Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DALAM MEMBANGUN BUDAYA MUTU DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA (Studi Kasus : Prodi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura) Ismail, Ismail; Maryuni, Sri; Pardi, Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3429

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SPMI dalam membangun budaya mutu di Universitas Tanjungpura dengan studi kasus di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III yang dapat dilihat dari empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berupa wawancara dan data skunder berupa dokumen-dokumen mutu yang berhubungan dengan implementasi kebijakan SPMI Universitas Tanjungpura dan Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPMI dilihat dari faktor komunikasi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari penyampaian informasi antara jajaran program studi dengan dosen dan tenaga kependidikan. Jumlah auditor AMI dengan program studi di lingkungan Universitas Tanjungpura perbandingannya masih belum ideal. Temuan hasil AMI harus segera ditindak lanjuti sehingga peningkatan mutu secara berkelanjutan dapat berjalan maksimal. Dalam mengimplementasikan kebijakan SPMI diharapkan para pelaksana kebijakan mulai dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Pragram Studi Magister Manajemen FEB Universitas Tanjungpura bisa lebih optimal lagi agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR KOTA SINGKAWANG KRISTANTI, SIMPROSA; Maryuni, Sri; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3479

Abstract

Penelitian ini berjudul “Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang”. Penulis menemukan beberapa fenomena yang belum diterapkan dalam prinsip-prinsip good governance seperti informasi pengaduan pelayanan melalui aplikasi berbasis website yang belum berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis tentang penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap pelayanan administrasi terpadu Kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teori Sedarmayanti (2012,12). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa fenomena yaitu kurang berfungsinya website Kecamatan Singkawang Timur beserta aplikasi pengaduan layanan, kurangnya sumber daya manusia yang ada di Kantor Kecamatan Singkawang Timur sehingga terdapat kendala dalam ketepatan waktu pelayanan, kurang berfungsi secara maksimal pengaduan layanan berdasarkan isi kotak saran secara manual di Kantor Kecamatan. Adapun saran dari peneliti adalah Kecamatan Singkawang Timur seharusnya berupaya untuk memaksimalkan pelayanan deingan merekrut pegawai dalam mengatasi kurangnya sumber daya manusia, ketersediaan akses informasi seharusnya fokus pada website yang memuat informasi bagi masyarakat di Kecamatan Singkawang Timur.  Kata Kunci : Penerapan, Good Governance, Pemerintah, Pelayanan Publik.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR CAMAT TOBA KABUPATEN SANGGAU Ariyadi, Kristian; Maryuni, Sri; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4277

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kantor Camat Toba Kabupaten Sanggau. Permasalahan mengenai sikap petugas dalam merespon dan menanggapi kebutuhan masyarakat masih kurang optimal, serta prosedur pelayanan yang belum sesuai dengan SOP yang ada berdasarkan kepastian waktu penyelesaian seperti yang telah ditentukan. Indikator kualitas layanan dalam penilaian kinerja yakni sikap petugas, prosedur, fasilitas, biaya dan waktu pelayanan. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 1). Petugas loket yang jarang tetap di tempat karena harus merangkap mengerjakan tugas pokok yang lainnya hal tersebut disebabkan oleh jumlah personil aparatur yang terbatas. 2). Prosedur pelayanan yang belum sesuai dengan SOP yang ada berdasarkan kepastian waktu penyelesaian dan dari masyarakat terkadang masih ada dokumennya tidak lengkap. 3). Fasilitas pelayanan seperti listrik yang sering padam dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan. 4). Semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya dan waktu penyelesaiannya tidak lama tergantung apa keperluannya. Rekomendasi yang diberikan antara lain, 1). Kantor Camat Toba perlu melakukan analisis kebutuhan pegawai untuk memenuhi keperluan dalam pelayanan publik. 2). Perlu mengkaji kembali Standar Operasional Prosedur terkait ketepatan waktu agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan dari masyarakat harus melengkapi dokumen yang diperlukan. 3). Menambahkan mesin genset untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik. 4). Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin agar terciptanya kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Kata kunci :Kinerja, Kualitas, Pelayanan, Administrasi.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA MARUNSU KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 Tia, Aprilia; Maryuni, Sri; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i1.3453

Abstract

Judul skripsi ini di angkat dengan berdasarkan masalah yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 yakni Pemerintah Desa dinilai kurang memberikan akses informasi tentang laporan APBDes, Pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2020 Terdapat beberapa program kerja yang belum terlaksana (tidak terealisasi), Pada Schedule pengelolaan APBDes musyawarah dusun (Musdus) Tidak dilaksanakan., Terjadi keterlambatan pada saat pelaporan. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses penerapan prinsip transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kantor Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian desktiptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik Observasi, Teknik Wawancara dan Teknik Dokumentasi. Lokasi penelitian ini Di Kantor Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang. Indikator yang digunakan dalam mengukur Transparansi yaitu Inforamativeness dan Disclosure menurut teori Mardiasmo. Hasil penelitian berdasarkan indikator Inforamativeness menunjukan masih belum terbukanya Pemerintah Desa kepada masyarakat. Dan berdasarkan Indikator Disclosure Pemerintah Desa Marunsu Belum bisa bertanggungjawab terhadap rencana kerja dan realisasinya yang dimana masih banyak program kerja yang tidak terealisasi dan seringnya terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan. Saran untuk penelitian ini yaitu Pemerintah Desa bisa menerapkan prinsip Transparansi dalam melakukan apapun terutama yang berkaitan dengan keuangan Desa. Agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat terhadap Pemerintah Desa itu sendiri. Dan seperti telah kita ketahui Pemerintah Desa diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance yang dimana salah satu dari prinsip-prinsip tersebut yaitu harus bersifat Transparan.Kata kunci: Transparansi, Pengelolaan, APBDes
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA TELUK SINDUR KECAMATAN BIKA KABUPATEN KAPUAS HULU ALPENDI, OKTAVIANUS; Maryuni, Sri; Eka, Agus
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i4.4350

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penerapan prinsip-prinsip goodgovernance dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Teluk Sindur, Kecamatan  Bika, Kabupaten Kapuas Hulu. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Masih sering terlambatnya penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat, sasaran penerima BLT Dana Desa yang masih belum sesuai, kurangnya keterbukaan dan akses informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, serta belum adanya pengawasan bagi masyarakat terhadap penggunaan uang dari BLT Dana Desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori prinsip-prinsip utama yang mendasari GoodGovernancemenurutSedarmayanti (2009:289), yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aturan hukum. Lokasi penelitian adalah Desa Teluk Sindur, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu. Subjek penelitian dalam adalah Kepala Desa Teluk Sindur, Sekretaris Desa Teluk Sindur, Bendahara Desa Teluk Sindur, Ketua BPD Teluk Sindur, dan masyarakat penerima BLT Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aturan hukum ini masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pemerintah desa Teluk Sindur harus lebih teliti dalam penentuan sasaran penerima BLT Dana Desa serta harus lebih terbuka dalam menyampaikan informasi dengan penyediaan akses informasi bagi masyarakat. Kata Kunci:Good Governance,BantuanLangsungTunai, Dana Desa.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK DI DESA BATU LINTANG JEMI, JEMI; Maryuni, Sri; Erdi, Erdi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3110

Abstract

This study aimed to discover the implementation process of Regional Regulation on the recognition and the indigineous law community protection in Sungai Utik, Batu Lintang Village, Embaloh Hulu Subdistrict, Kapuas Hulu Regency. This study used Charles O. Jones’s Theory which consisted of Organization, Interpretation, and Application. This research used descriptive study with a qualitative approach. The results showed that the organization arrangement in implementing the regional regulation on the recognition and the indigineous law community protection in Sungai Utik was not optimal yet, the  preparation of  recognition and the indigineous law community protection program had been implemented well, and the community’s commitment in implementing the traditional pillars  and maintaining the traditional values of the Iban in Sungai Utik was already optimal with the Decree of Kapuas Hulu Regent Number 561 of 2019 on the recognition of the Sungai Utik indigenous law. This research used descriptive study with a qualitative approach. There was a program to support the implementation of Regional Regulation on the recognition and the indigineous law community protection in Sungai Utik, namely the participatory mapping of the Iban Menua Sungai Utik area and also the identification and verification of the Iban Menua Sungai Utik indigenous law area. The researcher suggests that in the first aspect of organization arrangement, the Batu Lintang Village Government is expected to renew the village’s data and profile t, to make it easier to get valid information about the village and the indigenous territories. Keywords: Implementation, Indigineous Law Community Protection
MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU Selvia, Cici; Maryuni, Sri; Patriani, Ira
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3089

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis motivasi pegawai dalam bekerja di Kantor Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. Motivasi pegawai dalam bekerja mengalami kendala dikarenakan terbatasnya kemampuan pegawai dalam meningkatkan semangat dalam bekerja serta kurangnya disiplin pegawai dalam bekerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa menggunakan teori motivasi Cut Zurnali 2013 : 290, ada tiga indikator yang terdiri; 1). Motif (Motive). Dalam motivasi kerja pegawai masih stagnan atau tidak berkembang diakibatkan kurangnya kesadaran dalam diri pegawai untuk membangkitkan motif kerja tersebut melalui pekerjaan yang ada. Pegawai belum disiplin dan belum bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 2). Harapan (Expectancy). Pegawai yang belum tewujud dikarenakan pegawai tidak memahami bahkan kurang aktif dalam bekerja. Pegawai belum mandiri dalam memahami tupoksi; 3). Imbalan (Incentive). Imbalan atau insentif yang belum terlaksana sehingga pegawai tidak maksimal dan tidak terdorong untuk memberikan effort lebih dalam melakukan pekerjaan. Saran dalam meningkatkan motif diperlukan perhatian khusus seperti penambahan tugas atau tanggungjawab dan persaingan yang sehat yang harus camat tumbuhkan dalam diri pegawai, untuk mewujudkan harapan pegawai dibutuhkan komunikasi dan kepedulian satu sama lain, serta diperlukan pemberian imbalan dimana Camat harus lebih tegas dalam mengambil sikap dan keputusan serta diperlukannya evaluasi berkala untuk mengetahui keadaan pegawai.Kata Kunci: Motivasi Kerja, Pegawai, Camat Semitau 
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU Parlina, Cici; Maryuni, Sri; Anwar, Hairil
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3095

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap disiplin kerja pegawai Kantor Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai kurangnya disiplin kerja pegawai di Kantor Camat Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan uji statistik korelasi ganda, analisis regresi berganda, dan determinasi (R Square). Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Tohardi (2002, 397) antara lain  punishment and reward (hukum dan penghargaan), sikap adil dan tegas, motivasi, keteladanan pimpinan, lingkungan yang kondusif, dan ergonomis (lingkungan fisik yang aman dan nyaman).Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat koefisien korelasi (R) antara motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap disiplin kerja pegawai adalah sebesar 0,571 dengan arah hubungan positif dan menunjukkan hubungan yang sedang. Persamaan regresi Y = 8,479 + 0,132x + 0,174x. Selanjutnya dari perhitungan determinasi diperoleh R Square 32,6% yang menunjukkan besar pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap disiplin kerja pegawai di Kantor Camat Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan sisanya 67,4% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Saran dari peneliti yaitu pegawai di Kantor Camat Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu harus meningkatkan motivasi di dalam diri pegawai itu sendiri, pemerintah harus memperhatikan lingkungan kerja pegawai yang nantinya akan meningkatkan disiplin pegawai dalam bekerja, serta pegawai dan pemerintah harus menyadari besarnya peran motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap peningkatan disiplin kerja pegawai di Kantor Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KUBU RAYA WHIBOWO, FAISAL ADI; Maryuni, Sri; Triyono, Joko
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3189

Abstract

This study aimed to analyze what factors caused the non-optimal implementation of no-smoking area policy at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Office of Kubu Raya Regency which was carried out by Public Order Enforcers of Kubu Raya as one of the implementers of the no-smoking area. This study used the qualitative descriptive research method. This study used Edward III’s implementation theory (in Winarno, 2014:177) which gave the view that policy implementation was influenced by four factors or variables, namely Communication, Resources, Bureaucratic Structure, and Disposition. The results showed that there was no socialization done yet by the agency related to the implementation of the no-smoking area policy, the human resources were not sufficient to implement policies and policy support facilities were not yet available, the bureaucratic structure was in accordance with the applicable regulations, and there was no commitment from policy implementers to actualize this no-smoking area policy. The researcher suggests that the socialization must continue to be carried out to reduce the level of policy violations and increase public awareness to comply with regulations, the researcher also suggests to apply strict sanctions that are indiscriminate and increase human resources so that policy implementation can be carried out optimally.Keywords: Implementation, Policy, Communication, Sanction.
ANALISIS KINERJA DINAS PARIWASATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG DALAM MENINGKATKAN PARIWISATA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI TANJUNG BAJAU YULIANTI, YULIANTI; Maryuni, Sri; Hutomo, Tri
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3220

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Dinas Pariwasata, Pemuda Dan Olahraga Kota Singkawang Dalam Meningkatkan Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Tanjung Bajau. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, menggunakan teknik analisis data observasi, wawancara dan dokumentasi.  Analisis kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang menggunakan indikator kinerjaorganisasi Dwiyanto (2006, 50-51) yaitu 1) produktivitas, 2) kualitas layanan, 3) responsivitas, 4) responsibilitas dan 5) akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan produktivitas kurang baik karena tidak ada program khusus untuk meningkatkan pariwisata, kualitas layanan kurang baik karena pelayanan kurang efektif saat WFH (Work From Home), responsivitas kurang baik karena beberapa program kerja tidak terlaksana, responsibilitas kurang baik karena pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu sempat dilaksanakan dari rumah sehingga alur prosedur pelayanan menjadi lebih sulit dan akuntabilitas yang kurang baik karena protocol kesehatan belum diterapkan dengan baik.. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang sebaiknya pada aspek responsivitas lebih mencari tahu lagi mengenai apa yang dibutuhkan pihak Tanjung Bajau dalam meningkatkan pariwisata. Serta menerapkan protokol kesehatan dengan baik agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga objek wisata tetap berjalan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diharapkan menambah program maupun kegiatan untuk mensosialisasikan serta meyakinkan pengunjung agar tertarik dan mendapatkan rasa aman selama mengunjungi Tanjung Bajau di masa Pandemi Covid-19. Kata kunci: Kinerja, Organisasi, Kunjungan Wisata, Protokol Kesehatan,                                    Pandemi Covid-19.