Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.718
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum RUANG: JURNAL LINGKUNGAN BINAAN (SPACE: JOURNAL OF THE BUILT ENVIRONMENT) JPMP Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
I Ketut Sudiarta
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 81 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 81 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMER 16 TAHUN 2013 DI KABUPATEN JEMBRANA I Gst Ngurah Agung Oka Darma Utama; I Ketut Sudiarta; Ni Gusti Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomer 16 Tahun 2013 di Kabupaten Jembrana”. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis empiris. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, dalam kenyataannya, walaupun Peraturan Bupati Jembrana Nomer 16 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok telah disahkan, masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan penelitian yang di lakukan, Pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomer 16 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok masih belum efektif. Dikatakan belum efektif di karenakan terdapat Pelanggaran yang disebabkan karena masih banyak masyakat yang merokok di sembarangan tempat, padahal sudah terdapat plang kawasan tanpa rokok.
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TERHADAP PENGELOLAAN SEMPADAN PANTAI SECARA PRIVAT TERKAIT KEADILAN BAGI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA RUANG Cokorda Istri Sri Pradnyaswari Pemayun; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.598 KB)

Abstract

Pengelolaan sempadan pantai secara privat dengan langsung telah merenggut hak masyarakat umum untuk dapat mengakses kawasan sempadan pantai, dimana kawasan sempadan pantai yang seharusnya bersifat publik namun dibatasi pengaksesannya oleh pihak pengelola demi keuntungan beberapa pihak. Menjadi persoalan mengenai legitimasi dari pengelolaan sempadan pantai secara privat di provinsi Bali serta kebijakan dari pemerintah provinsi Bali terkait pengelolaan sempadan pantai secara privat yang tidak memberikan keadilan bagi publik sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut. Metode penelitian untuk menunjang penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pembahasan permasalahan menunjukan bahwa sejauh ini tidak ditemukan legitimasi dari pengelolaan sempadan pantai secara privat di provinsi Bali, jika merujuk pada UUPR yang mengatur penataan ruang secara nasional dimana sempadan pantai termasuk kedalam ruang terbuka hijau yang dapat diakses oleh publik. Pemerintah provinsi Bali melalui wewenang yang diberikan oleh UUPR dapat melakukan pengarahan terhadap pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk regulasi sebagai landasan untuk menindaklanjuti praktik pengelolaan sempadan pantai secara privat dan juga memberikan pemahaman kepada penunjang pariwisata yang akan atau telah memanfaatkan sempadan pantai untuk tetap memperhatikan kepentingan dan keadilan bagi publik. Kata kunci: Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, Pengelolaan Sempadan Pantai Secara Privat, Sempadan Pantai.
STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA BAGI PENDUKUNG ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.372 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Pendukung ISIS. Latar belakang dari penulisan ini dimana warga negara merupakan anggota sah dari suatu negara yang memiliki hubungan timbal balik terhadap negaranya. Seiring dengan perkembangan ISIS di Indonesia, timbul wacana pencabutan kewarganegaraan Indonesia bagi warga negara pendukung ISIS. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara hilangnya kewarganegaraan Indonesia dan status kewarganegaraan Indonesia bagi pendukung ISIS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan bahan kepustakaan hukum lainnya. Kesimpulan penulisan ini adalah Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan secara garis besar seseorang kehilangan kewarganegaraannya berkaitan dengan tindakan seseorang terhadap negara lain. Kemudian di satu sisi ISIS sendiri bukan merupakan esensi dari sebuah negara karena tidak persyaratan berdasarkan Konvensi Montevidio 1933.
Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Kegiatan Politik Agnes Febyrian Indah Gayatri; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami pengaturan mengenai asas netralitas bagi PNS di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum yang terjadi atas adanya pembatasan hak politik bagi PNS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan, serta menggunakan teknik analisis deskriptif. Pembatasan hak politik bagi PNS dalam hukum positif di Indonesia dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam Pasal 9 ayat (2) UU ASN menegaskan bahwa, PNS harus terbebas dari pengaruh dan intervensi politik. Namun dalam praktiknya, PNS masih diberikan hak suara dalam pemilihan, serta dalam ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN juga mengatur tentang hak PNS untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ketentuan tersebut menimbulkan pemaknaan dengan standar ganda dimana PNS melalui ketentuan perundang-undangan dilarang untuk ikut serta dalam segala jenis kegiatan politik, namun juga diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya pembatasan hak politik bagi PNS dapat menimbulkan implikasi hukum di dalam proses politik. Di satu sisi, PNS tidak boleh menempatkan diri pada golongan dan partai politik tertentu, sedangkan di sisi lainnya, ranah politik bukanlah hal yang netral karena setiap PNS masih diberikan hak untuk memilih dan juga dipilih. Kata Kunci: Asas Netralitas, Pegawai Negeri Sipil, Kegiatan Politik. ABSTRACT The purpose of this article is to comprehend the regulation regarding the principle of neutrality for civil servants in Indonesia and to examine the legal implications that occurs for the limitation of political rights for civil servants. The research method used is a normative juridical research method with literature study data collection techniques in the form of statutory regulations and related legal materials, as well as using descriptive analysis techniques. The limitation of political rights for civil servants in positive law in Indonesia is still multiple interpretations and creates legal uncertainty. Article 9 paragraph (2) of the ASN Law emphasizes that civil servants must be free from political influence and intervention. However, in practice, civil servants are still given voting rights in elections, and in the provisions of Article 119 and Article 123 paragraph (3) the ASN Law also regulates the rights of civil servants to run for regional heads. This provision creates a double standard meaning where civil servants are prohibited from participating in all kinds of political activities, but are also given the right to vote and be elected. The results of this study indicate that the limitation of political rights for civil servants can have legal implications in the political process. On the one hand, civil servants are not allowed to place themselves in certain political groups and parties, while on the other hand, the political sphere is not neutral because every civil servant is still given the right to vote and also be elected. Keywords: Principle of Neutrality, Civil Servants, Political Activity.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG IZIN BANGUN-BANGUNAN Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.57 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan” Metode dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, walaupun Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan telah disahkan, masih saja terdapat pelanggaran. Bagi pelanggar ijin mendirikan bangunan akan menerima akibat hukum, yaitu pembinaan berupa surat teguran sebanyak tiga kali, jika pemilik bangunan membandel akan diberikan sanksi bisa berupa penyegelan, pembongkaran, bahkan ancaman pidana, sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran. Sedangkan hambatan pemerintah Kota Denpasar dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan adalah hambatan secara internal dan hambatan secara ekternal.
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK PERUMAHAN DI KOTA DENPASAR I Gede Bagus Jaya Winangun; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.059 KB)

Abstract

The implementation and monitoring land use allocation permit is to regulateactivities that occured in the city of Denpasar. Therefore this article will explain wheter thepermit alloment of land for residential use in Denpasar have been implemented andwhether the supporting factors and obstacles in the implementation and monitoring of landuse designation permit in Denpasar. The method which is used is emperical legal research.Te result of the research is the implementation and the monitoring of land use allocationpermits and it is influenced by supporting and inhibiting factors. In the settlement of theland use allocation permit done by applying the local regulation of Denpasar City Number6 year 2005 cconcerning the retribution for the land use allocation permit.
EKSISTENSI WISATA SELFIE DI DESA WANAGIRI DITINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG Guruh Ari Mandala Putra; I Ketut Sudiarta; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.035 KB)

Abstract

Kabupaten Buleleng merupakan suatu kawasan yang terletak di Pulau Bali bagian utara dengan berbagai panorama alam yg indah. Panorama alam seperti Air Terjun Gitgit, Pantai Lovina, Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Pemandangan Danau Buyan dan Danau Tamblingan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai latar belakang dari wisata selfie yang terdapat di Desa Wanagiri. Wisata selfie yang terdapat di Desa wanagiri berdiri pada kawasan Taman wisata alam Danau buyan-danau tamblingan. Sehingga pemanfaatan kawasan tersebut sebagai tempat wisata selfie harus memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan tindakan pemerintah terhadap wisata selfie. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang dipadukan dengan pendekatan fakta serta penelusuran peraturan perundang-undangan. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa di dalam taman wisata alam bisa dilakukan kegiatan wisata alam. Ketentuan pasal tersebut merupakan dasar dari keberadaan wisata selfie di Desa wanagiri. Pemerintah telah melakukan tindakan langsung berupa pemberian surat peringatan, penutupan sementara dan pembongkaran terhadap wisata selfie yang tidak sesuai aturan. Tindakan tidak langsung berupa pengaturan kawasan tempat berdirinya wisata selfie sebagai kawasan lindung. Untuk itu pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih intensif agar kesalahan pemanfaatan ruang bisa dicegah. Kata Kunci: Wisata Selfie, Dasar Hukum, Tindakan Pemerintah.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BADUNG I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra; I Ketut Sudiarta; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.852 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Badung. Latar belakang dari penulisan ini dimana kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap kesehatan diwujudkan dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Namun kenyataan dilapangan banyak ditemui merokok di area kawasan Tanpa Rokok. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta upaya terhadap penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung dan hambatan dalam penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan penulisan ini adalah penegakan terhadap kawasan tanpa rokok belum berjalan efektif dikarenakan kurangnya anggaran, sosialiasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok serta kurangnya  kebiasaan masyarakat terhadap pola hidup sehat.
PENGAWASAN DPRD PROVINSI BALI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M.; I Wayan Parsa; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.874 KB)

Abstract

Penyelengaraan pemerintahan termasuk pemerintahan di daerah, pada hakekatnya tidak terlepas dari proses pengawasan. Fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah berkaitan dengan hal tersebut bahwa tidak boleh ada sistem otonomi yang meniadakan pengawasan. Oleh karenanya berkaitan dengan Pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, dimana masih adanya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam hal penerapan Perda tersebut dilapangan. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana pengawasan pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Bali. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme Pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap Pelaksaanan Perda tersebut adalah tidak adanya petunjuk yang baku secara tertulis terkait mekanisme pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Perda tersebut dan hambatan - hambatan DPRD Provinsi Bali dalam menjalankan mekanisme Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali adalah dari segi hukum, dari segi penegak hukum serta dari segi masyarakat.
PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA DAUH PURI KELOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR Ni Luh Gede Astariyani, SH.,MH; I G N Wairocana; G Marhaendra WA; K Sudiarta
Buletin Udayana Mengabdi Vol 19 No 2 (2020): Buletin Udayana Mengabdi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.902 KB)

Abstract

Penyusunan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemrintahan desa sangat diperlukan dalam peentuan dasar hukum menyelenggaraan kegiatan di desa. Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Pembentukan peraturan desa melalui tahap perencanaa, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan evaluasi.Perencanaan penyusunan rancangan Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Pentingnya peraturan desa sebagai salah satu bentuk perundang-undangan pada tingkat desa selain peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa perlu adanya kesamaan pemahaman akan arti penting produk hukum tersebut. Bentuk hasil dari penyusunan peraturan desa yang baik dihasilkan dari kemampuan dari pembentuknya. Pentingnya pelatihan penyusunan peraturan desa untuk menyemakan pemehaman dari pembentuk peraturan desa terkait dengan kewenangan dan materi muatan peraturan desa. Kata kunci : Desa dan Peraturan Desa
Co-Authors A A Istri Ratih Meliana Dewi A. A. Istri Indraswari A. A. Mirah Endraswari A.A. Mahendra Putra A.A.Ayu Diah Okatrini Agnes Febyrian Indah Gayatri Agus Arya Anggana Putra Anak Agung Ayu Sri Wulandari Anak Agung Gde Bagus Kresna Candra Wardhana Anak Agung Gede Agung Indra Pratama Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana Ayu Surya Desita Anggraheni Cokorda Dalem Dahana Cokorda Istri Sri Pradnyaswari Pemayun Dewa Gede Semara Edi Dewa Gede Udayana Maharendra Dewa Ngakan Gede Kutha Wrehaspatia Praharsena Dewi Irmayanti Zanivah Dewi Putri Lestari, Dewi Putri Dian Pertiwi Dimitri Anggrea Noor Dr. I Made Sugiarta, M.Si. . Fabianus Bryan Mandala Lalo Putra G Marhaendra WA Gede Agus Surya Pratama Gede Sudiarta Guruh Ari Mandala Putra Gusti Ngurah Sugiana I GD Yudha Partama I Gede Agus Yuliarta I Gede Bagus Jaya Winangun I Gede Pasek Pramana I Gede Pinajeng I Gst Ngurah Agung Oka Darma Utama I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata I Gusti Agus Alit Doni Saputra I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana I Gusti Ayu Bunga Dwi Utami I Gusti Ayu Pitriani I Gusti Ngurah Adi Prabawa I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa I Ketut Adi Jaya Birawan I Ketut Arnawa I Ketut Mariana Purnama I Ketut Suardita I Ketut Widiastra I Komang Agus Sastra Mahayana I Komang Trisna Adi Putra I Made Andika Wesnala I Made Banda Prawira I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Made Dandi I Nengah Agus Aditya Pranata I Nengah Suharta I Nyoman Suyatna I Putu Antoni Giri I Putu Bagus Darma Saputra I Putu Soni Maaiwa Kusuma I Putu Wahyu Weda Gunawan I Putu Yoga Surawan I Wayan Adi Saputra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Gede Agus Setyawan I Wayan Parsa I Wayan Pegi Putra Pratama I Wayan Wisnu Saputra I Wayan Yoga Surastika I.B. Misdinata Prabawa Ibrahim R. Ida Ayu Agung Cynthia Febriyanti Ida Ayu Ari Mahayani Ida Ayu Devi Putri Parahita Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi Ida Bagus Putra Pratama Kadek Agus Sudiarawan Kadek Ayu Dian Purnamasari Ningrat Dartawan Kadek Dwika Agata Krisyana Kadek Indra Yudha Kadek Sarna Kadek Warakania Ardhanareswari Ketut Putri Andayani Kezia Frederika Wasiyono Langga Populinanda Made Dwija Paramartha Kori Made Nanika Mawapusti Yadnya Made Wira Pramana Margareta Nopia Merry Venita Jarmani Ngakan Kompiang Kutha Giri Putra Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Dyah Satyawati Ni Kadek Shinta Sanistya Rahayu Ni Ketut Lasmini Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Anggi Widyanti Ni Komang Ayu Indah Trisnasari Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Ayu Prawerti Ni Luh Putu Eka Wijayanti Ni Luh Putu Nia Rahmayanti Ni Made Darmadi Ni Made Mirah Widya Gangga NI MADE TINI DWIJAYASTRI Ni Made Widnyani Putri Ni Nyoman Murniyati Ni Nyoman Wisua Wirantini Ni Putu Erna Ayu Triani Ni Putu Puja Sukmiwati Ni Putu Putrika Widhi Susmitha Ni Putu Riza Ayu Anggraini Ni Putu Sri Rahayu Mulya Ningsih Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M. Nyoman Gede Edi Nugraha NYOMAN MAS ARYAN Nyoman Utari Vipriyanti Putu Ananda Deka Aprilresa Putu Apriliani Kumalasari PUTU DIAN PARAMYTHA Putu Jelsi Melina Putu Pebiandri Kusuma Putu Satria Satwika Anantha Putu Teguh Rahayu Rai Widiatmika Rangga Idris Affandi Rika Rahim Makaramah Sang Ayu Made Putri Suryani Wastu Ayu Diah Mahesa1 Wayan Niti Adnyani Yesayas Joel Augusto Zaenal Abidin