Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.406
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Dinamika Hukum Journal of Consumer Science LAW REVIEW JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Journal of Consumer Sciences Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Adigama International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Pamulang Law Review Journal of Law, Administration, and Social Science Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Amicus Curiae Journal of Law and Legal Reform Tribuere
Anna Maria Tri Anggraini
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Kontradiksi Program Sertifikasi Tanah Ulayat atara Hukum Adat dan Hukum Agraria Studi Kasus: Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau Efrizon, Efrizon; Tri Anggraini, Anna Maria
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19249

Abstract

Program pemerintah dalam upaya penyelesaian berbagai perosalan pertanahan dengan maksud untuk melindungi ha katas tanah dan kepastian hukum melalui program pendaftaran tanah mendapat tentangan di Sumatera Barat. Pada umumnya tanah Masyarakat di Sumatera Barat adalah tanah ulayat adat dan telah diatur dan tunduk kepada hukum adat Minangkabau.Penelitian normatif empiris ini dengan menggunakan pendekatan preskriptif memberikan pandangan bahwa dalam rangka rekonstruksi hukum nasional yang mengakomodasi hukum adat sebagai bagian dari tata hukum di Indonesia semestinya pemerintah tidak melakukan kontrakdiksi dalam pembaharuan hukum. Praktik hukum saat ini masih didominasi oleh pemikiran positivisme dimana orientasi penentuan kebijakan dan penegakan hukum terkait dengan berbagai permasalahan terkait masyarakat hukum adat, cenderung menerapkan politik hukum yang telah ditetapkan oleh Negara. Sejalan dengan semangat reformasi hukum dalam konteks hukum progresif, seyogianya pemerintah mengembalikan secara utuh pengaturan Masyarakat adat beserta tanah ulayat adat sesuai dengan hukum adat mereka.
Reformasi Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Membayar Upah Minimum Menggunakan Perhitungan Take Home Pay Kabes, Irianto; Widjajanti, Ermania; Anggraini, Anna Maria Tri
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.954

Abstract

Perusahaan di Kudus membayar gaji karyawan di bawah UMR yang dimana terdapat lima perseroan terbatas membayar gaji tidak sesuai dengan standar Kota tahun 2023, bentuk penerapan sanksi terhadap perusahaan tersebut adalah pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perhitungan gaji yang mengelabui UMK dengan perhitungan take home pay dan melihat subjek hukum pertanggungjawaban korporasi dengan adanya reformasi hukum pidana. Penelitian dilaksanakan melalui metode penelitian hukum normatif dan naratif, memanfaatkan data sekunder buat menganalisis secara kualitatif, dan  menyimpulkan yang akan terjadi dengan menggunakan akal deduktif. Hasil penelitian menujukan bahwa pembayaran upah minimum tidak sejalan dengan regulasi merupakan perbuatan pidana. Namun dalam implementasinya masih ada korporasi yang mengelabui aturan melalui perhitungan upah take home pay yang memasukan komponen upah pokok, tunjangan bersifat tetap dan tunjangan tidak bersifat tetap dalam upah minimum hal tersebut sudah dipastikan merupakan perbuatan tindak pidana. Pencegahan tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan melalui preventif edukatif, represif non yustisial, represif yustisial, membayar upah di bawah standar minimum adalah pelanggaran hukum korporasi yang semula hanya di atur di luar KUHP. Dengan adanya reformasi aturan pidana yang memasukkan pertanggungjawaban korporasi menjadi subjek aturan yang pertanggungjawabannya dilakukan terhadap perusahaan, direktur atau pengurus yang menduduki jabatan fungsional, memberi petunjuk, pemegang kendali, dan/atau pemilik korporasi, melalui reformasi hukum pidana terdapat perubahan pidana dari paradigma absolut menjadi paradigma relatif. Di mana fokus pemidanaan bergeser dari pidana balas dendam menjadi pidana yang memperbaiki kerugian dengan dimasukan ketentuan tentang pembayaran ganti rugi.
Measuring Vertical Integration in the Technology Sector: Indonesia, the US, and the EU in Unfair Competition Anggraini, Anna Maria Tri; Sabirin, Ahmad; Wangga, Maria Silvya Elisabeth; Abrianti, Sharda; Fernandez, Serena Ortigosa
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 4 (2024): Contemporary Issues on Law Reform in Indonesia and Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i4.12437

Abstract

On several occasions, Indonesian competition authorities have attempted to apply Article 14 to adjudicate violations related to vertical integration practices; however, these attempts were invalidated at the objection and cassation levels. The criteria utilized include the concepts of unfair business competition and public harm, as these terms are instrumental in determining the impacts of violations concerning vertical integration. This research aims to examine the legal approaches employed by Indonesian competition authorities in addressing vertical integration, with a particular focus on the technology sector. The findings indicate that the criteria for assessing whether vertical integration constitutes a violation of unfair business competition vary among Indonesia, the United States, and the European Union. In Indonesia, the emphasis is on preventing the exclusion of access to essential raw materials or significant buyers, utilizing the Rule of Reason approach. In contrast, the U.S. evaluates public detriment by balancing fairness and competitive benefits, whereas the EU focuses on market dominance and its potential to reduce competition. Despite these variations, all three jurisdictions share a common objective of enhancing consumer welfare and promoting competitive market conditions, with specific regard to differing regulations on online sales restrictions.
KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN NIKEL DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Mahal Frawansa, Syukron; Maria Tri Anggraini, Anna
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.476

Abstract

Nickel mining activities include various stages, such as investigation, exploration, feasibility study, building, mining, processing, refining, transportation, and post-mining are all examples of mining operations. The government has the authority to manage nickel mining, but usually grants licenses to other parties to carry out mining activities. Law Number 11/2020 on Job Creation was introduced to simplify licensing and bureaucracy. The purpose of this study is to assess the influence of the law on the ease of business licencing and management of nickel mining in Indonesia. The research utilized both legal and non-legal materials and resulted in a descriptive and analytical juridical study. The study determined that nickel mining activities need a central government business licence, which is now simpler to obtain with a business identity number, standard certificate, and permission. The management of nickel mining following the passage of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has had environmental and social consequences.
Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tanggerang Selatan) Sharda Abrianti; Anna Maria Tri Anggraini; Ignatius Pradipta Probondaru
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1926

Abstract

Financial Technology (Fintech) dan platform digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Masyarakat perlu mendapat edukasi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait kredit keuangan elektronik melalui perusahaan fintech khususnya Peer To Peer (P2P) Lending yang telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan PkM ini adalah melakukan penyuluhan dalam proses penyampaian pengetahuan mengenai obyek terkait, serta membuat rancangan metode penyampaian pengetahuan dan pemahaman regulasi dan kebijakan dalam pinjaman online atau fintech. Penyuluhan ini dilengkapi juga dengan contoh pelanggaran atau kasus pelanggaran hak debitur (konsumen) oleh perusahaan fintech yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini melibatkan beberapa penyuluh, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK-RI), dosen hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengacara/advokat yang merupakan perwakilan dari pihak mitra, gereja St. Matius Penginjil, Bintaro. Adapun tujuan penyuluhan disesuaikan dengan tema PkM adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat di sekitar Gereja St. Matius Penginjil akan manfaat dan risiko dalam melakukan pinjaman online. Adapun permasalahan dalam penyuluhan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai bentuk perlindungan konsumen (debitur) apabila gagal melakukan pengembalian utang, baik perlindungan atas ancaman, kekerasan, maupun terhadap data pribadi. Hal ini diungkapkan pada pengajuan surat yang disampaikan pihak mitra kepada Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang dijanjikan.
MENYELISIK ISU PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA KLAUSULA EKSONERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN RETAIL DENGAN PENDEKATAN MIXED METHODS Syarifa, Rizka; Rahmawati, Laeli; Andini, Putri Fildzah; Simanjuntak, Megawati; Anggraini, Anna Maria Tri
Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN 15.2
Publisher : Department of Family and Consumer Sciences, Faculty of Human Ecology, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.924 KB) | DOI: 10.24156/jikk.2022.15.2.178

Abstract

Sepanjang tahun 2021, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah menerima 2.113 pengaduan dari sektor jasa keuangan dan 427 dari sektor retail yang mana permasalahan terkait klausula eksonerasi adalah salah satu masalah yang sering diadukan oleh konsumen. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap perilaku terkait klausula eksonerasi, dan mengeksplorasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam pengawasan klausula eksonerasi. Penelitian ini menggunakan metode campuran sekuensial yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Survei dilakukan terhadap 170 responden yang dipilih secara sukarela. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait klausula eksonerasi masih kurang. Hanya pengetahuan yang berpengaruh signifikan terhadap sikap konsumen. Kemudian, hasil wawancara mendalam menyimpulkan bahwa peran BPSK masih belum efektif dan cenderung pasif dalam mengawasi pencantuman klausula eksonerasi. Hal ini disebabkan belum adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang jelas terkait pelaksanaan pengawasan pencantuman klausula eksonerasi. Oleh karena itu, diperlukan satu lembaga khusus dengan wewenang memeriksa, memvalidasi, dan mensertifikasi klausula baku sebelum diberlakukan kepada konsumen.
PERLINDUNGAN KONSUMEN PARFUM ISI ULANG YANG TIDAK TERDAFTAR DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Zayyan, Khalillah; Anggraini, Anna Maria Tri
Tribuere Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/trb.v1i2.20103

Abstract

Refill perfume is the type of perfume that is in great demand by Indonesian people as the market price is much cheaper. With high interest, this condition can be abused by business actors by producing the perfume without looking back at the regulations. Based on Drug and Food Supervisory Body (BPOM) data, the number of perfume refills in DKI Jakarta was found to be 64.6% containing too much methanol, which in judgement decision number 1325/Pid.Sus/2018/Pn.JktBrt. The problem that the authors discuss in this study is how are the regulations regarding supervision of refill perfume? and what is the form of legal protection for refill perfume consumers who are not registered with Drug and Food Supervisory Body (BPOM) in the judgement number 1325/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Brt based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection? This study uses research methods with the type of normative legal research with the nature of the research that is descriptive and qualitatively analyzed, drawing conclusions based on a deductive mindset. The results of the analysis show that regarding the legal protection given to refill perfume consumers in the judgement number 1325/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt Brt in the form of preventive and repressive legal protection which has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Drug and Food Supervisory Body regulations. As for the regulations governing the supervision of refill perfume, this is based on BPOM Regulations.
KEDUDUKAN HUKUM PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT SELAKU PEMEGANG OBLIGASI TERHADAP PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS NO 121/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST) Oktabiani, Andiya; Anggraini, Anna Maria Tri
Tribuere Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/1psreg46

Abstract

The existence and emergence of bankruptcy law in Indonesia began due to the monetary crisis in 1997 which caused difficulties among the business world in carrying out their activities. One of them is the rules regarding bankruptcy and the rules regarding Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU). As the main problem in this thesis, 1) What is the legal position of bond holders in Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU? and 2) Are the judge's considerations in Case Decision No.121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst in accordance with UUK-PKPU No. 37 of 2004 and Law No. 8 of 1995. This research uses a descriptive type of normative legal research using secondary data, then analyzed qualitatively with a deductive mindset as a way of drawing conclusions. The results of the research show that 1) if indeed the actions of creditor bond holders acting alone without being represented by a Trustee are not justified by the Capital Markets law, considering that the offering of bonds is usually purchased by creditors in large quantities. 2) Creditors holding bonds are concurrent creditors, because based on Articles 1131 and 1132 of the Civil Code, one of the privileges of creditors in terms of debt repayment is the existence of a guarantee.
Transformasi Regulasi Sinergi BUMN Dalam Menjamin Keadilan Persaingan Usaha Di Indonesia Muninggar, Roro Ajeng; Anggraini, Anna Maria Tri
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengkaji implikasi yuridis dan normatif dari mekanisme penunjukan langsung dalam kebijakan sinergi antar BUMN sebagaimana tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) huruf j Permen BUMN 02/2023, dalam kaitannya dengan UU 5/1999. Penelitian ini dilatarbelakangi kekhawatiran bahwa praktik sinergi tanpa batasan sektoral, khususnya di sektor non-HHOB, berpotensi menutup akses pasar secara diskriminatif, menurunkan insentif inovasi, serta menimbulkan ketidakseimbangan pasar yang merugikan pelaku usaha swasta maupun konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, putusan KPPU, serta teori hukum yang relevan. Teori keadilan John Rawls, yang menekankan kesetaraan dan perlindungan bagi kelompok paling lemah, serta keadilan Pancasila, yang menegaskan peran negara dalam mengelola sektor strategis, digunakan sebagai kerangka evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi regulasi sinergi BUMN menjadi keharusan dengan menekankan tiga hal utama: klasifikasi tegas sektor HHOB, penguatan kewenangan pengawasan ex-ante oleh KPPU, dan keterbukaan dalam proses perencanaan sinergi. Transformasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan pergeseran paradigma menuju tata kelola BUMN yang efisien, kompetitif, berkeadilan sosial, dan selaras dengan amanat konstitusi.
Co-Authors Abriant, Sharda Abrianti, Sharda Ahmad Sabirin Ahmad Sabirin Alex Siswanto Alfiyyah Inayah Taqyuddin Andini, Putri Fildzah Andrina, Bidhari Azzahra, Mutiara Bachry, Ramadhana Anindyajati Berto Mulia Wibawa Dian Purnamasari Dwi Tiara Febrina Elfrida Ratnawati Elizaga , Jhon Rojell Y. Ermania Widjajanti Farhandi Himawan Farhandi Himawan Fernandez, Séréna Ortigosa Gladys Prita Pertiwi Grace Michaela Japranata Grace Riana Yudistira Hendrian Wulansari Ignatius Pradipta Probondaru Illona . Imam Hartanto Intan Purwanti Israriyanto, Muhammad Firli Jhon Haward Hutagaol Joice Chintya Mardohar Kabes, Irianto Kemal Kusuma Wardana Kerti, Renti Maharaini M Faqih Surbakti M Faqih Surbakti Magfirah, Wanda Pasya Mahal Frawansa, Syukron Mali, Yosefa Oktriviani Mutiara Mardohar, Joice Chintya Mayva, Verandha Megawati Simanjuntak Mia Amelia Monica Alina Yolanda Muhammad Fathan Zahran Dika Muhammad Raldo Johansyah Muhammad Vachry Irsyad Prasanna Muninggar, Roro Ajeng Nadya Angelina Notoprayitno, Maya Indrasti Oktabiani, Andiya Putra, Dimas Ananta Raafid Haidar Herfian Rafli Syah Maulana Rahma, Rais Akbar Rahmadhani, Zahra Fide Rahmawati, Laeli Raras Ayundhani Rizal Edy Halim Sabirin, Ahmad Safari , Arif Safari, Arief Salsabila, Anzela Séréna Ortigosa Fernandez Sharda Abrianti Sharda Abrianti Simanullang, Venty Elisa Margareth Slamet Riyadi Stella Trixie Jane Sultan Naufal Sivha Syahreza Jakti Kusuma Syarifa, Rizka Syukron Mahal Frawansa Takenia Tifany Tribuana Chris Shinta Tubagus Andri Purnama Wangga, Maria Silvya Elisabeth Wati, Widiya Yoel Nixon A Rumahorbo Yohanes Firmansyah Zayyan, Khalillah