Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.303
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Jurnal Risalah Kenotariatan Hang Tuah Law Journal ANDREW Law Journal Rechtsvinding Ganec Swara
Ristanti, Yuni
Universitas Mataram
Religion Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
KONSEP RADIKALISME DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Yuni Ristanti; Titin Nurfatlah
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v7i1.426

Abstract

Radikalisme digital merupakan fenomena yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan penyebaran ideologi ekstrem melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis definisi radikalisme dan radikalisme digital, mengkaji pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, serta mengidentifikasi indikator-indikator yang dapat digunakan dalam proses scraping data untuk mendeteksi konten radikal di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa radikalisme dalam perspektif hukum positif tidak selalu dirumuskan secara eksplisit, namun dapat diidentifikasi melalui perbuatan yang mengarah pada ancaman terhadap keamanan negara, seperti yang tercermin dalam delik makar dan ketentuan terkait dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks digital, radikalisme ditandai oleh pola penyebaran konten yang sistematis, penggunaan narasi ideologis yang bersifat ekstrem, serta adanya indikasi ajakan atau mobilisasi tindakan. Indikator-indikator tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam teknik scraping data untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi radikalisme digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam merespons dinamika kejahatan berbasis teknologi informasi di Indonesia.
Analisis Sentimen Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial: Implikasi Terhadap Kebijakan Perlindungan Korban Atika Zahra Nirmala; Nunung Rahmania; Yuni Ristanti
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i2.10481

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan isu kompleks yang semakin dipengaruhi oleh dinamika media sosial. Meskipun menjadi ruang bagi korban untuk bersuara, media sosial juga memunculkan sentimen negatif seperti victim blaming  dan ujaran kebencian yang memperdalam trauma. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa 78,95% wacana digital bersifat negatif, menandakan perlunya kebijakan perlindungan korban yang lebih komprehensif. Diperlukan sinergi tiga pilar moderasi konten digital, edukasi publik tentang empati dan consent, serta dukungan hukum dan psikososial terintegrasi agar korban terlindungi, pulih secara utuh, dan kekerasan berulang dapat dicegah
Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen Muda Pada Transaksi Jual Beli Online di SMPN 2 Batulayar Septira Putri Mulyana; I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha; Beverly Evangelista; Yuni Ristanti; Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.233

Abstract

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsumen muda mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi online, serta memberikan edukasi hukum secara praktis dan edukatif terkait perlindungan konsumen dalam era digital untuk menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan generasi muda untuk menjadi konsumen cerdas dan terlindungi secara hukum agar mendorong terbentuknya budaya literasi hukum digital di kalangan pelajar SMPN 2 Batulayar sebagai konsumen muda berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah normatif, sosiologis, dan edukatif yang dimana penyuluhan dilaksanakan melalui ceramah, diskusi, konsultasi, dan penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan tujuan, materi, lokasi, serta latar belakang peserta. Maka dari itu, pengabdian ini akan menjelaskan tentang permasalahan terkait hak dan kewajiban sebagai literasi hukum pada konsumen muda, permasalahan yang dihadapi konsumen muda dalam transaksi online, dan memberikan strategi yang efektif dalam peningkatan kesadaran pemahaman para konsumen muda mengenai perlindungan hukum atas transaksi online di era digital.
Gender Stereotype in the Formulation of Crime of Rape: A Comparison of Criminal Code and Draft Criminal Code Yuni Ristanti; Lalu Panca Tresna D; Abu Sa'it; Imas Octaviana Dewi; Lalu Rangga Satria Wijaya
Unram Law Review Vol 4 No 2 (2020): Unram Law Review (Ulrev)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v4i2.104

Abstract

Rape is one of the crimes that may embody stereotype gender, likewise in Indonesian Criminal Code. However there is development conception concerning crimes of rape put forward in The Draft of Criminal Code. This study aims to determine the different provision of crimes of rape in Criminal Code and The Draft Criminal Code. The result of this study concluded that the provision of rape in the Draft Criminal Code have more advance than the provision of rape in Criminal Code. The Draft Criminal Code has renounce crime of rape base on gender by not showing woman as the only victim of rape. Furthermore the provisions of rape in the draft criminal code have asserted method of rape that not only by intercourse. Therefore the provision of crime of rape in the draft criminal code can include rape whose victim are boys or men.
PARENTAL LIABILITY PADA PIDANA PENGGANTI UNTUK ANAK BERHADAPAN HUKUM: Parental Liability Substitute Ciminal Penalties For Children Who Commit Crimes Yuni Ristanti; Ahwan Ahwan
Ganec Swara Vol. 19 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/gara.v19i4.469

Abstract

This research is motivated by the increasing number of children facing criminal penalties and the limitations of the juvenile criminal justice system, which still places individual criminal responsibility on children, without considering the role of parents as influential parties in shaping children's behavior. The purpose of this study is to analyze the normative basis, extent, and possibility of implementing the concept of parental liability or criminal responsibility of parents as a form of substitute punishment for children who carry out serious crimes. The research method used is normative legal research with a statutory, case, and historical approach through an analysis of the National Criminal Code, the Juvenile Criminal Justice System Law, and practices in several countries, such as the Philippines. The results of the study indicate that the application of parental liability can be used as a means of reforming juvenile criminal law oriented towards restorative justice. This concept places parents as active participants through educational and social sanctions such as parenting education, social work, and family rehabilitation, so that the law not only punishes but also educates and restores
DISHARMONI KEBIJAKAN KRIMINAL: KONTRADIKSI PENGATURAN DELIK ZINA, INFANTISIDA, DAN PEMBUNUHAN KELUARGA DALAM KUHP BARU: Disharmony of Criminal Policy: Contradictions in the Regulation of Adultery, Infanticide, and Familial Homicide under the New Indonesian Penal Code Yuni Ristanti; Febrihadi Suparidho
Ganec Swara Vol. 20 No. 2 (2026): Juni 2026
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/gara.v20i2.700

Abstract

The regulation of infanticide under the Indonesian National Criminal Code raises issues concerning sentencing consistency when compared to the expansion of adultery offences and the aggravated punishment for homicide within the family sphere. This study aims to analyze the regulation of Article 460 of the National Criminal Code through the doctrines of criminal policy and the theory of proportionality in sentencing. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and historical approaches. The conceptual approach is utilized to construct the concept of infanticide through the doctrine of criminal policy and the theory of proportionality in sentencing, while the case approach examines several judicial decisions concerning infanticide. Legal materials were analyzed qualitatively using proportionality parameters in sentencing. The findings indicate that the regulation of infanticide in the National Criminal Code does not fully reflect a balance between the seriousness of the offence, the offender’s culpability, and victim protection. Furthermore, the phrase “fear of being discovered by others” creates juridical ambiguity because it is not expressly formulated as either a justification or an excuse. Therefore, reformulation of Article 460 of the National Criminal Code is necessary to ensure conformity with the principle of proportionality in sentencing and the protection of children’s right to life
PROBLEMATIKA SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA: Systemic Challenges In Electoral Crime Law Enforcement In Indonesia Zahratul'ain Taufik; Deni Hartawan; Yuni Ristanti
Ganec Swara Vol. 20 No. 2 (2026): Juni 2026
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/gara.v20i2.709

Abstract

The handling of electoral crimes is a crucial instrument for safeguarding the integrity and legitimacy of democratic processes. Although Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework and an integrated enforcement mechanism through the Integrated Law Enforcement Center, various challenges continue to arise in practice. This study aims to analyze the problems within Indonesia’s electoral crime law enforcement system from the perspective of legal enforcement. This research employs a normative empirical legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is supported by legislation, academic literature, official reports, institutional evaluations, and media coverage related to electoral crime enforcement during the 2024 General Election. The findings indicate that the challenges are not limited to legal substance but also involve legal structure and legal culture.The study concludes that the problems of electoral crime law enforcement are systemic in nature and require improvements in regulatory frameworks, institutional capacity, and integrity to ensure effective, fair, and credible electoral justice
Co-Authors Abu Sa'it Ahwan Ahwan Ahwan Ahwan Ahwan, Ahwan Atika Zahra Nirmala Beverly Evangelista Beverly Evangelista Deni Hartawan Febrihadi Suparidho I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha Imas Octaviana Dewi Lalu Panca Tresna D Lalu Parman Lalu Rangga Satria Wijaya nathania satriawan Nunung Rahmania Prandy Arthayoga Louk Fanggi Prandy Arthayoga Louk Fanggi Septira Putri Mulyana Titin Nurfatlah Ufran, Ufran Zahratul'ain Taufik