Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.666
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia SASI
Sidarta, Dudik Djaja
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Parengkuan, Estherlina Florence; Sidarta, Dudik Djaja; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di berbagai negara. Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan secara umum. Namun, seiring perkembangan teknologi, modus penipuan juga berkembang melalui media elektronik dan internet, sehingga diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis secara yuridis terhadap penindakan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara; dan (2) Menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam penindakan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penindakan tindak pidana penipuan di Polda Sulut dilakukan melalui upaya penegakan hukum pidana, baik secara penal dengan menerapkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maupun non-penal melalui tindakan pencegahan. Selain itu, diperlukan juga kerja sama dengan berbagai pihak dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah tindak pidana penipuan.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK: Studi Putusan No. 246/Pid.Sus/2023/PN. Ktg Manampiring, Herdi Yerison; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja; Borman, M. Syahrul
COURT REVIEW Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana; 2) Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Putusan No. 246/Pid.Sus/2023/PN. Ktg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perbuatan pencabulan terhadap anak dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Pasal 290-296 KUHP, Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 76E dan 82 UU No. 35 Tahun 2014, serta Pasal 82 dan 82A Perpu No. 1 Tahun 2016; 2) Penerapan hukum pada putusan No. 246/Pid.Sus/2023/PN.Ktg sudah tepat, dimana terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, sesuai dengan dakwaan Jaksa dan didasarkan pada fakta-fakta di persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi juga dipandang sudah tepat berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ARISAN ONLINE DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Renol Gansalangi, Jefri; Widodo, Ernu; Sidarta, Dudik Djaja; Borman, M. Syahrul
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menganalisis unsur-unsur antara undang-undang umum dan khusus dalam tindak pidana penipuan melalui arisan online, serta mengetahui sanksi hukum antara undang-undang umum dan khusus terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui arisan online di Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU ITE mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan undang-undang umum (KUHPerdata dan KUHP) maupun undang-undang khusus (UU ITE) dalam kasus penipuan arisan online. Sanksi bagi pelaku penipuan melalui arisan online adalah gugatan wanprestasi, pidana penjara maksimal 4 tahun (Pasal 378 KUHP), serta denda maksimal 1 miliar rupiah atau pidana penjara maksimal 6 tahun (Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A ayat 1 UU ITE). Saran dari penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum segera menangkap pelaku dan menindak tegas kasus penipuan arisan online, masyarakat melapor jika mengalami kerugian, serta perlu sosialisasi dan edukasi tentang peraturan dan potensi pidana terkait kejahatan siber.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Tambahani, Hance Brian; Borman, M. Syahrul; Handayati, Nur; Sidarta, Dudik Djaja
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan serius yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Penganiayaan termasuk perilaku menyimpang yang bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. Di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara, jumlah kasus penganiayaan cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polda Sulut dilakukan melalui tiga cara yaitu upaya pre-emtif berupa himbauan dan ajakan, upaya preventif melalui pembinaan dan pencegahan, serta upaya represif dengan pemberian sanksi. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polda Sulut antara lain faktor usia, pendidikan, lingkungan tempat tinggal, ekonomi, kurangnya pemahaman agama dan budaya, konsumsi alkohol, rendahnya kesadaran hukum, serta faktor kepribadian. Diharapkan Polda Sulut dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana penganiayaan, serta masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan setiap kejadian penganiayaan kepada aparat kepolisian.
Model Upaya Hukum Dalam Kesalahan Objek Gugatan Sengketa Pertanahan Solichah, Dewi; Sidarta, Dudik Djaja; Widodo, Erno; Aranggraei, Renda
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1506

Abstract

The government's failure to cause legal consequences, because of unilateral decisions. This is detrimental to its citizens, so it is called an unlawful struggle carried out by the rulers.This research aims to find out the unlawful acts committed by the rulers in this case, namely BPN government officials in issuing land certificates.Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 explains related to unlawful acts committed by the government. In Chapter 1, Article 1 explains that government action means a dispute that arises in the field of government administration between citizens and government officials or other state administrators as a result of government actions.A lawsuit is a claim of rights filed by the plaintiff against the defendant through the court. If the Plaintiff's lawsuit to the court does not have a strong reason for the occurrence of a legal event, then the lawsuit in the trial is declared unacceptable or rejected (N.O). The NO decision is an unacceptable lawsuit. The plaintiff's lawsuit was due to an exception (rebuttal or rebuttal) from the defendant, which was then accepted by the panel of judges. This study aims to find out the lawsuit of Obscuur libel. In posita and petitum lawsuits do not support each other, it is also possible that the object of dispute is not clear. then the lawsuit in the trial was declared rejected by the panel of judges.The research method used is normative with a legislative approach (statue approach) and a case approach (case approach). Based on case number 68/G/2019/PTUN. SBY in this case, the Plaintiffs sued the Defendant, in this case a BPN government official at the State Administrative Court of Surabaya regarding a land dispute lawsuit on the government's decision that had issued 2 SHMs on behalf of the Defendant II Intervention.During the trial process, the panel of judges argued that the dispute that arose was that there was a discrepancy in the existing data, making the Plaintiffs' lawsuit against the object of the case ambiguous or arguably a lawsuit with the wrong object (Obscuur Libel).
Akibat Hukum terhadap Kejahatan Perpajakan dengan Faktur Pajak Fiktif Subroto, Edwin Sulasdjono; Sidarta, Dudik Djaja; Soekorini, Noenik
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1 (2024): Juli
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v4i1.3332

Abstract

Purpose: This study analyzes the legal consequences of tax crimes with fictitious tax invoices by corporations and judges’ Considerations in Imposing Criminal Sanctions on Perpetrators of the Criminal Act of Using Fictitious Tax Invoices by corporations in Decision Number 523 / Pid.Sus / 2021 / PN Cikarang, Decisito analyze27 / Pid.Sus / 2021 / PN Jkt.Utr, and Decision Number 926 / Pid.Sus / 2019 / PN Jkt.Utr. Research Methodology: The type of research is normative juridical with a research approach, namely, the statute and conceptual approaches. The legal materials for this research include Primary Legal Materials, namely Law No. 7 of 2021 and Law No. 28 of 2007, while Secondary Legal Materials are information from the media and the literature. Collection of legal research materials through library research, legal material analysis techniques, and descriptive analysis. Results: The results of this study prove that the legal consequences of tax crimes with fictitious tax invoices by corporations can be subject to criminal penalties in accordance with Article 39A of Law No. 7 of 2021, with a minimum imprisonment of two years and a maximum of six years and a fine of at least two times the amount of tax in the tax invoice, proof of tax collection, proof of tax deductions, and/or proof of tax payments, and a maximum of six times. The judge’s Consideration in Imposing Criminal Sanctions on Perpetrators of the Criminal Act of Using Fictitious Tax Invoices by Corporations in the Decision is in accordance with Article 39A of Law No. 7 of 2021. Limitations: This study only focuses on the Legal Consequences of Tax Crimes with Fictitious Tax Invoices in the Decision Number 523 / Pid.Sus / 2021 / PN Cikarang, Decision Number 1227 / Pid.Sus / 2021 / PN Jkt.Utr and Decision Number 926 / Pid.Sus / 2019 / PN Jkt.Utr. Contributions: This research can be a means of education in analyzing the legal consequences of tax crimes with fictitious tax invoices in the decisions of Decision Number 523 / Pid.Sus / 2021 / PN Cikarang, Decision Number 1227 / Pid.Sus / 2021 / PN Jkt.Utr and Decision Number 926 / Pid.Sus / 2019 / PN Jkt.Utr.
WANPRESTASI DALAM KONTRAK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Ngadimin; Sidarta, Dudik Djaja; Lestari, Sulistyani Eka
COURT REVIEW Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i03.1805

Abstract

Menganalisis pelaksanaan perjanjian PPK dengan penyedia barang dan jasa dalam pengadaan barang dan jasa dalam suatu kontrak dan Penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa. Prinsip-prinsip kontrak secara universal yang terdapat dalam norma KUHPerdata tetap berlaku dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah, seperti prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip kekuatan mengikat, dan prinsip keseimbansagan. Prinsip transparansi dalam kontrak pengadaan barang pemerintah merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam rangka pelaksanaan penawaran dan penerimaan (akseptasi) yang dilakukan melalui pelelangan secara terbuka, baik melalui media cetak dan/atau melalui media elektronika. Prinsip transparansi bukan merupakan salah salah prinsip yang digunakan dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, karena dalam pengadaan barang pemerintahmasih terdapat prinsip-prinsip efisien;. efektif; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel.Dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, para pihak bertindak berdasarkan prinsip saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. Penyelesaian kasus persengketaan wanprestasi yang dipilih dalam kasus ini adalah putus kontrak tanpa dilakukan perpanjangan waktu dan kemudian pihak penyedia dimasukkan ke dalam daftar hitam. Pemutusan kontrak yang dilakukan merupakan sanksi tidak terpenuhinya prestasi yang tercantum dalam klausul kontrak pengadaan barang dan jasa. Hal ini dipilih dengan alasan pihak pengguna anggaran meyakini bahwa pihak penyedia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan jika diberi perpanjangan waktu tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 kemudian Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Perbuatan penyedia barang pemerintah yang melakukan wanprestasi, dapat dikenakan sanksi berupa: a. sanksi administratif; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Pemberian sanksi dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KELALAIAN LAKA LANTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS/2024/PN SDA M. Firmansyah; Sidarta, Dudik Djaja; Lestari, Sulistyani Eka
COURT REVIEW Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i03.1806

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus dengan Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN SDA memberikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Dalam kasus ini, pengemudi yang tidak berhati-hati dalam berkendara menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menewaskan korban. Penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, di mana hukuman dijatuhkan berdasarkan kesalahan dan dampak dari kelalaian tersebut terhadap korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses hukum berjalan, jenis sanksi yang dijatuhkan, serta relevansi keputusan tersebut dalam konteks perlindungan hak-hak korban dan pencegahan kecelakaan serupa di masa depan. Dengan menganalisis putusan tersebut, dapat dilihat bagaimana penerapan hukum pidana dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang berujung pada korban jiwa dan pentingnya aspek pencegahan serta edukasi bagi masyarakat guna menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.
LEGAL CONSEQUENCES FOR TAX CRIMES WITH FICTITIOUS TAX INVOICES Subroto, Edwin Sulasdjono; Sidarta, Dudik Djaja; Soekorini, Noenik
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 3 No. 4 (2024): OCTOBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v3i4.1438

Abstract

This research aimed to examine the legal implications of tax fraud involving fictitious tax invoices by businesses and to examine the factors that judges take into account when imposing criminal penalties on those who use fictitious tax invoices in cases such as Decision Number523/Pid.Sus/2021/PN Cikarang, Decision Number 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, and Decision Number 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. This study pertains to normative legal research, utilizing the statute approach and conceptual approach. Primary legal resources for this research consist of Law No. 7 of 2021 and Law No. 28 of 2007, while Secondary Legal Materials refer to data from media and literature sources. Collection of legal research materials through library research with legal material analysis techniques with descriptive analysis. The study findings demonstrate that companies engaging in tax fraud through fake tax invoices may face criminal charges under Article 39A of Law No. 7 of 2021. The penalties could range from a minimum of 2 years in prison to a maximum of 6 years, as well as fines equal to at least double the tax amount listed on the fraudulent invoices. These penalties apply to cases where there is evidence of tax evasion, tax collection, deductions, or payments being manipulated. Then the Judge's Consideration in Imposing Criminal Sanctions on Perpetrators of the Criminal Act of Using Fictitious Tax Invoices by Corporations in the Decision is in accordance with Article 39A of Law No. 7 of 2021.
Analisis Yuridis Pemberian Kredit Barang Elektronik Oleh Badan Usaha Sebtamuda, Wima Dwi; Sidarta, Dudik Djaja
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14586270

Abstract

Lembaga pembiayaan diatur dalam konteks pengembangan perusahaan pembiayaan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan pada tahun 1995 oleh Gubernur Bank Indonesia (No. 28/9/KEP/GBI tanggal 19 Desember 1995 tentang Pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan) dan Menteri Keuangan (No. 607/KMK.017/1995). penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif, Karena sifatnya yang deskriptif analitis. Tujuan dari pada penulisan untuk menilai apakah praktik pemberian kredit barang elektronik oleh badan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup penilaian terhadap peraturan yang mengatur transaksi kredit, perlindungan konsumen, dan hukum perdata yang relevan. Hasil penulisan Regulasi tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan dasar yang jelas untuk bisnis pembiayaan di Indonesia. Menurut definisi dalam pasal 1, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan.
Co-Authors Al Khasyi', Muchammad Akmal Aliyansyah, Alif Wildan Aranggraei, Renda Aranggraeni, Renda Arifin, Choirul Borman, M. Syahrul Chrysdianto, Dimas Damayanti, Sri Sukmana Daniek Suryaningdiah, Daniek Ernu Widodo, Ernu Hamdani, Fathul Handayati, Nur Hidayat, Toriqul Ilman Ismail, Nazli bin Ismalia, Rudy Kurniawan, Yohan Dwi Linta Alfatih, Hafifah Laila M. Firmansyah Manampiring, Herdi Yerison Milky, Faris Jamal Ngadimin Paramitha, Vallencia Nandya Parengkuan, Estherlina Florence Renol Gansalangi, Jefri Sebtamuda, Wima Dwi Siti Marwiyah Soekorini, Noenik Soenyoto, Rochim Soerodjo, Irawan Solichah, Dewi Subekti Subekti . Subekti Subekti Subroto, Edwin Sulasdjono Sulistyani Eka Lestari Suyanto Suyanto Suyono, Yoyok Ucuk Syamsul Arifin Tambahani, Hance Brian Triyono, Sulasa Agus Ucuk, Yoyok Wahyu Prawesthi, Wahyu Widodo, Erno Wiranata, Ganda Arisandi Zakaria, Riana