Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.129
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling Lentera Hukum Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Unes Law Review Jurnal Simbur Cahaya JURNAL RECHTENS Syntax Idea Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Eduvest - Journal of Universal Studies Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Anti Korupsi Referendum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM Jurnal Begawan Hukum Rechtenstudent Journal ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Kajian Pembaruan Hukum INLAW
Ainul Azizah
Fakultas Hukum, Universitas Jember
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pengaruh Teknologi Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Siswa MI NU Al Falah Tanjung Rejo Kelas V Amelia Nur Ramadhani; Ainul Azizah; Alex Prasetyo; Fina Fakhriyah; Nur Fajrie
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v3i5.5066

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh teknologi pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa di MI NU Al-Falah Tanjungrejo Kelas V. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 siswa. Teknik analisis data menggunakan uji statistik berupa analisis deskriptif, analisis linear sederhana, uji determinasi dan uji hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk variabel Teknologi Pembelajaran adalah 18,93 dengan standar deviasi 2,363, sementara untuk variabel Motivasi Belajar adalah 18,57 dengan standar deviasi 2,344. Hasil regresi linear sederhana menunjukkan bahwa teknologi pembelajaran memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa, dengan persamaan regresi Y = 8.141 + 0.551X. Koefisien korelasi (R) sebesar 0.555 menunjukkan korelasi positif yang cukup kuat, dan nilai R Square sebesar 0.308 menunjukkan bahwa 30.8% variabilitas dalam motivasi belajar dapat dijelaskan oleh teknologi pembelajaran. Uji Anova menunjukkan nilai F sebesar 12.461 dengan nilai p sebesar 0.001, mengindikasikan signifikansi statistik yang tinggi. Dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara teknologi pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Temuan ini memberikan rekomendasi praktis bagi MI Al-Falah Tanjungrejo untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar guna mencapai hasil belajar yang lebih baik.
The Concept of Implementing The Policy of Rehabilitation of Drug Abuse Based On The Restorative Justice Approach By The Prosecutor's Office of The Republic Of Indonesia Jadmiko, Widhi; Y. A. Triana Ohoiwutun; Ainul Azizah
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2088

Abstract

This study discusses the policy of Guideline Number 18 of 2021 concerning the settlement of drug abuse cases through rehabilitation with a restorative justice approach as an implementation of the dominus litis principle by the Indonesian Attorney General's Office. The implementation of the drug abuse rehabilitation policy by the Indonesian Attorney General's Office based on the dominus litis principle is regulated in the Attorney General's Guideline Number 18 of 2021. This policy addresses the number of drug convicts that exceed capacity with a restorative justice approach. The dominus litis principle gives prosecutors great authority in controlling the legal process, including the decision to continue or stop prosecution based on sufficient evidence. In addition, this principle allows for the termination of prosecution if the perpetrator's actions are not considered a crime. This policy gives prosecutors the authority to determine legal settlements with rehabilitation, prioritizing the recovery of perpetrators and positive impacts on society. Rehabilitation focuses on changing the behavior of perpetrators through programs that help them overcome drug addiction and improve their social skills. In addition to providing legal protection and the rights of perpetrators, this approach also emphasizes the principle of fast, simple, and low-cost justice, and avoids complicated and expensive legal processes. The principle of restorative justice in this policy aims to improve the negative impacts of drug abuse, by emphasizing the physical, mental, social, and emotional recovery of perpetrators, so that they can return to being productive members of society.
Pengintegrasian Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Di Indonesia Yanuarto, Totok; Sari, Pika; Widihiana Suarda, I Gede; Azizah, Ainul
JURNAL RECHTENS Vol. 13 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v13i1.2845

Abstract

Tujuan artikel ini untuk menelaah dan mengevaluasi tentang pengintegrasian mediasi penal sebagai penyelesaian perkara pidana di tinjau dari perspektif pembaharuan hukum di indonesia. Jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam rangka menegakkan keadilan restorative dan pelaksanaannnya dilakukan dengan kesepakatan antara pelaku dan korban. Dikarenakan mediasi penal sebelumnya tidaklah pernah dilakukan di Indonesia maka sejatinya mediasi penal harus di integrasikan kedalam system peradilan pidana di Indonesia dan pengintegrasian tersebut sendiri dapat dilakukan dengan bentuk non penal policy yang dalam hal ini berarti dilakukan tanpa legislasi dan dapat pula dilakukan dengan lebih proper yaitu dengan penal policy yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan penyusunan aturan mengenai mediasi penal mulai dari pengertian, asas, dan juga bentuk pelaksanaan integrasi penal di Indonesia. Kata Kunci:Mediasi, Penal, Perkara Pidana  Abstract The purpose of this article is to examine and evaluate the integration of penal mediation as a resolution of criminal cases from the perspective of legal reform in Indonesia. This type of research is included in the juridical-normative category, namely research carried out by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations that are appropriate and related to the object of research. The results of this research show that in order to uphold restorative justice and its implementation, it is carried out with an agreement between the perpetrator and the victim. Because penal mediation has never previously been carried out in Indonesia, penal mediation must actually be integrated into the criminal justice system in Indonesia and this integration itself can be carried out in the form of a non-penal policy, which in this case means it is carried out without legislation and can also be carried out more appropriately, namely by penal policy, the implementation of which is carried out by preparing rules regarding penal mediation starting from the meaning, principles and also the form of implementation of penal integration in Indonesia Keywords: Mediation, Penal, Criminal Case REFERENCES Andi Hamzah. 2009 Hukum Acara Pidana Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika. Braithwaite. 2006. Handbook of Restorative Justice “Shame. Shaming and Restorative Justice : A Critical appraisal”. New York : Routledge. Luhut Pangaribuan. 2006.  Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat : Praperadilan. Eksepsi. Pledoi. Duplik. Memori Banding Kasasi. Peninjauan Kembali Edisi Revisi.  Jakarta : Djambatan. M Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Revisi. Jakartta : Sinar Grafika. Mark S Umbreit. 2001. Obstacles And Oppurtunities For Developing Victim Offender Mediation For Juveniles : The Experience Of Six Oregon. San Fransisco : CA : Joessey-Bass. Bani. Ferdinand Donu. and Frans Simangunsong. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup." Journal Evidence Of Law 2. no. 3 (2023). Garcia. Virginia. Hari Sutra Disemadi. and Barda Nawawi Arief. "The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law." Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 28. no. 1 (2020). Lesmana. CSA Teddy. "Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota)." Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2. no. 2 (2020). Maknun. Luil. and Febrina Hertika Rani. "Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain." Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 6. no. 2 (2020). Oktobrian. Dwiki. Rani Hendriana. Dwi Hapsari Retnaningrum. and Muhammad Lukman Nurhuda. "Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan." Litigasi 24. no. 1 (2023). Purnomo. Beja Suryo Hadi. "Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial 4. no. 2 (2018). Rizal. Moch Choirul. "Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam." Ulul Albab 18. no. 1 (2017). Septiyo. Tendy. Joko Setiyono. and Muchlas Rastra Samara. "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." Jurnal Yuridis 7. no. 2 (2020). Sudarsono. Cacuk. "Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan." Unnes Law Journal 4. no. 1 (2015). Vasilenko. Aleksandra S.. Sergey A. Bukalerov. Natal’ya S. Gaintseva. and Anton V. Serous. "General Provisions of the Mediation Institution in Criminal Proceedings of European States." In Current Problems and Ways of Industry Development: Equipment and Technologies. pp. 906-913. Cham: Springer International Publishing. 2021. Wangga. Maria Silvya E.. Pujiyono Pujiyono. and Barda Nawawi Arief. "Revocation of Political Rights of The Perpetrators of Criminal Acts of Corruption." JILS 4 (2019).
Restitusi terhadap Istri Korban Tindak Pidana KDRT pada Perkawinan Siri Sugiarto, Risma Putri; Azizah, Ainul; Furqoni, Laili
PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v31i1.912

Abstract

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang memiliki keabsahan dalam agama Islam, namun tidak memiliki pengakuan hukum dari otoritas pemerintah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kasus KDRT yang terjadi pada perkawinan siri yang menimbulkan luka pada korban (istri siri) menjadi hal yang menarik untuk dikaji, perlunya perlindungan bagi korban untuk memulihkan kembali keadaan korban sebelum KDRT terjadi. Tujuan penelitian yang diulas yaitu pertama, pertimbangan hakim pada kasus KDRT pada perkawinan siri yang didasarkan pada asas lex specialis derogate legi generali. Kedua, pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana KDRT dari perkawinan siri. Dalam judul artikel ini, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum (legal research) dan bersifat yuridis normatif. Pendekatan dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kesimpulan yang didapatkan yaitu korban KDRT memiliki pilihan untuk mengajukan restitusi, yang dapat dilakukan melalui penggabungan perkara ganti kerugian atau dengan melibatkan LPSK. Pengajuan restitusi melalui LPSK diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 yang secara khusus membahas tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 18 huruf f dari peraturan ini mengatur secara spesifik mengenai pengajuan restitusi. Pelaksanaan restitusi ini sesuai dengan amanat Pasal 43 UU PKDRT. Siri marriage is one that has Islamic legality but does not receive legal recognition from government authorities. Domestic violence situations in siri marriages that result in injuries to victims (siri wives) are fascinating to investigate, the need for protection for victims to restore them to their condition prior to the domestic violence occurring. First, the judge’s assessment in situations of domestic abuse in a siri marriage based on the concept of lex specialis derogate legi generali is examined. Second, victims of domestic abuse in a siri marriage must make compensation. The research technique utilized in this article is legal research, which is normative juridical in character, as stated in the title. This paper was written using both a legislative and a conceptual approach. The conclusion reached is that victims of domestic abuse have the option of seeking restitution, which may be accomplished via the consolidation of compensation cases or by contacting the LPSK. The filing of restitution LPSK is governed by Government Regulation No. 4/2006, which addresses the Implementation and Cooperation for the Recovery of Domestic Violence Victims. The filing of restitution is explicitly governed by Article 18 letter f of this rule. Restitution is being carried out in compliance with the mandate of Article 43 of the PKDRT Law.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Siti Khodijah; Ainul Azizah; Aan Efendi
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i4.680

Abstract

In practice, children as victims of the crime of sexual intercourse find it difficult to fight for their rights in the form of legal protection as victims. Especially in the case of Cassation Decision Number 281 K/Pid.Sus/2019 and Appeal Decision Number 155/Pid.Sus/2018/PT.Mdn which are used as research objects, it is necessary to examine to what extent the legal protection of children's rights as victims of criminal acts is fulfilled. In this problem, it was discovered that regulations at that time did not really focus on victims, the criminal justice system at the time of the case process was still focused on the defendant as the perpetrator of the crime, while the victim was only passive because his legal interests were already represented by investigators and public prosecutors. Moreover, it was made worse by the weak regulations that existed at that time, causing the interests of children as victims of criminal acts to be neglected. However, if we look at future legal policies or existing regulations that have emerged at this time, it turns out that we have a strong direction towards legal protection for children as victims of criminal acts of sexual intercourse. At least the victim can play an active role in fulfilling and achieving legal protection, and is supported by criminal objectives and guidelines that are very different from the criminal objectives that were in effect at the time the case took place.
Criminal Responsibility in Documents Forgery of Applying Credit Card Silvia Anggraini; Y. A Triana Ohowaitun; Ainul Azizah
Rechtenstudent Vol. 5 No. 1 (2024): Rechtenstudent April 2024
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v5i1.324

Abstract

This research discusses criminal liability in cases of forgery of documents in credit card applications which contain an element of inclusion. Forgery of documents in Articles 263 to 276 of the Criminal Code. This research uses a normative juridical research method using three approaches, namely the statutory approach, conceptual approach, and case approach. Consisting of two problem formulations, namely 1) What is the article alleged by the Public Prosecutor in Decision no. 357/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst and Decision No. 358/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst are in accordance with the acts of participation carried out by the defendant? 2) What is the judge's consideration in handing down a decision against the perpetrator of the crime of document forgery in Decision No. 357/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst and Decision No. 358/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst are in accordance with the defendant's guilt? This research results that 1) the element of inclusion in the indictment made by the public prosecutor is not clear about the direction of participation, because the articles being targeted are different, so the indictment must be statedobsciuur libel. 2) the judge's considerations in handing down a decision regarding the criminal act of forgery of documents in decision no. 357/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst is in accordance with the defendant's error, namely fulfilling the element of error by intentionally falsifying a letter, and decision no. 358/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst has fulfilled the element of error by deliberately using a fake letter. However, because one of the elements of the indictment, namely the inclusion element, is considered unclear, one of the decisions must be null and void.
State Financial Losses Recovery Through Asset Forfeiture Raden Yudhi Teguh Santoso; Ainul Azizah; Gautama Budi Arundhati
Rechtenstudent Vol. 6 No. 2 (2025): Rechtenstudent August 2025
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v6i2.342

Abstract

Indonesia, as a state governed by law (rechtstaat), guarantees the protection of its citizens' constitutional rights, including economic rights. However, the existence of corruption classified as an extraordinary crime has undermined the nation’s economic foundations and deprived the people of their economic entitlements. Law enforcement against corruption must not only focus on punishing perpetrators but also prioritize the recovery of state losses through the mechanism of asset forfeiture derived from criminal acts. This study examines the urgency and dynamics of asset forfeiture within the framework of Indonesia's positive law, including the relevance of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, and the Indonesian Penal Code (KUHP) of 2023. Furthermore, it discusses the concept of non-conviction based asset forfeiture and the need for a specific Asset Forfeiture Law as a manifestation of the state's commitment to restoring state finances and upholding the rule of law. This research also analyzes the strategic role of the Prosecutor's Office in the asset recovery process, as well as institutional challenges and inter-agency coordination issues in its implementation.
Legal Framework and Criminal Sanctions for Bitcoin-Based Narcotics Transactions Maria Dona Kristina Wati; Ainul Azizah; Fanny Tanuwijaya
Rechtenstudent Vol. 6 No. 2 (2025): Rechtenstudent August 2025
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v6i2.347

Abstract

The rapid development of digital technology has transformed the global financial landscape with the emergence of virtual currencies such as Bitcoin. As a decentralized digital asset based on blockchain technology, Bitcoin enables fast, anonymous, and cross-border transactions without central authority intervention. While these features offer convenience, they also pose risks of abuse in illegal activities, including narcotics transactions. In Indonesia, the use of Bitcoin in drug-related offenses presents complex legal challenges due to the absence of explicit criminal regulations governing such usage. This study examines the criminal liability of narcotics offenders who utilize Bitcoin, focusing on three core issues: the juridical basis for punishment, the characteristics of punishment under Indonesia’s legal system, and an ideal penal concept for the future. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. Findings indicate that punishment remains based on Law No. 35 of 2009 on Narcotics, with Bitcoin regarded as a means rather than a core element of the crime. Although it does not constitute a new offense, its use may aggravate punishment through individualized sentencing. Sanctions involving digital assets remain suboptimal due to regulatory gaps. Therefore, this study recommends revising criminal laws to explicitly regulate Bitcoin use in drug crimes, developing sentencing guidelines that consider technological factors, and formulating responsive penal policies, including asset seizure and inter-agency collaboration through blockchain forensic technology.
Regulating Doxing and Personal Data Dissemination in Indonesia Halif Halif; Ainul Azizah; Prisma Diyah Ratrini
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): January-June 2023
Publisher : University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkph.v3i1.33938

Abstract

The development of information technology have an impact on cyber crimes such as identity theft, fraud, and misuse of personal data. One of the crimes, abuse of personal data is doxing. It was an illegal act to spreading action people's personal information or data without permission and creates dangerous situations, humiliation, harassment, or other adverse which can lead to spoilage of the victims. The act of doxing or disseminating personal data has recently increased, especially among journalists. Doxing is a transmission system of personal data conducted by journalists legally. The freedom of journalists who compose and develop news to encourage misuse of personal data. In this case, we are interested in studying the legal basis of doxing and personal data dissemination in Indonesia, with the objectives: first, does the regulation of distributing personal data (doxing) in the Electronic Information and Transaction Law encounter the doxing typology? second How is the reformulation of the criminal law policy on the act of spreading personal data (doxing) in fulfilling the doxing typology? This research adopted normative legal research and used a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The results showed that the act of doxing in the ITE Law does not regulate it according to the doxing typology. Therefore, there is a need to reform criminal law policies in the ITE. It can also be through the Bill of Personal Data Protection. The government must compose a regulation on disseminating personal data or doxing in the Law concerning Electronic Information and transactions.
A Maqasid al-Shariah Evaluation of the Death Penalty for Child Sexual Crimes Alon Maemanah; Ainul Azizah; Moh. Ali
Rechtenstudent Vol. 7 No. 2 (2026): Rechtenstudent August 2026
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v7i2.425

Abstract

Sexual violence, particularly sexual intercourse with children, is a serious crime that causes deep trauma, material and immaterial losses, and threatens the victim’s future. In 2024, Indonesia recorded 8,674 cases. Children, as the weaker party, often become targets, so perpetrators are frequently given severe punishments, including the death penalty. In Islamic law, sexual intercourse with children is equated with the crime of hirabah because it forcibly violates a child’s honor; therefore, harsh punishment, including death, is considered consistent with maqashid shariah in protecting religion, life, intellect, lineage, and property. This study examines the urgency of the death penalty for perpetrators of sexual intercourse with children, the characteristics of this crime, and the future concept of capital punishment within the framework of maqashid shariah. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, case, and comparative approaches, the study finds that such acts violate the protection of life, intellect, and lineage, and therefore the death penalty is considered legitimate as protection, prevention, and public benefit, in line with Indonesian law and as a deterrent to this extraordinary crime.
Co-Authors Aan Efendi Afrihasa, Balqis Nurdiniasari Ahmad Fahrudin Ahmad Mukhlasul Abidin Alex Prasetyo Alon Maemanah Amelia Nur Ramadhani Angga Wardana Anwar, Iryana Balqis Nurdiniasari Afrihasa Danang Tri Hartono Dominikus Rato Dwi Novantoro Dyah Ochtorina Susanti Fanny Tanuwijaya Fanny Tanuwijaya Farah Nizrinia Aulia Fina Fakhriyah Firda Yunita Dewi Furqoni, Laili Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Habi Burrohim Habibah Rizqo Halif Halif Halif Halif, Halif I Gede Widhiana Suarda Jadmiko, Widhi Kahar, Muhammad Paeway Ebiem Khoidin, Muhammad Laely Wulandari M. Arief Amrullah M. Arief Amrullah M. Khoidin Mardiyono Mardiyono Maria Dona Kristina Wati Moh. Ali Moh. Ali Multazaam Muntahaa Nadya Melinda Oktarina Nur Fajrie Nurul Ghufron Pika Sari Pintami Nanda Prihatmini, Sapti Prisma Diyah Ratrini Putri, Dinda Fefty Miranda Raden Yudhi Teguh Santoso Rahmatullah, Khoirul Lukman Ratrini, Prisma Diyah Sieldy Aprilia Utami Silaban, Rendy Tridolok Silvia Anggraini SITI KHODIJAH Sugiarto, Risma Putri Tajus Subki Tannuwijaya, Fanny Y. A Triana Ohowaitun Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana Yanuarto, Totok Yougha Aulia Mahardi Yougha Aulia Mahardi Yuris, Faza