Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Hikmah Jurisprudentie El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Ulil Albab
Supardin
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
MASA DEPAN DAN ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DI TENGAH ABAD MILINEAL Hindun Umiyati; Supardin; Hamsir
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 8: Juli 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One aspect that is highlighted by ethics and morals regarding the behavior of a person's actions is in the field of expertise called profession. Due to the profession as a job about theoretical and technical expertise, which relies on honesty, the dependence and expectations of people who need help are very large in order to implement a good law enforcement system, therefore the bearers of a profession are required to meet certain conditions in carrying out and carrying out their duties. and professional functions, so that they really work professionally in their fields. This research can be categorized as normative juridical research. The type of data used is secondary data. Data collection in this study was carried out through a literature study. The data were analyzed in a qualitative normative manner. Law enforcement in Indonesia at this time should follow the applicable law and is expected to realize legal development. In addition, in accordance with Article 6 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, the formation of national law needs to be based on the principles of protection, humanity, nationality, kinship, archipelago, diversity in diversity, justice, equality in law and government, order and legal certainty, balance, harmony, and harmony. The principles for forming these laws and regulations deriving the noble values ​​of Pancasila as legal ideals / rechtsidee
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Maslahah (Studi Kasus Tahun 2022-2024) Nurjannah; Abd. Rauf Muhammad Amin; Andi Muhammad Akmal; Lomba Sultan; Supardin
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 1 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i1.386

Abstract

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Majene dalam penetapan dispensasi kawin pada tahun 2022-2024 menjadi latar belakang penelitian ini. Beberapa submasalah dalam pokok masalah tersebut , yaitu: 1) Bagaimana realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024, 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene, dan 3) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene perspektif mas}lah}ah. Jenis penelitian ini tergolong field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologis-normatif (syar’i), yuridis-normatif, dan yuridis Empiris (sosio­logis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2022-2024 adalah berjumlah 64 penetapan dispensasi kawin dengan rincian 54 perkara dikabulkan, 2 ditolak, 2 digugurkan, dan 5 dicabut . Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene adalah 1) Pertimbangan dalam hukum: al-Qur’an, Hadis, Kaidah Fikih, Putusan Hakim, dan Undang-Undang. 2) Pertimbangan hakim di luar hukum. Kemudian analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene perspektif mas}lah}ah adalah Hakim dalam penetapan mengabulkan dispensasi kawin mempertimbangkan kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih menolak mafsadat lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Implikasi dari penelitian ini : 1) Diharapkan pemerintah Kab. Majene melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pencatatan perkawinan, pencegahan perkawinan di bawah umur dan pencegahan pergaulan bebas. 2) Diharapkan keluarga melakukan  pengawasan cermat, menanamkan nilai moral dan memberikan pendidikan agama. 3) Diharapkan kepada pemerintah memberikan sanksi administrasi bagi pelaku perzinahan.  
Fiqh Tasamuh pada Masyarakat Multikultural Berbasis Maqasid Syar'ah di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua (Studi Analisis Peran MUI) Rahmatulla; Muammar Bakri; Andi Muhammad Akmal; Darussalam Syamsuddin; Supardin
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 1 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i1.391

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan fiqh tasāmuh berbasis maqāṣid syarī‘ah dalam masyarakat multikultural di Kabupaten Jayapura, dengan menyoroti peran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis eksistensi dan peran MUI dalam membina umat Muslim, menerapkan prinsip fiqh tasāmuh, serta menghadapi tantangan dalam membangun toleransi tanpa melanggar prinsip maqāṣid syarī‘ah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriftif (field research) dengan pendekatan teologis-normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi MUI Kabupaten Jayapura dalam masyarakat multikultural berperan strategis sebagai lembaga yang memfasilitasi pembinaan umat Muslim dalam penerapan fiqh tasāmuh di tengah masyarakat multikultural. Program-program seperti pelantikan pengurus tingkat distrik, dialog lintas agama, dan kolaborasi dalam edukasi ekonomi syariah menjadi langkah nyata dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama yang tetap sejalan dengan prinsip maqāṣid syari‘ah. Namun, MUI menghadapi tantangan internal seperti keterbatasan jumlah ulama, serta perbedaan pandangan di antara pengurus MUI terkait batasan toleransi. Tantangan eksternal meliputi pluralitas agama dan budaya yang kompleks serta perbedaan interpretasi ajaran Islam di masyarakat. 
Maslahah Mursalah dalam Praktik Yudisial: Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 2023-2024 Terkait Harta Bersama Pasca Perceraian Andi Syahru Ramadhan; Kurniati; Asni; Supardin; Rusdi Tahir
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 11 No. 2 (2025): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to reveal a description of the 2023–2024 joint property division case at the Sungguminasa Religious Court, the basis for the judge's considerations in deciding the case, and the application of the maṣlaḥah mursalah principle in the decision-making process. The approach used is empirical juridical through documentation studies and interviews with judges. This type of research uses qualitative research, which is a data collection that is carried out objectively and analyzes data to improve and test a problem. This research was conducted at the Sungguminasa Religious Court Class I A. The results of the study show that the description of cases in 2023-2024 shows a downward trend compared to previous years. The basis for the judge's considerations considers not only the provisions of Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, and the Civil Code, but also aspects of the contribution of each party in obtaining property during the marriage. Applying the perspective of maṣlaḥah mursalah, the judge's decision is directed at efforts to protect parties who are more vulnerable economically and socially, to avoid harm, and achieve proportional justice.
SINERGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PERADABAN LINGKUNGAN DAN PENDIDIKAN BERBASIS MODERASI BERAGAMA DI PERUMAHAN SITRA SAMATA PERMAI GOWA Supardin; Mildawati, Titi
Al-Hikmah Journal for Religious Studies Vol 27 No 02 (2025): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-hikmah.v27i02.62097

Abstract

This study aims to identify the causes of environmental and educational problems based on religious moderation, as well as to reactivate the role of the government and society in building effective collaboration for a sustainable civilization. The issues studied in this research are environmental conditions, education based on religious moderation, and forms of synergy between the government and society in creating an educational environment based on religious moderation. This qualitative study uses observation, in-depth interviews, and documentation for data collection. The results show that the physical environmental conditions of the Sitra Samata Permai Housing Complex do not meet quality standards based on Kevin Lynch's indicators, such as poorly functioning drainage, damaged road infrastructure, poorly maintained buildings, and a lack of public facilities. Education based on religious moderation is not yet well structured, but moderate values are still applied, supported by the Khadijah Taklim Council. However, the synergy between the government and the community is still weak, as neither has fully carried out its respective roles, thereby hindering effective collaboration in environmental and educational development. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab masalah lingkungan dan pendidikan berdasarkan moderasi agama, serta untuk mengaktifkan kembali peran pemerintah dan masyarakat dalam membangun kolaborasi yang efektif untuk peradaban yang berkelanjutan. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini kondisi lingkungan, pendidikan berbasis moderasi beragama dan bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan berbasis moderasi beragama. Penelitian kualitatif ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan fisik Perumahan Sitra Samata Permai tidak memenuhi standar kualitas berdasarkan indikator Kevin Lynch seperti drenase yang tidak berfungsi dengan baik, infrastruktur jalan yang rusak, kondisi bangunan tidak terawat dan tidak terdapat fasilitas umum. Pendidikan yang didasarkan pada moderasi agama belum terstruktur dengan baik, namun nilai-nilai moderat tetap diterapkan, didukung oleh Majelis Taklim Khadijah. Namun, sinergi antara pemerintah dan masyarakat masih lemah, karena keduanya belum sepenuhnya melaksanakan peran masing-masing, sehingga menghambat kolaborasi yang efektif dalam pengembangan lingkungan dan pendidikan.
Co-Authors A Muh Muharram M A. Uswatun Hasanah Aswar Abd. Rauf Muhammad Amin Andi Muhammad Akmal Andi Nurjayanti Andi Syahru Ramadhan ASNI Darussalam Syamsuddin Hamsir Hindun Umiyati Imam Makmun Intan Cahyani, Intan Istiqamah Izzah, Ibnu Juliana Kurniati Lomba Sultan Mildawati, Titi Muammar Bakri Muh. Jamal Jamil Muhammad Anis, Muhammad Nurfadhila Yunus nurfaika ishak Nurfatimah Nurjannah Nurul Alfiah Rahmi Rahim, Wahida Rahma Amir Rahmatulla Rusdi Tahir Siti Nurul Fatimah SULASTRI Teguh Dermawan Virgiawa, Rheyza