research stages were carried out systematically, including field observations and in-depth interviews, which were then processed through a process of data reduction, presentation, and drawing objective conclusions. The research findings reveal that the laying of the first stone is a sacred symbol of beginnings, functioning as a form of respect for ancestors and asking for blessings from God for collective salvation. Philosophically, the stone symbolizes the foundation of life and the steadfastness of customary principles passed down from generation to generation. In addition to the spiritual dimension, the preservation of this ritual is interpreted as an embodiment of civic culture that strengthens the values ​​of participation, mutual cooperation, and adherence to social norms. This ritual also serves as a strategic civic education medium for the younger generation, helping them internalize social responsibility and national identity. The main conclusion emphasizes that this ceremony is not merely a technical ceremony, but rather a solid foundation for social order and strengthening community character, deeply rooted in local wisdom. ABSTRAK Masyarakat adat di Negeri Neniari Gunung, Seram Bagian Barat, memandang rumah adat atau Baileo bukan sekadar konstruksi fisik, melainkan pusat sakralitas budaya yang esensinya harus dijaga secara konsisten di tengah arus modernisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna simbolik di balik ritual peletakan batu pertama rumah adat melalui studi etnografi yang mendalam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologi, penelitian ini melibatkan raja negeri, tokoh adat, serta masyarakat sebagai informan kunci. Tahapan penelitian dilaksanakan secara sistematis meliputi observasi lapangan dan wawancara mendalam, yang kemudian diolah melalui proses reduksi, penyajian data, serta penarikan simpulan objektif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa peletakan batu pertama merupakan simbol awal yang sakral, berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan permohonan restu kepada Tuhan demi keselamatan kolektif. Secara filosofis, batu tersebut melambangkan dasar kehidupan dan keteguhan prinsip adat yang diwariskan secara turun-temurun. Selain dimensi spiritual, pelestarian ritual ini dimaknai sebagai pengejawantahan civic culture yang memperkuat nilai partisipasi, gotong royong, dan kepatuhan terhadap norma sosial. Ritual ini juga bertindak sebagai media pendidikan kewargaan yang strategis bagi generasi muda untuk menginternalisasi tanggung jawab sosial dan jati diri negeri. Simpulan utama menegaskan bahwa upacara ini bukan sekadar seremoni teknis, melainkan fondasi kokoh bagi keteraturan sosial dan penguatan karakter masyarakat yang berakar kuat pada nilai kearifan lokal.
EKSISTENSI TATA PEMERINTAHAN ADAT DI MALUKU Belyon Talabessy; Evan Tanalepy; Bayumi Kilbaren; Yunus Boger; Fricean Tutuarima; Louisa Metekohy
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i1.9731

Abstract

Customary governance in Maluku, known through the terms negeri, ohoi, hena, and aman, is a valuable cultural heritage that has constitutional recognition based on Article 18B Paragraph 2 of the 1945 Constitution. However, its existence faces significant pressure from the currents of modernization and globalization that have the potential to erode the original identity of indigenous legal communities. This study aims to analyze the existence of this government structure in the midst of a modern state administration system. The method used is a qualitative approach with a literature study approach, which systematically examines scientific articles and regional regulations through content analysis techniques. The results of the study indicate that customary governance still exists structurally with the continued use of traditional nomenclature such as Raja, Badan Saniri, Kepala Soa, and Kewang in the regions of Central Maluku, Ambon, Seram, and Southeast Maluku. Field findings reveal the main challenges in the form of bureaucratization and selective legal recognition that often force the integration of customary systems into the formal village administration system, so that the essence of indigenous leadership is marginalized. The main conclusion emphasizes that while customary governance still operates according to tradition, a more serious regulatory commitment is needed to protect the flexibility of local systems from the threat of cultural homogenization. This governance system has proven capable of preserving the environment and social order if given genuine autonomy as a self-governing, independent, and sustainable community. ABSTRAK Tata pemerintahan adat di Maluku, yang dikenal melalui istilah negeri, ohoi, hena, dan aman, merupakan warisan budaya berharga yang memiliki pengakuan konstitusional berdasarkan Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945. Namun, keberadaannya menghadapi tekanan signifikan dari arus modernisasi dan globalisasi yang berpotensi menggerus identitas asli masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi struktur pemerintahan tersebut di tengah sistem administrasi negara modern. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang menelaah artikel ilmiah, dan regulasi daerah secara sistematis melalui teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata pemerintahan adat masih eksis secara struktural dengan tetap digunakannya nomenklatur tradisional seperti Raja, Badan Saniri, Kepala Soa, dan Kewang di wilayah Maluku Tengah, Ambon, Seram, hingga Maluku Tenggara. Temuan lapangan mengungkap tantangan utama berupa birokratisasi dan pengakuan hukum selektif yang sering kali memaksa integrasi sistem adat ke dalam sistem administrasi desa formal, sehingga esensi kepemimpinan asli menjadi terpinggirkan. Simpulan utama menegaskan bahwa meskipun pemerintahan adat masih berjalan sesuai tradisi, diperlukan komitmen regulasi yang lebih serius untuk melindungi fleksibilitas sistem lokal dari ancaman homogenisasi budaya. Tata kelola ini terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan dan tatanan sosial jika diberikan ruang otonomi murni sebagai komunitas pengatur diri sendiri secara mandiri serta berkelanjutan.  
Civic Dipostion dalam Kurikulum Merdeka Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila SMA Siwalima Ambon Azmi Henaulu; Fricean Tutuarima; Aisa Abas
JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol 10 No 1 (2026): Volume 10 Nomor 1 Edisi Juni 2026
Publisher : UNIVERSITAS PGRI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/jpkn.v10i1.10635

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi civic disposition dalam Kurikulum Merdeka Belajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Siwalima Ambon. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama, yaitu: metode yang diterapkan guru Pendidikan Pancasila dalam mengintegrasikan civic disposition, tantangan yang dihadapi guru dan siswa dalam proses implementasi, dampak penerapan civic disposition terhadap sikap, perilaku siswa di lingkungan sekolah. Metode Penelitian adalah peenlitian kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, Data dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn, Kepala sekolah , wakil kepala sekolah menerapkan berbagai metode seperti diskusi reflektif, pembelajaran berbasis proyek, dan penguatan nilai melalui keteladanan untuk mengintegrasikan civic disposition. Tantangan yang muncul meliputi keterbatasan pemahaman siswa terhadap konsep kewarganegaraan serta keragaman karakter siswa yang memerlukan pendekatan berbeda oleh pendidik. Implementasi civic disposition berdampak positif terhadap peningkatan sikap tanggung jawab, toleransi, kemampuan bekerja sama, dan kepedulian sosial siswa, baik dalam aktivitas sekolah maupun kehidupan di asrama.. Dengan demikian, penerapan civic disposition dalam Kurikulum Merdeka Belajar berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan peserta didik.
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme Diera Digital Studi pada Generasi Z Pada Universitas Pattimura Thedora Giovani Leftungun; Fricean Tutuarima; Titus Gaite
JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol 10 No 1 (2026): Volume 10 Nomor 1 Edisi Juni 2026
Publisher : UNIVERSITAS PGRI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/jpkn.v10i1.10636

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya pencegahan radikalisme di era digital pada Generasi Z. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya membekali peserta didik dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi dan menolak ideologi radikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek mahasiswa Universitas Pattimura Ambon yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Informan dipilih karena termasuk Generasi Z yang aktif menggunakan media digital dan mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya radikalisme melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kebhinekaan. Upaya pencegahan yang efektif dilakukan melalui pembelajaran kontekstual, dialogis, dan partisipatif, seperti studi kasus, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, serta experiential learning. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi digital, masifnya penyebaran konten radikal di media sosial, dan masih dominannya metode pembelajaran yang bersifat teoritis dan konvensional.
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme di Era Digital Studi pada Generasi Z Thedora Giovani Leftungun; Fricean Tutuarima; Titus Gaite
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Juni: Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v6i2.10800

Abstract

This study aims to examine and analyze the role of Civic Education as a preventive strategy against radicalism in the digital era among Generation Z. Civic Education does not merely function to instill an understanding of citizens’ rights and obligations, but also plays a strategic role in equipping young people with values of tolerance, nationalism, and anti-radicalism. This research employed a qualitative approach and was conducted at Pattimura University. The research subjects consisted of students from the Faculty of Social and Political Sciences, the Faculty of Law, the Faculty of Economics and Business, and the Faculty of Teacher Training and Education. Data were collected through in-depth interviews and documentation, while data analysis was carried out using an interactive analysis model. The findings indicate that Civic Education has made a positive contribution to building students’ early awareness of the threats of radicalism through the internalization of the values of Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), democracy, human rights, tolerance, and diversity. Civic Education is considered an effective preventive solution when implemented through contextual, dialogical, and participatory learning approaches, such as critical discussions, case studies, problem-based learning, project-based learning, and experiential learning. In addition to classroom learning, student organizations and the positive use of digital media play an important role in strengthening values of moderation and counter-radicalism. However, major challenges include low levels of digital literacy among students, the rapid spread of radical content on social media, algorithm-driven ideological bias, and the persistence of conventional and theoretical teaching methods. Therefore, preventing radicalism in higher education requires synergy among Civic Education, lecturers, universities, student organizations, and the active awareness of students in the digital era.
Customary Sasi Law in Natural Resource Governance in Maluku: A Legal Pluralism Analysis Fricean Tutuarima; Louisa Marga Metekohy; Melki Moses Lumamuly; Deddy Nixon Rupilu; Sawaan Tualeka; Rovi Muskitta; La Aldin
Jurnal Pendidikan Terapan Vol 4, No 4 September (2026)
Publisher : Sakura Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61255/jupiter.v4i4.1940

Abstract

Background: The existence of sasi in Maluku demonstrates that customary law plays an important role in regulating the utilization and protection of natural resources. However, the sustainability of these functions faces challenges concerning legal status, the boundaries of authority, and institutional relations with state law. Objective: This study aims to analyze the legal status and legitimacy of sasi, the sustainability of its regulatory and conservation functions, and the harmonization of customary law and state law without undermining the institutional characteristics of customary law communities. Methods: This study employs a normative juridical approach using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed through content analysis and critical juridical interpretation from the perspectives of living law, legal pluralism, and responsive law. The literature search identified 60 records; after removing 6 duplicates, screening 8 irrelevant records, and excluding 4 sources after full-text assessment, 42 scholarly publications remained for analysis, alongside relevant primary legal materials. Results: Sasi possesses social legitimacy as living law, but has not yet received full formal recognition or adequate operational authority. Its regulatory and conservation functions are based on access restrictions, the regulation of closed and open seasons, customary monitoring, and community compliance. The principal gaps between sasi and state law concern the clarity of authority, institutional status, and interinstitutional coordination. Conclusion: The sustainability of sasi requires operational legal recognition, clearly defined spheres of authority, and institutional coordination through a coordinated legal pluralism model.
Pemanfaatan Situs Online Terhadap Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Wa Jatia Solimbona; Fricean Tutuarima; Ridwan Hatala
Indonesian Journal of Education and Development Research Vol. 3 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijedr.v3i2.6141

Abstract

Pendidikan merupakan hak mutlak setiap warga negara yang bertujuan untuk menghasilkan individu berkualitas dan bertanggung jawab. Dalam ranah pendidikan di SMAN 37 Maluku Tengah, Pemanfaatan teknologi, khususnya situs online menjadi fokus utama dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Situs online menawarkan akses yang luas dan mudah ke berbagai sumber belajar, dari kursus daring hingga artikel, video tutorial, dan forum diskusi. Keunggulan utama dari situs pembelajaran online adalah fleksibilitasnya, yang dimana platform pembelajaran online adalah manfaat utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan situs online terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMAN 37 Maluku Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan data dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan situs online memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman siswa secara komprehensif. Aksebilitas tanpa batas ke berbagai sumber informasi digital memperluas wawasan siswa mengenai nilai-nilai Pancasila serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Namun, efektivitas pemanfaatan situs online sangat bergantung pada litersi digital siswa, yang mencangkup kemampuan untuk menyaring informasi yang akurat dan terpercaya. Selain itu terdapat hambatan utama dalam mengakses situs online yakni koneksi internet yang kurang stabil, koneksi yang lemah dapat menyebapkan kesulitan dalam mengakses materi pembelajaran, hal ini dapat mengurangi efektivitas pembelajaran.
Penerapan Program Desa “Kursus Komputer Loruhu” Dalam Membentuk Generasi Digital Yang Berkeadaban Rosdiana Tuharea; Fricean Tutuarima; Marlen S Sapulette
AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation Vol. 2 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/arrumman.v2i1.6165

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang etika digital dalam pemanfaatan teknologi di kalangan generasi muda. Etika digital mencakup prinsip dan nilai yang mengatur perilaku individu saat menggunakan teknologi, internet, serta berbagai platform digital. Penggunaan perangkat dan platform digital harus dilakukan secara bertanggung jawab agar dapat mengurangi risiko penyalahgunaan serta menjaga efektivitas dan integritas dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi dampak negatif yang muncul akibat teknologi digital, muncul konsep kewarganegaraan digital. Konsep ini berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Kewarganegaraan digital merupakan upaya untuk membentuk warga negara yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi digital. Peran kewarganegaraan digital sangat penting dalam era digitalisasi karena bertujuan menanamkan sikap bertanggung jawab dan bijaksana dalam pemanfaatan teknologi. Topik kewarganegaraan digital menjadi sangat relevan dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan, terutama untuk membangun karakter warga negara yang bijak dalam menggunakan teknologi.
Pelestarian Bahasa Daerah Sebagai Penguatan Civic Culture pada Masyarakat Negeri Keffing Kabupaten Seram Bagian Timur Siti Sari Rumonin; Fricean Tutuarima; Susi Anita Patmawati
AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation Vol. 2 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/arrumman.v2i1.6169

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelestarian Bahasa Daerah  Sebagai Penguatan Civic Culture  Pada Masyarakat Negeri Keffing Kabupaten Seram Bagian Timur. Pelestarian bahasa daerah sangat penting karena merupakan bagian dari warisan budaya lokal, terutama dalam menghadapi dominasi bahasa internasional. Namun,kurangnya pemahaman dan minat masyarakat terhadap bahasa daerah menjadi tantangan di berbagai wilayah,termasuk dinegeri keffing, Seram Bagian Timur. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif, Subjek dalam penelitian ini adalah 10 informan . Teknik pengumpulan data adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan model interaksi dari miles dan Huberman dapat di gambarkan sebagia berikut  Reduksi data (data reduction ) Penyajian data (data display ) dan Penarikan kesimpulan (conclusion). Hasil penelitian bahwa salah satu tantangan dalam mempertahankan bahasa daerah pada masyarakat Negeri Keffing adalah kuranya konsistensi dalam penerapanya, tantangan yang sering  di hadapi meliputi kesadaran  masnyarakat terhadap penting menjaga mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah oleh karena itu,diperlukan upaya untuk memberikan pemaham yang mendalam tentang pentinya pelestaraian bahasa daerah sebagai warisan budaya yang harus di jaga bersama. Keberadaan bahasa daerh di masyarakat Negeri Keffing hingga saat ini masi terjaga dan terus dilaksanakan oleh masyarakat setempat bahasa daerah merupakan sala satu bahasa yang di wariskan secara turun temurun menjadi kewajiban bagi masyarakat Negeri Keffing untuk di gunakan.