Articles
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang Menyebabkan Kerugian ]]>
<![CDATA[Lakoi, Sri Mahanur]]>;
<![CDATA[Hidayat , Sabrina]]>;
<![CDATA[Nur, Fuad]]>
<![CDATA[ Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1b (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025 (TAMBAHAN) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32672/mister.v2i1b.2737
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen atas kelalaian yang menyebabkan kerugian di SPBU Tapak Kuda Kendari Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang, Studi kasus dan konseptual. Hasil Penelitian yaitu kasus tercampurnya air pada bahan bakar berjenis Pertalite pada SPBU Tapak Kuda Kendari merupakan suatu kejadian yang merugikan masyarakat dikarenakan membuat tergganggunya aktivitas sehari-hari dan juga membuat kerusakan pada mesin kendaraan bermotor milik pengguna kendaraan yang tentu saja membuat hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan konsep kealpaan (culpa) hal ini juga sejalan dengan teori pertanggungjawaban pengganti yang diimplementasikan oleh Pihak Pertamina untuk wilayah Sulawesi Tenggara yang dibebankan pertanggungjawaban atas kejadian yang merugikan konsumen di SPBU Tapak Kuda Kendari dengan cara mengganti kerugian yang timbul akibat terjadinya peristiwa tercampurnya air di bahan bakar Pertalite di SPBU Tapak Kuda Kendari. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan walaupun tidak sampai pada ranah pengadilan namun poin implementasinya telah diterapkan berupa ganti kerugian dan penarikan bahan produksi dari penjualan sesuai dengan yang diatur pada pasal 8 UUPK dan pasal 63 UUPK.]]>
<![CDATA[Penguatan Keterampilan Akuntansi Digital Bagi Mahasiswa Akuntansi ]]>
<![CDATA[Rahmatia, Rahmatia]]>;
<![CDATA[Nur, Fuad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 11 (2025): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Amirul Bangun Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59837/jpmba.v2i11.2026
<![CDATA[Transformasi digital dalam akuntansi memerlukan pengembangan keterampilan holistik bagi mahasiswa. Kegiatan yang dilaksakan pada Program Studi Akuntansi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo bertujuan untuk meningkatkan literasi digital mahasiswa melalui pelatihan langsung. Metode pelatihan dilakukan dalam tiga tahap: persiapan (pra-pengujian), pelaksanaan (penyajian dan praktik), dan evaluasi (penilaian keterampilan). Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Terdapat 63% mahasiswa yang ahli dalam teknologi digital, 21% memiliki pengetahuan tentang teknologi akuntansi, 10% memahami dasar-dasar teknologi dan hanya 5% yang mengalami kesulitan. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman konseptual, keterampilan praktis, dan kepercayaan diri mahasiswa dalam transformasi digital. Rekomendasinya mencakup pengintegrasian teknologi digital ke dalam kurikulum, pelatihan berkelanjutan, dan kolaborasi dengan industri untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi era digital yang semakin kompleks dan dinamis.]]>
<![CDATA[Hambatan Penerapan Restorative Justice Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Nur, Fuad]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17670
<![CDATA[This research examines the obstacles in applying the principles of restorative justice in resolving criminal acts of violence against child in South Konawe. The research uses normative juridical methods with statutory regulations and a case approach. Data was obtained through a literature review of primary and secondary legal materials. The results of the research show that there are two main obstacles in the implementation of restorative justice, namely legal protection for law enforcement officers who use the mediation process to take financial advantage, as well as the failure to realize peace due to the lack of recognition of criminal acts and the withdrawal of peace due to stressful conditions. To overcome these obstacles, it is necessary to strengthen the monitoring system, establish clear mechanisms regarding peace money, and increase understanding of the essence of restorative justice for all parties involved.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Social Engineering ]]>
<![CDATA[Nur, Fuad]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i4.19372
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan online dengan modus social engineering dan juga tantangan dalam pembuktiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penipuan online dengan modus social engineering dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Selain itu, pelaku penipuan online dapat juga dijerat pasal lainnya dalam UU ITE tergantung modus operandi, kekuatan alat bukti, tingkat kerugian dan kompleksitas teknis dari kejahatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) yang mensyaratkan adanya unsur objektif (perbuatan melawan hukum) dan subjektif (kesalahan). Namun, dalam pembuktiannya menghadapi tantangan signifikan berupa ancaman pidana yang tidak proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan, kompleksitas bukti digital yang mudah hilang dan memerlukan keahlian forensik khusus, kesulitan identifikasi pelaku yang menggunakan teknologi penyembunyian seperti VPN dan nomor telepon virtual, serta sifat transnasional kejahatan tersebut yang memperumit proses penegakan hukum.]]>
<![CDATA[Pengembangan Kompetensi Akuntan Masa Depan melalui Lomba Cerdas Tangkas: Sinergi dan Inovasi sebagai Pilar Pembentukan Profesionalisme ]]>
<![CDATA[Rahmatia , Rahmatia]]>;
<![CDATA[Nur, Fuad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 7 (2025): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Amirul Bangun Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59837/jpmba.v3i7.3129
<![CDATA[Abstrak Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan akuntansi siswa SMA/SMK sederajat melalui pelatihan dan kompetisi yang terstruktur. Penelitian ini melibatkan 50 peserta awal dari berbagai sekolah menengah, yang kemudian melalui seleksi ketat untuk menghasilkan 5 finalis. Metode pelatihan yang menggabungkan teori dengan praktik, serta elemen kompetitif, dirancang untuk memotivasi peserta dalam menguasai konsep-konsep akuntansi. Hasil program menunjukkan adanya peningkatan signifikan dan konsisten pada skor rata-rata peserta dari tahap awal hingga akhir kompetisi, menandakan bahwa pendekatan ini efektif dalam membangun kapasitas akademik dan aplikatif siswa. Finalis menunjukkan kemampuan unggul dalam menganalisis dan menyelesaikan studi kasus akuntansi yang kompleks. Kesimpulan dari program ini menekankan bahwa model pelatihan dan kompetisi, yang memadukan pembelajaran intensif dengan tantangan kompetitif, sangat berpotensi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga cakap dalam aplikasi praktis akuntansi, mempersiapkan mereka untuk tuntutan pendidikan lanjutan dan dunia kerja.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Restoratif Justice Dalam Pemberantasan Korupsi: Membangun Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045 ]]>
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>;
<![CDATA[Nur, Fuad]]>;
<![CDATA[Pratama, Aman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 2: MEI 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss2.art9
<![CDATA[The urgency of this research is highly necessary in order to alter the paradigm of corruption criminalisation based on punishment towards recovery. The formulation of the problem in this research is whether the shift in the spirit of corruption criminalization from retributive justice to restorative justice can guarantee the realisation of national economic recovery towards the Indonesia Emas 2045 vision and how the reconstruction of restorative justice through the approach of categorizing state losses in the criminalization system in Indonesia. This research uses a normative legal research type that is prescriptive. The results of this study indicated that (1) The teachings of retributive justice in legal practice in other countries such as the Netherlands have been abandoned and adopted the teachings of restorative justice. This teaching is in line with the ideology of Pancasila, so it is very important to be applied in the corruption criminalization system in Indonesia. (2) Restorative justice reconstruction based on state loss categories includes: Category 1 state losses below 200 million plus 1/4, Category 2 state losses of at least 200 million to a maximum of 1 billion plus 1/3, Category 3 state losses of at least 1 billion and a maximum of 5 billion plus 1/2, Category 4 state losses of 5 billion but not more than 100 billion plus 2/3, Category 5 state losses above 100 billion plus 100%. This study concluded that the restorative justice categorisation approach in handling corruption cases will realize efforts to restore the national economy towards the Indonesia Emas 2045 vision.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum tentang Mewujudkan Sekolah Bebas Bullying Melalui Kesadaran Hak Asasi Manusia di MAN 1 Kendari ]]>
<![CDATA[Nur, Fuad]]>;
<![CDATA[Setiawan, Risman]]>;
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>;
<![CDATA[Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq]]>;
<![CDATA[Sirjon, Lade]]>;
<![CDATA[Sulihin, La Ode Muhamad]]>;
<![CDATA[Ukkas, Jumiati]]>;
<![CDATA[Heryanti, Heryanti]]>;
<![CDATA[Intan, Nur]]>;
<![CDATA[Saputra, La Ode Muhammad Saleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 8 (2025): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Amirul Bangun Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59837/jpmba.v3i8.3236
<![CDATA[Bullying di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada perkembangan psikologis dan akademik peserta didik, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Data Komnas HAM Republik Indonesia menunjukkan 80 persen pelajar di Indonesia pernah mengalami bullying, namun mayoritas korban memilih untuk diam. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah bebas bullying melalui kesadaran hak asasi manusia di MAN 1 Kendari. Kegiatan dilaksanakan pada 17 Mei 2025 menggunakan metode ceramah dan dialog yang melibatkan narasumber, siswa, guru, dan juga dihadiri mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pencegahan bullying memerlukan pendekatan berbasis HAM melalui empat strategi utama: (1) pengembangan kebijakan anti-bullying; (2) edukasi dan kesadaran HAM; (3) pendidikan karakter berbasis empati dan toleransi; dan (4) sistem pelaporan anonim serta pengawasan rutin dari sekolah. Keberhasilan implementasi membutuhkan sinergi seluruh elemen sekolah meliputi siswa yang berani melaporkan, guru yang responsif, orang tua yang komunikatif, dan sekolah yang konsisten menerapkan sanksi yang edukatif. Penyuluhan ini diharapkan menjadi fondasi kesadaran hukum dalam mewujudkan MAN 1 Kendari sebagai sekolah ramah anak yang aman, nyaman, dan menghargai keberagaman.]]>
<![CDATA[Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Nur, Fuad]]>;
<![CDATA[Sirjon, Lade]]>;
<![CDATA[Muhamad Sulihin, La Ode]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari HAM. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan cara mengolah data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian, dengan berbagai instrumen hukum yang mengatur akses keadilan baik secara nasional maupun internasional menunjukkan betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari HAM. Konsepsi HAM seputar akses keadilan berangkat dari pemikiran bahwa hak ini melekat kepada korban bukan karena pemberian suatu negara melainkan karena keberadaannya sebagai manusia sehingga hak tersebut bersifat tetap atau tidak dapat dicabut. Responsivitas berbagai pihak menjamin akses keadilan bagi korban tindak pidana yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan menjadi tolok ukur bagi kemajuan dan kualitas perlindungan HAM dalam suatu negara khususnya di Indonesia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak ]]>
<![CDATA[Nur, Fuad]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.7752
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam berjalannya proses penanganan perkara anak serta tantangan yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan disertai wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui penalaran dan argumentasi hukum yang komprehensif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penanganan perkara anak adalah adanya kewajiban pelaksanaan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Namun, dalam hal diversi gagal dan dilakukan penahanan maka harus memperhatikan segala kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak. Adapun tantangan dalam penanganan perkara Anak adalah adanya kesenjangan pemahaman hukum oleh anak, identitas anak yang dengan mudah tersebar di media, stigma buruk dari masyarakat yang berdampak pada reintegrasi sosial anak, dan adanya aparat penegak hukum yang belum berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak dapat menjadi sarana penting dalam menciptakan sistem yang adil dan pembinaan masa depan yang lebih baik bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, karena anak adalah aset masa depan dan generasi penerus bangsa.]]>
<![CDATA[Obstacles for Election Supervisory Bodies in Organizing Elections in Bone Bolango Regency ]]>
<![CDATA[Arpin, Arpin]]>;
<![CDATA[Nur, Fuad]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8529
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penting Bawaslu dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis atau empiris. Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan analisis mendalam dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu menjalankan perannya dalam penyelenggaraan pemilu dengan melakukan pemantauan pada setiap tahapan pemilu, menyelesaikan kasus pelanggaran pemilu, dan mengevaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilu. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam menjalankan perannya secara efektif karena berbagai faktor, yaitu faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, Bawaslu dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam pengawasan dan penyelesaian perkara pemilu dengan melibatkan masyarakat, peserta pemilu, dan pemantauan pemilu dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, guna menjadikan demokrasi di Indonesia lebih baik.]]>
