Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.987
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Spektrum Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW TANJUNGPURA LAW JOURNAL Widya Yuridika JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Yudisial Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa SABDAMAS Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Esensi Hukum Tadulako Master Law Journal Aktual Justice Collegium Studiosum Journal Jurnal Lemhannas RI Transnational Business Law Journal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Lex Prospicit Jurnal KIK-AK
P. Karo, Rizky Pratama
Universitas Pelita Harapan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pembuktian Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 3977/Pdt.G/2019/PA.Dpk) Abednego Ozora; Reinaldy; Renee Lim; Rizky Karo Karo; Samuel Kaban Solavide
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 2 MARET 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In marriage, rights and obligations arise that bind both parties in the hope of achieving inner peace and creating a happy and prosperous family. Marriage is seen as a noble thing in society's view which is based on a reciprocal bond of love and affection between a man and a woman. However, in marriage, there is a problem that is being discussed to this day, namely the issue of polygamy. Polygamy is the practice of a man having more than one wife simultaneously. In this research, we will discuss the Case Study of Decision Number 3977/Pdt.G/2019/PA.Dpk. This research was conducted to understand how evidence works in Civil Procedure Law, study the legal basis and procedures for polygamy in Indonesia, and analyze the relevance of the evidence submitted to the judge's consideration in the application for a polygamy permit in the decision adopted by the authors. Based on the research, it is concluded that the law of evidence in civil cases is included in the HIR and BW, and plays an important role in the trial process to reveal legal facts. Furthermore, the legal basis for polygamy is regulated in the Marriage Law and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Dissemination of the Compilation of Islamic Law. Through this research, it is also concluded that in this case study,, the Proof of Statement of Capability for Marriage/Polygamy fulfilled the cumulative requirements related to polygamy according to the Law, but the alternative requirements related to the inability of the requested party were not met in the trial. In addition, witness testimony proves that the Petitioner has the ability to guarantee and finance the household needs of his wife and children.
HAK RESTITUSI BAGI ASISTEN/PEMBANTU RUMAH TANGGA (ART/PRT) KORBAN PENGANIAYAAN OLEH MAJIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT Karo, Rizky Karo
Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 1 (2023): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i1.1021

Abstract

Assistants/Domestic Helpers (ART/PRT) are needed by people in urban areas. A household member/worker helps an employer manage household finances, take care of children, provide meals for the employer, etc. Of course, wages for domestic workers vary from household to household. Domestic workers can be treated harshly by their employers, who are only punished. To formulate the first question raised, what are the arrangements for perpetrators of crimes against domestic workers before the promulgation of the Domestic Workers Protection Bill (RUU PPRT)? How are compensation claims fulfilled against household members/domestic workers who are victims of crimes committed? The research method is a prescriptive legal method and the authors use qualitative analysis of secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal sources. Investigations have shown that domestic workers/domestic workers can still be protected by his Decree No. 2 of 2015 of the Ministry of Labor of the Republic of Indonesia, although his PPRT law has not been published at the time of writing this academic paper. There is a nature. About the protection of domestic workers and the Domestic Violence Elimination Act. Second, reparation by the perpetrator/employer of the crime as compensation to the victim/household member or her family is a form of justice and restores the dignity of the victim. Victim rights are governed by applicable laws and regulations.
Kejahatan Dunia Maya : Illegal Akses Dikaji Dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mar Karo, Rizky Karo
Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 2 (2024): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i2.1164

Abstract

Kejahatan cyber telah menjadi perhatian nasional dan global karena sering terjadi tanpa memandang batas negara atau wilayah. Di tengah dinamika kompleks kejahatan cyber, Illegal Akses menonjol sebagai salah satu bentuk kejahatan yang semakin meningkat di era digital. Kondisi ini menunjukkan perlunya pilar hukum yang kokoh untuk menangani kasus-kasus Illegal Akses dan Mengadili Hacker dengan efektif. Prediksi akan mendudukinya kejahatan cyber sebagai salah satu kejahatan terbesar di masa mendatang memperkuat urgensi dalam menangani masalah ini. Jurnal ini akan menganalisis kasus peretasan situs web e-Dikbang Polri yang melibatkan terdakwa yang sengaja melakukan Illegal Akses terhadap sistem elektronik dengan tujuan memperoleh dan memodifikasi informasi elektronik milik orang lain. Analisis ini didasarkan pada putusan pengadilan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Mar. Dengan demikian, jurnal ini bertujuan untuk mengklarifikasi implikasi hukum dan keamanan informasi yang muncul akibat serangan siber tersebut. Pentingnya implementasi dan penegakan hukum yang efektif dalam menanggapi ancaman kejahatan cyber menjadi fokus dalam upaya mengatasi tantangan ini secara menyeluruh.
Peran Ketua Masyarakat Hukum Adat Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Bermartabat pada Tahun 2024 Rizky Karo Karo; Debora Pasaribu; Dwi Putra Nugraha; Graceyana Jennifer
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i1.271

Abstract

Pemilihan Umum Serentak lanjutan pada tahun 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Salah satu pemilih adalah masyarakat hukum adat, dan diharapkan partisipasi memilihnya meningkat serta berintegritas. Selama ini partisipasi masyarakat adat tidak terlalu besar, hal ini menurut peneliti disebabkan karena ketidak tahuan masyarakat desa akan pentingnya pemilu bagi peningkatan kehidupan mereka. Bagaimana peran Ketua Masyarakat Hukum Adat mewujudkan pemilihan umum serentak yang bermartabat pada tahun 2024. Kedua, Bagaimana korelasi Ketua Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat hukum adat untuk menghindari penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Data penelitian adalah data sekunder (penelitiankepustakaan), dan dianalisis secara kualitatif. Hasi penelitian pertama, Ketua Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peranan penting, Ketua MHA menjadi panutan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Ketua MHA wajib untuk memberitahukan untuk memilih sesuai integritas, memperingatkan MHA bahwa MHA dapat dikenakan pemidanaan apabila menyebarkan berita bohong ataupun ujaran kebencian. Kedua, Ketua MHA dapat berpartisipasi untuk mengingatkan agar MHA menjadi pemilih dalam Pemilu Serentak pada tahun 2024. Kesimpulannya adalah masyarakat hukum adat seyogyanya memilih calon yang berintegritas pada pemilihan umum.
Penerapan Acces to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal Erwin Firmansyah; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; Rizky Karo Karo
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i2.273

Abstract

Latar belakang penulisan ini adalah bantuan hukum baik litigasi dan non-litigasi belum dirasakan dan dialami oleh pelbagai masyarakat khususnya masyarakat miskin. Tulisan ini disusun saat Indonesia masih berada dimasa pandemi Covid-19 (Juni 2022). Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan namun tetap penyelenggarakan perekonomian dengan baik. Salah satu bentuk bantuan hukum non-litigasi adalah penyuluhan hukum. Tujuan utama penelitian adalah untuk meneliti dan menganalisis penerapan access to justice kepada masyarakat berbasis kearifan lokal pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif empiris dan berupa dari hasil pengbdian kepada masyarakat. Peneliti menggunakan data sekunder dan data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian pertama access to justice diterapkan dengan Bantuan hukum litigasi dan/atau Bantuan hukum non litigasi sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Banhum) dan pelbagai peraturan turunannya. Bantuan hukum tersebut dapat diberikan oleh advokat, dan Dosen di Fakultas Hukum di pelbagai Universitas di seluruh wilayah Indonesia. Hasil penelitian kedua, penyuluhan hukum yang berbasis kearifan lokal akan dapat lebih mudah dimengerti oleh masyarakat sekitar dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan hukum, ataupun untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang fungsi menjalankan protokol kesehatan, dan sanksi apabila melanggarnya. Kesimpulan tulisan ini bahwa access to justice adalah Bantuan hukum non-litigasi dapat diberikan berupa penyuluhan hukum dan berbasis kearifan lokal untuk lebih mudah dimengerti oleh masyarakat.
Telaah Kebijakan Jalur Zonasi Masuk Sekolah Terhadap Hak Mendapatkan Pendidikan Formal Arnoldus Pawe; Rizky Karo Karo
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i2.274

Abstract

Latar belakang penulisan ini adalah sistem zonasi sekolah pada penerimaan siswa baru di Sekolah Negeri (SD, SMP, SMA/SMK) memiliki keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan yakni pemerataan Pendidikan, namun salah satu kelemahan yakni daya tampung sekolah yang berbeda-beda. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberi rekomendasi terhadap peningkatan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penulis mengelaborasi data lapangan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah anak Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan formal yang bermutu/berkualitas. Salah satu bentuk mendapatkan hak tersebut adalah anak dapat memilih sekolah khususnya sekolah negeri yang diminati. Sistem zonasi sebagai salah satu mekanisme penerimaan siswa baru memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan sistem zonasi karena anak akan kesulitan memilih sekolah yang diminati karena permasalahan administrtatif. Kelebihannya adalah bahwa akan terjadi pemerataan penerimaan murid-murid yang berprestasi. Kesimpulan tulisan ini bahwa zonasi masuk sekolah harus dikaji kembali dan harus mendengarkan aspirasi dari orang tua murid yang tentunya masih akan membiayai biaya sekolah anak tersebut.
RUU KEPOLISIAN: TELAAH TERHADAP PERLINDUNGAN POLISI WANITA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT Karo Karo, Rizky
Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 2 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/hs1x5931

Abstract

One of the considerations for the formation of the Draft Law on the Indonesian National Police (RUU Kepolisian) is to adapt to the dynamics, developing legal needs in society, and the state's constitutional life. In this paper, the author discusses and analyzes the RUU Kepolisian in providing legal protection for female police officers. The research problem raised is: what is the ideal regulation for the legal protection of female police officers in the RUU Kepolisian? The research method used is normative-juridical, using a qualitative approach by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. The conclusion of the research is that the RUU Kepolisian should specifically regulate the legal protection of female police officers in carrying out their duties, and the RUU Kepolisian can refer to relevant laws on legal protection, such as Law No. 39 of 1999 on Human Rights (UU HAM). Such protection is solely aimed at humanizing humans, humanizing female police officers as the goal of the theory of dignified justice
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati; Asri Winnie Irawati Sularto; Naufan Mufti Sudarmono; Surya Lung; Zahra; Karo Karo, Rizky
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1202

Abstract

Pengembangan teknologi informasi menuntut regulasi yang lebih cermat dalam memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU ITE) menjadi landasan hukum utama di Indonesia dalam mengatur kegiatan di dunia maya. Namun, penyebaran konten pornografi yang semakin merajalela menantang sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Artikel ini membahas penerapan hukum pidana terhadap penyebaran konten pornografi melalui internet dari perspektif teori hukum keadilan bermartabat. Teori ini menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kepentingan kemanusiaan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan hukum juga sebaiknya dengan melakukan rehabilitasi dan pencegahan, bukan hanya penghukuman, untuk memastikan kesadaran individy akan dampak negative dari perbuatannya.
Penyuluhan Hukum Tentang Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta Prasetyo, Teguh; Susanti, Christine; Karo Karo, Rizky; Sari, Vincensia Esti Purnama; Giovani, Ryan
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 7, No 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62411/ja.v7i1.1874

Abstract

Lapas Perempuan Yogyakarta masih relatif baru berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM pada Nomor MHH-10.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta. Tahun 2017, masih meminjam bangunan Lapas Wiroguna dan tahun 2020, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyajarta, mendapatkan anggaran dari Pemerintah untuk pembangunan Lapas Perempuan yang terletak di Wonosari. Adapun dasar tugas pokok dan fungsi, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta, selain merujuk dari UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terkait dengan fasilitas, sarana yang harus dipenuhi. Ada kekhususan dari Lapas Perempuan Yogyakarta, diantaranya yakni pemenuhan fasilitas dan sarana, maka kami tidak terlepas dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penyuluhan hukum yang didapatkan oleh peserta, warga binaan ialah peserta penyuluhan mendapatkan pengetahuan hukum tentang hak saat menjalani hukuman. Hak tersebut antara lain, hak mendapatkan pembinaan, hak beribadah, hak untuk mendapatkan remisi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dengan dukungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan merupakan hasil kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.
PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Karo Karo, Rizky P. P.
Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 2 (2020): VINCULUM JURIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i2.366

Abstract

ABSTRAKPutusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI adalah putusan yang pertama kali diberikan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana ratio-legis hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap korporasi dalam perkara a quo? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa penafsiran hakim dalam memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada PT DGI/PT NKE hanya berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dibuktikan atas laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Putusan ini juga menunjukkan adanya terobosan hukum karena hakim telah berhasil menggali hubungan hukum antara terdakwa dengan tindakannya yang memanfaatkan PT DGI/PT NKE untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Maksud pidana tambahan ini adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang seharusnya tidak terjadi, jika PT DGI/PT NKE tidak mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum. Kata kunci: korporasi; pidana tambahan; uang pengganti. ABSTRACTDecision Number 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST which has been strengthened by Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI is the rst decision given to a corporation proven to have committed an act corruption in Indonesia. The judge gave a criminal verdict on additional replacement money. The formulation of the problem in this article is what is the ratio-legis of judges in imposing additional sanction in the form of compensation payments to corporations in a quo case? This research uses normative research methods. The research approach used is a case approach and a statutory approach. The results obtained are that the judge’s interpretation of giving additional penalties in the form of replacement money to PT DGI/PT NKE is only oriented towards recovering state nancial losses that have been proven on the audit report of the Supreme Audit Agency. This decision shows that there is a legal breakthrough because the judge has succeeded in exploring the legal relationship between the defendant and his actions of using PT DGI/PT NKE to enrich himself illegally. The purpose of this additional crime is to recover state nancial losses that should not have occurred if PT DGI/PT NKE did not seek personal gain against the law. Keywords: corporation; additional criminal; compensation money.  
Co-Authors Abednego Ozora Abraham Ethan Albar, Rafsi Azzam Hibatullah Amanda Fitri Yana Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati Arnoldus Pawe Arnoldus Pawe Arnoldus Pawe Asri Winnie Irawati Sularto Bernice Bernice Brandon Hartanto Christine Susanti Debora Pasaribu Debora Pasaribu Debora Pasaribu Debora Pasaribu, Debora Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian Parluhutan Dwi Putra Nugraha Dwi Putra Nugraha Erwin Firmansyah Erwin Firmansyah Faisal Alif Bima Saputra Giovani, Ryan Graceyana Jennifer Graceyana Jennifer Hosiana Daniel Adrian Gultom Indah Sriulina br. Ginting Indah Sriulina br. Ginting Irene Puteri A. S. Sinaga Irene Puteri A.S Sinaga Irene Putri A. S. Sinaga Jeremiah Maximillian Laza Kumagap, Elsa Finelia Laurenzia Luna M. Naufal Shidqi Dhiyaulhaq Morita Christallago Naufan Mufti Sudarmono Nindyatami, Pawestri Prasetyo, Teguh Pricilia, Vena Reinaldy Reisia Palmina Brahmana Renee Lim Respati, Yossi Niken Ridawati br. Tarigan Samuel Kaban Solavide Sebastian, Agnes Serlly Waileruny Setiadinata, Natasha Shafira Marsa Sharon Rheinata Sri Purnama Stefana, Violent Ester Steven Steven Sugianto, Joanne Natasha Sukardi, Ellora Sundah, Pierre Mauritz Surya Lung Teguh Prasetyo Vanesia Ciayadi Kwang Velliana Tanaya Vincensia Esti Purnama Sari Vitto Andhika Putra Willy Wendy Fernando Yoshin Nainggolan Zahra