Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN GAS BERSUBSIDI (Studi Putusan Nomor: 552/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst) Muarif, Sahrul; Asmara, Romi; Muammar, Muammar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22417

Abstract

Pengoplosan gas bersubsidi merupakan salah satu jenis tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi sebagaimana ketetapan pada Pasal 55 Undang-Undang Migas telah di ubah dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang melakukan tindak pidana penyalahgunnaan gas bersubsidi telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan alasan pemaaf. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan gas bersubsidi dalam Putusan Perkara Nomor: 552/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. serta Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim terhadap pelaku penyalahgunaan gas bersubsidi dalam Putusan Perkara Nomor: 552/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan terhadap sanksi penyalahgunaan gas bersubsidi yang dilakukan oleh individu telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, namun kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Pst Sanksi yang dijatuhkan dinilai kurang sesuai atau terlalu berat dikarenakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara terpaksa guna menghidupi keluarganya dan Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya Serta siap mempertanggungjawabkan tindakannya. Oleh karena itu hakim dalam memutus perkara hendaknya mempertimbangkan putusan didasarkan atas penerapan hukum materil dan formil yang lebih tepat diterapkan kepada pelaku supaya memberikan efek jera kepada pelaku sendiri serta oknum yang sering melakukan kegiatan ini.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PEKERJA MIGRAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/PID.SUS/2017) Saleha, Ella Annisa; Asmara, Romi; Malahayati, Malahayati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23484

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan antara maraknya praktik penyelundupan pekerja migran secara ilegal dan ketentuan hukum yang mewajibkan prosedur resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 2004. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pekerja migran serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 615K/PID.SUS/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menegaskan penempatan tenaga kerja Indonesia secara non-prosedural sebagai pelanggaran serius, serta menguraikan pembuktian alat bukti, niat jahat, dan peran aktif terdakwa sebagai Direktur Keuangan. Novelty penelitian ini terletak pada sorotan terhadap pertanggungjawaban pidana pejabat struktural dalam korporasi yang selama ini luput dari jerat hukum. Kesimpulannya, putusan Mahkamah Agung mencerminkan upaya serius penegakan hukum untuk melindungi pekerja migran dari kejahatan terorganisir. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah melakukan reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi agar pejabat tidak dapat berlindung di balik jabatan administratif dalam kasus serupa.