Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.834
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Jurnal Scientia Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Journal of Social And Economics Research International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced journal of social and economic research
Ahmad, Akiruddin
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Journal of Social And Economics Research

 1 
TINJAUAN YURIDIS TENTANG SERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH KARENA HILANG DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN Nurhimmi Falahiyati; Akiruddin Ahmad; Yuni Mifta Afida Hutagalung
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.352

Abstract

Permohonan sertipikat pengganti hanya dapat dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Setempat. Permohonan sertipikat pengganti tidak dapat diajukan misalnya nama pihak berbeda dengan nama pemegang hak didalam buku tanah. Apabila pemegang hak yang tercantum dalam buku tanah sudah meninggal dunia, maka pengajuan permohonan itu dapat dilakukan oleh ahli warisnya. Pengajuan tersebut harus dilengkapi dokumen-dokumen pendukung yang sah, misalnya surat Keterangan Kematian dari pemegang hak dan surat Keterangan Ahli Waris dan Para Ahli Warisnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapin Kantor Pertanahan Kota Medan dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah yang hilang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Permohonan sertipikat pengganti karena hilang hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang, akta, surat, dan kuasanya. Apabila pemegang hak atau penerima hak sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG SERTIPIKAT PENGGANTI HAK ATAS TANAH KARENA HILANG DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN Nurhimmi Falahiyati; Akiruddin Ahmad; Yuni Mifta Afida Hutagalung
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.352

Abstract

Permohonan sertipikat pengganti hanya dapat dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Setempat. Permohonan sertipikat pengganti tidak dapat diajukan misalnya nama pihak berbeda dengan nama pemegang hak didalam buku tanah. Apabila pemegang hak yang tercantum dalam buku tanah sudah meninggal dunia, maka pengajuan permohonan itu dapat dilakukan oleh ahli warisnya. Pengajuan tersebut harus dilengkapi dokumen-dokumen pendukung yang sah, misalnya surat Keterangan Kematian dari pemegang hak dan surat Keterangan Ahli Waris dan Para Ahli Warisnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapin Kantor Pertanahan Kota Medan dalam Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah yang hilang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Permohonan sertipikat pengganti karena hilang hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang, akta, surat, dan kuasanya. Apabila pemegang hak atau penerima hak sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Nelvitia Purba; Akiruddin Ahmad; Daniel
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.789

Abstract

Penelitian ini membahas sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan hambatan yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tanggung jawab mutlak (strict liability), tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Dalam hukum perseroan, konsekuensi yuridis dari tindakan korporasi sepenuhnya ditanggung oleh korporasi itu sendiri. Terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, yaitu pengurus sebagai pembuat dan bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat sekaligus bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hambatan yuridis meliputi kesulitan dalam pembuktian di persidangan, pengembalian kerugian negara oleh terdakwa yang menghambat proses penuntutan, lamanya proses pengungkapan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kesulitan dalam pengumpulan bukti, serta penerapan asas oportunitas yang memungkinkan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sementara itu, hambatan non-yuridis mencakup kedudukan kejaksaan dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang berpotensi mempengaruhi independensi penegakan hukum, serta adanya intervensi dari pihak ketiga yang menghambat proses pengungkapan kasus korupsi. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi serta kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan independensi kejaksaan dalam menangani kasus korupsi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA Muhlizar, Muhlizar; Akiruddin Ahmad; Mei Rinda Kumala Dewi Br. Tarigan
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.790

Abstract

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa merek dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa merek dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu peradilan dan non-peradilan. Penyelesaian melalui jalur peradilan dilakukan di Pengadilan Niaga sebagai bagian dari peradilan umum. Sementara itu, penyelesaian non-peradilan dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang mencakup arbitrase, konsiliasi, mediasi, konsultasi, dan negosiasi. Lebih lanjut, penelitian ini menguraikan bahwa metode litigasi cenderung lebih lambat karena melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Sebaliknya, metode non-litigasi yang menggunakan mekanisme APS memungkinkan penyelesaian sengketa secara lebih fleksibel dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Oleh karena itu, pemilihan jalur penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta kepentingan para pihak yang bersengketa.
Co-Authors Abdul Hamid Akmal Akmal Akmal Anggriawan, Rianedo armanila, Armanila Budi OK Daniel Faris Defasari Nasution Harahap, Abdul Muikhwal Harahap, M. Yarhamuddin Harmuzan, Harmuzan Hutagalung, Yuni Mifta Afida Ismed Batubara, Ismed Jelly Leviza Kameria, Cica Kusfadia, Ahmilla Lubis, Andi Nursin Marilin, Eka Irwan Masdi Masdi Mei Rinda Kumala Dewi Br. Tarigan Muhlizar Muhlizar Mukidi, Mukidi Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad Petrus Sitepu Purba, Nelvitia Qori Rizqiah H Kalingga Rangkuti, Muhammad Fiqri Rizka Kartika Sahbudi Sahbudi Sahbudi Sahbudi, Sahbudi Shavira Bonita Prasetyo Sianturi, Handri Michael Solly Aryza Sri Rizki Hayaty Sukarja, Detania Warman, Syafil Wijaya, Augie Pratama Yuni Mifta Afida Hutagalung Yuni Mifta Afida Hutagalung Zuhri Arif