Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.125
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gorontalo Law Review Mulawarman Law Review Risalah Hukum Journal of Indonesian Management Bakti Sekawan : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Indonesia Jurnal Hukum Bisnis Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Inovasi Global Media Hukum Indonesia (MHI)
Atriani, Dewi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Strategi Penanaman Modal di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional Azizah, Rizqi Amalia; Raissa, Aurel; Andika, Delesep Hasan; Refinaldi, Adhitara; Atriani, Dewi
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 5 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v2i5.92

Abstract

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi sebuah solusi untuk dapat memenuhi ketersediaan sumberdaya permodalan untuk dapat melakukan pembangunan nasional. Penanaman Modal di Indonesia menjadi salah satu faktor penting pemerintah. Kebijakan-kebijakan juga banyak difokuskan untuk mengembangkan penanaman modal secara masif di Indonesia, yang mana mengacu pada rencana strategis Indonesia. Tujuan utama dari pemberian fasilitas tersebut adalah untuk menarik investor dalam negeri menanamkan modalnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif yakni berupa penelitian hukum yang menganalisis aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Strategi penanaman modal di Indonesia dapat mempengaruhi struktur ekonomi dan distribusi kekayaan di dalam negeri, namun terdapat juga dampak penanaman modal bagi Indonesia dalam pembangunan perekonomiannya. PDB merupakan indikator kegiatan ekonomi yang sering dipandang sebagai ukuran yang adekuat untuk mengevaluasi perekonomian di suatu negara. Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki dampak yang signifikan bagi pembangunan perekonomian di Indonesia, dapat dilihat dari peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. PMA memberikan akses terhadap modal dan teknologi asing yang membantu meningkatkan investasi dalam berbagai sektor ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat melalui peningkatan produksi dan pengembangan industri. Berdasarkan uraian diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Indonesia telah mengalami peningkatan kesejahteraan penduduknya yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
PENYELESAIAN HUKUM WANPRESTASI BERBENTUK NASABAH GAGAL BAYAR TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM Atriani, Dewi; Angel, Dayang; Riyanti, Tris Leni; Rahmawati, Yessi; Situmorang, Stephanus Christian
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran regulasi dan kebijakan hukum dalam menangani nasabah gagal bayar pada koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penyelesaian kasus gagal bayar tersebut. Gagal bayar nasabah merupakan isu penting yang berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan dan operasional koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data primer dan sekunder yang meliputi berbagai undang-undang dan peraturan terkait koperasi dan wanprestasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17 Tahun 2015, serta mekanisme hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani gagal bayar. Namun, terdapat berbagai faktor penghambat, baik internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi yang lemah, maupun eksternal seperti kondisi ekonomi makro yang tidak stabil dan budaya menunggak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem penagihan, dan peningkatan literasi keuangan sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas penanganan gagal bayar nasabah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, koperasi, dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan gagal bayar nasabah.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Yang Memiliki Gangguan Kejiwaan Pada Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Fahriah, Siti; Suriani, Suriani; Ramadhanita, Shavira; Atriani, Dewi
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i3.843

Abstract

Pemegang saham minoritas yang salah satunya menderita gangguan jiwa seringkali menghadapi banyak tantangan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, di mana keterbatasan dalam memberikan perlindungan hukum juga akan berdampak pada hak-hak pemegang saham secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang saham dengan kondisi kesehatan jiwa tertentu tetap mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam keikutsertaannya sebagai pemegang saham di perusahaan PT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan kajian melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Pemegang saham minoritas memiliki hak-hak khusus, seperti hak atas informasi, menghadiri RUPS, dan menerima dividen. Mereka juga dapat menuntut perusahaan jika terjadi kerugian atau gangguan psikologis. Perlindungan hukum, seperti prinsip super mayoritas dan hak penilaian, perlu diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan dan hak-hak mereka dengan baik. Dalam kasus kerugian perusahaan, perusahaanlah yang memiliki hak untuk menuntut dan tidak ada hak bagi pemegang saham minoritas untuk mengambilnya dari manajemen.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KEBERATAN DIMUTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PDT.SUS-PHI/2022/PN MKS) Hasanudin, Yulita Erika; Rahmi, Adelia Hidayatul; Melati, Nanda Sukma; Antonio, Christofher Dylan; Atriani, Dewi
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3540

Abstract

While it's true that some mutations try to improve workers' wellbeing, others cause Termination of Employment (PHK) as a result of refusal of transfers. Consequently, it is essential that the regulation of employee transfers be carefully considered to ensure compliance with all applicable laws. This study has shown that the legislative provisions pertaining to the termination of employment (PHK) have been met by the action taken by KSP Nasari Makassar against Plaintiff Idiamin Sartian Umar so that it does not harm the party concerned. plaintiff's workers' rights. Then, the transfer carried out by KSP Nasari Makassar was aimed at improving welfare through increasing salaries and promotions for the Plaintiff. However, the Plaintiff refused for personalreasons which violated the Nasari Savings and Loans Cooperative (KSP) Regulations which emphasized that workers must prioritize the interests of the Cooperative above personal reasons. During these negotiations, the Plaintiff was also not present to fulfill his obligations as a worker at the company even though he had received a warning letter. Thus, the Judge decided that the Plaintiff had no right to demand severance pay from the company. In order to accomplish its research goals, this study used a normative research methodology that relied on legislative approaches, a case approach, and the collection of both primary and secondary legal documents. 
Co-Authors Andika, Delesep Hasan Angel, Dayang Antonio, Christofher Dylan Assmaningrum, Nurlatifah Asufie, Khairunnisa Noor Audina, Dhea Januastasya Azizah, Rizqi Amalia Az’zahra, Maura Hanisa Eliyah Acantha Manapa Sampetoding Esther Sanda Manapa Fahriah, Siti Grizelda Hardinata, Michelle Jefelyn Haris Retno Susmiyati Hasanudin, Yulita Erika Husain, Sabrina W. J. Husain, Sabrina Wardatul Jannah Jody, Exca Sukas Maulidayna, Ninna Melati, Nanda Sukma Nima, Irsil Meilani Novitasari, Ani Nurhandayani, Alya Pitrianti, Siti Purba, Arini A. Purba, Arini Anestesia Raditya, Atthyya Rahmi, Adelia Hidayatul Raissa, Aurel Ramadhanita, Shavira Refinaldi, Adhitara Riyanti, Tris Leni Rosdiana, Anita Sasongko, Octavia Fatma Nur Kusuma Dewi Savitri, Pitaloka Alif Sitohang, Yesica Yentelina Situmorang, Stephanus Christian Soraya, Nurhaflah Stefano, Jeremia Lorenzo Sunani, Avi Suriani Suriani Wahyuningsih, Theresia Lintang Wiwik Harjanti Yessi Rahmawati Yulianto, Ade Yusuf Yulita Sirinti Pongtambing Yuniarsih, Yuniarsih Yustikaningtiyas, Anisa