Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.809
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Dinamika Hukum Journal of Consumer Science LAW REVIEW JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Media Iuris Jurnal Hukum Adigama International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Journal of Law, Administration, and Social Science Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Amicus Curiae Journal of Law and Legal Reform JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Tribuere Rechtsnormen: Journal of Law Pamulang Law Review
Anna Maria Tri Anggraini
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Kontradiksi Program Sertifikasi Tanah Ulayat atara Hukum Adat dan Hukum Agraria Studi Kasus: Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau Efrizon, Efrizon; Tri Anggraini, Anna Maria
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19249

Abstract

Program pemerintah dalam upaya penyelesaian berbagai perosalan pertanahan dengan maksud untuk melindungi ha katas tanah dan kepastian hukum melalui program pendaftaran tanah mendapat tentangan di Sumatera Barat. Pada umumnya tanah Masyarakat di Sumatera Barat adalah tanah ulayat adat dan telah diatur dan tunduk kepada hukum adat Minangkabau.Penelitian normatif empiris ini dengan menggunakan pendekatan preskriptif memberikan pandangan bahwa dalam rangka rekonstruksi hukum nasional yang mengakomodasi hukum adat sebagai bagian dari tata hukum di Indonesia semestinya pemerintah tidak melakukan kontrakdiksi dalam pembaharuan hukum. Praktik hukum saat ini masih didominasi oleh pemikiran positivisme dimana orientasi penentuan kebijakan dan penegakan hukum terkait dengan berbagai permasalahan terkait masyarakat hukum adat, cenderung menerapkan politik hukum yang telah ditetapkan oleh Negara. Sejalan dengan semangat reformasi hukum dalam konteks hukum progresif, seyogianya pemerintah mengembalikan secara utuh pengaturan Masyarakat adat beserta tanah ulayat adat sesuai dengan hukum adat mereka.
Reformasi Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Membayar Upah Minimum Menggunakan Perhitungan Take Home Pay Kabes, Irianto; Widjajanti, Ermania; Anggraini, Anna Maria Tri
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.954

Abstract

Perusahaan di Kudus membayar gaji karyawan di bawah UMR yang dimana terdapat lima perseroan terbatas membayar gaji tidak sesuai dengan standar Kota tahun 2023, bentuk penerapan sanksi terhadap perusahaan tersebut adalah pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perhitungan gaji yang mengelabui UMK dengan perhitungan take home pay dan melihat subjek hukum pertanggungjawaban korporasi dengan adanya reformasi hukum pidana. Penelitian dilaksanakan melalui metode penelitian hukum normatif dan naratif, memanfaatkan data sekunder buat menganalisis secara kualitatif, dan  menyimpulkan yang akan terjadi dengan menggunakan akal deduktif. Hasil penelitian menujukan bahwa pembayaran upah minimum tidak sejalan dengan regulasi merupakan perbuatan pidana. Namun dalam implementasinya masih ada korporasi yang mengelabui aturan melalui perhitungan upah take home pay yang memasukan komponen upah pokok, tunjangan bersifat tetap dan tunjangan tidak bersifat tetap dalam upah minimum hal tersebut sudah dipastikan merupakan perbuatan tindak pidana. Pencegahan tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan melalui preventif edukatif, represif non yustisial, represif yustisial, membayar upah di bawah standar minimum adalah pelanggaran hukum korporasi yang semula hanya di atur di luar KUHP. Dengan adanya reformasi aturan pidana yang memasukkan pertanggungjawaban korporasi menjadi subjek aturan yang pertanggungjawabannya dilakukan terhadap perusahaan, direktur atau pengurus yang menduduki jabatan fungsional, memberi petunjuk, pemegang kendali, dan/atau pemilik korporasi, melalui reformasi hukum pidana terdapat perubahan pidana dari paradigma absolut menjadi paradigma relatif. Di mana fokus pemidanaan bergeser dari pidana balas dendam menjadi pidana yang memperbaiki kerugian dengan dimasukan ketentuan tentang pembayaran ganti rugi.
KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN NIKEL DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Mahal Frawansa, Syukron; Maria Tri Anggraini, Anna
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.476

Abstract

Nickel mining activities include various stages, such as investigation, exploration, feasibility study, building, mining, processing, refining, transportation, and post-mining are all examples of mining operations. The government has the authority to manage nickel mining, but usually grants licenses to other parties to carry out mining activities. Law Number 11/2020 on Job Creation was introduced to simplify licensing and bureaucracy. The purpose of this study is to assess the influence of the law on the ease of business licencing and management of nickel mining in Indonesia. The research utilized both legal and non-legal materials and resulted in a descriptive and analytical juridical study. The study determined that nickel mining activities need a central government business licence, which is now simpler to obtain with a business identity number, standard certificate, and permission. The management of nickel mining following the passage of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has had environmental and social consequences.
Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tanggerang Selatan) Sharda Abrianti; Anna Maria Tri Anggraini; Ignatius Pradipta Probondaru
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1926

Abstract

Financial Technology (Fintech) dan platform digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Masyarakat perlu mendapat edukasi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait kredit keuangan elektronik melalui perusahaan fintech khususnya Peer To Peer (P2P) Lending yang telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan PkM ini adalah melakukan penyuluhan dalam proses penyampaian pengetahuan mengenai obyek terkait, serta membuat rancangan metode penyampaian pengetahuan dan pemahaman regulasi dan kebijakan dalam pinjaman online atau fintech. Penyuluhan ini dilengkapi juga dengan contoh pelanggaran atau kasus pelanggaran hak debitur (konsumen) oleh perusahaan fintech yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini melibatkan beberapa penyuluh, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK-RI), dosen hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengacara/advokat yang merupakan perwakilan dari pihak mitra, gereja St. Matius Penginjil, Bintaro. Adapun tujuan penyuluhan disesuaikan dengan tema PkM adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat di sekitar Gereja St. Matius Penginjil akan manfaat dan risiko dalam melakukan pinjaman online. Adapun permasalahan dalam penyuluhan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai bentuk perlindungan konsumen (debitur) apabila gagal melakukan pengembalian utang, baik perlindungan atas ancaman, kekerasan, maupun terhadap data pribadi. Hal ini diungkapkan pada pengajuan surat yang disampaikan pihak mitra kepada Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang dijanjikan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN PARFUM ISI ULANG YANG TIDAK TERDAFTAR DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Zayyan, Khalillah; Anggraini, Anna Maria Tri
Tribuere Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/trb.v1i2.20103

Abstract

Refill perfume is the type of perfume that is in great demand by Indonesian people as the market price is much cheaper. With high interest, this condition can be abused by business actors by producing the perfume without looking back at the regulations. Based on Drug and Food Supervisory Body (BPOM) data, the number of perfume refills in DKI Jakarta was found to be 64.6% containing too much methanol, which in judgement decision number 1325/Pid.Sus/2018/Pn.JktBrt. The problem that the authors discuss in this study is how are the regulations regarding supervision of refill perfume? and what is the form of legal protection for refill perfume consumers who are not registered with Drug and Food Supervisory Body (BPOM) in the judgement number 1325/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Brt based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection? This study uses research methods with the type of normative legal research with the nature of the research that is descriptive and qualitatively analyzed, drawing conclusions based on a deductive mindset. The results of the analysis show that regarding the legal protection given to refill perfume consumers in the judgement number 1325/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt Brt in the form of preventive and repressive legal protection which has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Drug and Food Supervisory Body regulations. As for the regulations governing the supervision of refill perfume, this is based on BPOM Regulations.
KEDUDUKAN HUKUM PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT SELAKU PEMEGANG OBLIGASI TERHADAP PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS NO 121/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST) Oktabiani, Andiya; Anggraini, Anna Maria Tri
Tribuere Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/1psreg46

Abstract

The existence and emergence of bankruptcy law in Indonesia began due to the monetary crisis in 1997 which caused difficulties among the business world in carrying out their activities. One of them is the rules regarding bankruptcy and the rules regarding Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU). As the main problem in this thesis, 1) What is the legal position of bond holders in Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU? and 2) Are the judge's considerations in Case Decision No.121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst in accordance with UUK-PKPU No. 37 of 2004 and Law No. 8 of 1995. This research uses a descriptive type of normative legal research using secondary data, then analyzed qualitatively with a deductive mindset as a way of drawing conclusions. The results of the research show that 1) if indeed the actions of creditor bond holders acting alone without being represented by a Trustee are not justified by the Capital Markets law, considering that the offering of bonds is usually purchased by creditors in large quantities. 2) Creditors holding bonds are concurrent creditors, because based on Articles 1131 and 1132 of the Civil Code, one of the privileges of creditors in terms of debt repayment is the existence of a guarantee.
POTENSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM METODE PENJUALAN UPSELLING PRODUK ELEKTRONIK X: SUATU KAJIAN NORMARIF: Potential Violations of Consumer Protection Laws in the Upselling Method of Electronic Products X: A Normative Study Vizna Qurrotul A’yuniyah; Anna Maria Tri Anggraini
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 1 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v8i1.25241

Abstract

Perkembangan praktik pemasaran, khususnya pada sektor produk elektronik, mendorong pelaku usaha menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan nilai transaksi, salah satunya melalui metode upselling. Strategi ini bertujuan mengarahkan konsumen untuk memilih produk dengan harga, kualitas, atau fitur yang lebih tinggi. Namun, dalam praktiknya, upselling kerap dilakukan tanpa transparansi informasi sehingga berpotensi merugikan konsumen dan melanggar ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara normatif potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam penerapan metode upselling pada penjualan produk elektronik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upselling pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang dilakukan secara jujur dan transparan, sedangkan praktik yang menyesatkan, memaksa, atau tanpa informasi yang jelas berpotensi melanggar hak konsumen dan ketentuan UUPK. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen.
INKLUSIFITAS PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS(PANDANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN SEKOLAH DI WILAYAH CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN) Notoprayitno, Maya Indrast; Nrangwesti, Ayu; Wangga, Maria Silvya Elisabeth; Anggraini, Anna Maria Tri
Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal AKAL : Abdimas dan Kearifan Lokal
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/

Abstract

Pendidikan inklusif merupakan bentuk pendidikan yang memberikan harapan bagi penyandang disabilitas untuk bersekolah tanpa hambatan dan diskriminasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CRPD (Convention on The Rights of Person with Disabilities) telah meratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sehingga kepedulian sosial (social awareness) terhadap penyandang disabilitas dapat tumbuh. Negara juga mengatur melalui instrumen hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini memberikan sosialisasi pemahaman pentingnya pendidikan inklusif tidak saja bagi peserta didik penyandang disabilitas tetapi juga bagi peserta didik reguler. Persoalan pemenuhan hak atas pendidikan inklusif dari perspektif hak asasi manusia ini penting diberikan kepada masyarakat, khususnya di sekolah di Wilayah Tangerang Selatan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 72 tahun 2023. PkM ini dilaksanakan atas hasil kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah. Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah dengan memperkenalkan pendidikan inklusif. Tujuan pendidikan inklusif tidak hanya untuk konsentrasi pada kualitas pendidikan tetapi juga keadilan sosial. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan untuk membuat perbedaan antara reformasi moral dan mekanis. Hal ini juga menciptakan ruang untuk meninjau kembali konsepsi sekolah dan pendidikan. Konsep pendidikan inklusif ini sendiri telah diatur dalam Pasal 24 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Pasal 24 CRPD mengakui bahwa pendidikan inklusif dapat memiliki nilai positif dalam menegakkan pendidikan anak penyandang disabilitas, penjabaran norma ini ke dalam butir-butir tindakan praktis yang menjadi faktor penentu terwujudnya. Konsep pendidikan inklusif juga telah diatur dalam Pasal 10, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 UUPD dengan beberapa aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Pernyataan Salamanca 1994 pada Kerangka Aksi Pendidikan Kebutuhan Khusus (The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education) mengacu pada pendidikan inklusif sebagai kesempatan bagi anak penyandang disabilitas untuk belajar di sekolah inklusif bersama-sama dengan siswa reguler. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mencatat bahwa akomodasi anak-anak reguler dan anak penyandang disabilitas di sekolah yang sama diperlukan untuk menghilangkan diskriminasi dan hambatan dalam akses ke sekolah. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan arahan untuk mengubah sekolah reguler menjadi sekolah inklusif yang dapat menerima penyandang disabilitas. Relatif telah banyak sekolah menjadi sekolah inklusif menerima anak penyandang disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas, yang pada umumnya ditemukan slow learner di beberapa sekolah inklusif
PRINSIP COMPETITIVE NEUTRALITY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA: The Principle of Competitive Neutrality in the Perspective of Competition Law Muhammad Riziq Babeheer; Maria Tri Anggraini, Anna
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 2 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v8i2.25232

Abstract

This study examines the principle of competitive neutrality from the perspective of competition law. This principle has become increasingly relevant as economic activities grow more complex and potentially create unequal treatment among business actors. The research problem focuses on how the principle of competitive neutrality is interpreted within Indonesian competition law, particularly under Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study employs a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The analysis is conducted on the provisions of Law Number 5 of 1999, supported by relevant literature and legal documents related to the principle of competitive neutrality. The results and conclusions show that the principle of competitive neutrality is not explicitly regulated under Law Number 5 of 1999. Nevertheless, its values and substance are consistent with the objectives of competition law in promoting fair competition and preventing unjust advantages for certain business actors. Therefore, the principle of competitive neutrality can serve as a conceptual basis to interpret and strengthen the enforcement of competition law in Indonesia in order to maintain a level playing field.
STANDARISASI ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA DI PASAR TRADISIONAL DALAM MENJAMIN HAK KONSUMEN: Standardization of Measuring, Weighing, and Related Instruments in Traditional Markets to safeguard Consumer Rights Triani Nabila Diaqilah Surmana; Anna Maria Tri Anggraini
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 2 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v8i2.25254

Abstract

The use of measuring, weighing, and filling instruments and their accessories plays a crucial role in commercial transactions in traditional markets, as it directly affects the accuracy of product quantities and prices paid by consumers. Inaccurate instruments can cause consumer losses and violate the right to accurate, clear, and honest information. This article examines how consumer rights can be protected through the proper use of measuring, weighing, and filling instruments and how standardization is implemented in traditional markets. This study employs normative legal research using a regulatory approach, supported by an analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that standardization through calibration and recalibration serves as an essential legal mechanism to ensure measurement accuracy and promote orderly trade practices. However, its implementation remains suboptimal due to low compliance among business actors and insufficient supervision. Therefore, strengthening supervision and law enforcement is necessary to ensure effective consumer protection in traditional markets.
Co-Authors Abriant, Sharda Abrianti, Sharda Ahmad Sabirin Ahmad Sabirin Ahmad Sabirin Ahmad Sabirin Alex Siswanto Alfin Sulaiman Alfiyyah Inayah Taqyuddin Andrina, Bidhari Arief Safari Azzahra, Mutiara Bachry, Ramadhana Anindyajati Berto Mulia Wibawa Dian Purnamasari Dian Purnamasari Dimas Ananta Putra Dwi Tiara Febrina Elfrida Ratnawati Elizaga , Jhon Rojell Y. Ermania Widjajanti Farhandi Himawan Farhandi Himawan Fitrah Bukhari Gladys Prita Pertiwi Grace Michaela Japranata Grace Riana Yudistira Hendrian Wulansari Ignatius Pradipta Probondaru Illona . Imam Hartanto Intan Purwanti Jhon Haward Hutagaol Jhon Rojell Y. Elizaga Jimi Rambo Arranchado Joice Chintya Mardohar Kabes, Irianto Kemal Kusuma Wardana Kerti, Renti Maharaini Laeli Rahmawati M Faqih Surbakti M Faqih Surbakti Magfirah, Wanda Pasya Mahal Frawansa, Syukron Mali, Yosefa Oktriviani Mutiara Mardohar, Joice Chintya Maria Silvya Elisabeth Wangga Maya Indrasti Notoprayitno Mayva, Verandha Megawati Simanjuntak Mia Amelia Monica Alina Yolanda Muhammad Fathan Zahran Dika Muhammad Raldo Johansyah Muhammad Riziq Babeheer Muhammad Vachry Irsyad Prasanna Muninggar, Roro Ajeng Nadya Angelina Notoprayitno, Maya Indrast Notoprayitno, Maya Indrasti Oktabiani, Andiya Putra, Dimas Ananta Putri Fildzah Andini Raafid Haidar Herfian Raafid Haidar Herfian Rafli Syah Maulana Rahma, Rais Akbar Rahmadhani, Zahra Fide Raras Ayundhani Rizal E. Halim Rizal Edy Halim Rizka Syarifa Roro Ajeng Muninggar Rumahorbo, Yoel Nixon A Sabirin, Ahmad Safari , Arif Safari, Arief Salsabila, Anzela Serena Ortigosa Fernandez Séréna Ortigosa Fernandez Sharda Abrianti Sharda Abrianti Simanullang, Venty Elisa Margareth Siti Nurbaiti Slamet Riyadi Slamet Riyadi Sri Bakti Yunari Stella Trixie Jane Sultan Naufal Sivha Syahreza Jakti Kusuma Syukron Mahal Frawansa Takenia Tifany Triani Nabila Diaqilah Surmana Tribuana Chris Shinta Tubagus Andri Purnama Vizna Qurrotul A’yuniyah Wangga, Maria Silvya Elisabeth Wati, Widiya Yohanes Firmansyah Zayyan, Khalillah