Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.181
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Lentera Hukum Spektrum Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW TANJUNGPURA LAW JOURNAL Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Yudisial Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas) Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa SABDAMAS Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Esensi Hukum JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Tadulako Master Law Journal Jurnal ComunitA Servizio Aktual Justice Collegium Studiosum Journal Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Lemhannas RI Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) JUDGE: Jurnal Hukum Transnational Business Law Journal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Lex Prospicit Law and Justice SASI LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Jurnal Greenation Sosial dan Politik Ulil Albab Jurnal KIK-AK Indonesian Law Journal
Rizky Pratama Putra Karo Karo
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyrakat untuk Menjaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19 Debora Pasaribu; Rizky P.P. Karo Karo; Irene Puteri A. S. Sinaga
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i3.403

Abstract

Seperti kita ketahui bersama, saat ini seluruh dunia termasuk negara kita Indonesia mengalami pandemi yang diakibatkan oleh wabah virus corona atau covid-19. Pernyataan Pandemi dinyatakan oleh Direktur WHO bahwa covid-19 ini merupakan pandemic. Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Di Indonesia pandemic ini memicu adanya kedaruratan kesehatan masyarakat. Pandemic ini berakibat bukan hanya pada kesehatan, namun pada bidang sosial ekonomi, terutama pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyediaan pangan. Kemudian bagaimana masyarakat dapat diberdayakan agar dapat mencukupi kebutuhannya sendiri? Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan Pemerintah dalam penyediaan pangan yang cukup bagi masyarakat menghadapi pandemic corona. Metode penelitian yakni metode yuridis normative. Peneliti menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik Penelitian dan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan kepada Pemerintah dimana kebijakan impor pangan dilakukan sebagai upaya terakhir. Pemerintah melalui Kementerian yang berwenang dan Pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan hukum wajib diberikan ke petani dalam bentuk nyata, misalnya bantuan tunai untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia pada Media Sosial Rizky P.P. Karo Karo; Indah Sriulina br. Ginting
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i3.410

Abstract

Indonesia terdiri dari pelbagai suku, agama, ras dan etnis, perbedaan; pluralisme yang indah itu disatukan oleh Pancasila. Industri 4.0, Society 5.0., perkembangan teknologi sangat cepat, salah satu pemanfaatan teknologi tersebut yakni penggunaan media sosial. Media sosial (facebook, Instagram, youtube, etc) memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan tujuan positif yakni untuk menghubungkan manusia (connecting people). Namun ketika tidak dasari oleh pemahaman etika dan hukum yang mumpuni, maka media sosial dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendetakan etika umum dan hukum yang didasari pada undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), sebagai landasan berpikir mengupayakan kerukunan umat beragama ditengah media sosial. Rumusan masalah yang diangkat pertama, mengapa upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia pada media sosial dalam perspektif etika sangat penting? Kedua, bagaimana peran UU ITE dalam mewujudkan pluralisme di Indonesia melalui media sosial? Metode yang digunakan yakni metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penulis menggunakan data sekunder, analisis kualitatif, untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Artikel ini mengusung pemahaman etika dan hukum yang mumpuni, yang dipercaya dapat menjaga keberagaman identitas dan pluralisme atas dasar sikap saling menghargai sesama manusia antar umat beragama melalui setiap narasi dan konten dalam media sosial. Hal ini juga berkaitan dengan konsekuensi hukum (siber dan UU ITE) yang terikat dalam setiap laku individu dimedia sosial.
Pembuktian Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 3977/Pdt.G/2019/PA.Dpk) Abednego Ozora; Reinaldy; Renee Lim; Rizky Karo Karo; Samuel Kaban Solavide
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 2 MARET 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In marriage, rights and obligations arise that bind both parties in the hope of achieving inner peace and creating a happy and prosperous family. Marriage is seen as a noble thing in society's view which is based on a reciprocal bond of love and affection between a man and a woman. However, in marriage, there is a problem that is being discussed to this day, namely the issue of polygamy. Polygamy is the practice of a man having more than one wife simultaneously. In this research, we will discuss the Case Study of Decision Number 3977/Pdt.G/2019/PA.Dpk. This research was conducted to understand how evidence works in Civil Procedure Law, study the legal basis and procedures for polygamy in Indonesia, and analyze the relevance of the evidence submitted to the judge's consideration in the application for a polygamy permit in the decision adopted by the authors. Based on the research, it is concluded that the law of evidence in civil cases is included in the HIR and BW, and plays an important role in the trial process to reveal legal facts. Furthermore, the legal basis for polygamy is regulated in the Marriage Law and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Dissemination of the Compilation of Islamic Law. Through this research, it is also concluded that in this case study,, the Proof of Statement of Capability for Marriage/Polygamy fulfilled the cumulative requirements related to polygamy according to the Law, but the alternative requirements related to the inability of the requested party were not met in the trial. In addition, witness testimony proves that the Petitioner has the ability to guarantee and finance the household needs of his wife and children.
HAK RESTITUSI BAGI ASISTEN/PEMBANTU RUMAH TANGGA (ART/PRT) KORBAN PENGANIAYAAN OLEH MAJIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT Karo, Rizky Karo
Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 1 (2023): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i1.1021

Abstract

Assistants/Domestic Helpers (ART/PRT) are needed by people in urban areas. A household member/worker helps an employer manage household finances, take care of children, provide meals for the employer, etc. Of course, wages for domestic workers vary from household to household. Domestic workers can be treated harshly by their employers, who are only punished. To formulate the first question raised, what are the arrangements for perpetrators of crimes against domestic workers before the promulgation of the Domestic Workers Protection Bill (RUU PPRT)? How are compensation claims fulfilled against household members/domestic workers who are victims of crimes committed? The research method is a prescriptive legal method and the authors use qualitative analysis of secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal sources. Investigations have shown that domestic workers/domestic workers can still be protected by his Decree No. 2 of 2015 of the Ministry of Labor of the Republic of Indonesia, although his PPRT law has not been published at the time of writing this academic paper. There is a nature. About the protection of domestic workers and the Domestic Violence Elimination Act. Second, reparation by the perpetrator/employer of the crime as compensation to the victim/household member or her family is a form of justice and restores the dignity of the victim. Victim rights are governed by applicable laws and regulations.
Kejahatan Dunia Maya : Illegal Akses Dikaji Dari Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mar Karo, Rizky Karo
Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 2 (2024): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i2.1164

Abstract

Kejahatan cyber telah menjadi perhatian nasional dan global karena sering terjadi tanpa memandang batas negara atau wilayah. Di tengah dinamika kompleks kejahatan cyber, Illegal Akses menonjol sebagai salah satu bentuk kejahatan yang semakin meningkat di era digital. Kondisi ini menunjukkan perlunya pilar hukum yang kokoh untuk menangani kasus-kasus Illegal Akses dan Mengadili Hacker dengan efektif. Prediksi akan mendudukinya kejahatan cyber sebagai salah satu kejahatan terbesar di masa mendatang memperkuat urgensi dalam menangani masalah ini. Jurnal ini akan menganalisis kasus peretasan situs web e-Dikbang Polri yang melibatkan terdakwa yang sengaja melakukan Illegal Akses terhadap sistem elektronik dengan tujuan memperoleh dan memodifikasi informasi elektronik milik orang lain. Analisis ini didasarkan pada putusan pengadilan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN. Mar. Dengan demikian, jurnal ini bertujuan untuk mengklarifikasi implikasi hukum dan keamanan informasi yang muncul akibat serangan siber tersebut. Pentingnya implementasi dan penegakan hukum yang efektif dalam menanggapi ancaman kejahatan cyber menjadi fokus dalam upaya mengatasi tantangan ini secara menyeluruh.
Protection of Public Services Personal Data in The Delivery of Public Services: Comparative Study in Indonesia and Malaysia Tan, Winsherly; Karo Karo, Rizky Pratama Putra; Situmeang, Ampuan; Rusdiana, Shelvi; Razak, Siti Suraya Abd
SASI Volume 31 Issue 1, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i1.2415

Abstract

Introduction: Public service is essential in serving and engaging with the community. It is fundamental for building strong, resilient communities and ensuring a functioning democracy. However, the exposure of personal data in public service is worrying, as data breaches have affected the public's privacy.Purposes of the Research: This study examines the extent to which personal data is protected in the provision of public services in Indonesia and Malaysia. It also investigates how the Indonesian government can learn from Malaysia to improve its data protection in public services.Methods of the Research: This study employed a normative juridical approach. Secondary data was used in this study: the 1945 Constitution, Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, Presidential Instruction Number 3 of 2003 concerning National Policy, Strategy for E-Government Development, and the Malaysian Personal Data Protection Act 2010.Results Main Findings of the Research: This study shows many data protection breaches in Indonesia. Additionally, no existing law protects personal data in Indonesia. It is recommended that Indonesia establish a law to protect the personal data of its citizens. Malaysia’s Personal Data Protection Act 2010 can be modelled to establish the law.
Peran Ketua Masyarakat Hukum Adat Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Bermartabat pada Tahun 2024 Rizky Karo Karo; Debora Pasaribu; Dwi Putra Nugraha; Graceyana Jennifer
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i1.271

Abstract

Pemilihan Umum Serentak lanjutan pada tahun 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Salah satu pemilih adalah masyarakat hukum adat, dan diharapkan partisipasi memilihnya meningkat serta berintegritas. Selama ini partisipasi masyarakat adat tidak terlalu besar, hal ini menurut peneliti disebabkan karena ketidak tahuan masyarakat desa akan pentingnya pemilu bagi peningkatan kehidupan mereka. Bagaimana peran Ketua Masyarakat Hukum Adat mewujudkan pemilihan umum serentak yang bermartabat pada tahun 2024. Kedua, Bagaimana korelasi Ketua Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat hukum adat untuk menghindari penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Data penelitian adalah data sekunder (penelitiankepustakaan), dan dianalisis secara kualitatif. Hasi penelitian pertama, Ketua Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peranan penting, Ketua MHA menjadi panutan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Ketua MHA wajib untuk memberitahukan untuk memilih sesuai integritas, memperingatkan MHA bahwa MHA dapat dikenakan pemidanaan apabila menyebarkan berita bohong ataupun ujaran kebencian. Kedua, Ketua MHA dapat berpartisipasi untuk mengingatkan agar MHA menjadi pemilih dalam Pemilu Serentak pada tahun 2024. Kesimpulannya adalah masyarakat hukum adat seyogyanya memilih calon yang berintegritas pada pemilihan umum.
Penerapan Acces to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal Erwin Firmansyah; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; Rizky Karo Karo
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i2.273

Abstract

Latar belakang penulisan ini adalah bantuan hukum baik litigasi dan non-litigasi belum dirasakan dan dialami oleh pelbagai masyarakat khususnya masyarakat miskin. Tulisan ini disusun saat Indonesia masih berada dimasa pandemi Covid-19 (Juni 2022). Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan namun tetap penyelenggarakan perekonomian dengan baik. Salah satu bentuk bantuan hukum non-litigasi adalah penyuluhan hukum. Tujuan utama penelitian adalah untuk meneliti dan menganalisis penerapan access to justice kepada masyarakat berbasis kearifan lokal pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif empiris dan berupa dari hasil pengbdian kepada masyarakat. Peneliti menggunakan data sekunder dan data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian pertama access to justice diterapkan dengan Bantuan hukum litigasi dan/atau Bantuan hukum non litigasi sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Banhum) dan pelbagai peraturan turunannya. Bantuan hukum tersebut dapat diberikan oleh advokat, dan Dosen di Fakultas Hukum di pelbagai Universitas di seluruh wilayah Indonesia. Hasil penelitian kedua, penyuluhan hukum yang berbasis kearifan lokal akan dapat lebih mudah dimengerti oleh masyarakat sekitar dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan hukum, ataupun untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang fungsi menjalankan protokol kesehatan, dan sanksi apabila melanggarnya. Kesimpulan tulisan ini bahwa access to justice adalah Bantuan hukum non-litigasi dapat diberikan berupa penyuluhan hukum dan berbasis kearifan lokal untuk lebih mudah dimengerti oleh masyarakat.
Telaah Kebijakan Jalur Zonasi Masuk Sekolah Terhadap Hak Mendapatkan Pendidikan Formal Arnoldus Pawe; Rizky Karo Karo
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i2.274

Abstract

Latar belakang penulisan ini adalah sistem zonasi sekolah pada penerimaan siswa baru di Sekolah Negeri (SD, SMP, SMA/SMK) memiliki keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan yakni pemerataan Pendidikan, namun salah satu kelemahan yakni daya tampung sekolah yang berbeda-beda. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberi rekomendasi terhadap peningkatan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penulis mengelaborasi data lapangan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah anak Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan formal yang bermutu/berkualitas. Salah satu bentuk mendapatkan hak tersebut adalah anak dapat memilih sekolah khususnya sekolah negeri yang diminati. Sistem zonasi sebagai salah satu mekanisme penerimaan siswa baru memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan sistem zonasi karena anak akan kesulitan memilih sekolah yang diminati karena permasalahan administrtatif. Kelebihannya adalah bahwa akan terjadi pemerataan penerimaan murid-murid yang berprestasi. Kesimpulan tulisan ini bahwa zonasi masuk sekolah harus dikaji kembali dan harus mendengarkan aspirasi dari orang tua murid yang tentunya masih akan membiayai biaya sekolah anak tersebut.
Sosialisasi Pentingnya Menerapkan Airmanship di Perusahaan Pengiriman Barang, PT Halim Mitra Dirgantara (HTC) Sudarto; Sujono; Potler Gultom; Supri Abu; Bambang Widarto; Nurman Siddiq; Ronny Wazier; Rizky Karo Karo
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v7i1.6632

Abstract

The Community Service (PKM) activity organized by the Faculty of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University, focusing on airmanship socialization at PT Halim Mitra Dirgantara, has provided a comprehensive understanding to all staff regarding the importance of implementing flight safety principles in every task. The PKM methodology was carried out through socialization, legal counseling, and continued with a question and answer session with PT Halim Mitra Dirgantara staff. Airmanship is not only limited to checking and supervision, but also includes a deep understanding of the prevailing laws and regulations in Indonesia. Thus, the company's business activities can run in accordance with established safety rules, thereby increasing public trust and maintaining the Company's reputation.
Co-Authors Abednego Ozora Abraham Ethan Abraham Ethan Agustini, Shenti Ahmad, Faradina Binti Albar, Rafsi Azzam Hibatullah Amanda Fitri Yana Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati Antonius Maria Laot Kian Ariy Khaerudin Arnoldus Pawe Arnoldus Pawe Arnoldus Pawe Asri Winnie Irawati Sularto Bambang Widarto Bambang Widarto Bernice Bernice Brandon Hartanto Brandon Hartanto Christian Nugraha Christine Susanti Debora Pasaribu Debora Pasaribu Debora Pasaribu Debora Pasaribu, Debora Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian Parluhutan Dian Simanjuntak Narwastuty Diding Rahmat Donny Prasetyo Dwi Putra Nugraha Dwi Putra Nugraha Elza Syarief, Elza Erwin Firmansyah Erwin Firmansyah Faisal Alif Bima Saputra G. Magdalena Giovani, Ryan Graceyana Jennifer Graceyana Jennifer Hamid, Amrullah Harsojono Sukmana Hendharto Oetomo Hosiana Daniel Adrian Gultom Ikechukwu P. Ugwu Immanuel Titus Indah Sriulina br. Ginting Indah Sriulina br. Ginting Indra Setiawan Irene Puteri A. S. Sinaga Irene Puteri A.S Sinaga Irene Putri A. S. Sinaga Jenri Ranteallo Jeremiah Maximillian Laza Kadek Sudhi Asthawa Kumagap, Elsa Finelia Laurenzia Luna M. Naufal Shidqi Dhiyaulhaq Marsilindo Morita Christallago Naufan Mufti Sudarmono Nindyatami, Pawestri Niru Anita Sinaga Novianto Novianto Nurman Siddiq Oktar Hasudungan Olina Rizki Arizal Potler Gultom Prasetyo, Teguh Pricilia, Vena Putu Bintang Seviana Dewi Razak, Siti Suraya Abd Reinaldy Reisia Palmina Brahmana Renee Lim Respati, Yossi Niken Ridawati br. Tarigan Ronny Wazier Rusdiana, Shelvi Samuel Kaban Solavide Sebastian, Agnes Selamat Lumban Gaol Serlly Waileruny Setiadinata, Natasha Shafira Marsa Sharon Rheinata Situmeang, Ampuan Sri Purnama Stefana, Violent Ester Steven Steven Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sudarto Sugianto, Joanne Natasha Sujono Sujono Sujono Sujono Sukardi, Ellora Sundah, Pierre Mauritz Supri Abu Surya Lung Tan, Winsherly Teguh Prasetyo Titis Anindyajati Vanesia Ciayadi Kwang Vanesia Ciayadi Kwang Vani Novitasari Velliana Tanaya Vidya Prahassacitta Vincensia Esti Purnama Sari Vitto Andhika Putra Willy Wendy Fernando Yola Iskandar Yoshin Nainggolan Zahra