Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Pada Pengibaran Bendera Bintang Kejora Sinaga, Mancur; Karina, Ica
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana makar (Pasal 106 KUHP) pada pengibaran bendera bintang kejora serta untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menjerat pelaku dengan Pasal 106 KUHP (makar) atas aksi pengibaran bendera bintang kejora dan orasi permintaan pemisahan Papua dari NKRI pada saat melakukan demonstrasi Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum. Pengumpulan data sekunder yaitu yang dilakukan terhadap buku-buku ilmiah dan peraturan perundang-undangan Sedangkan sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari studi Pustaka dengan membaca, mempelajari, mengutip bahan yang sudah ada serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua unsur dari Pasal 106 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora. Dasar pertimbangan hakim menjerat pelaku dengan Pasal 106 KUHP (makar) atas aksi pengibaran bendera bintang kejora dan orasi permintaan referendum pemisahan Papua dari NKRI pada saat melakukan demonstrasi. Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh dari fakta-fakta hukum di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kata kunci: Tindak Pidana, Makar, Pengibaran Bendera Bintang kejora

Analysis of the Role of Law in Environmental Dispute Resolution: A Case Study in Urban Areas Karina, Ica; Polii, Johanis L. S. S.; Putra, Irman; Lubis, Arief Fahmi; Miharja, Marjan
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 2 (2025): October-January
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i2.1117

The objective of this research project is to conduct an in-depth examination of the role of law in environmental dispute resolution within the context of urban Yogyakarta. By employing a qualitative methodology, this study examines the factors affecting the implementation of environmental legislation and the efficacy of legal instruments in addressing disputes. This study seeks to elucidate the role of law in environmental dispute resolution in Yogyakarta, examine the obstacles and impediments encountered in the implementation of environmental law, and analyse the efficaciousness of the existing dispute resolution mechanisms. To this end, it employs qualitative methods, with a particular focus on primary data obtained through observation, interviews, and documentation. The findings demonstrate that, despite an adequate legal framework, the efficacy of environmental dispute resolution is constrained by challenges inherent in law enforcement, public awareness, and economic considerations.

Development Law in the Context of Legal Theory and Philosophy: Challenges and Opportunities Toward Social Justice Karina, Ica
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 2 (2025): October-January
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i2.1152

This research project is an in-depth analysis of legal theory and philosophy in the context of the concept of development law. An understanding of how law functions as an instrument of social justice is crucial to this analysis. This research employs the literature study method to collect, distill, and interpret a range of academic sources pertaining to development law, social justice theory, and philosophical approaches that inform our understanding of justice in development. From a theoretical standpoint, this study draws upon relevant theories that emphasize equality of opportunity and resource distribution as a prerequisite for social justice. These theories are useful in emphasizing the importance of legislation that is capable of guaranteeing equal access and fair distribution. Furthermore, progressive legal theory and responsive legal thinking are investigated to ascertain how development law can serve as a dynamic instrument of change in alignment with social, cultural, and economic transformations. The findings of this research are anticipated to offer insight into how development law is not merely a collection of regulations but also an active instrument in fostering a more just and inclusive society. By incorporating aspects of social justice into development law, the prospect of realizing sustainable and balanced development is enhanced.

PELAKSANAAN TUGAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES DIVERSI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN Karina, Ica
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Community advisors are correctional officers at the Correctional Center who provide guidance to residents assisted by correctional facilities outside the authority of prisons. In the juvenile justice process, community supervisors in making reports on the results of community research (LITMAS). This social research serves to take a closer look at the background of children's social life in terms of economy, education, interactions and social interactions. The function of criminalization is no longer just a deterrent but also a process of social rehabilitation and reintegration of the Assisted People in prisons. In this investigation, it shows that the task of Community Guidance in making social research and assisting children in conflict with the law as suspects / defendants in juvenile criminal justice processes, and for adult suspects in certain criminal acts and LITMAS for the benefit of treating prisoners and coaching prisoners shows Community Guidance since the beginning Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas 1Â of the legal process until the return of a prisoner and correctional protege to the community. In its implementation, the Class I Medan social adviser has duties and functions, including the main task of the Bapas Class I Medan social adviser, which is to provide community guidance or alleviation of children in accordance with the invitation regulations who carry out and carry out coaching, guidance and supervision of clients outside the Penitentiary.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILLEGAL Karina, Ica
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 2
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Penangkapan ikan secara illegal merupakan tindak pidana khusus karena diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 2004. Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional. Penangkapan ikan secara illegal yakni penangkapan ikan dengan menggusakan alat/bahan penangkapan ikan yang berbahaya, dan tanpa diserta izin yang lengkap serta melanggar daerah atau jalur atau waktu penangkapan ikan yang ditetapkan.Â Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan illegal.Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana/hukuman terhadap penggunaan alat tangkap ikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi, teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun sumber lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan pada prinsipnya hanya dapat dilakukan apabila diketahui terdapat cukup bukti telah terjadi tindak pidana di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Karina , Ica
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2534

Lemahnya ekonomi keluarga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-Kadang untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga (anak) harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar, (seperti mencuri, memeras, merampas dan sebagainya). Seringnya terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak baik di lingkungan sekolah maupun dilingkungan tempat anak bergaul membuat pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap penanggulangannya dan memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pihak kepolisian telah mengambil 3 langkah dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, yaitu, Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif dan upaya Represif.

PERANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MEMBERI ADVOKASI KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRESTABES MEDAN Karina, Ica; Sinuhaji, Mexi Melianus S.
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polrestabes Medan. Serta untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polrestabes Medan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, Data primer berupa hasil wawancara langsung dengan ibu AKP Madianta Ginting Kanit Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak di Polrestabes Medan. Data skunder berupa dokumen, literatur, buku-buku, majalah maupun peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menerangkan bahwa Unit perlindungan perempuan dan anak di Polrestabes Medan menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan atau kekerasan terhadap Wanita dan anak. Dan faktor penghambat unit perlindungan perempuan dan anak dalam menegakkan hukum kekerasan dalam rumah tangga yaitu Hambatan Dalam Mediasi Penal dan Hambatan Dalam Proses Hukum Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri.

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK Karina, Ica; Zebua, Belman
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum polrestabes Medan, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak wilayah hukum polrestabes Medan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Kepolisian Kota Besar (POLRESTABES) Medan. Data sekunder berupa data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.Faktor penyebab Terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat disebabkan oleh meningkatnya Libido seksualitas pada, rasa Ingin tahu yang besar, tontonan video porno, gaya Pacaran Anak yang belum layak. Perkembangan Teknologi Informasi, kondisi rumah yang tidak nyaman bagi anak dapat merubah pola prilakunya, Lingkungan tempat beraktivitas anak merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam perbuatan cabul terhadap anak. adanya kelainan pada diri si pelaku, moral pelaku, Pengangguran dan Kemiskinan. Penanggulangan tindak pidana pencabulan anak diwilayah hukum polretabes Medan dilakukan dengan beberapa metode usaha yaitu; Usaha preventif dilakukan dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) ditiap kelurahan untuk dilakukan penyuluhan hukum, Aparat Hukum bekerjasama dengan pihak swadaya masyarakat (LSM) khususnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang secara bersama-sama menghimbau kepada masyarakat agar tidak lengah dalam melakukan pengawasan terhadap anak dengan cara mengadakan pembinaan keluarga mengenai pengawasan. Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku kejahatan maupun yang membantunya.

PROSES PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA Karina, Ica
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan proses perampasan aset menurut RUU Perampasan Aset sudah memenuhi tuntutan UU PTP Korupsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan proses perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset sudah sesuai dengan tuntutan Pasal 38 C, Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6), dan Pasal 38 B ayat (2) UU PTP Korupsi, yang terdiri dari tahap penelusuran, tahap pemblokiran dan penyitaan, serta tahap perampasan. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diajukan oleh penuntut umum kepada hakim yang memeriksa perkara, dan jika disetujui maka proses perampasan aset dapat dieksekusi.

PELAKSANAAN TUGAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES DIVERSI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN Karina, Ica
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Community advisors are correctional officers at the Correctional Center who provide guidance to residents assisted by correctional facilities outside the authority of prisons. In the juvenile justice process, community supervisors in making reports on the results of community research (LITMAS). This social research serves to take a closer look at the background of children's social life in terms of economy, education, interactions and social interactions. The function of criminalization is no longer just a deterrent but also a process of social rehabilitation and reintegration of the Assisted People in prisons. In this investigation, it shows that the task of Community Guidance in making social research and assisting children in conflict with the law as suspects / defendants in juvenile criminal justice processes, and for adult suspects in certain criminal acts and LITMAS for the benefit of treating prisoners and coaching prisoners shows Community Guidance since the beginning Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas 1Â of the legal process until the return of a prisoner and correctional protege to the community. In its implementation, the Class I Medan social adviser has duties and functions, including the main task of the Bapas Class I Medan social adviser, which is to provide community guidance or alleviation of children in accordance with the invitation regulations who carry out and carry out coaching, guidance and supervision of clients outside the Penitentiary.

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search