Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.537
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Ius Constituendum Unes Law Review NOMOI Law Review Fiat Iustitia: Jurnal Hukum JURNAL JUSTIQA Fiat Iustitia : Jurnal Hukum International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) Innovative: Journal Of Social Science Research Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Anayasa Jurnal Profil Hukum
Ica Karina
Universitas Katolik Santo Thomas
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MEMBERI ADVOKASI KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRESTABES MEDAN Karina, Ica; Sinuhaji, Mexi Melianus S.
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polrestabes Medan. Serta untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polrestabes Medan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, Data primer berupa hasil wawancara langsung dengan ibu AKP Madianta Ginting Kanit Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak di Polrestabes Medan. Data skunder berupa dokumen, literatur, buku-buku, majalah maupun peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menerangkan bahwa Unit perlindungan perempuan dan anak di Polrestabes Medan menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan atau kekerasan terhadap Wanita dan anak. Dan faktor penghambat unit perlindungan perempuan dan anak dalam menegakkan hukum kekerasan dalam rumah tangga yaitu Hambatan Dalam Mediasi Penal dan Hambatan Dalam Proses Hukum Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK Karina, Ica; Zebua, Belman
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum polrestabes Medan, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak wilayah hukum polrestabes Medan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Kepolisian Kota Besar (POLRESTABES) Medan. Data sekunder berupa data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.Faktor penyebab Terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat disebabkan oleh meningkatnya Libido seksualitas pada, rasa Ingin tahu yang besar, tontonan video porno, gaya Pacaran Anak yang belum layak. Perkembangan Teknologi Informasi, kondisi rumah yang tidak nyaman bagi anak dapat merubah pola prilakunya, Lingkungan tempat beraktivitas anak merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam perbuatan cabul terhadap anak. adanya kelainan pada diri si pelaku, moral pelaku, Pengangguran dan Kemiskinan. Penanggulangan tindak pidana pencabulan anak diwilayah hukum polretabes Medan dilakukan dengan beberapa metode usaha yaitu; Usaha preventif dilakukan dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) ditiap kelurahan untuk dilakukan penyuluhan hukum, Aparat Hukum bekerjasama dengan pihak swadaya masyarakat (LSM) khususnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang secara bersama-sama menghimbau kepada masyarakat agar tidak lengah dalam melakukan pengawasan terhadap anak dengan cara mengadakan pembinaan keluarga mengenai pengawasan. Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku kejahatan maupun yang membantunya.
PROSES PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA Karina, Ica
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan proses perampasan aset menurut RUU Perampasan Aset sudah memenuhi tuntutan UU PTP Korupsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan proses perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset sudah sesuai dengan tuntutan Pasal 38 C, Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6), dan Pasal 38 B ayat (2) UU PTP Korupsi, yang terdiri dari tahap penelusuran, tahap pemblokiran dan penyitaan, serta tahap perampasan. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diajukan oleh penuntut umum kepada hakim yang memeriksa perkara, dan jika disetujui maka proses perampasan aset dapat dieksekusi.
PEMIDANAAN KEPEMILIKAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL SECARA MELAWAN HUKUM Ica Karina; Brian March Wijaya Siregar
Jurnal Profil Hukum Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan mengetahui kepemilikan senjata api untuk melakukan tindak pidana dipertimbangkan hakim untuk memberatkan hukuman. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN.Mks dan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Sak. sebagai bahan hukum utama dan dilengkapi dengan data primer, analisis data dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil diatur dalam Pasal 8 Perkap Nomor 82 Tahun 2015, sedangkan mekanisme kepemilikannya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1948, dan kepemilikan senjata api yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tidak digunakan hakim, bahkan sama sekali tidak dipertimbangkan untuk menentukan pidana.
KAJIAN VIKTIMOLOGI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO Ica Karina; Zuversichtlich Sieger Orlays Putra Laia
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Resor Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resort Tanah Karo. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu yang mengacu kepada adanya penelitian yang bersifat analisis untuk mendapatkan kebenaran konkrit yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian wawancara (interview), untuk memperoleh data. Data yang diperoleh, dipelajari dan dianalisis secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang mengalami tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor berupa pemberian pelayanan yang baik dalam proses penyelesaian perkara, melakukan perawatan fisik dan psikis korban, pemberian ganti kerugian, restitusi, dan kompensasi kepada korban serta pemenuhan hak-hak korban. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tanah Karo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor sudah tepat. Baik dengan melakukan upaya yang bersifat represif yakni dengan menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas dan upaya yang bersifat preventif yakni dengan melakukan kegiatan patroli yang lebih cenderung berinteraksi dengan masyarakat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih merasa terlindungi, terayomi, dan terlayani dengan baik.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MUKA UMUM Maidin Gultom; Ica Karina
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 2 Juli 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan di muka umum dan untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana penghinaan di muka umum.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian mengenai implementasi ketentuan secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik adalah faktor rendahnya pendidikan, kurang memahami hukum dan faktor ekonomi. Penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan dengan cara adalah meningkatkan pendidikan, sosialisasi hukum dan adanya polmas.
FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTA KELAS I MEDAN Ica Karina
Jurnal Profil Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Profile Hukum Edisi Juli 2025
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Correctional Institutions are a development system that uses an approach that focuses on the potentials of prisoners and the community, so that the community is involved in developing and integrating prisoners into the community and is called the "Developing Community". Tanjung Gusta Class 1 Medan Correctional Institution views prisoners as not objects but as subjects of development who essentially commit unlawful acts due to the rift in the relationship between life, living and livelihood. Correctional Institutions are closely related to "rehabilitation" and "resocialization". Rehabilitation” and “resocialization” are closely related to the implementation of the correctional system. In this case, it attempts to socialize prisoners so that they become good and useful citizens. The implementation of “resocialization” is actually not an easy job because the prisoners being handled have different criminal backgrounds. The correctional system for prisoners is implemented from the examination process to guidance in correctional institutions. Guidance in correctional institutions is central to achieving the success of this guidance. Good and successful guidance is continued by obtaining “rehabilitation”, and finally society can accept them back.
Cross-Border Data Flows and State Sovereignty: Balancing Globalization and National Security in the Digital Age Karina, Ica; Korbaffo, Yosef Serano; Nurak, Ronaldus; Bria, Fridus; Taekab, Yosef Kristoforus; Sudirman, Irsyad
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 1 (2025): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i1.1467

Abstract

The rise of cross-border data flows has transformed global connectivity and economic integration, but it also challenges traditional notions of state sovereignty and national security. This article employs a qualitative research approach to analyze the legal, political, and technological dimensions of cross-border data governance. Focusing on the tension between global digital integration and the imperative to safeguard national interests, the study explores regulatory trends, state responses, and the evolving landscape of digital sovereignty. The findings highlight the need for balanced approaches that protect national security without stifling innovation and international cooperation.
Community Legal Assistance: Legal Socialization and Free Legal Clinics for the Restoration of Women Violence Victims’ Rights in Coastal Areas Flora, Henny Saida; Maruf, Irma Rachmawati; Aiman, Muhammad; Karina, Ica; Herwantono, Herwantono
International Journal of Community Service (IJCS) Vol. 4 No. 2 (2025): July-December
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijcs.v4i2.1562

Abstract

This study investigates the role of community legal assistance, focusing on free legal clinics and legal socialization initiatives, in supporting the recovery and restoration of rights for women victims of violence in Indonesia’s coastal regions. Employing a qualitative research methodology, the research analyzes field data, organizational reports, statutory frameworks, and direct interviews with stakeholders involved in legal advocacy. Results reveal that socio-legal interventions—especially targeted legal empowerment actions integrating psychosocial support with accessible legal services—have significantly improved women’s legal knowledge and helped many to secure protection orders, initiate police reports, and access community-based support networks. Nonetheless, cultural barriers, limited funding, and geographical constraints remain major challenges. The findings support policy recommendations for sustainable legal outreach in marginalized communities and underscore the importance of multi-sectoral partnerships to ensure effective rights restoration in coastal zones of Indonesia.
Sosialisasi Upaya Penanggulangan Dengan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Secara Bersama Sama Dalam Modus Memecahkan Kaca Mobil Karina, Ica; Siahaan, Ade Yuliany; F, Fitriani
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 10 (2024): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10573168

Abstract

The purpose of this study was to find out the modus operandi of the perpetrators of the crime of theft which were carried out jointly by breaking the windshield and countermeasures against the crime of theft which were carried out jointly by breaking the windshield. This research is descriptive in nature. The data used in this research are primary data and secondary data. Secondary data is data that uses information or supports the completeness of primary data. Secondary data was obtained by studying documents by reading, studying and analyzing literature in the form of laws and regulations, books and other sources related to this research. The results of the study show that the modus operandi of the perpetrators of the crime of theft which are carried out jointly with the modus operandi of breaking car windows is by breaking the keyhole, breaking the glass, making fake keys, or in other more neat ways. It is the duty of the police to study the new modes that are carried out by the perpetrators of theft with the mode of breaking the windshield in order to complete the disclosure of cases or maybe even be able to anticipate a crime in the future and efforts to overcome the conspiracy of criminal acts of theft with the mode of breaking the glass of the car are carried out various efforts such as Pre-Emtive efforts, namely by making banners or billboards in public places that require CCTV to be made so that if a crime occurs it can help the police conduct investigations, as well as carry out Preventive efforts, namely carrying out scheduled and continuing operations or mobile raids and carrying o ut cooperation between parties police with an institution or agency and appealed to the public to be more vigilant and not leave valuables in the car.
Co-Authors Aiman, Muhammad Arief Fahmi Lubis Banjarnahor, Jupri Wandy Bria, Fridus Brian March Wijaya Siregar Elisabeth Nurhaini Butarbutar Fitriani F, Fitriani Fitriani Fitriani Harefa, Niswan Henny Saida Flora Herwantono, Herwantono Irsyad Sudirman, Irsyad Madiasa Ablisar Maidin Gultom Marlina, Marlina Maruf, Irma Rachmawati Miharja, Marjan Muhammad Hamdan Nurak, Ronaldus Polii, Johanis L. S. S. Putra, Irman Siahaan, Ade Juliany Siahaan, Ade Yuliany Sidabalok, Janus Sinaga, Mancur Sinuhaji, Mexi Melianus S. Taekab, Yosef Kristoforus Tiromsi Sitanggang Yosef Serano Korbaffo Zebua, Belman Zuversichtlich Sieger Orlays Putra Laia