Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.181
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Lentera Hukum Spektrum Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW TANJUNGPURA LAW JOURNAL Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Yudisial Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas) Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa SABDAMAS Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Esensi Hukum JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Tadulako Master Law Journal Jurnal ComunitA Servizio Aktual Justice Collegium Studiosum Journal Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Lemhannas RI Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) JUDGE: Jurnal Hukum Transnational Business Law Journal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Lex Prospicit Law and Justice SASI LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Jurnal Greenation Sosial dan Politik Ulil Albab Jurnal KIK-AK Indonesian Law Journal
Rizky Pratama Putra Karo Karo
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Incentive Policies for Traditional Fishermen to Enhance Their Welfare: A Perspective from The Theory of Dignified Justice Rizky, Karo Karo
Law and Justice Vol. 10 No. 1 (2025): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v10i1.11476

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kebijakan insentif bagi nelayan tradisional untuk peningkatan kesejahteraannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif menggunakan data sekunder, dan analisis kualitatif. Temuan penelitian ialah Nelayan tradisional sangat memerlukan perlindungan dan insentif. Kebijakan insentif memiliki legalitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nelayan tradisional memiliki kelemahan permodalan, dan kelemahan alat dalam melakukan penangkapan ikan. Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional masih menerapkan perlindungan laut yang optimal. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana model kebijakan insentif yang berbasis keadilan bermartabat dapat dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional secara berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum? Kebaruan penelitian adalah Kebijakan insentif ini memiliki kepastian hukum dan legalitas karena telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Permen KKP 19/2023). Pemberian insentif ini juga dilakukan dengan pendataan dan administrasi yang ketat agar benar-benar tepat guna   This scholarly endeavor aims to meticulously analyze incentive policies for traditional fishers with the objective of enhancing their welfare. The methodology employed for this research is normative juridical, relying on secondary data and qualitative analysis. The findings indicate that traditional fishers are in dire need of protection and incentives. Incentive policies possess legal standing within Indonesian regulatory frameworks. Traditional fishers frequently encounter limitations in terms of capital and fishing equipment. Notably, their fishing practices consistently demonstrate an optimal commitment to marine conservation. The central research question posed is: How can a dignified justice-based incentive policy model be designed to sustainably improve the welfare of traditional fishers and ensure legal certainty? The novelty of this research lies in the fact that this incentive policy is endowed with legal certainty and legitimacy, being mandated by the Fisheries Law, Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishers, Fish Cultivators, and Salt Farmers, and the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 19 of 2023 concerning the Distribution of Government Assistance within the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (Permen KKP 19/2023). Furthermore, the provision of these incentives is executed with stringent data collection and administrative procedures to ensure their precise and effective application.  
Regulations, Problems, and Legal Solutions for Online Loan Agreements in Indonesia Agustini, Shenti; Karo Karo, Rizky Pratama; Tan, Winsherly; Syarief, Elza; Ahmad, Faradina Binti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p07

Abstract

The aim of this research is first to analyze regulations regarding online loans, identify legal problems arising from online loans, and find an appropriate legal solution to resolving legal issues with online loans. The method used is normative juridical. The research results found that Indonesia already has written laws to regulate online loans, namely financial services authority regulations. However, this regulation is insufficient in resolving online lending legal problems. Normative inconsistencies, especially regarding capital sourcing regulations, Lack of technical clarity, such as in the implementation of lenders' general meetings, Heavy regulatory burdens for new market entrants (e.g., high equity requirements), Unregulated areas, including lender protection, AI/technology ethics, and secondary market mechanisms. Recommended Legal Solutions: 1) Clarification via OJK Circular Letters (SEOJK); 2) Issuance of Fintech Ethics & Technology Guidelines; 3) Establishment of Credit Risk Protection Schemes; 4) Progressive Evaluation and Stakeholder Dialogues; 5) Harmonization with Other Regulations and the P2SK Law.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati; Asri Winnie Irawati Sularto; Naufan Mufti Sudarmono; Surya Lung; Zahra; Karo Karo, Rizky
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1202

Abstract

Pengembangan teknologi informasi menuntut regulasi yang lebih cermat dalam memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU ITE) menjadi landasan hukum utama di Indonesia dalam mengatur kegiatan di dunia maya. Namun, penyebaran konten pornografi yang semakin merajalela menantang sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Artikel ini membahas penerapan hukum pidana terhadap penyebaran konten pornografi melalui internet dari perspektif teori hukum keadilan bermartabat. Teori ini menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kepentingan kemanusiaan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan hukum juga sebaiknya dengan melakukan rehabilitasi dan pencegahan, bukan hanya penghukuman, untuk memastikan kesadaran individy akan dampak negative dari perbuatannya.
Penyuluhan Hukum Tentang Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta Prasetyo, Teguh; Susanti, Christine; Karo Karo, Rizky; Sari, Vincensia Esti Purnama; Giovani, Ryan
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 7, No 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62411/ja.v7i1.1874

Abstract

Lapas Perempuan Yogyakarta masih relatif baru berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM pada Nomor MHH-10.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta. Tahun 2017, masih meminjam bangunan Lapas Wiroguna dan tahun 2020, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyajarta, mendapatkan anggaran dari Pemerintah untuk pembangunan Lapas Perempuan yang terletak di Wonosari. Adapun dasar tugas pokok dan fungsi, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta, selain merujuk dari UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terkait dengan fasilitas, sarana yang harus dipenuhi. Ada kekhususan dari Lapas Perempuan Yogyakarta, diantaranya yakni pemenuhan fasilitas dan sarana, maka kami tidak terlepas dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penyuluhan hukum yang didapatkan oleh peserta, warga binaan ialah peserta penyuluhan mendapatkan pengetahuan hukum tentang hak saat menjalani hukuman. Hak tersebut antara lain, hak mendapatkan pembinaan, hak beribadah, hak untuk mendapatkan remisi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dengan dukungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan merupakan hasil kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.
PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Karo Karo, Rizky P. P.
Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 2 (2020): VINCULUM JURIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i2.366

Abstract

ABSTRAKPutusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang telah dikuatkan dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI adalah putusan yang pertama kali diberikan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana ratio-legis hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap korporasi dalam perkara a quo? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa penafsiran hakim dalam memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada PT DGI/PT NKE hanya berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dibuktikan atas laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Putusan ini juga menunjukkan adanya terobosan hukum karena hakim telah berhasil menggali hubungan hukum antara terdakwa dengan tindakannya yang memanfaatkan PT DGI/PT NKE untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Maksud pidana tambahan ini adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang seharusnya tidak terjadi, jika PT DGI/PT NKE tidak mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum. Kata kunci: korporasi; pidana tambahan; uang pengganti. ABSTRACTDecision Number 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST which has been strengthened by Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI is the rst decision given to a corporation proven to have committed an act corruption in Indonesia. The judge gave a criminal verdict on additional replacement money. The formulation of the problem in this article is what is the ratio-legis of judges in imposing additional sanction in the form of compensation payments to corporations in a quo case? This research uses normative research methods. The research approach used is a case approach and a statutory approach. The results obtained are that the judge’s interpretation of giving additional penalties in the form of replacement money to PT DGI/PT NKE is only oriented towards recovering state nancial losses that have been proven on the audit report of the Supreme Audit Agency. This decision shows that there is a legal breakthrough because the judge has succeeded in exploring the legal relationship between the defendant and his actions of using PT DGI/PT NKE to enrich himself illegally. The purpose of this additional crime is to recover state nancial losses that should not have occurred if PT DGI/PT NKE did not seek personal gain against the law. Keywords: corporation; additional criminal; compensation money.  
The Ideal Punishment for Corporations that False the Brand of the Theory of Dignified Justice Rizky Karo Karo; Debora Pasaribu; Irene Puteri A.S Sinaga; Arnoldus Pawe
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.3346

Abstract

The corporation is an organized collection of persons and/or wealth, whether it is a legal entity or non-legal entity [Article 1 point 1 of Supreme Court Regulation No. 13 of 2016). Corporations are established to seek profit / profit unlawfully. Marks are one of the intellectual property rights protected by Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (Law 20/2016). Trademark rights holders are protected by Law 20/2016 from counterfeiting acts. This paper will discuss penalties both regulated in Law 20/2016 or will be regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code [KUHP (Law 1/2023)] concerning corporate punishment. The formulation of the problem raised is how is the ideal punishment for corporations that falsify the perspective brand of dignified justice theory? The research method used is the normative juridical method. The author uses secondary data in the form of primary legal material, secondary legal material, and tertiary. And the author uses qualitative analysis to come up with a conclusion. The result of the study, namely the theory of dignified justice, is a theory initiated by Teguh Prasetyo, Professor of the Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, this theory is based on Pancasila and aims to humanize humans (nge wong ke wong-in Javanese). The Criminal Code (Law 1/2023) provides guidance on the requirements for corporations that can be criminally liable. Based on the Criminal Code (Law 1/2023), the criminal for corporations is the main crime in the form of fines, and additional crimes. Meanwhile, based on Law 20/2016, imprisonment and/or fines may be  imposed, for example: sentenced to a maximum of 5 (five) years imprisonment and/or a maximum fine of  Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah). The ideal crime & in accordance with the theory of dignified justice for the corporation is the criminal fine, and destruction of goods from the counterfeited brand, as well as the revocation of licenses.
Penggunaan Alat Bukti Digital dalam Pembuktiian Tindak Pidana Siber di Pengadilan Indonesia Marsilindo; Rizky Pratama Putra Karo-Karo; Bambang Widarto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2213

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan penggunaan alat bukti digital dalam pembuktian tindak pidana siber di pengadilan Indonesia serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam penggunaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti digital telah memperoleh legitimasi normatif sebagai alat bukti yang sah dan menjadi perluasan dari sistem pembuktian pidana modern. Meskipun demikian, dalam praktiknya bukti digital masih sering ditempatkan dalam kategori alat bukti yang telah diatur KUHAP, seperti surat, petunjuk, atau keterangan ahli, sehingga kekuatan pembuktiannya sangat dipengaruhi oleh keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti digital bergantung pada aspek legalitas perolehan, autentikasi, integritas data, serta penerapan standar forensik digital, termasuk chain of custody. Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan struktural, substansi hukum, teknis, dan budaya hukum, seperti keterbatasan literasi digital aparat penegak hukum, belum adanya standar prosedur yang seragam, keterbatasan infrastruktur forensik digital, serta kompleksitas pembuktian lintas batas negara. Selain itu, peran hakim menjadi sangat penting dalam menilai relevansi dan validitas bukti elektronik melalui pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara keseluruhan, sistem pembuktian pidana di Indonesia sedang berada dalam fase transisi menuju pembuktian berbasis teknologi, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan pemahaman teknologi dalam proses peradilan pidana.
Analisis Yuridis Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia sebelum dan sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Putu Bintang Seviana Dewi; Sujono Sujono; Rizky Pratama Putra Karo Karo
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2214

Abstract

Pembaruan hukum pidana nasional melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menandai perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya melalui pengakuan mekanisme keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Sebelum berlakunya KUHAP Baru, penerapan keadilan restoratif telah dilakukan melalui regulasi kelembagaan seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta praktik peradilan yang mempertimbangkan perdamaian antara pelaku dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mengkaji hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Baru memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi penerapan keadilan restoratif dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan pengaturan teknis, paradigma penegakan hukum yang masih berorientasi retributif, serta perbedaan pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif.
Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban Indra Setiawan; Rizky Pratama Putra Karo Karo; Bambang Widarto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2216

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT menjadi isu penting dalam sistem hukum nasional. Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban serta menindak pelaku kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme perlindungan terhadap korban KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta menilai efektivitas penegakan hukumnya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT melalui pengaturan bentuk-bentuk kekerasan, pengakuan hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, aparat penegak hukum, sarana pendukung, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang masih memandang KDRT sebagai persoalan privat dalam keluarga.
Tinjauan Yuridis atas Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Proses Pemulihan dan Rehabilitasi Vani Novitasari; Rizky Pratama Putra Karo Karo; Diding Rahmat
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2217

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum serta mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan regulasi mengenai hak korban KDRT dalam proses pemulihan dan rehabilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji peran lembaga terkait dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan kerangka hukum yang cukup memadai dalam menjamin hak korban KDRT melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta regulasi terkait lainnya yang menekankan pentingnya pemulihan korban secara komprehensif. Pelaksanaan pemulihan korban melibatkan berbagai lembaga melalui pendekatan lintas sektor, seperti LPSK, UPTD PPA, kepolisian, layanan kesehatan, dan dinas sosial. Namun demikian, implementasi pemulihan korban masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya, ketimpangan kapasitas layanan antar daerah, serta faktor budaya yang memengaruhi keberanian korban dalam melaporkan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas layanan untuk mewujudkan sistem pemulihan korban KDRT yang lebih efektif dan berkeadilan.
Co-Authors Abednego Ozora Abraham Ethan Abraham Ethan Agustini, Shenti Ahmad, Faradina Binti Albar, Rafsi Azzam Hibatullah Amanda Fitri Yana Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati Antonius Maria Laot Kian Ariy Khaerudin Arnoldus Pawe Arnoldus Pawe Arnoldus Pawe Asri Winnie Irawati Sularto Bambang Widarto Bambang Widarto Bernice Bernice Brandon Hartanto Brandon Hartanto Christian Nugraha Christine Susanti Debora Pasaribu Debora Pasaribu Debora Pasaribu Debora Pasaribu, Debora Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian Parluhutan Dian Simanjuntak Narwastuty Diding Rahmat Donny Prasetyo Dwi Putra Nugraha Dwi Putra Nugraha Elza Syarief, Elza Erwin Firmansyah Erwin Firmansyah Faisal Alif Bima Saputra G. Magdalena Giovani, Ryan Graceyana Jennifer Graceyana Jennifer Hamid, Amrullah Harsojono Sukmana Hendharto Oetomo Hosiana Daniel Adrian Gultom Ikechukwu P. Ugwu Immanuel Titus Indah Sriulina br. Ginting Indah Sriulina br. Ginting Indra Setiawan Irene Puteri A. S. Sinaga Irene Puteri A.S Sinaga Irene Putri A. S. Sinaga Jenri Ranteallo Jeremiah Maximillian Laza Kadek Sudhi Asthawa Kumagap, Elsa Finelia Laurenzia Luna M. Naufal Shidqi Dhiyaulhaq Marsilindo Morita Christallago Naufan Mufti Sudarmono Nindyatami, Pawestri Niru Anita Sinaga Novianto Novianto Nurman Siddiq Oktar Hasudungan Olina Rizki Arizal Potler Gultom Prasetyo, Teguh Pricilia, Vena Putu Bintang Seviana Dewi Razak, Siti Suraya Abd Reinaldy Reisia Palmina Brahmana Renee Lim Respati, Yossi Niken Ridawati br. Tarigan Ronny Wazier Rusdiana, Shelvi Samuel Kaban Solavide Sebastian, Agnes Selamat Lumban Gaol Serlly Waileruny Setiadinata, Natasha Shafira Marsa Sharon Rheinata Situmeang, Ampuan Sri Purnama Stefana, Violent Ester Steven Steven Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sudarto Sugianto, Joanne Natasha Sujono Sujono Sujono Sujono Sukardi, Ellora Sundah, Pierre Mauritz Supri Abu Surya Lung Tan, Winsherly Teguh Prasetyo Titis Anindyajati Vanesia Ciayadi Kwang Vanesia Ciayadi Kwang Vani Novitasari Velliana Tanaya Vidya Prahassacitta Vincensia Esti Purnama Sari Vitto Andhika Putra Willy Wendy Fernando Yola Iskandar Yoshin Nainggolan Zahra