Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.589
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pangan dan Gizi JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha FORUM BANGUNAN Pandecta Harmonia: Journal of Research and Education Jurnal Kesehatan Masyarakat PREDIKSI Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi SCHOOL EDUCATION JOURNAL PGSD FIP UNIMED International conference on Information Technology and Business (ICITB) INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Jurnal Pendidikan Dasar Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI YUSTISI Jurnal Ilmiah Ecosystem Jambura Law Review Unnes Journal of Public Health Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Suara Hukum Jurnal Analisis Hukum G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam AMNESTI : Jurnal Hukum Cermin Dunia Kedokteran MACHINERY: Jurnal Teknologi Terapan Chemistry Education Review Perspektif Hukum Reformasi Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) Annual Review of Legal Studies Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Journal of Law and Legal Reform Lex Scientia Law Review Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " Law Research Review Quarterly Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Mardiana -
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Bkt) Arum, Nurreka Sekar; Sumardiana, Benny
Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v7i1.6166

Abstract

Perjudian online kini semakin marak dan mengalami pertumbuhan yang cepat di Indonesia, membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek sosial dan hukum. Meski Pasal 303 KUHP dan UU ITE menjadi landasan hukum dalam menangani aktivitas ini, regulasi yang ada dianggap belum memadai untuk menanggulangi kejahatan berbasis teknologi ini secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 303 KUHP dalam menanggulangi perjudian online di Indonesia serta mengidentifikasi urgensitas terhadap kebutuhan pembaruan regulasi pada UU ITE. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa regulasi saat ini memiliki kelemahan mendasar, seperti tidak adanya definisi khusus mengenai pemain perjudian online, kekosongan hukum yang mencakup aktivitas lintas batas, dan sanksi yang tidak memberikan efek jera. Kendala dalam penegakan hukum mencakup keterbatasan yurisdiksi internasional, keterbatasan teknologi aparat penegak hukum, dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian online. Maka dari itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan penegakan hukum yang didukung oleh teknologi seperti AI dan Big Data Analytics untuk mendeteksi transaksi judi online, firewall dengan deep packet inspection untuk memblokir situs ilegal, forensik digital untuk melacak aliran dana, serta kerja sama internasional dalam intelijen siber guna menutup platform judi berbasis luar negeri.
Pendampingan Advokat Menetukan Strategi Penyelesaian Case Maharani, Eva Naura; Mufti Akbar, Afriansyah; Sinaga, Romauli Yohana; Shelomita L.T, Ruth; Maheswari, Jovita Lituhayu; Sumardiana, Benny; Abidah, Shofriya Qonitatin
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 2 (2025): FEBRUARI-APRIL
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i2.3217

Abstract

This article examines in depth the strategic role of the Legal Aid Clinic (KBH) in realizing access to justice for the poor and vulnerable groups who often experience obstacles in obtaining proper legal services. In this context, KBH not only functions as an institution providing legal aid, but also as a practical learning medium for law students through a clinical legal education approach. The research was conducted using a normative and empirical legal approach, where regulatory aspects and field practices are the main focus of the discussion. KBH is a very relevant means of community service because it provides real contributions to the community while strengthening students' competence in dealing with real legal cases. Through mentoring and supervision from lecturers, students are trained to conduct legal interviews, case analysis, preparation of legal documents, and provide direct legal consultation and counseling. In addition, this article highlights the importance of institutional support, supportive regulations, and synergy between universities, legal aid organizations, and the government so that the existence of KBH does not only function as a formality, but is able to provide a substantive impact on law enforcement that is fair. Therefore, KBH becomes a meeting point between the academic world and legal practice that bridges legal idealism and social reality in the community.
Efektivitas Pendampingan dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Nagari, Cikal Gumiwang; Athaya, Raden Mas Agra Arinda; Siboro, Yevanya Sagita Purba; Togatorop, Agracecia Ebena; Sumardiana, Benny; Abidah, Shofriya Qonitatin
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 1 (2025): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15212868

Abstract

Access to justice is a fundamental right guaranteed by the constitution and international legal instruments, but vulnerable groups in Indonesia such as the poor, people with disabilities, and victims of human rights violations often have difficulty obtaining legal assistance due to economic limitations and low understanding of the law. Pro bono legal aid provided free of charge by advocates or legal aid organizations is an important solution in bridging this gap. This article analyzes the role of pro bono legal assistance in improving access to justice through normative and empirical approaches, by examining Law No. 16/2011 and case studies of its implementation in various regions. The results show that pro bono legal aid has a positive impact, but is faced with challenges such as the lack of advocates involved, the limited capacity of legal aid institutions, and the lack of utilization of technology. Therefore, strengthening incentives, institutions, and digitalization are strategic steps to create a more inclusive and equitable justice system.
Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka Salsabila, Karina Azzahra; Sumardiana, Benny
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6096

Abstract

Dalam rangka menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peneraoan pembatasan waktu penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berjalan dengan baik. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang memiliki peran krusial dalam menentukan kelanjutan suatu perkara. KUHAP telah mengatur secara rinci mengenai batas waktu penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tersangka agar tidak mengalami ketidakpastian hukum dan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi sejauh mana persyaratan batas waktu penyidikan dalam KUHAP dapat melindungi HAM tersangka. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menggunakan sumber hukum utama KUHAP serta didukung jurnal-jurnal terkait menemukan bahwa efektivitas batas waktu penyidikan bergantung pada komitmen penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan pengawasan yang ketat. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas waktu penyidikan dalam KUHAP membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, yang berujung pada pelanggaran hak-hak tersangka, terutama hak atas kebebasan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta mekanisme pengawasan yang transparan agar hak-hak tersangka tetap terlindungi selama proses penyidikan berlangsung.
OPTIMALISASI PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BAGI PELAKU SEBAGAI PENGGUNA AKHIR (END USER) MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG Ulya, Alifia Rasydatul; Sumardiana, Benny
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19996

Abstract

Studi ini bermaksud guna mengeksplorasi kinerja Kejaksaan Negeri Semarang dalam mengimplementasikan keadilan restoratif saat penyelesaian perkara narkotika bagi pelaku pengguna akhir (end user). Pendekatan yang dipakai ialah hukum empiris secara kualitatif, mencakup wawancara intensif dengan jaksa dan telaah dokumen hukum serta literatur relevan. Temuan menunjukkan jika implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang sudah mulai diimplementasikan dengan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kewenangan, birokrasi panjang, serta resistensi sosial dari keluarga pelaku. Kejaksaan Negeri Semarang berperan penting dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui kolaborasi lintas sektor dan proses asesmen yang komprehensif. Namun, penguatan regulasi, koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi hukum pada masyarakat dan keluarga pelaku sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan keadilan restoratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi paradigma baru dalam penanganan perkara narkotika, yang lebih berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial dibandingkan hukuman semata. Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kasus Narkotika, End User
Peranan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara Sasra, Adelia Dara; Kharismawati, Alfaning Martina; Hibahtillah, Muhammad Alldo; Ritiau, Ester Joytry; Sumardiana, Benny; Abidah, Shofriya Qonitatin
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 1 (2025): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Factors influencing the effectiveness of advocates’ role as legal aid providers in determining case resolution strategies. Advocates play a crucial role in the legal system, particularly in providing appropriate legal assistance and solutions for clients. However, their effectiveness is influenced by various factors, such as the advocate’s competence, understanding of the case, access to legal resources, and the dynamics of relationships with clients and law enforcement officials. Through a qualitative approach, this study identifies these factors and their implications for case resolution strategies. The research findings are expected to provide recommendations for improving the quality of legal aid in Indonesia.
Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law Sakinah, Tri Indah; Sumardiana, Benny
Reformasi Hukum Vol 29 No 1 (2025): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v29i1.1154

Abstract

The mismatch between state losses and the amount of assets recovered in handling corruption cases is caused by inefficient regulations. Indonesian legal system has yet to firmly regulate asset forfeiture mechanisms without criminal conviction through in rem lawsuits. This study aims to examine the Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture policy concept through in rem lawsuit based on Economic Analysis of Law (EAL) approach in Indonesia. This research uses a normative juridical method, focusing on the analysis of asset forfeiture regulations in Indonesia within several other countries, and also explores the relationship between asset forfeiture policies and EAL approach. The findings show that NCB Asset Forfeiture through in rem lawsuits is a crucial step to enhance the effectiveness of anti-corruption law enforcement in Indonesia. The development of this policy aligns with the provisions of UNCAC, which provide a legal basis for countries to conduct asset forfeiture without waiting for a final and binding court verdict. By integrating the EAL approach, this policy can ensure economic efficiency in the recovery of state losses while eliminating economic incentives for corrupt actors. In conclusion, the enactment of the Asset Forfeiture Bill is urgent to establish a more effective, solution-oriented, and adaptive legal enforcement system against corruption as an economic crime.
Core Legal Challenges in Determining Locus and Tempus Delicti of Revenge Porn in Indonesia Wibowo, Aldo Satrio; Sumardiana, Benny
Reformasi Hukum Vol 29 No 1 (2025): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v29i1.1165

Abstract

The development of information technology has given rise to new forms of crime, one of which is the offense of revenge porn. In such cases, determining locus delicti (place of the crime) and tempus delicti (time of the crime) poses serious challenges, as content dissemination can occur rapidly, anonymously, and across multiple jurisdictions. This complicates law enforcement efforts in determining jurisdiction, the validity of charges, and the effectiveness of the evidentiary process. This study aims to analyze the implications of revenge porn in Indonesia and the mechanisms and doctrines used in determining locus and tempus delicti in the context of law enforcement. The method employed in this research is normative juridical, using statutory and doctrinal approaches. The results show that determining locus and tempus delicti in revenge porn cases is a crucial aspect of criminal procedural law, particularly given the technological complexities of the present era. Relevant theories, such as the theory of the operation of tools, can be applied to Article 8 of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) to establish the time and place of a crime juridically. In conclusion, additional regulations addressing the element of revenge and implementing the right to be forgotten are necessary to strengthen the legal framework and address the future challenges of cybercrime in Indonesia.
OPTIMALISASI PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BAGI PELAKU SEBAGAI PENGGUNA AKHIR (END USER) MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG Ulya, Alifia Rasydatul; Sumardiana, Benny
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19996

Abstract

Studi ini bermaksud guna mengeksplorasi kinerja Kejaksaan Negeri Semarang dalam mengimplementasikan keadilan restoratif saat penyelesaian perkara narkotika bagi pelaku pengguna akhir (end user). Pendekatan yang dipakai ialah hukum empiris secara kualitatif, mencakup wawancara intensif dengan jaksa dan telaah dokumen hukum serta literatur relevan. Temuan menunjukkan jika implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang sudah mulai diimplementasikan dengan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kewenangan, birokrasi panjang, serta resistensi sosial dari keluarga pelaku. Kejaksaan Negeri Semarang berperan penting dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui kolaborasi lintas sektor dan proses asesmen yang komprehensif. Namun, penguatan regulasi, koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi hukum pada masyarakat dan keluarga pelaku sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan keadilan restoratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi paradigma baru dalam penanganan perkara narkotika, yang lebih berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial dibandingkan hukuman semata. Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kasus Narkotika, End User
How Law Student Prepare Their Life to Survive? Character Education Training for Student Activists in order to Prepare Superior Indonesian Human Resources with the Character of Pancasila Niravita, Aprila; Sumardiana, Benny; Wedhatami, Bayangsari; Salam, Syukron; Kamal, Ubaidillah; Laskarwati, Batari; Syariefudin, Iqbal
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 2 No. 1 (2020): Legal Protection in Broader Context in Indonesia and Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v2i1.22868

Abstract

Character education is an important element in the effort to prepare superior Indonesian human resources, it is of particular concern to be applied especially among students, there is a need for character education because the attitudes and behavior of the people and people of Indonesia now tend to ignore the noble values of Pancasila which are highly respected and should be rooted in everyday attitudes and behaviors, values such as honesty, politeness, togetherness and religious, gradually eroded by foreign cultures that tend to be hedonistic, materialistic, and individualistic, so that the noble character values are ignored in the future if students and young people are not equipped with character education. Law students have their own challenges, especially in the era of globalization. This paper analyzes and illustrates the character strengthening program for law student activists in Semarang State University through several programs, namely public speaking, strengthening student idealism, strengthening advocacy capacitation and human rights assistance and self-motivation. This research is a field research with the object of research as activists of law students who are members of student organizations. This research confirms that the programs for strengthening the character of students experience several obstacles, one of which is the model used and a relatively short time. However, character education for student activists helps students to survive in real life as part of community members.
Co-Authors Abidah, Shofriya Qonitatin Afra, Fairuz agus pera, agus Alias, Nizamuddin Anantawikrama Tungga Atmadja,SE,Ak.,M. . Aprila Niravita, Aprila Aprima Tirsa, Aprima Arrochman, Ferry Arum, Nurreka Sekar Athaya, Raden Mas Agra Arinda Betaubun, Ance Imelda Cahya Wulandari Chevalier, Henry Dessi Aryani Diandra Preludio Ramada, Diandra Preludio Didik Purnomo, Didik Dina Nur Anggraini Ningrum Dona Febiani Dwi Fibrianto Eriyanto - Fatmawati - Febrian, Fariss Fikri, Wildan Azkal Hafidzi, Marlan Hamdi, Muhammad Faisal Hasri . Herry Koesyanto Heryanto, Diana Marlisye Hibahtillah, Muhammad Alldo Hutari ., Hutari Indah Julianto, Indah Indrayuda Indrayuda Irawan Malik Irawan, Agung Irma Cahyaningtyas, Irma Kharismawati, Alfaning Martina Kusuma, Bagus Hendradi Laskarwati, Batari Lubis, Anisa Latifah Rahman Maharani, Eva Naura Maheswari, Jovita Lituhayu Masrukhi Masrukhi Mufti Akbar, Afriansyah Muhammad Azil Maskur Muhammad, Meizano Ardhi Nagari, Cikal Gumiwang Ni Kadek Sinarwati Nugraha, Wibisono Nunna, Bhanu Prakash Nurrachmat Mulianto Permana, Melati Aisyah Pujiyono Pujiyono Quddus, Ati Atul Ramadhani, Zaenu Agil Rinandari, Ummi Rita Hayati Ritiau, Ester Joytry Rizki Samuel Nainggolan Sakinah, Tri Indah Salsabila, Karina Azzahra Sasra, Adelia Dara Satya Negara, Achmad Selawati, Fitri Shamsuddin, Mohd Effindi Bin Shelomita L.T, Ruth Siboro, Yevanya Sagita Purba Simangunsong, Edward Michael Harapan Sinaga, Romauli Yohana Sugiarto . Suryansyah . Syapsan -, Syapsan Syariefudin, Iqbal Syukron Salam, Syukron Tabrani Gani Togatorop, Agracecia Ebena Tri Ifanti, Rakhma Ubaidillah Kamal Ulya, Alifia Rasydatul Waspiah - Wedhatami, Bayangsari Wibowo, Aldo Satrio widya oktavia, widya Wijayanti, Aprilia