Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.637
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Journal of Innovative and Creativity Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Nur, Fuad
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ilham, Ilham; Nur, Fuad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9576

Abstract

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik dikatogorikan sebagai tindak pidana penghinaan/penistiaan terhadap seseorang. Bentuk perbuatan yang dapat dikualifisikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencemaran secara lisan, pencemaran secara tertulis,fitnah dan penghinaaan ringan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat dekskriptif yang pada umumnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala yang terjadi dilapangan dengan secara sistimatis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian (1) penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik disebabkan oleh faktor sakit hati (2) adapun upaya-upaya penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polres Gorontalo utara ialah dengan langkah-langkah preventif, dan dan upaya represif/penindakan dengan mengacu pada KUHP Pasal 310 ayat (1). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara disebabkan faktor sakit hati dan salah d paham. (2) Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polres Gorontalo Utaraseharusnya di upayakan melalui langkah pre-emtif dan preventif dan upya penegakan hukum.
Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice Nur, Fuad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11000

Abstract

Perkembangan penegakan hukum sekarang ini telah mengikuti kebutuhan hukum masyarakat, termasuk dalam hal hukum pidana. Hal itu dapat dilihat dari adanya pergeseran paradigma dari pembalasan menjadi restorative justice (keadilan restoratif) yang berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan responsivitas penegak hukum dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif telah membuka ruang optimisme terciptanya keadilan dan sesuai dengan kultur bangsa Indonsia dengan cara bersama-sama pihak korban, pelaku dan masyarakat mencari solusi terbaik terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun belum adanya aturan mengenai keadilan restoratif yang seragam digunakan semua lembaga penegak hukum, sejatinya tidak menghalangi penegak hukum dalam membantu para pihak menyelesaikan permasalahan hukum melalui keadilan restoratif guna mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak yang terlibat dan juga bagi masyarakat.
Aspek Hukum Pidana dalam Penyebaran Konten Pornografi di Platform Digital Nur, Fuad
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5239

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap penyebaran konten pornografi melalui platform digital seperti media sosial yang semakin masif dan mengancam nilai-nilai moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pidana penyebaran konten pornografi melalui platform digital dan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana penyebaran konten pornografi melalui platform digital diatur dalam dua instrumen hukum utama, yaitu UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana 6 bulan hingga 12 tahun penjara dan/atau denda Rp. 250 juta hingga Rp. 6 miliar, serta UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp. 1 miliar. Pertanggungjawaban pidana pelaku dapat diterapkan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu melakukan perbuatan menyebarluaskan konten pornografi yang dibuktikan melalui bukti digital; adanya kemampuan bertanggung jawab; terdapat unsur kesengajaan; dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Semua syarat tersebut harus dapat dibuktikan dalam proses peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan proporsional.
Restorative Justice sebagai Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perundungan Nur, Fuad
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5397

Abstract

Perundungan terhadap anak merupakan fenomena yang mengkhawatirkan dengan berbagai dampaknya. Penanganan melalui peradilan pidana yang mengedepankan penghukuman (retributive justice) seringkali dinilai tidak efektif dan berisiko memperburuk trauma psikologis korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis restorative justice sebagai mekanisme perlindungan hukum yang lebih humanis dan efektif bagi anak korban perundungan. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice dalam konteks ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Restorative justice berfungsi sebagai mekanisme perlindungan melalui tiga cara yaitu: (1) pemulihan kondisi psikologis korban dengan memberikan ruang aman untuk menyampaikan pengalaman, memperoleh validasi, dan rasa keadilan substantif; (2) pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak untuk didengar, memperoleh restitusi, dan perlindungan dari ancaman; serta (3) pencegahan reviktimisasi dengan menghindari proses peradilan yang traumatis dan berlarut. Restorative justice menjadi mekanisme perlindungan hukum yang lebih unggul dan bermakna karena fokus pada pemulihan hak dan martabat korban perundungan, sesuai dengan esensi perlindungan hukum sebagai bentuk pengayoman HAM.
Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Ismail, La Ode Muhammad; Silondae, Alfian; Nur, Fuad
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/xptr2789

Abstract

Law Number 5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes provides the legal basis for the involvement of the Indonesian National Armed Forces (Tentara Nasional Indonesia/TNI) in counterterrorism efforts as a response to the escalating threat of terrorism. The expansion of TNI’s authority raises significant juridical concerns, particularly with regard to the principles of due process of law and the protection of human rights. This study employs a normative juridical method using statutory, doctrinal, and academic literature approaches relevant to criminal law policy and criminal justice policy. The findings indicate that TNI involvement through military operations other than war (MOOTW) has the potential to generate repressive actions that are inconsistent with the paradigm of criminal law enforcement. Such risks include the possibility of extrajudicial killings and violations of fundamental principles under the Indonesian Criminal Procedure Code, such as the presumption of innocence and the right to a fair trial. Therefore, the involvement of TNI in counterterrorism efforts should be limited, auxiliary to the Police, and implemented based on political decisions of the state while ensuring the protection of human rights and legal certainty.
Studi Komparatif Aborsi: Analisis UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 1 Tahun 2023 Mubaraq, Muhammad Fadhly; Sari, Nurlela Puspa; Nur, Fuad
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/tywd8p32

Abstract

Abortion is a complex legal issue because it relates to medical, moral, religious, and human rights aspects. In Indonesian criminal law, the regulation of abortion crimes has changed with the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code), which replaced the Old Criminal Code in Law Number 1 of 1946. This study aims to compare the provisions of abortion crimes in both regulations. The research method used is normative legal research with a statutory and comparative approach, through a literature review of primary and secondary legal materials. The results show that the Old Criminal Code criminalizes abortion almost absolutely without providing exceptions for medical or humanitarian reasons. In contrast, the National Criminal Code adopts a more contextual approach by continuing to qualify abortion as a criminal act but providing exceptions for abortions carried out in accordance with statutory provisions. This change reflects a paradigm shift in criminal law toward protecting humanitarian values and substantive justice
Co-Authors Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq Afoeli, La Ode Muhammad Taufiq Arpin, Arpin Demaq, La Ode Muhammad Kaisar faisal, fitriah Handrawan Heryanti Heryanti Hidayat , Sabrina Hidayat, Sabrina Ilham Ilham Ismail, La Ode Muhammad La Ode Muhamad Sulihin Lakoi, Sri Mahanur MALLARANGENG, ANDI BAU Mubaraq, Muhammad Fadhly Mufakhir, La Ode Abul Muhamad Sulihin, La Ode Nur Intan, Nur Pratama, Aman Purnama, Yan Fathahillah Rahmatia , Rahmatia Rahmatia Rahmatia, Rahmatia Ramadan Tabiu, Ramadan Rosidin, Ayib Safiuddin, Sahrina Saputra, La Ode Muhammad Saleh Sari, Nurlela Puspa Setiawan, Risman Silondae, Alfian Sinapoy, Muhammad Sabaruddin Sirjon, Lade Syata, Wahyu Muh. Ukkas, Jumiati