Articles
<![CDATA[Tanggung Jawab Yuridis Pelaku Usaha Ritel kepada Konsumen terhadap Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Sumbangan ]]>
<![CDATA[I Putu Gede Agus Wirayasa]]>;
<![CDATA[I Nyoman Sujana]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jph.5.1.8707.63-68
<![CDATA[Artikel ini menganalisis tentang tanggung jawab pelaku usaha retail kepada konsumen terhadap pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan. Pada era saat ini banyak sekali perilaku-prilaku yang dilakukan oleh manusia terhadap kehidupan sehari-hari yang merugikan banyak orang, tindakan itu dilakukan atas dasar memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu hal itu ialah terjadinya tindak pengembalian uang kembalian pada pelaku usaha yang diganti alasan sumbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab yuridis pelaku usaha terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan serta perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha. Pada pemecahan masalah ini menggunakan metode hukum normatif.Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan dapat dilakukan dengan dua cara perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum secara preventif serta represif.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Ilegal “Netflix†melalui Media Internet ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Ayu Cahyani]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jph.5.1.8719.111-117
<![CDATA[Teknologi menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Teknologi seperti Internet memungkinkan penggunanya untuk dapat melakukan berbagai macam hal salah satunya yaitu penjualan akun Netflix. Peranan hukum pun mulai dipertanyakan dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen, sebab maraknya penjualan akun ilegal Netflix membuat konsumen resah dalam membeli akun Netflix. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian berlangganan dari akun ilegal Netflix dan bagaimana tanggungjawab penjual produk terhadap pengguna jasa layanan akun ilegal Netflix. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet, untuk mengetahui dan menghindari akibat dari jual beli akun ilegal Netflix melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penjualan akun ilegal Netflix melalui media internet merupakan pelanggaran hak cipta, serta netflix telah memperketat syarat dan ketentuan bagi pengguna jasa akun Netflix agar tidak terjadi pemakaian akun Netflix ilegal.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Kehilangan Barang dan Rusak oleh Perusahaan Ekspedisi J&T Express di Gianyar ]]>
<![CDATA[Pande Gede Gita Putra Nugraha]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jph.5.1.8720.118-123
<![CDATA[Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalh untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kehilangan dan kerusakan barang oleh pengiriman J&T Express di Gianyar dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa J&T Express di Gianyar dalam hal terjadi kelalaian pengiriman dari pihak J&T Express. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian empiris. Tanggung jawab perusahaan ekspedisi diatur dalam Pasal 468 KUHD, perusahaan ekspedisi memiliki 3 bentuk tanggung jawab yakni: Pertama, bertanggung jawab atas barang yang hilang dengan mengganti rugi sesuai SOP yang berlaku. Kedua, bertanggung jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pekerjanya. Ketiga, bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang terdapat dalam Izin usahanya. Setiap konsumen yang merasa haknya telah dilanggar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara melakukan gugatan keperdataan atas perbuatan melawan hukum melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dan melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.]]>
<![CDATA[Implementasi Perijinan Minimarket di Kota Denpasar ]]>
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>;
<![CDATA[A. A. Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>;
<![CDATA[Anak Agung Alit Ista Damayanti]]>;
<![CDATA[Made Sadhu Arta Kori]]>
<![CDATA[ KERTHA WICAKSANA Vol. 18 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.18.1.2024.91-95
<![CDATA[Perubahan gaya hidup dan pola konsumtif masyarakat kota yang bergeser menginginkan kemudahan dan serba praktis menyebabkan semakin maraknya pertumbuhan minimarket di kota besar khsusunya Kota Denpasar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar telah membuat kebijakan Peraturan Walikota yang ditetapkan pada tahun 2009 yang diharapkan dapat mengatasi masalah penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kota Denpasar. Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk Peraturan Zonasinya, pemenuhan syarat administrasi sebelum izin minimarket diterbitkan. Prosedur dalam menerbitkan izin untuk minimarket di Kota Denpasar dilakukan oleh lintas instansi yakni Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Setelah izin diterbitkan Tim Teknis melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa izin yang diterbitkan telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, hal ini dapat di lihat dari masih banyaknya minimarket yang berdisi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar. Hal ini dikarenakan masih adanya kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan minimarket ini. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan (interest affected) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.]]>
<![CDATA[Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di LPD Desa Adat Buduk Badung ]]>
<![CDATA[Anak Agung Lanang Parwacita]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum 114-119 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.114-119
<![CDATA[Di era global ini makin banyak persaingan usaha yang tentunya memerlukan modal yang besar. Dana yang besar tersebut dapat diperoleh melalui perjanjian kredit, dimana dalam melakukan perjanjian kredit erat kaitannya dengan jaminan. Dalam suatu perjanjian kredit terkadang debitur melakukan wanprestasi, entah itu karena disengaja ataupun tidak disengaja. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan rumusan masalah yakni 1). Bagaimana akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di LPD Desa Adat Buduk Badung ? 2) Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di LPD Desa Adat Buduk Badung ?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Akibat hukum jika debitur melakukan wanpretasi yakni debitur harus membayar ganti kerugian, dan apabila perjanjian tersebut timbal balik maka kreditur dapat melakukan pemutusan atau pembatan kontrak. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan LPD Desa Buduk Badung jika debitur melakukan wanpretasi yakni memberikan penjelasan tentang 3 R kepada debitur yaitu, 1. penjadwalan kembali (Rescheduling); 2. Persyaratan kembali (reconditioning); 3. Penataan kembali (restructuring), guna membantu debitur dalam permasalahan kredit yang dihadapinya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat ]]>
<![CDATA[Chandra Adi Gunawan Putra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum 86-92 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.86-92
<![CDATA[Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa “makan dan minum dalam jumlah dan kualitas yang cukup, manusia tidak akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Masalah pangan juga menyangkut keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Keamanan pangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Setiap orang berhak atas makanan dan bahan yang sehat dan aman. Ini harus dilindungi oleh pemerintah dan harus dipenuhi oleh semua produsen. Namun banyak produsen yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak baik. Bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Untuk menghindari dampak yang merugikan bagi keselamatan masyarakat sebagai konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, diperlukan kesadaran masyarakat untuk melapor ketika menemukan dan menjadi korban makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Namun kesadaran masyarakat untuk melapor ketika menemukan dan menjadi korban makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya masih rendah, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (a) Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah; (b) Sistem penegakan hukum birokrasi; (c) Ketimpangan kedudukan antara produsen dan konsumen; (d) Daya beli masyarakat yang relative†rendah.]]>
<![CDATA[Analisis hukum mediasi perceraian di pengadilan agama Legal analysis of divorce mediation in religious courts ]]>
<![CDATA[Gede Agus Krisna Mahendra]]>;
<![CDATA[Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum 150-155 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.150-155
<![CDATA[Manusia sebagai makhluk sosial yang harus berdampingan dengan manusia lainnya, hal tersebut memgakibatkan manusia memiliki insting untuk melahirkan keturunan baru dengan cara melakukan perkawinan. Kata perkawinan sangat melekat dengan embel-embel perceraian, jika ada perkawinan pasti berkaitan dengan masalah perceraian. Jika seseorang melakukan perceraian di Pengadilan Agama maka sebelum merujuk suatu putusan terlebih dahulu para pihak melakukan upaya pendamaian atau mediasi. Hal tesebut sangat menarik untuk diteliti. Rumusan masalahnya adalah, Bagaimana akibat hukum dari perceraian ? dan Bagimana proses mediasi dalam menangani perceraian di Pengadilan Agama ? Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang baik, harmonis dan sejahtera, dalam sebuah perkawinan pasti ada perceraian. Dalam suatu proses perceraian di Pengadilan Agama tentunya sebelum memutuskan untuk bercerai para pihak perlu melakukan proses perdaiaman terlebih dahulu yang sering dikenal dengan proses mediasi. Proses mediasi dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir rasa bersitegang pada saat persidangan dimulai dan diharapkan dengan mediasi kedua belah pihak dalam perkara perceraian memutuskan untuk memperbaiki hubungan dan dapat rujuk kembali]]>
<![CDATA[Perlindungan hukum karya fotografi secara komersial tanpa hak ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Bagas Suadarmadinata]]>;
<![CDATA[I Nyoman Sujana]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum 179-183 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.179-183
<![CDATA[Tujuan Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji mengenai perlindunganhukum karya fotografi secara komersial tanpa hak. Adapun yang merupakan fokus kajiannya mengenai rumusanmasalah yang diangkat yaitu Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Karya Fotografi Secara Komersial TanpaHak?, Bagaimana Penyelesaian Sengketa Atas Karya Fotografi Yang Digunakan Secara Komersial Tanpa Hak?.Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukanPerlindungan hukum terhadap hak pencipta karya fotografi Untuk mendapatkan perlindungan hukum,Pendaftaran Hak Cipta sendiri dianggap sebagai langkah untuk melindungi kepentingan pemilik Hak Cipta.Akan dilindungi oleh Undang-Undang apabila karya tersebut telah didaftarkan. Untuk perlindungannya sudahjelas di dalam Undang-Undang Hak Cipta di Pasal 1 ayat 10 sudah tercantum bahwa hak cipta fotografidilindungi. berdasarkan pasal 95 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Penyelesaian sengketa apabila pihakpencipta dirugikan dapat diselesaikan secara litigasi yakni dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan baikitu secara perdata maupun pidana. Selain dapat dilakukan secara litigasi, dapat juga dilakukan secara non litigasiyaitu alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban j&t express atas kerusakan barang selama expedisi, (studi pada j&t express cabang sunset road, kuta badung) ]]>
<![CDATA[Komang Gede Dipayana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum 184-189 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.184-189
<![CDATA[J&T Express wajib mengantarkan barang titipan ke tempat tujuan. Ini termasuk memastikankeselamatan dan keamanan kiriman selama transportasi. J&T Express juga harus mengatur transportasi yangaman hingga barang diserahkan kepada penerimanya. Proyek ini mengkaji akibat hukum dari J&T Expressyang melanggar kontraknya secara default. Setelah memeriksa prosesnya, peneliti menetapkan bahwaperusahaan jasa pengiriman seperti J&T Express bertanggung jawab secara hukum atas kerusakan barang yangmereka kirim. Ini karena mereka menggunakan metode hukum seperti analisis undang-undang, metodepenelitian empiris dan fakta yang dikumpulkan dari sumber lain. Kesimpulan yang didapat adalah J&T Expressmenghadapi konsekuensi hukum jika menempatkan barang yang tidak aman di transportasi. Selain itu,pengangkut harus mengganti semua biaya, mengkompensasi keuntungan yang hilang dan membayar biayahukum karena Pasal 1243 1246 KUH Perdata. Selain itu, hal yang sama berlaku untuk item yang ditempatkandi transportasi secara default.]]>
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap konsumen air isi ulang di kecamatan negara kabupaten jembrana ]]>
<![CDATA[I MADE ADHI ARIANA]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum 190-195 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.190-195
<![CDATA[Air minum merupakan kebutuhan pokok bagi manusia karena sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan air minum yang semakin tinggi dan perkembangan pasar bebas serta persaingan di dunia usaha, saat ini banyak depot air minum isi ulang yang bermunculan di Indonesia khususnya di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Namun air minum isi ulang yang tidak sesuai dengan standar kualitas air minum akan membawa dampak yang kurang baik bagi tubuh dalam jangka pendek maupun jangka panjang maka dari itu hal ini sngat menarik untuk diteliti. Permasalahannya adalah Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap depot air minum isi ulang di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana? Bagaimana faktor penghambat perlindungan hukum konsumen depot air minum isi ulang di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana? dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dengan banyaknya depot air minum isi ulang yang produksi airnya tidak sesuai dengan standar kualitas air yang ada, ini berarti salah satu hak-hak dari konsumen untuk mendapatkan barang yang layak tidak terpenuhi. Oleh karena itu dibutuhkannya pengawasan yang ketat terhadap usaha depot air minum isi ulang, agar dalam pelaksanaannya dapat memenuhi standar kualitas air minum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.]]>
