Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.987
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Spektrum Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW TANJUNGPURA LAW JOURNAL Widya Yuridika JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Yudisial Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa SABDAMAS Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Esensi Hukum Tadulako Master Law Journal Aktual Justice Collegium Studiosum Journal Jurnal Lemhannas RI Transnational Business Law Journal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Lex Prospicit Jurnal KIK-AK
P. Karo, Rizky Pratama
Universitas Pelita Harapan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat Rizky Pratama Putra Karo Karo
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i4.370

Abstract

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Walaupun hak tersebut diamanatkan dan dilindungi oleh konstitusi, namun penyalahgunaan masih sering terjadi untuk kepentingan diri sendiri, dan merugikan orang lain. Perkembangan teknologi memudahkan penyamapian pendapat, penyampaian kritik, namun memudahkan juga untuk menyebarkan ujaran kebencian. Peneliti akan meneliti tentang bahaya&pengaturan tentang hate speech yang dapat merusak persatuan Bangsa Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normative menggunakan data sekunder di bidang hukum. Hasil penelitian pertama bahwa penyebaran hate speech dapat merusak persatuan Bangsa Indonesia, hate speech bukanlah bentuk kebebasan berpendapat, masyarakat tidak boleh membalas hate speech dengan hate speech juga melainkan dapat mendiamkan konten hate speech tersebut atau mengadukannya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dihapus. Hasil penelitian kedua, UU ITE memberikan pemidanaan bagi setiap orang yang terbukti melakukan hate speech baik berbentuk pencemaran nama baik ataupun berisi ujaran kebencian terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan.
Literasi Digital di Sekolah Dasar Negeri 03 Batok, Kabupaten Bogor: Bentuk Penguatan Nilai Ketahanan Nasional Pierre Mauritz Sundah; Rizky Karo Karo
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i4.371

Abstract

Latar belakang penulisan ini adalah teknologi, informasi, digitalitasi adalah hal yang sangat dekat dengan masyarakat namun tingkat pemanfaatan serta literasi akan hal tersebut masih belum merata. Dengan tidak meratanya literasi terutama literasi digital dalam masyarakat menyebabkan terjadinya kesenjangan digital. Oleh karena itu sosialisasi mengenai literasi digital perlu untuk dilakukan agar terjadinya pemerataan tingkat literasi digital dalam masyarakat. Kesenjangan digital terlihat terjadi dalam SDN 03 Batok, Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung di sekolah baik bagi guru maupun siswa, pelajaran TIK yang masih untuk siswa kelas lima atau enam saja hingga kurangnya pengetahuan guru mengenai literasi digital. Berangkat dari permasalahan itu maka Universitas Pelita Harapan (UPH) melakukan sosialisasi kepada Guru di SDN 03 Batok. Rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana manfaat sosialiasi literasi digital sebagai bentuk penguatan nilai ketahanan nasional? Tujuannya agar para Guru memiliki pengetahuan mengenai literasi digital dan dapat membagikannya kepada siswa, orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris, penulisan ini merupakan dari hasil Pengabdian kepada masyarakat bersama mahasiswa. Penulis mengelaborasi data lapangan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah sosialiasi terhadap literasi digital memiliki manfaat bagi guru di SDN 03 Batok. Sosialisasi bagi guru ini diharapkan dapat diteruskan oleh guru tersebut kepada siswa, orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Selain literasi digital, dilakukan juga sosialisasi untuk memberantas berita bohong di media sosial. Kesimpulan tulisan ini bahwa literasidigital memiliki manfaat bagi pelbagai pihak, dan harus sering disosialisasikan.
Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Vincensia Esti P. S; Serlly Waileruny; Rizky P. P. Karo Karo
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i1.383

Abstract

Pandemi yang melanda seluruh dunia membawa banyak perubahan, kebiasaan bekerja di luar rumah, belajar di sekolah, kampus, berubah menjadi bekerja dan belajar dari rumah, serta pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlangsung terus menerus, menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah peningkatan jumlah perceraian. Tujuan utama dari perkawinan dimana untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing menjadi terabaikan. Perceraian bukanlah akhir penyelesaian dari permasalahan dalam perkawinan, karena dengan terjadinya perceraian masih menyisakan masalah misalnya tekanan psikologis bagi suami, istri, terutama anak- anak. Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perceraian, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah meningkatnya perceraian di Indonesia berdasarkan perspektif teori keadilan bermartabat. Penulis sendiri menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian kemudian dijelaskan secara deskriptif, dimana pencegahan perceraian bukan merupakan tanggung jawab suami istri belaka, melainkan juga dibutuhkan peran serta pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Menjemput Indonesia maju dimulai dari ketahanan keluarga yang kuat sehingga menghasilkan ketahanan nasional yang kuat.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati; Asri Winnie Irawati Sularto; Naufan Mufti Sudarmono; Surya Lung; Zahra; Karo Karo, Rizky
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1202

Abstract

Pengembangan teknologi informasi menuntut regulasi yang lebih cermat dalam memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU ITE) menjadi landasan hukum utama di Indonesia dalam mengatur kegiatan di dunia maya. Namun, penyebaran konten pornografi yang semakin merajalela menantang sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Artikel ini membahas penerapan hukum pidana terhadap penyebaran konten pornografi melalui internet dari perspektif teori hukum keadilan bermartabat. Teori ini menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kepentingan kemanusiaan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan hukum juga sebaiknya dengan melakukan rehabilitasi dan pencegahan, bukan hanya penghukuman, untuk memastikan kesadaran individy akan dampak negative dari perbuatannya.
Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia Karo Karo, Rizky; Sebastian, Agnes
Lentera Hukum Vol 6 No 1 (2019): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v6i1.9567

Abstract

The development of technology has led to the sales and purchases of products and services online. However, the absence of a physical store prevents the prospective buyers from physically assessing the quality of the product/service. This leads to the emerging issue of online shop fraud. This paper aims to analyse the scope of online shop fraud within Indonesian laws and regulations, as well as the legal enforcement by Indonesian authorities to eradicate online shop fraud. This research uses the normative juridical method, which utilises secondary data such as books, journals and relevant legal products. This research finds that the Criminal Act of online shop fraud is regulated under Article 28 paragraph 1 of Law Number 11 Year 2008 following its amendment to Law Number 19 Year 2016 on Electronic Information and Transaction. The current efforts for legal enforcement of online shop fraud is performed in both preventive and repressive manners. Keywords: Online Shop, Fraud, Cybercrime
PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DI MASA COVID – 19 Pasaribu, Debora; Karo, Rizky Karo
Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i2.111

Abstract

Covid-19 membawa dampak perubahan yang luar biasa dalam segala sektor kehidupan manusia, sisi ekonomi, kesejahateraan sosial, dan ketahanan pangan. Pada tulisan ini, Peneliti membahas tentang ketahanan pangan di Indonesia pada masa Covid-19. Masyarakat Indonesia memerlukan pangan yang baik, pangan yang berkualitas. Pangan yang berkualitas tinggi akan membuat masyarakat Indonesia semakin siap menghadapi Covid-19. Rumusan masalah peneliti: bagaimana perlindungan hukum untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di masa Covid-19? Dan bentuk insentif apa yang dapat diberikan kepada petani? Metode penelitian yakni metode yuridis normative. Peneliti menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan topik Penelitian dan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan kepada Pemerintah dimana kebijakan impor pangan dilakukan sebagai upaya terakhir. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan hukum wajib diberikan ke petani dalam bentuk nyata, misalnya memberikan insentif. Insentif tersebut dapat berupa uang tunai, pemberian pupuk gratis, ataupun bibit dengan kualitas tinggi.
RECONSTRUCTION OF STANDARD CLAUSES IN ELECTRONIC CONTRACTS IN INDONESIA: THE VALUE ORIENTATION OF DIGNIFIED JUSTICE Karo, Rizky Karo; Stefana, Violent Ester; Kumagap, Elsa Finelia; Sugianto, Joanne Natasha
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 2 (2024): VOLUME 8 NUMBER 2, JULY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i2.67437

Abstract

AbstractThe rapid and advanced achievement of internet technology makes it easier to access any information needed, including product information. The existence of this facility makes it a very important potential to influence trade patterns, especially electronic transactions through e-commerce which are legally bound to electronic contracts. Electronic contracts have standard clauses, Standard clauses have the benefit of saving the parties' usage and transaction time. Electronic contracts containing standard clauses have the potential to violate the law and damage the dignity of users if they do not comply with the Law on Electronic Information and Transactions. The research method used is the normative juridical research method. Researchers use secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials and use qualitative analysis. The results of the study, namely the value of Dignified Justice, aim to humanize people, in this case, to provide justice for consumers and business actors in electronic contracts.  AbstrakKemajuan teknologi dan informasi melalui jejaring internet memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan kebutuhan manusia secara pesat dan cepat. Adanya kemudahan tersebut membuatnya menjadi suatu potensi yang sangat penting untuk dapat mempengaruhi pola perdagangan, terkhusus transaksi elektronik melalui e-commerce yang secara yuridis terikat kepada kontrak elektronik. Kontrak elektronik memiliki klausula baku, klausula baku memiliki manfaat untuk menghemat waktu penggunaan dan transaksi para pihak. Kontrak elektronik yang bermuatan klausula baku berpotensi melanggar hukum dan merusak martabat pengguna apabila tidak mematuhi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier, serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yakni nilai keadilan bermartabat bertujuan untuk memanusiakan manusia, dalam hal ini untuk memberikan keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam kontrak elektronik.
INDONESIA'S LAW NO. 4 OF 2023 AND CONSUMER PROTECTION IN DIGITAL FINANCIAL SERVICES: ASEAN LITERACY FRAMEWORK’S PERSPECTIVE Albar, Rafsi Azzam Hibatullah; Karo Karo, Rizky; Nindyatami, Pawestri
Transnational Business Law Journal Vol. 3 No. 1 (2022): TRANSNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL Volume 3, Number 1, February 2022
Publisher : Department of Transnational Business Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/transbuslj.v3i1.1217

Abstract

In January 2023, the Indonesian government passed Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law). Replacing more than 30 provisions, the law covers lots of topics including digital financial services (DFS) and consumer protection. A big contributing factor to this is the prevalence of the financial technology (FinTech) industry that utilises DFS. Digital financial literacy (DFL) is an important component to consumer protection in DFS since P2SK Law and other legal instruments recognize the importance of the consumer’s own awareness when using DFS. The Alliance for Financial Inclusion (AIF) and ASEAN Working Committee on Financial Inclusion (WC-FINC) issued a policy note in 2020 on DFL in the region. Expected to guide ASEAN member states in formulating their policies through a framework that includes four key actions. This research aims to inspect the direction in which the Indonesian government is heading with regard to its consumer protection in DFS after the enactment of the P2SK Law from ASEAN’s DFL-leaning standpoint. It can be concluded that Indonesia, mainly through Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK) has been a big advocate of financial literacy, including DFL, as a proponent of consumer protection in recent years. Among other things, P2SK Law further affirms this by connecting stakeholders and embedding DFL at the core of Indonesia’s national strategies.
Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyrakat untuk Menjaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19 Debora Pasaribu; Rizky P.P. Karo Karo; Irene Puteri A. S. Sinaga
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i3.403

Abstract

Seperti kita ketahui bersama, saat ini seluruh dunia termasuk negara kita Indonesia mengalami pandemi yang diakibatkan oleh wabah virus corona atau covid-19. Pernyataan Pandemi dinyatakan oleh Direktur WHO bahwa covid-19 ini merupakan pandemic. Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Di Indonesia pandemic ini memicu adanya kedaruratan kesehatan masyarakat. Pandemic ini berakibat bukan hanya pada kesehatan, namun pada bidang sosial ekonomi, terutama pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyediaan pangan. Kemudian bagaimana masyarakat dapat diberdayakan agar dapat mencukupi kebutuhannya sendiri? Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan Pemerintah dalam penyediaan pangan yang cukup bagi masyarakat menghadapi pandemic corona. Metode penelitian yakni metode yuridis normative. Peneliti menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik Penelitian dan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan kepada Pemerintah dimana kebijakan impor pangan dilakukan sebagai upaya terakhir. Pemerintah melalui Kementerian yang berwenang dan Pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan hukum wajib diberikan ke petani dalam bentuk nyata, misalnya bantuan tunai untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia pada Media Sosial Rizky P.P. Karo Karo; Indah Sriulina br. Ginting
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i3.410

Abstract

Indonesia terdiri dari pelbagai suku, agama, ras dan etnis, perbedaan; pluralisme yang indah itu disatukan oleh Pancasila. Industri 4.0, Society 5.0., perkembangan teknologi sangat cepat, salah satu pemanfaatan teknologi tersebut yakni penggunaan media sosial. Media sosial (facebook, Instagram, youtube, etc) memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan tujuan positif yakni untuk menghubungkan manusia (connecting people). Namun ketika tidak dasari oleh pemahaman etika dan hukum yang mumpuni, maka media sosial dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendetakan etika umum dan hukum yang didasari pada undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), sebagai landasan berpikir mengupayakan kerukunan umat beragama ditengah media sosial. Rumusan masalah yang diangkat pertama, mengapa upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia pada media sosial dalam perspektif etika sangat penting? Kedua, bagaimana peran UU ITE dalam mewujudkan pluralisme di Indonesia melalui media sosial? Metode yang digunakan yakni metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penulis menggunakan data sekunder, analisis kualitatif, untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Artikel ini mengusung pemahaman etika dan hukum yang mumpuni, yang dipercaya dapat menjaga keberagaman identitas dan pluralisme atas dasar sikap saling menghargai sesama manusia antar umat beragama melalui setiap narasi dan konten dalam media sosial. Hal ini juga berkaitan dengan konsekuensi hukum (siber dan UU ITE) yang terikat dalam setiap laku individu dimedia sosial.
Co-Authors Abednego Ozora Abraham Ethan Albar, Rafsi Azzam Hibatullah Amanda Fitri Yana Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati Arnoldus Pawe Arnoldus Pawe Arnoldus Pawe Asri Winnie Irawati Sularto Bernice Bernice Brandon Hartanto Christine Susanti Debora Pasaribu Debora Pasaribu Debora Pasaribu Debora Pasaribu, Debora Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian Parluhutan Dwi Putra Nugraha Dwi Putra Nugraha Erwin Firmansyah Erwin Firmansyah Faisal Alif Bima Saputra Giovani, Ryan Graceyana Jennifer Graceyana Jennifer Hosiana Daniel Adrian Gultom Indah Sriulina br. Ginting Indah Sriulina br. Ginting Irene Puteri A. S. Sinaga Irene Puteri A.S Sinaga Irene Putri A. S. Sinaga Jeremiah Maximillian Laza Kumagap, Elsa Finelia Laurenzia Luna M. Naufal Shidqi Dhiyaulhaq Morita Christallago Naufan Mufti Sudarmono Nindyatami, Pawestri Prasetyo, Teguh Pricilia, Vena Reinaldy Reisia Palmina Brahmana Renee Lim Respati, Yossi Niken Ridawati br. Tarigan Samuel Kaban Solavide Sebastian, Agnes Serlly Waileruny Setiadinata, Natasha Shafira Marsa Sharon Rheinata Sri Purnama Stefana, Violent Ester Steven Steven Sugianto, Joanne Natasha Sukardi, Ellora Sundah, Pierre Mauritz Surya Lung Teguh Prasetyo Vanesia Ciayadi Kwang Velliana Tanaya Vincensia Esti Purnama Sari Vitto Andhika Putra Willy Wendy Fernando Yoshin Nainggolan Zahra