Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.946
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pangan dan Gizi JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha FORUM BANGUNAN Pandecta Harmonia: Journal of Research and Education Jurnal Kesehatan Masyarakat PREDIKSI Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi SCHOOL EDUCATION JOURNAL PGSD FIP UNIMED International conference on Information Technology and Business (ICITB) INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Jurnal Pendidikan Dasar Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI YUSTISI Jurnal Ilmiah Ecosystem Jambura Law Review Unnes Journal of Public Health Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Analisis Hukum G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam AMNESTI : Jurnal Hukum Cermin Dunia Kedokteran MACHINERY: Jurnal Teknologi Terapan Chemistry Education Review Perspektif Hukum Reformasi Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) Annual Review of Legal Studies Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Mardiana -
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ANALISIS VIBRASI FRAME MESIN CNC PLASMA CUTTING SECARA EKSPERIMEN Irawan, Agung; Malik, Irawan; ., Mardiana
MACHINERY Jurnal Teknologi Terapan Vol. 2 No. 3 (2021): Machinery: Jurnal Teknologi Terapan
Publisher : Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.938 KB) | DOI: 10.5281/zenodo.6383878

Abstract

erdasarkan dari terjadinya vibrasi pada mesin CNC plasma cutting, perlunya dilakukan pengecekan dan pengukuran untuk mengetahui besaran dari parameter vibrasi yang menyebabkan terganggunya hasil dari proses permesinan, yang salah satunya bisa melakukan pengukuran vibrasi. Pengukuran vibrasi adalah salah satu pengukuran yang sangat umum dalam pemantauan pada proses permesinan. Analisa yang dilakukan pada pengujian ini berupa pengambilan data dari hasil vibrasi. Pengukuran nilai vibrasi yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi Mathlab dan diolah menggunakan metode Fast Fourrier Transform (FFT), menunjukkan bahwa Frame CNC Plasma Cutting ini memiliki nilai amplitudo tertinggi 0.0332 mm/s dan nilai amplitudo terendah 0.0128 mm/s pada Frame X serta memiliki nilai amplitudo tertinggi 0.0363 mm/s dan nilai amplitudo terendah 0.0124 mm/s pada Frame Z.
REVERSAL EVIDENCE POLICY ON CORRUPTION AS SPECIALIZATION OF CRIMINALIZATION Sumardiana, Benny
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 2, No 2 (2017): November 2017 Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v2i2.12323

Abstract

Corruption is an extraordinary crime, because corruption happens in all areas of life, and has been done systematically, accordingly extraordinary action is required. To overcome with the occurrence of various type of corruption that required a special strategy.In this article, the authors use normative juridical approach method, that is by doing observation and then review and analyze secondary data in the form of legal materials, especially primary law materials and secondary legal materials. The collected data, both qualitatively and quantitatively, is further classified according to the data types. After that, the results of the study are arranged in a systematic and coherent manner, using problem studies that are specific to take the basics of general knowledge. The conclusion will be drawn in response to the issues that raised in this paper.The legislation that has been regulated the reverse evidence of corruption is considered to be ineffective, in several regulationabout corruption, only gratification acts that embrace pure inverse evidence, while others are not purely adherent, whereas the effectiveness of the system of reversal of the burden this evidence is very good if it can be implemented properly and based on strict rules, the problem that concerned in this study is, the contradiction between the presumption of innocence principle and the presumption of guilt principle underlying this evidentiary system.The ideal concept offered in this study is, with the renewal in the setting of the eradication of corruption, and ultimately embraces the reversal of the burden of evidence purely in the corruption trial by considering the concept of equilibrium.
Strategi Pembangunan Blue Economy Indonesia Melalui Pembentukan Aturan Hukum Terkait Deep Seabed Mining Sumardiana, Benny; Simangunsong, Edward Michael Harapan; Hamdi, Muhammad Faisal; Lubis, Anisa Latifah Rahman; Febrian, Fariss
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i1.y2024.41910

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara maritim atau negara pantai dengan luas wilayah laut Indonesia sebesar 3.257.357 km2, dengan batas wilayah laut/teritorial dari garis kontinen sejauh 12 mil diukur dari garis dasar. Secara umum, penggunaan wilayah laut terkait dengan aspek kewilayahan, kedaulatan, dan yurisdiksi negara pantai diatur oleh UNCLOS 1982. Aturan mengenai penggunaan wilayah laut untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik di dalam yurisdiksi nasional maupun di luar yurisdiksi nasional, juga dicakup oleh konvensi ini. Secara internasional, hampir 6.000.000 km persegi area penambangan dasar laut (deep seabed mining) yang belum pernah dieksplorasi atau dieksploitasi. Pada dasarnya Negara Indonesia telah mempunyai regulasi mengenai penambangan terkhusus mineral dan batubara akan tetapi penambangan bawah laut masih tidak ada yang mengatur. Penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti yang berasal dari berbagai unsur keilmuan baik hukum yang berfokus pada urgensitas pengaturannya, maupun dari keilmuan pertambangan dan/atau kelautan yang berfokus pada teknis pertambangan dan ekosistem laut. Maka dari itu, penelitian ini sangat penting dilakukan karena perlu adanya suatu regulasi yang mengatur mengenai penambangan bawah laut di Indonesia sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia (blue economy) melalui pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia.
PENGATURAN PENYADAPAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHAP Rizki Samuel Nainggolan; Benny Sumardiana
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i10.p11

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam praktik penegakan hukum, termasuk dalam penggunaan penyadapan sebagai alat bantu penyidikan. Penyadapan memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana yang kompleks, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi apabila tidak diatur secara tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan penyadapan oleh penyidik Polri berdasarkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), serta urgensi pembentukan regulasi khusus penyadapan sebagai bentuk pengawasan dan pembatasan wewenang penyidik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU KUHAP memberikan dasar hukum baru bagi penyidik Polri dalam melakukan penyadapan sebagai upaya paksa yang sah, namun diperlukan regulasi khusus yang mengatur tata cara, batasan, dan mekanisme pengawasan penyadapan agar selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. The advancement of information and communication technology has significantly transformed the landscape of law enforcement, particularly in the use of wiretapping as an auxiliary instrument in criminal investigations. Wiretapping serves a crucial function in unveiling complex and organized crimes; nevertheless, it simultaneously raises concerns regarding potential infringements of the right to privacy when not governed by clear and comprehensive regulations. This study examines the scope of authority vested in police investigators to conduct wiretapping under the Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU KUHAP) and to examine the urgency of establishing a specific legal framework on wiretapping as a mechanism of supervision and limitation of investigative powers. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research draws upon primary and secondary legal materials. The findings reveal that the RUU KUHAP provides a formal legal basis for police investigators to undertake wiretapping as a legitimate coercive measure within the criminal justice process. However, the study also emphasizes the necessity for a specific law that delineates the procedures, scope, and oversight mechanisms of wiretapping to ensure its conformity with the principles of the rule of law, due process, and the protection of fundamental human rights.
Illegal Nickel Mining in Protected Forests: Challenges in Whistleblower and Justice Collaborator Protection in Indonesia Utari, Indah Sri; Maskur, Muhammad Azil; Sumardiana, Benny; Ramada, Diandra Preludio; Alias, Nizamuddin
Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development Vol. 4 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijel.v4i2.38220

Abstract

The systematic destruction of Indonesia’s Protected Forests—particularly in Southeast and Central Sulawesi—driven by illegal nickel mining operations poses an acute challenge to environmental rule of law. Utilizing data from recent cases (2023–2025) involving large-scale violations, such as those reported in the Mandiodo Block, this article critically assesses the effectiveness of existing legal mechanisms in protecting and utilizing key informants: the Corporate Whistleblower (WB) and the Justice Collaborator (JC). The analysis finds a significant gap between the legal mandate for protection and its implementation. Although Law No. 32/2009 (PPLH Law) guarantees identity confidentiality (Article 112), its utility is undermined by evidence of frequent retaliation against WBs—including job termination and counter-criminalization—by powerful corporate entities implicated in illegal nickel activities. Furthermore, the application of Law No. 31/2014 (LPSK Law) to grant JC status is often hindered by the reluctance of the judiciary to offer substantial sentencing concessions for environmental crimes, unlike in corruption cases. This reluctance limits the incentive for internal perpetrators to expose the Beneficial Owners who orchestrate the destruction of protected forest areas (e.g., the reported illegal clearing of hundreds of hectares for nickel ore extraction). This study concludes that the failure to establish robust, integrated legal immunity and sufficient sentencing differentiation for WBs and JCs transforms these protective instruments from effective crime-fighting tools into mere theoretical provisions. To successfully dismantle the complex, high-value chain of illegal nickel mining, the article recommends establishing a Specialized Penal Policy that standardizes the granting of JC status in environmental crimes, ensuring maximum physical and professional protection by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and mandating its consideration for reduced sentencing to effectively breach the corporate veil.
Power, Resources, and Justice: Evaluating International Courts in Settling Transboundary Natural Resource Conflicts Wijayanti, Aprilia; Fikri, Wildan Azkal; Purnomo, Didik; Kusuma, Bagus Hendradi; Sumardiana, Benny
Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development Vol. 3 No. 2 (2024): July-December, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijel.v3i2.40216

Abstract

Transboundary natural resource disputes—ranging from water rights and mineral extraction to fishing zones—pose complex challenges to the international legal system, often threatening regional stability, economic development, and diplomatic relations. This paper evaluates the effectiveness of international courts in resolving such disputes between sovereign states, focusing on how legal principles, judicial authority, and enforcement mechanisms interact to manage conflicts over shared resources. By examining case studies from the International Court of Justice (ICJ), arbitral tribunals, and other relevant judicial bodies, the study assesses both successes and limitations in achieving equitable and sustainable outcomes. The analysis highlights key factors that influence the effectiveness of international adjudication, including the clarity of legal norms, the willingness of states to submit to jurisdiction, the availability of evidence, and the political and economic stakes involved. While international courts have demonstrated the ability to provide neutral platforms, clarify legal obligations, and shape normative expectations, enforcement challenges and state resistance often limit their practical impact. Moreover, complex scientific, environmental, and technical issues can complicate judicial decision-making, particularly in disputes over shared watercourses, fisheries, and transboundary natural resources. Despite these challenges, the paper argues that international courts play a critical role in promoting accountability, preventing escalation, and guiding cooperative resource management. The study concludes that while courts cannot guarantee compliance or resolve all conflicts, their jurisprudence significantly contributes to the development of international law, offers frameworks for negotiation, and encourages peaceful, rules-based resolution of disputes. Strengthening legal frameworks, promoting regional cooperation, and enhancing compliance mechanisms are essential to maximize the impact of judicial intervention in resource conflicts.
CRIMINAL LIABILITY OF INVESTIGATORS IN CASES OF ERROR IN PERSONA ACCOMPANIED BY VIOLENCE: A CASE STUDY OF THE WRONGFUL ARREST OF A SNAIL COLLECTOR IN GROBOGAN Ramadhani, Zaenu Agil; Sumardiana, Benny
Jurnal Meta-Yuridis Vol 9, No 1 (2026)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v9i1.25834

Abstract

Indonesia, as a state based on the rule of law (rechtsstaat), places the supremacy of law and the protection of human rights (HAM) as fundamental pillars in governance and law enforcement. However, in practice, serious violations that undermine these principles still frequently occur, including incidents of error in persona or wrongful arrest accompanied by acts of violence perpetrated by law enforcement officers. The wrongful arrest of a snail collector in Grobogan Regency serves as a concrete example of abuse of power by investigators, which contravenes the principles of due process of law and human rights.This study aims to analyze the criminal liability of investigators who commit wrongful arrest (error in persona) accompanied by violence and to elaborate on the legal remedies available for restoring the rights of victims, using the Wrongful Arrest of a Snail Collector in Grobogan as the case study. The research employs a normative legal method with a legal principles approach, examining statutory regulations (KUHAP, KUHP) and relevant doctrines concerning criminal liability, abuse of authority, and human rights protections.
Analisis Yuridis Atas Hilangnya Hak Membela Diri Pada Persidangan Perkara Cepat Pelanggaran Lalu Lintas Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang Benny Sumardiana
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 8 No. 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.416 KB) | DOI: 10.26623/humani.v8i1.1384

Abstract

Persidangan perkara pelanggaran lalu lintas menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat, dalam proses tersebut masyarakat dihadapkan pada sistem peradilan yang bertujuan untuk mendapatkan putusan yang adil. Dalam menjatuhkan pidana pelanggaran lalu-lintas pada kendaraan bermotor banyak pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim baik dari segi legal yuridis maupun hal-hal lain termasuk keadaan sosial masyarakat. Masyarakat pada proses peradilan tidak dapat berdiri secara pasif untuk mendapatkan keadilan. Harus ada upaya yang dilakukan masyarakat yang menjadi pihak yang berperkara dalam peradilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan proses pembelaan diri dalam tahapan pembuktian. Dalam sidang perkara cepat pelanggaran lalu lintas pihak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Sebagai penegasan dalam artikel ini, yang dimaksud dengan hak pembelaan diri adalah Hak masyarakat untuk dihadapkan dengan peradilan yang sesuai prosedur. Tidak hanya semata-mata adanya keputusan merupakan acuan berjalannya peradilan, namun didapatkannya putusan yang adil secara formil maupun materiil juga merupakan keharusan. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan proses pembelaan diri menyebabkan mereka bersifat lebih pasif dan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menganalisa perkara sekaligus memutuskan perkara tersebut tanpa melihat dari dua sisi sudut pandang para pihak.  ABSTRACTThe trial of traffic offence use the speedy trial procedure, in that process the community is exposed to the judicial system which aims to to get a fair decision. In giving the punishment on traffic offenders especially users of motor vehicles many of the considerations used by Tribunal Judges, both in terms of legal juridical or other things including community social conditions. Society in judicial process can not stand passively to get justice. There should be an attempt who implemented by the community become a party litigants in the judiciary. One effort that can be done is do the defending procces in the stage of the proof. In speedy trial procedure of traffic offence, the parties have the opportunity to conduct self-defense. As the assertion in this article, The meaning of the right self-defense is The right of the public to faced with the appropriate judicial procedure. Not only the sheer existence of decision is the reference over the judiciary, but get a fair decision in formyl or materially also a must. Lack of knowledge society about the process of self-defense cause they are more passive and submit completely the judge to analyze the case and decide the matter without looking from either side of the point of view of the parties.  
Co-Authors Abidah, Shofriya Qonitatin Afra, Fairuz agus pera, agus Alias, Nizamuddin Anantawikrama Tungga Atmadja,SE,Ak.,M. . Aprila Niravita, Aprila Aprima Tirsa, Aprima Arrochman, Ferry Arum, Nurreka Sekar Athaya, Raden Mas Agra Arinda Ati Atul Quddus Betaubun, Ance Imelda Cahya Wulandari Dessi Aryani Diandra Preludio Ramada Didik Purnomo, Didik Dina Nur Anggraini Ningrum Dwi Fibrianto Eriyanto - Fatmawati - Febrian, Fariss Fikri, Wildan Azkal Hafidzi, Marlan Hamdi, Muhammad Faisal Hasri . Herry Koesyanto Heryanto, Diana Marlisye Hibahtillah, Muhammad Alldo Hutari ., Hutari Indah Julianto, Indah Indrayuda Indrayuda Irawan Malik Irawan, Agung Irma Cahyaningtyas, Irma Kharismawati, Alfaning Martina Kusuma, Bagus Hendradi Laskarwati, Batari Lubis, Anisa Latifah Rahman Maharani, Eva Naura Maheswari, Jovita Lituhayu Masrukhi Masrukhi Mufti Akbar, Afriansyah Muhammad Azil Maskur Muhammad, Meizano Ardhi Nagari, Cikal Gumiwang Ni Kadek Sinarwati Nugraha, Wibisono Nurrachmat Mulianto Permana, Melati Aisyah Pujiyono Pujiyono Ramadhani, Zaenu Agil Rinandari, Ummi Rita Hayati Ritiau, Ester Joytry Rizki Samuel Nainggolan Sakinah, Tri Indah Salsabila, Karina Azzahra Sasra, Adelia Dara Satya Negara, Achmad Selawati, Fitri Shamsuddin, Mohd Effindi Bin Shelomita L.T, Ruth Siboro, Yevanya Sagita Purba Simangunsong, Edward Michael Harapan Sinaga, Romauli Yohana Sugiarto . Suryansyah . Syapsan -, Syapsan Syariefudin, Iqbal Syukron Salam, Syukron Tabrani Gani Togatorop, Agracecia Ebena Tri Ifanti, Rakhma Ubaidillah Kamal Ulya, Alifia Rasydatul Wedhatami, Bayangsari Wibowo, Aldo Satrio Wijayanti, Aprilia