Claim Missing Document
Check
Articles

Media Terkondisi Sel Punca Mesenkim Wharton’s Jelly Mempercepat Penyembuhan Ulkus Tikus Diabetik strain Wistar Arrochman, Ferry; Betaubun, Ance Imelda; Tri Ifanti, Rakhma; Rinandari, Ummi; -, Mardiana; Satya Negara, Achmad; Nugraha, Wibisono; Mulianto, Nurrachmat; Julianto, Indah
Cermin Dunia Kedokteran Vol 47, No 12 (2020): Dermatologi
Publisher : PT. Kalbe Farma Tbk.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.214 KB) | DOI: 10.55175/cdk.v47i12.1235

Abstract

Pendahuluan: Ulkus diabetik merupakan bentuk kegagalan proses penyembuhan luka normal. Media terkondisi sel punca mesenkim Wharton’s jelly meningkatkan transkripsi m-RNA dari TGF-β2, hypoxia-inducible factor-1α, dan plasminogen activator inhibitor-1 genes pada fibroblas kulit yang berhubungan dengan penyembuhan luka. Tujuan: Meneliti efektivitas media terkondisi sel punca mesenkim Wharton’s jelly terhadap kecepatan penyembuhan ulkus pada tikus diabetik strain Wistar. Metode: Penelitian eksperimental laboratorik randomized pretest-posttest control group design. Penelitian di laboratorium bagian Farmasi Universitas Setia Budi (USB) Surakarta menggunakan 18 ekor hewan coba tikus strain Wistar yang dibuat luka di area punggung atas, dibagi 2 kelompok. Kelompok 1 diberi gel astaxanthin, kelompok 2 diberi media terkondisi sel punca mesenkim Wharton’s jelly. Perlakuan selama 14 hari. Uji visual menggunakan metode fotografi, luas ulkus diukur menggunakan software image J, persentase penyembuhan ulkus dihitung menggunakan rumus wound closure. Pengamatan dilakukan di hari ke-0, 7, 10, dan 14. Analisis perbedaan rata-rata luas ulkus menggunakan uji Mann-Whitney. Hasil: Berdasarkan luas ulkus dengan perhitungan Image J, didapatkan perbedaan signifikan pada hari ke-7 (p=0,041), hari ke-10 (p= 0,000), dan pada hari ke-14 (p= 0,000) Pada perhitungan menggunakan rumus wound closure dan data Image J, didapatkan perbedaan signifikan, pada kelompok 2 sebagian besar ulkus sudah menutup sempurna di hari ke-7, sedangkan pada kelompok 1 (kontrol) ulkus paling cepat menutup di hari ke-14 dan sebagian besar ulkus belum sembuh di hari ke-14. Simpulan: Media terkondisi sel punca mesenkim Wharton’s jelly efektif mempercepat penyembuhan ulkus pada tikus diabetik strain Wistar. Introduction: Diabetic ulcer is a sign of wound healing failure. Wharton’s Jelly enhance m-RNA transcription of TGF-β2, hypoxia-inducible factor-1α, and plasminogen activator inhibitor-1 genes in skin fibroblast related to wound healing process. Objective: To prove the effectivity of Wharton’s Jelly mesenchymal stem cell conditioned media on ulcer healing rate in diabetic Wistar rats. Method: A laboratory experimental study with randomized pretest-posttest control group design. This study was conducted at the Pharmacy Laboratory of Setia Budi University Surakarta on 18 Wistar strain rats divided into 2 groups. All rats were injured on upper back area. Group 1 was treated with Astaxanthin gel. Group 2 was treated with Wharton’s jelly mesenchymal stem cell conditioned media, for 14 days. Visual test was performed using the photographic method and ulcer area was measured using image J software; the percentage of ulcer healing was calculated with wound closure formula. Observations were made on days 0,7th,10th, and 14th. Analysis used Mann-Whitney test for data with normal distribution. Results: Wound closure on day 7th (p= 0.000), on day 10th (p= 0.000), on day 14th (p= 0.004) was significantly better in group 2. Based on ulcer area data with Image J software, the difference on day 7th (p= 0.041), on day 10th (p= 0.000), on day 14th (p=0.000) were significant. The ulcer healing rate is a significantly different between groups. In Wharton’s jelly group, most ulcers has closed completely in day 7th, while in astaxanthin group, most ulcer hasn’t closed until day 14th. Conclusion: Wharton’s Jelly mesenchymal stem cell conditioned media, compared to astaxanthin, accelerate the healing rate of diabetic ulcers in Wistar strain rats.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI KECAMATAN SUSUT I Gede Eka Putra Mardiana .; NI KADEK SINARWATI, SE., M.Si.Ak. .; Anantawikrama Tungga Atmadja,SE,Ak.,M. .
JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha Vol. 2 No. 1 (2014)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jimat.v2i1.4374

Abstract

Penggunaan teknologi dalam menunjang sistem membawa pengaruh hampir semua aspek dalam pengelolaan bisnis termasuk dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD adalah lembaga perkreditan desa yang merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. Adapun tujuan pendirian LPD adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyaluran modal, memberantas ijon dan gadai gelap, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa serta meningkatkan daya beli berupa kelancaran peredaran uang di desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang pengaruh faktor keterlibatan pemakai, kemampuan teknik personal, ukuran perusahaan, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem, pelatihan dan pendidikan pemakai, dan keberadaan dewan pengarah baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada LPD di Kecamatan Susut. Hasil uji secara parsial menunjukan bahwa kepuasan pemakai SIA (Y) di Kecamatan Susut variabel yang berpengaruh signifikan adalah faktor keterlibatan pemakai SIA (X1), dukungan manajemen puncak (X4). Sedangkan secara simultan yang berpengaruh signifikan adalah aktor keterlibatan pemakai SIA (X1), kemampuan teknik personal (X2), ukuran perusahaan (X3), dukungan manajemen puncak (X4), formalisasi pengembangan sistem (X5), pelatihan dan pendidikan pemakai (X6), dan keberadaaan dewan pengarah (X7). Kata Kunci : Lembaga Perkreditan Desa (LPD), faktor-faktor SIA, kinerja SIA Support the uae of the system had an impact on almost all aspects of business managemen including the management of rural credit instutions (LPD). LPD is a village credit instutions which are village-owned financial enterprises conducting businisswith in the village and to the village of credit.As for the porpuse of establishing the LPD is to enourage rural economic development through savings and capital distribution, bonded and pledge to eradicate the dark, creating equity and business opportunities for the village as well as increase the purchasing power of thr smooth circulationof money in the village. This study aims to answer the problem of the influence of user involvement, the ability of the technique, the size of the company, top management support, training systems development and formalitazion of user education, and the influence of the presence of the council either simultaneously or partially on the performance of accounting information systems on the LPD in the district. Partiat test results show that satifaction in the district wore SIA shrinkage is a significant variable influencing factor SIA user involvement, top management support. while simultaneously significant factor affecting user involvement SIA, personal technical, copability of company, size formalitazion of labor, management support, system development and the existence oftraining and education steering communittee. keyword : Rural credit instutions, The factor SIA, SIA perfomance
Analisis Yuridis Larangan Bomb Joke Dalam Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme Benny Sumardiana
Jambura Law Review VOLUME 1 NO. 1 JANUARY 2019
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (846.305 KB) | DOI: 10.33756/jalrev.v1i1.1865

Abstract

Terorisme saat ini menjadi ancaman yang menakutkan bagi masyarakat. tindakan yang membawa ideologi suatu agama sebagai arah geraknya banyak mengincar lokasi-lokasi strategis yang dapat menarik perhatian banyak orang, bahkan tidak luput pula sarana penunjang transportasi seperti bandara serta maskapai penerbangan. Pelaku terorisme tujuan utamanya memang menginginkan aksinya mendapatkan perhatian masyarakat dan menimbulkan rasa takut seluas-luasnya, karenanya lah lokasi strategis tersebut yang menjadi incaran para pelaku. Berbagai teror dalam bentuk penyerangan maupun pengeboman yang dilakukan para teroris tidak sepenuhnya berhasil, namun tidak juga sepenuhnya gagal. Terdapat berbagai masalah yang muncul salah satunya adalah semakin ketatnya pemeriksaan di bandara, bahkan bila ada penumpang yang menyebutkan bahwa dia membawa bom, maka penerbangan akan ditunda bahkan dibatalkan kemudian penumpang tersebut akan diperiksa oleh petugas. Permasalahan tersebut terkadang terlihat berlebihan karena hingga hari ini setiap terjadi perkara yang muncul dari candaan penumpang mengaku membawa bom belum pernah terbukti satupun bom ditemukan. Namun sebagai bentuk pencegahan, upaya tersebut juga dinilai cukup tepat. Meski begitu perlu kajian terhadap aturan tersebut terutama hitungan kerugian penumpang maupun maskapai penerbangan dilihat dari hak dan kewajibannya. Penulisan hukum ini akan mengkaji secara yuridis bagaimana dampak sikap penanganan terhadap penumpang yang mengaku membawa bom. Selain itu akan dinilai juga bagaimana pertanggungjawaban terhadap maskapai dan penumpang sehingga dapat dilihat apakah sikap tersebut telah tepat atau tidak. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Terorisme dan KUHP. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis.
Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam Pemilihan Umum Benny Sumardiana
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5254

Abstract

Persoalan mengenai isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) memang seringkali menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat, khususnya saat dilaksanakan pemilihan umum baik pemilu eksekutif maupun legislatif. Demokrasi yang mengedepankan penghormatan atas hak asasi manusia menjadi kabur ketika Isu SARA dijadikan alat kampanye penarik suara masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana dampak penggunaan Isu SARA dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah; bagaimana efektifitas pelaksanaan harmonisasi demokrasi, hak asasi manusia dan hukum terkait penggunaan Isu SARA dalam Pilkadadan bagaimana formulasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah terhadap tindak pidana yang dimunculkan akibat penggunaan Isu SARA dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.The issue regarding the issue of Ethnicity, Religion, Race, and intergroup (SARA) is often cause social unrest in society, especially when general elections held executive and legislative elections. Democracy that emphasizes respect for human rights becomes blurred when the issue of SARA used as a campaign tool towing people's voices. The study is intended to analyze how the impact of the use of racial issues in the General Election of Regional Head; how the effectiveness of the implementation of the harmonization of democracy, human rights and legal issues related to the use of racial intolerance in regional head election and  how policy formulation that can be taken by the government against criminal acts that appear as a result of the use of racial issues in the General Election of Regional Head.
PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS INKUIRI TERBIMBING PADA MATERI SENYAWA HIDROKARBON KELAS XI SMAN 1 MAKASSAR ., Mardiana; Gani, Tabrani; ., Hasri
Chemistry Education Review (CER) Volume 2 Nomor 2 Maret 2019
Publisher : Program Pasca Sarjana UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.293 KB) | DOI: 10.26858/cer.v2i2.8955

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menghasilkan perangkat pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif; 2) mengetahui hasil belajar peserta didik kelas XI IPA SMA Negeri 1 Makassar tahun pelajaran 2018/2019 setelah digunakan perangkat pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan model Thiagarajan (Model 4-D)  dan uji coba perangkat pembelajaran yang  meliputi: RPP, LKPD, dan THB dilaksanakan  pada peserta didik kelas XI IPA 4 SMA Negeri 1 Makassar  dengan jumlah 34 orang. Hasil uji coba perangkat dalam penelitian ini menunjukan bahwa perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan memenuhi kriteria sangat valid, praktis dan efektif  digunakan. Kriteria sangat valid diperolah dari nilai rata-rata total keseluruhan aspek dari  RPP sebesar 3,86, LKPD sebesar 3,84, dan THB sebesar 3,81. Kriteria praktis diperoleh dari nilai rata-rata total keseluruhan aspek keterlaksanaan perangkat pembelajaran sebesar 1,68 dengan kategori terlaksana seluruhnya . Kriteria efektif dalam penelitian ini dilihat dari peningkatan pretest-posttest. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan N- gain. Kata kunci  : Pengembangan Perangkat, Model Inkuiri Terbimbing, Hasil Belajar   ABSTRACTThe study aims at (1) producing learning device which is valid, practical, and effective, (2) discovering the learning of grade XI at SMAN 1 Makassar of academic year 2018/2019 after the guided inquiri based learning device being used. The type of this study was development research which referred to Thiagarajan (4-d Model) and the test of learning device which covered RPP, LKPD and THB which implemented to grade XI IPA 4 students at SMAN 1 Makassar with the total of 34 students.  The result of the study reveals that the learning device developed has met the criteria of very valid, practical and effective to be applied. The very valid criteria are obtained from the average of the total aspects from RPP 3,86, LKPD 3,84 to beHasil uji coba perangkat dalam THB 3,81. The practical criterion is obtained from the average of the total aspects of learning device implementation by 1,68 with entirely implemented category. The effective criteria are based on the improvement of pretest and posttest. Is the supported by the result of N-Gain. Keywords: Development of device, guided inquiry model, learning outcomes.
Implementation of Wiretapping Authority by Prosecutors in Corruption Crimes in Central Java: Implementasi Kewenangan Penyadapan oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi di Jawa Tengah Heryanto, Diana Marlisye; Sumardiana, Benny
Annual Review of Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/arls.vol1i2.5879

Abstract

Corruption is a serious threat to the development and welfare of Indonesian society. Wiretapping is one of the powers given to prosecutors to uncover corruption cases. This research aims to analyze the legality of the Prosecutor's authority in conducting wiretapping in corruption cases in Central Java and analyze the implementation of wiretapping authority by the Central Java High Prosecutor's Office. This research uses a qualitative approach with empirical or non-doctrinal research. The research location is the Central Java Prosecutor's Legal Area. Data collection was carried out by observation and interviews, as well as using an interaction data analysis model. The research results show that the prosecutor has the legal authority to conduct wiretapping in cases of criminal acts of corruption in Central Java. This authority is based on Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, the implementation of wiretapping must comply with established procedures and limits. The Central Java High Prosecutor's Office has implemented wiretapping authority in handling around 10 corruption cases in the last two years. Wiretapping procedures include applying for permission, limiting the subject and time of wiretapping, making an official report, and using the results of wiretapping as evidence in court. The obstacles faced include limited human and technological resources and maintaining the security of wiretapping results.
KARAKTERISTIK KIMIA DAN AKSEPTABILITAS KERUPUK BERAS MERAH DENGAN PENAMBAHANTEPUNG WORTEL SUBSTANDAR Hafidzi, Marlan; Quddus, Ati Atul; ., Mardiana
Jurnal Pangan dan Gizi Vol 14, No 2 (2024): Kajian Pangan dan Gizi
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26714/jpg.14.2.2024.32-42

Abstract

Red rice crackers are a type of snack made from red rice and tapioca, with additional nutrients derived from substandard carrots. Substandard carrots that can still be utilized include broken carrots, irregular sizes, post-harvest defects, and branched roots, which are processed into flour to facilitate their use. This research aims to determine the effect of the addition of carrot flour on the chemical properties, and acceptability of red rice crackers, and the best treatment based on chemical properties and acceptability. The method used is a Completely Randomized Design (CRD) single factor with treatments using red rice flour compared to carrot flour P1 (90%:10%), P2 (80%:20%), P3 (70%:30%), P4 (60%:40%). Based on the research results, the addition of carrot flour significantly affects the ash content, fat content, protein content, color, aroma, taste, texture, and total acceptance but does not significantly affect the water content and carbohydrate content. The best red rice crackers are obtained from treatment P1 (90% red rice flour: 10% carrot flour) with chemical values of water content 2.06% (db), ash content 3.16% (db), fat content 2.97% (db), protein content 9.65% (db), carbohydrate content 84.22% (db), and acceptability values of color 1.57 (very like), aroma 1.87 (very like), taste 1.53 (very like), texture 1.80 (very like), and total acceptance 1.47 (very like).
Karakteristik Kimia dan Organoleptik Crackers Dengan Substitusi Tepung Beras Merah dan Tepung Tempe Selawati, Fitri; Quddus, Ati Atul; ., Mardiana
Jurnal Pangan dan Gizi Vol 14, No 2 (2024): Kajian Pangan dan Gizi
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26714/jpg.14.2.2024.63-69

Abstract

The use of brown rice flour and tempeh flour in making crackers is intended to reduce the use of wheat flour and utilize local food ingredients by processing them into flour whose nutritional content is very good for the health of the human body. The aim of this research was to determine the effect of substitution of brown rice flour and tempeh flour on chemical and organoleptic characteristics and to determine the best formulation of crackers with substitution of brown rice flour and tempeh flour based on chemical and organoleptic characteristics.  This research used a Completely Randomized Design (CRD) method with 3 treatment levels and 3 replications. The treatments carried out included P1 (90% brown rice flour; 10% tempeh flour), P2 (80% brown rice flour; 20% tempeh flour) and P3 (70% brown rice flour; 30% tempeh flour). Based on the results of research that has been carried out, making crackers with the substitution of brown rice flour and tempeh flour has a significant effect on chemical and organoleptic characteristics such as water content, ash content, fat content, protein content, carbohydrate content, taste attributes, texture attributes, and other attributes. does not have a significant effect on color and aroma attributes. The best treatment for brown rice flour crackers and tempeh flour was in the P3 treatment with chemical and organoleptic characteristics including air content 3.85%, ash content 1.54%, fat content 24.56%, protein content 14.57%, carbohydrate content 60 .80%, color attribute 5.04 (somewhat like), aroma attribute 4.76 (somewhat like), taste attribute 4.92 (somewhat like), texture attribute 4.88 (somewhat like) and overall 4.84 (somewhat Like).
Analisis Yuridis Atas Hilangnya Hak Membela Diri Pada Persidangan Perkara Cepat Pelanggaran Lalu Lintas Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang Sumardiana, Benny
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 8 No. 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.416 KB) | DOI: 10.26623/humani.v8i1.1384

Abstract

Persidangan perkara pelanggaran lalu lintas menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat, dalam proses tersebut masyarakat dihadapkan pada sistem peradilan yang bertujuan untuk mendapatkan putusan yang adil. Dalam menjatuhkan pidana pelanggaran lalu-lintas pada kendaraan bermotor banyak pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim baik dari segi legal yuridis maupun hal-hal lain termasuk keadaan sosial masyarakat. Masyarakat pada proses peradilan tidak dapat berdiri secara pasif untuk mendapatkan keadilan. Harus ada upaya yang dilakukan masyarakat yang menjadi pihak yang berperkara dalam peradilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan proses pembelaan diri dalam tahapan pembuktian. Dalam sidang perkara cepat pelanggaran lalu lintas pihak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Sebagai penegasan dalam artikel ini, yang dimaksud dengan hak pembelaan diri adalah Hak masyarakat untuk dihadapkan dengan peradilan yang sesuai prosedur. Tidak hanya semata-mata adanya keputusan merupakan acuan berjalannya peradilan, namun didapatkannya putusan yang adil secara formil maupun materiil juga merupakan keharusan. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan proses pembelaan diri menyebabkan mereka bersifat lebih pasif dan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menganalisa perkara sekaligus memutuskan perkara tersebut tanpa melihat dari dua sisi sudut pandang para pihak.  ABSTRACTThe trial of traffic offence use the speedy trial procedure, in that process the community is exposed to the judicial system which aims to to get a fair decision. In giving the punishment on traffic offenders especially users of motor vehicles many of the considerations used by Tribunal Judges, both in terms of legal juridical or other things including community social conditions. Society in judicial process can not stand passively to get justice. There should be an attempt who implemented by the community become a party litigants in the judiciary. One effort that can be done is do the defending procces in the stage of the proof. In speedy trial procedure of traffic offence, the parties have the opportunity to conduct self-defense. As the assertion in this article, The meaning of the right self-defense is The right of the public to faced with the appropriate judicial procedure. Not only the sheer existence of decision is the reference over the judiciary, but get a fair decision in formyl or materially also a must. Lack of knowledge society about the process of self-defense cause they are more passive and submit completely the judge to analyze the case and decide the matter without looking from either side of the point of view of the parties.  
Evaluation of Electronic Evidence in Criminal Justice in the Era of Advanced Artificial Intelligence Technology Sumardiana, Benny; Pujiyono, Pujiyono; Cahyaningtyas, Irma; Wulandari, Cahya
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 9, No 2 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v9i2.50319

Abstract

Law enforcement is one of the many facets of society that have seen substantial changes as a result of the quick growth of digital technology, especially artificial intelligence (AI). The purpose of this study is to assess how electronic evidence is used in Indonesia's criminal justice system, pinpoint the difficulties encountered, and offer suggestions for enhancing the efficiency and equity of electronic evidence in the age of artificial intelligence. In line with the technological elements included in digital and criminal investigation research methodologies, this qualitative study aids in the creation of a theoretical framework for the use of electronic evidence in the setting of artificial intelligence. The results show that Indonesian law is now able to meet the needs of the digital age with its adaptation to technological advancements. Finding material truth in court proceedings is made possible by electronic evidence, which is legally acknowledged as a legitimate tool in criminal justice. To successfully address these issues and optimize the use of AI in the legal system, it is imperative to develop a strong ethical framework, improve law enforcement capacities, and update rules on a regular basis.