Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.666
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia SASI
Sidarta, Dudik Djaja
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI INSES SECARA SENGAJA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Ismalia, Rudy; Soekorini, Noenik; Sidarta, Dudik Djaja
COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i04.1985

Abstract

Salah satu kejahatan seksual yang harus menjadi perhatian hukum pidana ini adalah tindak pidana inses. Jika tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan seksual seperti inses sulit untuk dilaporkan atau disentuh oleh hukum karena mengingat bahwa pelaku tindak pidana merupakan salah satu dari orang tua si anak. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan hukum perkawinan sedarah atau incest dalam persepktif hukum Indonesia dan menganalisis proses tindak pidana hukum bagi pelaku perkawinan sedarah. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan Bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum perundangan. Analisa bahan hukum dengan menggunakan penafsiran hukum dan teori hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian membuktikan Perkawinan sedarah (Incest) di Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum yang sah dikarenakan bertentangan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang No.l Tahun 1974 yang melarang Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah karena masuk dalam perbuatan zina. Sedangkan Proses tindak pidana hukum pelaku perkawinan sedarah (Incest) diberikan sanksi sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 47 memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dikarenakan Incest masuk sebagai perilaku zina dan kekerasan seksual dalam keluarga.
PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) Hidayat, Toriqul; Marwiyah, Siti; Prawesthi, Wahyu; Subekti; Sidarta, Dudik Djaja
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.135

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pemalsuan SKTM merupakan tindak pidana yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial dan fasilitas lainnya yang seharusnya diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan atau kurang mampu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menunjukkan kelemahan dalam proses pembuatan dan penegakan hukumnya. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum tentang pemalsuan surat keterangan tidak mampu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur pelaku pidana pemalsuan SKTM serta sanksi hukum yang dikenakan kepada pelakunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan administratif dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbuatan pidana, serta rendahnya sanksi hukum menjadi faktor utama tingginya angka pemalsuan SKTM. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk memperkuat sistem verifikasi dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat sehingga mengurangi kejadian pemalsuan SKTM di masa mendatang.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANAH URUG TANPA IJIN Ilman; Sidarta, Dudik Djaja; Borman, M. Syahrul
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan pesatnya pembangunan dewasa ini memerlukan tanah urug yang sangat banyak hal ini memicu adanya tindak pidana penambangan tanah urug di mana mana. Otomatis penambangan tanah urug tanpa ijin tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dan rentan terjadi pelanggaran kewajiban pelaksanaan kegiatan reklamasi pascatambang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan penambangan tanah urug sesuai dengan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan penegakan hukum tindak pidana penambangan tanah urug tanpa ijin di Indonesia. Jenis Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengelolaan Pertambangan tanah urug oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), setelah 6 bulan diundangkan maka kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sudah tepat karena telah diproses peradilan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-undang lain yang berlaku yang kurang tepat menurut penulis yaitu vonis dari majelis hakim yang terlalu ringan. Namun hakim menjatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Putusan majalis hakim dinilai tidak mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Sehingga memungkinkan tindak pidana ini tetap akan terjadi dan tidak membuat jera terhadap pelaku penambang tanpa izin.
The Government Legal Warranty for Consumers in The Purchase of Property in Indonesia Subekti, Subekti; Sidarta, Dudik Djaja; Marwiyah, Siti; Suyanto, Suyanto; Ismail, Nazli bin
SASI Volume 29 Issue 4, December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v29i4.1681

Abstract

Introduction: The sale and purchase of houses between developers and buyers often result default, which detrimental to consumers. The state has issued various policies regarding buying and selling houses and legal guarantees for buying and selling houses, but violations still occur and there is no legal guarantee from the state but must be resolved through litigation.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze and find problems with house sale and purchase contracts based on the Sale and Purchase AgreementMethods of the Research: The method used in this research is normative juridical. The research used is library research. The basis used in this research is the juridical basis consisting of Law Number 1 of 2011, GovernmentRegulation Number 12 of 2021. Results of the Research: When the state issues permits to operate housing to developers, the state has provided a legal guarantee to protect its people. Due to the guarantees that have given by the Government through statutory regulations and consumers following the instructions, they are guaranteed to receive legal protection from the state, State Administrative Officials, in terms of granting permits they have gone through applicable legal procedures, if it is proven otherwise then the government must be responsible for the decision. State Administration. However, if there is a violation of the law by the developer, it will difficult for home buyers to claim losses. Experienced, meaning that at the implementation level there is no guarantee for buyers from the state.
Legal certainty of internal regulations in health services in government hos-pitals Suryaningdiah, Daniek; Subekti, Subekti; Suyono, Yoyok Ucuk; Sidarta, Dudik Djaja
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1240

Abstract

The purpose of this study is to analyze and find out that Internal Regulations (Hospital ByLaws) in government hospitals in Indonesia meet the principles of legal certainty and harmonization between Internal Regulations (Hospital ByLaws) as well as higher regulations in the legal system related to health services in government-owned hospitals. The type of research applied is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of the analysis show that the inconsistency between Internal Regulations (Hospital ByLaws) and regulations that have a higher hierarchy can produce various legal consequences, such as decreased hospital accreditation, lawsuits from patients or medical personnel, and the risk of administrative sanctions. Thus, the hospital must carry out continuous evaluation and revision to ensure compliance with the latest regulations. Disagreements that are left can cause legal losses for both hospitals, medical personnel, and patients. Hospitals are at risk of losing accreditation, facing lawsuits, and experiencing administrative issues that can disrupt operations. In addition, inconsistencies can also disrupt public trust in the hospital
PRINSIP KONSISTENITAS PENGENDALIAN MASSA DALAM TRAGEDI STADION KANJURUHAN TAHUN 2022 Chrysdianto, Dimas; Sidarta, Dudik Djaja; Hamdani, Fathul; Damayanti, Sri Sukmana
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.719

Abstract

The Kanjuruhan Stadium tragedy on 1 October 2022 was one of the darkest events in Indonesian sporting history, claiming hundreds of lives. This incident raises serious questions about the consistency of the police's application of crowd control principles as stipulated in Perkap No. 16 of 2006 and its compatibility with Article 359 of the Criminal Code. This study aims to answer two main questions: how did the police handle crowd control during the tragedy, and to what extent did their actions conflict with the national legal framework and human rights principles? This study uses a normative legal approach supported by sociological analysis. Primary data was obtained through interviews with police officers at the Malang Police Station and field observations, while secondary data was collected through a review of legislation, academic literature, and previous research. Data analysis was conducted qualitatively using inductive, deductive, and comparative methods to assess the gap between legal norms and field practices. The results of the study show that police actions were dominated by a repressive approach, particularly the use of tear gas, which triggered mass panic and caused a large number of casualties. These actions were not in line with the principles of proportionality, legality, and accountability as stipulated in Perkap No. 16 of 2006 and contradicted international standards on crowd control. Challenges in coordination among stakeholders, weak risk management, and the absence of emergency medical services further exacerbated the impact of the tragedy. This study concludes that the Kanjuruhan tragedy reflects institutional failure in the implementation of law and human rights protection. These findings imply the need for more humanistic crowd control policy reforms, based on human rights, as well as the integration of risk management in the organisation of public events. Further research is recommended to adopt a multidisciplinary approach encompassing legal, psychological, and crisis management aspects.
PERLINDUNGAN HUKUM GEN-Z KORBAN CYBERBULLYING DI PROBOLINGGO MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak) Linta Alfatih, Hafifah Laila; Sidarta, Dudik Djaja; Paramitha, Vallencia Nandya; Aranggraeni, Renda
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.731

Abstract

The misuse of cyberbullying against Generation Z (Gen-Z) teenagers is increasing in line with the rapid development of digital technology and social media. The viral case in Probolinggo involving Luluk Nuril shows how insults, public shaming, and verbal abuse in the digital space can have serious psychological effects on victims. The urgency of this research lies in the need to assess the extent to which existing legal instruments are able to provide protection for victims of cyberbullying while offering more humane alternatives through a restorative justice approach. This study seeks to answer two main questions: what form of legal protection is available for Gen-Z teenagers who are victims of cyberbullying within the framework of Indonesian regulations, and how relevant is restorative justice as a model for resolving such cases? The method used is normative legal research with a legislative approach and case studies. Primary legal materials include the Child Protection Law, the Electronic Information and Transaction Law, the Criminal Code, and the Juvenile Criminal Justice System Law. Data was collected through literature studies and analysed using normative and comparative legal methods to test the effectiveness of applicable legal protection. The results of the study show that although legal regulations exist, the implementation of protection for victims is still weak due to normative gaps, low digital literacy, and a lack of understanding among law enforcement officials. These findings confirm the need for more specific regulatory reforms regarding cyberbullying, capacity building for officials, and the application of restorative justice to ensure the best interests of victims. The conclusion of this study is that legal protection for adolescent victims of cyberbullying must be directed towards the integration of preventive, repressive, and restorative approaches. Further research is recommended to explore the implementation of restorative justice in juvenile court practices and educational institutions as an effort to create a safer digital space.
Co-Authors Al Khasyi', Muchammad Akmal Aliyansyah, Alif Wildan Aranggraei, Renda Aranggraeni, Renda Arifin, Choirul Borman, M. Syahrul Chrysdianto, Dimas Damayanti, Sri Sukmana Daniek Suryaningdiah, Daniek Ernu Widodo, Ernu Hamdani, Fathul Handayati, Nur Hidayat, Toriqul Ilman Ismail, Nazli bin Ismalia, Rudy Kurniawan, Yohan Dwi Linta Alfatih, Hafifah Laila M. Firmansyah Manampiring, Herdi Yerison Milky, Faris Jamal Ngadimin Paramitha, Vallencia Nandya Parengkuan, Estherlina Florence Renol Gansalangi, Jefri Sebtamuda, Wima Dwi Siti Marwiyah Soekorini, Noenik Soenyoto, Rochim Soerodjo, Irawan Solichah, Dewi Subekti Subekti . Subekti Subekti Subroto, Edwin Sulasdjono Sulistyani Eka Lestari Suyanto Suyanto Suyono, Yoyok Ucuk Syamsul Arifin Tambahani, Hance Brian Triyono, Sulasa Agus Ucuk, Yoyok Wahyu Prawesthi, Wahyu Widodo, Erno Wiranata, Ganda Arisandi Zakaria, Riana