Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Substantive Justice International Journal of Law Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Tika
Nyoman A Martana
Fakulas Hukum Universitas Udayana
Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
K0MPARASI EKSTENSI JURU SITA DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP HUKUM ACARA PERDATA Putu Benny Oktariani; Nyoman A. Martana; I Ketut Sudjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.57 KB)

Abstract

A bailiff process server is a court authority in charge of confiscating assets.According to the law, bailiff/ process server constitutes an official of the court whoassists the clerk of the court by the instruction from the head of the court with theresponsibility and duty of asset confiscation or execution.
PENGATURAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERKAIT KEGIATAN PROMOSI YANG MERUGIKAN PENGGUNA JALAN Ida Ayu Gede Sinta Surya Lestari; Nyoman A. Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.424 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p13

Abstract

Pelaku usaha tidak sepatutnya melakukan kegiatan promosi di jalan, dengan pola pemasaran memberikan brosur kepada setiap pengguna jalan khususnya pengendara kendaraan bermotor yang sedang melintas. Motif ekonomi mengakibatkan pelaku usaha menghalalkan segala cara agar hal tersebut tercapai, tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar, baik dalam hal ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan serta sanksi hukum terkait kegiatan promosi bagi pelaku usaha yang merugikan pengguna jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah pengaturan dan sanksi hukum terkait kegiatan promosi bagi pelaku usaha yang merugikan pengguna jalan terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.Kata Kunci: Promosi, Pelaku Usaha, Pengguna Jalan, Pengaturan.
KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TANDATANGAN PADA DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA Putri Visky Saruji; Nyoman A. Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.456 KB)

Abstract

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah digital signature dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis namun terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dari dokumen elektronik yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimanakah pengaturan hukum pembuktian dalam acara perdata di Indonesia? Dan bagaimanakah kekuatan pembuktian dengan menggunakan tandatangan elektronik pada dokumen elektronik dalam hukum acara perdata? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai sistem hukum pembuktian di Indonesia diatur dalam KUHPerdata, HIR bagi golongan Bumi Putera, untuk daerah Jawa dan Madura dan RBg berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura. Kekuatan pembuktian dari Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam UU ITE bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA LEMBAGA PERBANKAN Ni Nyoman Ayu Suci Arini; Nyoman A. Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.888 KB)

Abstract

Banking institution is an institution that is depentdent upon the trust of the public, without the trust of public, of a bank will not be able to run its businessproperly. Banking institution must maintain the trust of the public by providing legal protection of the public interests especially the interests of customers of the bank concerned. Therefore, this paper will describe the “Legal Protection For Depositors Funds In Banking Institition”. The paper also describes the necessity guarantees legal protection for depositors in the banking institution.
PERLINDUNGAN KARYA FOTOGRAFI YANG DIUNGGAH MELALUI SISTEM INTERNET DAN SANKSI HUKUM BAGI PENGGUNA ILEGAL Ni Wayan Pipin Peranika; I Nyoman A. Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.698 KB)

Abstract

Dalam realita, kebanyakan fotografer belum menyadari pentingnya Hak Cipta dan juga undang-undang yang mengaturnya, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada umumnya, mereka tidak tahu bahwa karyanya dilindungi oleh UU Hak Cipta, walau tidak pernah dicatatkan pada Direktorat Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu bersumber dari Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakan. Tujuan penelitian ini mengetahui perlindungan karya fotografi yang diunggah melalui sistem internet, serta mengetahui sanksi yang dikenakan kepada pengguna ilegal karya fotografi yang diunggah ke sistem internet. Hasil studi menunjukkan, bahwa penggunaan terhadap karya cipta fotografi oleh pihak lain harus mendapat izin terlebih dahulu oleh pemilik karya cipta sebelum bisa digunakan tanpa melanggar hak cipta itu sendiri. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi yang diunggah ke sistem internet serta sanksi-sanksi dalam bentuk pidana (penjara) maupun perdata (denda). Kata Kunci: Hak Cipta, Fotografi, Perlindungan Hukum
KEKUATAN YURIDIS METERAI DALAM SURAT PERJANJIAN Komang Kusdi Wartanaya; Nyoman A. Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.786 KB)

Abstract

This paper entitled “Juridical Power of Seal on a Contract”. This paper usesnormative analytical methods and the statute approach. Validity of a contract shall beconsidered upon not only the presence of seal within it, but also upon the elementsstipulated in Article 1320 of Civil Code. Legal effects of seal shall be effective duringthe circumstances of dispute arise and as the means of evidence before the court. As theabsence of seal within a contract, shall not merely define a contract as null and void asa means of evidence before the court.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANCASSURANCE DI INDONESIA Theresia Gst Agung Indah Utari Dewi; I Made Dedy Priyanto; Nyoman A. Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.067 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bancassurance diIndonesia. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui bagaimanaperlindungan hukum terhadap nasabah bancassurance di Indonesia. Metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatifmerupakanpenelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (the statueapproach). Kesimpulan penelitian ini yaitu perlindungan hukum bagi nasabahbancassurance telah diatur didalam perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Nomor40 tahun 2014 Tentang Perasuransian sehingga hak konsumen telah dijamin keberadaannyadi Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TANPA TIKET (ILLEGAL) DALAM PENGANGKUTAN DARAT DI INDONESIA I G A Wahyu Nugraha; Nyoman A. Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.414 KB)

Abstract

This paper is titled “Legal Protection for The Passengers Without Tickets (Illegal) on Land Transporter in Indonesia”. This paper uses analytical method and statute approach. Transporter as an agreement is always preceded by an agreement between the parties of carrier and the passenger or shipper. The duty of carrier and the passengers or stuffs to the destination have been agreed safely. It’s quite different while the passenger don’t have own the ticket so that the transporter could not obligate to fulfill the rights of passenger.
STUDI KASUS TENTANG SERTIFIKAT GANDA DI DESA YEH SUMBUL, KECAMATAN MENDOYO, KABUPATEN JEMBRANA Hadi Irawan; Ida Bagus Rai Djaja; Nyoman A. Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.911 KB)

Abstract

In publication of certificate needed by a process entangling applicant side, al adjacent land owner, Pamong Countryside and also related/relevant institution side to obtain;get letters and clarification as rights pallet related to application of certificate. " Clarification of oral goodness and also written from related parties have opportunity to the happening of forgery, daluwarsa even sometimes not true or fictious so that arise defect certificate of law." Rising Cause factors of double certificate / overlapping by Office Land of Jembrana, caused by gift of new rights by Office Land of Sub-Province of Jembrana through management of land registry systematicly discovered by the existence of collision that is careful ketidak and ketidak its in checking and checking physical datas and data of yuridis either through direct in field and also in the case of investigation of land;ground history and assessment of[is truth of ownership evidence appliance or domination of land;ground through checking of epistle exist in Office Land of Sub-Province of Jembrana. Consideration of Justice judge law Arrange the Effort State in finishing double certificate dispute (this overlapping) have as according to regulation of applicable law that is pursuant to rule of agrarian law.
KEDUDUKAN WAKIL GUBERNUR DALAM MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH Ni Komang Manik Sari Utami; Nyoman A Martana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.641 KB)

Abstract

Kepala Pemerintah di tingkat Provinsi terdiri dari Kepala Daerah Provinsi dan Wakil Kepala Daerah Provinsi. Penelitian ini menyoroti masalah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang wakil gubernur dalam hubungannya dengan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan di samping mengungkapkan faktor hukum yang potensial dapat mempengaruhi terjadinya konflik antara gubernur dengan wakil gubernur dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan referensi agar pembaca dapat memahami tugas, memperjelas fungsi peraturan perundang-undangan dalam upaya agar tidak terjadi konflik antara wakil gubernur dengan gubernur, dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sekaligus untuk meningkatkan transparasi dalam tugas dan wewenang wakil gubernur. Penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif (yuridis normatif). Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik studi kepustakaan lalu dilanjutkan dengan teknik analisis. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan dan wewenang wakil gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 307 Tahun 1985 adalah membantu Gubernur dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas-tugas baik di bidang pemerintahan maupun di bidang pembangunan, membantu gubernur dalam menjalankan wewenangnya untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, di samping juga memberikan masukan kepada gubernur untuk menjalankan pemerintahan melaksanakan peraturan perundang-undangan di daerah sehingga peraturan kewenangan dan tugas tersebut akan terjalin kerjasama dan terdapat kejelasan tugas dan tanggungjawab dari wakil gubernur. Keywords: Kedudukan, Wakil Gubernur, Wewenang.
Co-Authors A. A. N. Wira ChandraHadiningrat A. A. Ngurah Wirajaya AA Sudharmawan, AA Ade Risha Riswanti Ayu Manik Dirgayusari Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Dwi Lapriesta Ratmahesarani Hadi Irawan Hermanto, Bagus I G A Wahyu Nugraha I Gede Adnyana I Gusti Agung Tirta Sari Dewi I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati I GUSTI AYU DIAN NINGRUMI I Gusti Ngurah Adhi Pramudia I Ketut Artadi I Ketut Markeling I Ketut Sudjana I Ketut Tjukup I Made Dedy Priyanto I Putu Agus Prapta Adiyasa I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Alit Sudarsana I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Sudiarsa Ida Ayu Gede Sinta Surya Lestari Ida Bagus Putu Raka Palguna Ida Bagus Rai Djaja Kadek Agus Sudiarawan Ketut Nihan Pundari Komang Aris Supra Wahyudi Komang Kusdi Wartanaya Komang Widiana Purnawan Made Aprina Wulantika Dewi Made Diah Sekar Mayang Sari Made Diah Sekar Mayang Sari Ni Komang Lugra Mega Triayuni Dewi Ni Komang Manik Sari Utami Ni Made Devi Jayanthi Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari Ni Nyoman Ayu Suci Arini Ni Putu Rossica Sari Ni Wayan Pipin Peranika Nyoman Satyayudha Dananjaya Prasada, Dewa Krisna Putri Visky Saruji Putu Ade Hariestha Martana Putu Ade Harriesta Martana Putu Angga Praktyasa Pratama Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Benny Oktariani Putu Kharisa Pramudya Rino Adi Guna Stefanus Alfonso Balela Theresia Gst Agung Indah Utari Dewi Theresia Gst Agung Indah Utari Dewi