Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.508
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Dinamika Hukum Journal of Consumer Science LAW REVIEW JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Journal of Consumer Sciences Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Media Iuris Jurnal Hukum Adigama International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Pamulang Law Review Journal of Law, Administration, and Social Science Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Amicus Curiae Journal of Law and Legal Reform Tribuere
Anna Maria Tri Anggraini
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Measuring Vertical Integration in the Technology Sector: Indonesia, the US, and the EU in Unfair Competition Anggraini, Anna Maria Tri; Sabirin, Ahmad; Wangga, Maria Silvya Elisabeth; Abrianti, Sharda; Fernandez, Serena Ortigosa
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 4 (2024): Contemporary Issues on Law Reform in Indonesia and Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i4.12437

Abstract

On several occasions, Indonesian competition authorities have attempted to apply Article 14 to adjudicate violations related to vertical integration practices; however, these attempts were invalidated at the objection and cassation levels. The criteria utilized include the concepts of unfair business competition and public harm, as these terms are instrumental in determining the impacts of violations concerning vertical integration. This research aims to examine the legal approaches employed by Indonesian competition authorities in addressing vertical integration, with a particular focus on the technology sector. The findings indicate that the criteria for assessing whether vertical integration constitutes a violation of unfair business competition vary among Indonesia, the United States, and the European Union. In Indonesia, the emphasis is on preventing the exclusion of access to essential raw materials or significant buyers, utilizing the Rule of Reason approach. In contrast, the U.S. evaluates public detriment by balancing fairness and competitive benefits, whereas the EU focuses on market dominance and its potential to reduce competition. Despite these variations, all three jurisdictions share a common objective of enhancing consumer welfare and promoting competitive market conditions, with specific regard to differing regulations on online sales restrictions.
KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN NIKEL DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Mahal Frawansa, Syukron; Maria Tri Anggraini, Anna
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.476

Abstract

Nickel mining activities include various stages, such as investigation, exploration, feasibility study, building, mining, processing, refining, transportation, and post-mining are all examples of mining operations. The government has the authority to manage nickel mining, but usually grants licenses to other parties to carry out mining activities. Law Number 11/2020 on Job Creation was introduced to simplify licensing and bureaucracy. The purpose of this study is to assess the influence of the law on the ease of business licencing and management of nickel mining in Indonesia. The research utilized both legal and non-legal materials and resulted in a descriptive and analytical juridical study. The study determined that nickel mining activities need a central government business licence, which is now simpler to obtain with a business identity number, standard certificate, and permission. The management of nickel mining following the passage of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has had environmental and social consequences.
Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tanggerang Selatan) Sharda Abrianti; Anna Maria Tri Anggraini; Ignatius Pradipta Probondaru
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1926

Abstract

Financial Technology (Fintech) dan platform digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Masyarakat perlu mendapat edukasi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait kredit keuangan elektronik melalui perusahaan fintech khususnya Peer To Peer (P2P) Lending yang telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan PkM ini adalah melakukan penyuluhan dalam proses penyampaian pengetahuan mengenai obyek terkait, serta membuat rancangan metode penyampaian pengetahuan dan pemahaman regulasi dan kebijakan dalam pinjaman online atau fintech. Penyuluhan ini dilengkapi juga dengan contoh pelanggaran atau kasus pelanggaran hak debitur (konsumen) oleh perusahaan fintech yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini melibatkan beberapa penyuluh, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK-RI), dosen hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengacara/advokat yang merupakan perwakilan dari pihak mitra, gereja St. Matius Penginjil, Bintaro. Adapun tujuan penyuluhan disesuaikan dengan tema PkM adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat di sekitar Gereja St. Matius Penginjil akan manfaat dan risiko dalam melakukan pinjaman online. Adapun permasalahan dalam penyuluhan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai bentuk perlindungan konsumen (debitur) apabila gagal melakukan pengembalian utang, baik perlindungan atas ancaman, kekerasan, maupun terhadap data pribadi. Hal ini diungkapkan pada pengajuan surat yang disampaikan pihak mitra kepada Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang dijanjikan.
MENYELISIK ISU PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA KLAUSULA EKSONERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN RETAIL DENGAN PENDEKATAN MIXED METHODS Syarifa, Rizka; Rahmawati, Laeli; Andini, Putri Fildzah; Simanjuntak, Megawati; Anggraini, Anna Maria Tri
Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN 15.2
Publisher : Department of Family and Consumer Sciences, Faculty of Human Ecology, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.924 KB) | DOI: 10.24156/jikk.2022.15.2.178

Abstract

Sepanjang tahun 2021, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah menerima 2.113 pengaduan dari sektor jasa keuangan dan 427 dari sektor retail yang mana permasalahan terkait klausula eksonerasi adalah salah satu masalah yang sering diadukan oleh konsumen. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap perilaku terkait klausula eksonerasi, dan mengeksplorasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam pengawasan klausula eksonerasi. Penelitian ini menggunakan metode campuran sekuensial yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Survei dilakukan terhadap 170 responden yang dipilih secara sukarela. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait klausula eksonerasi masih kurang. Hanya pengetahuan yang berpengaruh signifikan terhadap sikap konsumen. Kemudian, hasil wawancara mendalam menyimpulkan bahwa peran BPSK masih belum efektif dan cenderung pasif dalam mengawasi pencantuman klausula eksonerasi. Hal ini disebabkan belum adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang jelas terkait pelaksanaan pengawasan pencantuman klausula eksonerasi. Oleh karena itu, diperlukan satu lembaga khusus dengan wewenang memeriksa, memvalidasi, dan mensertifikasi klausula baku sebelum diberlakukan kepada konsumen.
PERLINDUNGAN KONSUMEN PARFUM ISI ULANG YANG TIDAK TERDAFTAR DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Zayyan, Khalillah; Anggraini, Anna Maria Tri
Tribuere Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/trb.v1i2.20103

Abstract

Refill perfume is the type of perfume that is in great demand by Indonesian people as the market price is much cheaper. With high interest, this condition can be abused by business actors by producing the perfume without looking back at the regulations. Based on Drug and Food Supervisory Body (BPOM) data, the number of perfume refills in DKI Jakarta was found to be 64.6% containing too much methanol, which in judgement decision number 1325/Pid.Sus/2018/Pn.JktBrt. The problem that the authors discuss in this study is how are the regulations regarding supervision of refill perfume? and what is the form of legal protection for refill perfume consumers who are not registered with Drug and Food Supervisory Body (BPOM) in the judgement number 1325/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Brt based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection? This study uses research methods with the type of normative legal research with the nature of the research that is descriptive and qualitatively analyzed, drawing conclusions based on a deductive mindset. The results of the analysis show that regarding the legal protection given to refill perfume consumers in the judgement number 1325/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt Brt in the form of preventive and repressive legal protection which has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Drug and Food Supervisory Body regulations. As for the regulations governing the supervision of refill perfume, this is based on BPOM Regulations.
KEDUDUKAN HUKUM PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT SELAKU PEMEGANG OBLIGASI TERHADAP PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS NO 121/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST) Oktabiani, Andiya; Anggraini, Anna Maria Tri
Tribuere Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/1psreg46

Abstract

The existence and emergence of bankruptcy law in Indonesia began due to the monetary crisis in 1997 which caused difficulties among the business world in carrying out their activities. One of them is the rules regarding bankruptcy and the rules regarding Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU). As the main problem in this thesis, 1) What is the legal position of bond holders in Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU? and 2) Are the judge's considerations in Case Decision No.121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst in accordance with UUK-PKPU No. 37 of 2004 and Law No. 8 of 1995. This research uses a descriptive type of normative legal research using secondary data, then analyzed qualitatively with a deductive mindset as a way of drawing conclusions. The results of the research show that 1) if indeed the actions of creditor bond holders acting alone without being represented by a Trustee are not justified by the Capital Markets law, considering that the offering of bonds is usually purchased by creditors in large quantities. 2) Creditors holding bonds are concurrent creditors, because based on Articles 1131 and 1132 of the Civil Code, one of the privileges of creditors in terms of debt repayment is the existence of a guarantee.
Transformasi Regulasi Sinergi BUMN Dalam Menjamin Keadilan Persaingan Usaha Di Indonesia Muninggar, Roro Ajeng; Anggraini, Anna Maria Tri
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengkaji implikasi yuridis dan normatif dari mekanisme penunjukan langsung dalam kebijakan sinergi antar BUMN sebagaimana tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) huruf j Permen BUMN 02/2023, dalam kaitannya dengan UU 5/1999. Penelitian ini dilatarbelakangi kekhawatiran bahwa praktik sinergi tanpa batasan sektoral, khususnya di sektor non-HHOB, berpotensi menutup akses pasar secara diskriminatif, menurunkan insentif inovasi, serta menimbulkan ketidakseimbangan pasar yang merugikan pelaku usaha swasta maupun konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, putusan KPPU, serta teori hukum yang relevan. Teori keadilan John Rawls, yang menekankan kesetaraan dan perlindungan bagi kelompok paling lemah, serta keadilan Pancasila, yang menegaskan peran negara dalam mengelola sektor strategis, digunakan sebagai kerangka evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi regulasi sinergi BUMN menjadi keharusan dengan menekankan tiga hal utama: klasifikasi tegas sektor HHOB, penguatan kewenangan pengawasan ex-ante oleh KPPU, dan keterbukaan dalam proses perencanaan sinergi. Transformasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan pergeseran paradigma menuju tata kelola BUMN yang efisien, kompetitif, berkeadilan sosial, dan selaras dengan amanat konstitusi.
POTENSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM METODE PENJUALAN UPSELLING PRODUK ELEKTRONIK X: SUATU KAJIAN NORMARIF: Potential Violations of Consumer Protection Laws in the Upselling Method of Electronic Products X: A Normative Study Vizna Qurrotul A’yuniyah; Anna Maria Tri Anggraini
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 1 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v8i1.25241

Abstract

Perkembangan praktik pemasaran, khususnya pada sektor produk elektronik, mendorong pelaku usaha menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan nilai transaksi, salah satunya melalui metode upselling. Strategi ini bertujuan mengarahkan konsumen untuk memilih produk dengan harga, kualitas, atau fitur yang lebih tinggi. Namun, dalam praktiknya, upselling kerap dilakukan tanpa transparansi informasi sehingga berpotensi merugikan konsumen dan melanggar ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara normatif potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam penerapan metode upselling pada penjualan produk elektronik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upselling pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang dilakukan secara jujur dan transparan, sedangkan praktik yang menyesatkan, memaksa, atau tanpa informasi yang jelas berpotensi melanggar hak konsumen dan ketentuan UUPK. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen.
Barriers to Entry: Who Decides and Who Benefits? Anna Maria Tri Anggraini; Sabirin, Ahmad; Raafid Haidar Herfian
Media Iuris Vol. 9 No. 1 (2026): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v9i1.76984

Abstract

Prohibiting the entry of competitors (barriers to entry) into the relevant market is an activity forbidden by Law No. 5 of 1999. Dominant business actors do not solely instigate barriers to entry; regulations can also pose challenges for new entrants to compete in the relevant market. This research aims to identify the factors that create entry barriers imposed by business actors, leading to unhealthy business competition. The research approach uses qualitative-empirical methods, focusing on KPPU decisions, such as Number 15/KPPU-L/2018 and Number 14/KPPU-L/2015. The research findings and analysis reveal that barriers to entry may result from incumbent business actors' actions and/or regulations that facilitate the entry of new players. An example of a barrier to entry, as highlighted in KPPU decisions, involves the issuance of internal office memos that impose restrictions on the sale of competitors' products and impose high tariffs that increase competitors' production costs. A novelty in this study lies in the disclosure of power dynamics in decision-making and profit distribution among stakeholders that affect market accessibility. Then, the authors recommended that the KPPU provide clear guidelines on the term barriers to entry and that business actors develop compliance guidelines to prevent violations of Law No. 5 of 1999.
INKLUSIFITAS PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS(PANDANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN SEKOLAH DI WILAYAH CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN) Notoprayitno, Maya Indrast; Nrangwesti, Ayu; Wangga, Maria Silvya Elisabeth; Anggraini, Anna Maria Tri
Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal AKAL : Abdimas dan Kearifan Lokal
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/

Abstract

Pendidikan inklusif merupakan bentuk pendidikan yang memberikan harapan bagi penyandang disabilitas untuk bersekolah tanpa hambatan dan diskriminasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CRPD (Convention on The Rights of Person with Disabilities) telah meratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sehingga kepedulian sosial (social awareness) terhadap penyandang disabilitas dapat tumbuh. Negara juga mengatur melalui instrumen hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini memberikan sosialisasi pemahaman pentingnya pendidikan inklusif tidak saja bagi peserta didik penyandang disabilitas tetapi juga bagi peserta didik reguler. Persoalan pemenuhan hak atas pendidikan inklusif dari perspektif hak asasi manusia ini penting diberikan kepada masyarakat, khususnya di sekolah di Wilayah Tangerang Selatan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 72 tahun 2023. PkM ini dilaksanakan atas hasil kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah. Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah dengan memperkenalkan pendidikan inklusif. Tujuan pendidikan inklusif tidak hanya untuk konsentrasi pada kualitas pendidikan tetapi juga keadilan sosial. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan untuk membuat perbedaan antara reformasi moral dan mekanis. Hal ini juga menciptakan ruang untuk meninjau kembali konsepsi sekolah dan pendidikan. Konsep pendidikan inklusif ini sendiri telah diatur dalam Pasal 24 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Pasal 24 CRPD mengakui bahwa pendidikan inklusif dapat memiliki nilai positif dalam menegakkan pendidikan anak penyandang disabilitas, penjabaran norma ini ke dalam butir-butir tindakan praktis yang menjadi faktor penentu terwujudnya. Konsep pendidikan inklusif juga telah diatur dalam Pasal 10, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 UUPD dengan beberapa aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Pernyataan Salamanca 1994 pada Kerangka Aksi Pendidikan Kebutuhan Khusus (The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education) mengacu pada pendidikan inklusif sebagai kesempatan bagi anak penyandang disabilitas untuk belajar di sekolah inklusif bersama-sama dengan siswa reguler. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mencatat bahwa akomodasi anak-anak reguler dan anak penyandang disabilitas di sekolah yang sama diperlukan untuk menghilangkan diskriminasi dan hambatan dalam akses ke sekolah. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan arahan untuk mengubah sekolah reguler menjadi sekolah inklusif yang dapat menerima penyandang disabilitas. Relatif telah banyak sekolah menjadi sekolah inklusif menerima anak penyandang disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas, yang pada umumnya ditemukan slow learner di beberapa sekolah inklusif
Co-Authors Abriant, Sharda Abrianti, Sharda Ahmad Sabirin Alex Siswanto Alfiyyah Inayah Taqyuddin Andini, Putri Fildzah Andrina, Bidhari Arif Wicaksana Arranchado, Jimi Rambo Azzahra, Mutiara Bachry, Ramadhana Anindyajati Berto Mulia Wibawa Dian Purnamasari Dwi Tiara Febrina Elfrida Ratnawati Elizaga , Jhon Rojell Y. Ermania Widjajanti Farhandi Himawan Farhandi Himawan Fernandez, Séréna Ortigosa Fitrah Bukhari Gladys Prita Pertiwi Grace Michaela Japranata Grace Riana Yudistira Hendrian Wulansari Ignatius Pradipta Probondaru Illona . Imam Hartanto Intan Purwanti Jhon Haward Hutagaol Joice Chintya Mardohar Kabes, Irianto Kemal Kusuma Wardana Kerti, Renti Maharaini M Faqih Surbakti M Faqih Surbakti Magfirah, Wanda Pasya Mahal Frawansa, Syukron Mali, Yosefa Oktriviani Mutiara Mardohar, Joice Chintya Mayva, Verandha Megawati Simanjuntak Mia Amelia Monica Alina Yolanda Muhammad Fathan Zahran Dika Muhammad Raldo Johansyah Muhammad Riziq Babeheer Muhammad Vachry Irsyad Prasanna Muninggar, Roro Ajeng Nadya Angelina Notoprayitno, Maya Indrast Notoprayitno, Maya Indrasti Oktabiani, Andiya Putra, Dimas Ananta Raafid Haidar Herfian Rafli Syah Maulana Rahma, Rais Akbar Rahmadhani, Zahra Fide Rahmawati, Laeli Raras Ayundhani Rizal Edy Halim Rumahorbo, Yoel Nixon A Sabirin, Ahmad Safari , Arif Safari, Arief Salsabila, Anzela Séréna Ortigosa Fernandez Sharda Abrianti Sharda Abrianti Simanullang, Venty Elisa Margareth Slamet Riyadi Sri Bakti Yunari Stella Trixie Jane Sultan Naufal Sivha Syahreza Jakti Kusuma Syarifa, Rizka Syukron Mahal Frawansa Takenia Tifany Triani Nabila Diaqilah Surmana Tribuana Chris Shinta Tubagus Andri Purnama Vizna Qurrotul A’yuniyah Wangga, Maria Silvya Elisabeth Wati, Widiya Yohanes Firmansyah Zayyan, Khalillah