Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ilham, Ilham; Nur, Fuad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9576

Abstract

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik dikatogorikan sebagai tindak pidana penghinaan/penistiaan terhadap seseorang. Bentuk perbuatan yang dapat dikualifisikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencemaran secara lisan, pencemaran secara tertulis,fitnah dan penghinaaan ringan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat dekskriptif yang pada umumnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala yang terjadi dilapangan dengan secara sistimatis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian (1) penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik disebabkan oleh faktor sakit hati (2) adapun upaya-upaya penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polres Gorontalo utara ialah dengan langkah-langkah preventif, dan dan upaya represif/penindakan dengan mengacu pada KUHP Pasal 310 ayat (1). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara disebabkan faktor sakit hati dan salah d paham. (2) Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polres Gorontalo Utaraseharusnya di upayakan melalui langkah pre-emtif dan preventif dan upya penegakan hukum.
Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice Nur, Fuad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11000

Abstract

Perkembangan penegakan hukum sekarang ini telah mengikuti kebutuhan hukum masyarakat, termasuk dalam hal hukum pidana. Hal itu dapat dilihat dari adanya pergeseran paradigma dari pembalasan menjadi restorative justice (keadilan restoratif) yang berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan responsivitas penegak hukum dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif telah membuka ruang optimisme terciptanya keadilan dan sesuai dengan kultur bangsa Indonsia dengan cara bersama-sama pihak korban, pelaku dan masyarakat mencari solusi terbaik terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun belum adanya aturan mengenai keadilan restoratif yang seragam digunakan semua lembaga penegak hukum, sejatinya tidak menghalangi penegak hukum dalam membantu para pihak menyelesaikan permasalahan hukum melalui keadilan restoratif guna mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak yang terlibat dan juga bagi masyarakat.
Analisis Kritis terhadap Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Ismail, La Ode Muhammad; Silondae, Alfian; Nur, Fuad
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/xptr2789

Abstract

Law Number 5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes provides the legal basis for the involvement of the Indonesian National Armed Forces (Tentara Nasional Indonesia/TNI) in counterterrorism efforts as a response to the escalating threat of terrorism. The expansion of TNI’s authority raises significant juridical concerns, particularly with regard to the principles of due process of law and the protection of human rights. This study employs a normative juridical method using statutory, doctrinal, and academic literature approaches relevant to criminal law policy and criminal justice policy. The findings indicate that TNI involvement through military operations other than war (MOOTW) has the potential to generate repressive actions that are inconsistent with the paradigm of criminal law enforcement. Such risks include the possibility of extrajudicial killings and violations of fundamental principles under the Indonesian Criminal Procedure Code, such as the presumption of innocence and the right to a fair trial. Therefore, the involvement of TNI in counterterrorism efforts should be limited, auxiliary to the Police, and implemented based on political decisions of the state while ensuring the protection of human rights and legal certainty.
Studi Komparatif Aborsi: Analisis UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 1 Tahun 2023 Mubaraq, Muhammad Fadhly; Sari, Nurlela Puspa; Nur, Fuad
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/tywd8p32

Abstract

Abortion is a complex legal issue because it relates to medical, moral, religious, and human rights aspects. In Indonesian criminal law, the regulation of abortion crimes has changed with the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code), which replaced the Old Criminal Code in Law Number 1 of 1946. This study aims to compare the provisions of abortion crimes in both regulations. The research method used is normative legal research with a statutory and comparative approach, through a literature review of primary and secondary legal materials. The results show that the Old Criminal Code criminalizes abortion almost absolutely without providing exceptions for medical or humanitarian reasons. In contrast, the National Criminal Code adopts a more contextual approach by continuing to qualify abortion as a criminal act but providing exceptions for abortions carried out in accordance with statutory provisions. This change reflects a paradigm shift in criminal law toward protecting humanitarian values and substantive justice
Dari Mimbar Jumat: Membangun Kesadaran Pertanggungjawaban Amal di Akhirat Nur, Fuad
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2026): MARET-APRIL
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/stasvt02

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui khutbah Jumat di Masjid Babussalam, Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran eskatologis jamaah tentang urgensi pertanggungjawaban amal di hadapan Allah SWT pada hari kiamat, sekaligus mendorong setiap Muslim menjadikan kehidupan dunia sebagai ladang persiapan terbaik menuju akhirat. Metode pelaksanaan terdiri atas tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan khutbah Jumat, dan evaluasi. Materi khutbah menekankan empat perkara yang akan dipertanyakan di akhirat berdasarkan hadis Nabi SAW, yakni umur, masa muda, harta, dan ilmu, disertai panduan praktis berupa muhasabah, menjaga kualitas shalat, menghindari kezaliman, dan memperbanyak amal jariyah. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa khutbah Jumat merupakan media dakwah yang efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai pertanggungjawaban akhirat, sehingga dapat mendorong terbentuknya pribadi Muslim yang berakhlak mulia dan masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat.
Menjaga Konsistensi Ibadah Setelah Ramadhan:  Refleksi Kemenangan Sejati di Hari Raya Idul Fitri Nur, Fuad
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2026): MEI-JUNI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/zmfxg029

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk khutbah Idul Fitri di Masjid Al-Uswah, Kota Gorontalo. Kegiatan ini bertujuan untuk meneguhkan pemahaman jamaah bahwa kemenangan sejati Idul Fitri bukan sekadar ditandai dengan berakhirnya ibadah puasa, melainkan oleh kemampuan seorang Muslim mempertahankan konsistensi amal saleh dalam kehidupan sehari-hari sepanjang tahun. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan khutbah Idul Fitri, dan evaluasi kualitatif melalui pengamatan langsung. Materi khutbah menekankan tiga pilar utama konsistensi ibadah pasca Ramadhan, yakni menjaga kualitas shalat, mempertahankan kebiasaan membaca dan mentadabburi Al-Qur'an, serta membiasakan amal sosial dan sedekah. Selain itu, jamaah juga dibekali dengan strategi praktis untuk menjaga istiqamah ibadah di tengah berbagai tantangan era modern seperti distraksi media sosial, kesibukan duniawi, dan lingkungan yang tidak kondusif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa jamaah merespons positif pesan yang disampaikan dan terdorong untuk berkomitmen nyata dalam menjaga kebiasaan ibadah yang telah dibangun selama Ramadhan. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa masjid dan keluarga memiliki peran strategis sebagai basis pembinaan spiritual pasca Ramadhan, dan bahwa nilai-nilai Ramadhan harus bertransformasi menjadi etos hidup religius yang konsisten, realistis, dan berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat.