Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI TRADISI MERTI DESA DALAM MEMBENTUK KERUKUNAN MASYARAKAT DESA KEMRANGGEN KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO Muhajir; Riyantoro, Septian Fiktor; Sa'ari, Che Zarrina; Musolin, Muhlil
Jurnal Lektur Keagamaan Vol 20 No 1 (2022): Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 20 No. 1 Tahun 2022
Publisher : Center for Research and Development of Religious Literature and Heritage, Agency for Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia

ABSTRACT This study aims to explore the practice of Merti Desa tradition in Kemranggen Village, particularly in building community harmony. This field research was conducted with a qualitative descriptive method. The study was carried out in Kemranggen Village, Bruno District, Purworejo ReÂgency, Central Java Province from January to March 2021. The informants of this research were the leaders and all parties involved and witnessed the events of Merti Desa activities in the village. Data was collected through observations, interviews and documentation. Data analysis was conducted through four stages, namely: data documenÂtation, data reduction, data presentation, and drawing conclusions/ verification. Study findings indicated that the entire series of Merti Desa activities in Kemranggen Village built the harmony of the community through particiÂpation, cooperation and mutual assistance regardless of differences in religion, ethnicity, race, social strata and profession. Keywords: Cultural Practice, Merti Desa, Harmony Â Â ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik tradisi Merti Desa di Desa Kemranggen, khususnya dalam membangun kerukunan masyarakat. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Kemranggen, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah pada bulan Januari sampai Maret 2021. Informan penelitian ini adalah para pimpinan dan semua pihak yang terlibat dan menyaksikan langsung peristiwa kegiatan Merti Desa di desa tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui obserÂvasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: dokumentasi data, reduksi data, penyajian data, dan penaÂrikan kesimpulan/verifikasi. Temuan studi menunjukkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Merti Desa di Desa Kemranggen membangun keruÂkunan masyarakat melalui partisipasi, kerjasama dan gotong royong tanpa membedakan agama, suku, ras, strata sosial dan profesi. Â Kata Kunci: Laku Budayai, Merti Desa, Kerukunan Umat.

IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUḌᾹRABAH DI BMT ANNAWAWI CABANG PITURUH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Chaeirudin, Dina Hady Chaeirudin; Muhajir
At Tasyri'i : Jurnal Program Studi Perbankan Syariah Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal At Tasyri'i Januari-Juni 2021
Publisher : STAI YAPTIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas tentang Implementasi akad pembiayaanmuḍārabah di BMT An-Nawawi Cabang Pituruh. Dalam praktiknya yang terjadidi BMT, bahwa terdapat perbedaan dengan hukum Islam dan fatwa DSN-MUIdari segi nisbah keuntunganya. Sehingga penulis berusaha mengungkap haltersebut dengan rumusan masalah apakah implementasi akad pembiayaanmuḍārabah di BMT An-Nawawi Cabang Pituruh sudah sesuai dengan hukumIslam. Sedangkan metode yang digunakan penulis yaitu dengan jenis penelitianlapangan (field research) dan sifat penelitiannya deskriptif analitik, adapunpengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, observasi serta dokumentasikemudian dilakukan analisis secara metode analisis kualitatif yang menghasilkandata deskriptif sehingga menjadikan kesimpulan yang baik. Dalam penelitian inipenulis dapat menghasilkan analisis bahwa pelaksanaan akad pembiayaanmuḍārabah yang dilakukan di BMT An-Nawawi Cabang Pituruh objek akadnyaadalah uang. Pihak BMT An-Nawawi mengamanahkan anggotanya untukdiberikan tambahan modal usaha, sebagai keperluan kerja selama waktu yangtelah ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Bagian hasil keuntungandari akad muḍārabah menurut hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI dijelaskanbahwa jumlah bagi hasil diambil dari jumlah hasil keuntungan usaha bukandiambil dari jumlah pinjaman modal. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan olehpihak BMT An-Nawawi kepada anggotanya. Bahwa, pihak BMT menawarkan 2%sampai 2,5% diambil dari jumlah pinjaman modal bukan diambil dari jumlahkeuntungan usaha. Adapun cara pembayaranya dengan waktu yang telahdisepakati bersama dapat melalui angsuran. Dalam hal ini dari segi nisbahkeuntunganya belum sah, belum sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSNMUI

IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUḌᾹRABAH DI BMT ANNAWAWI CABANG PITURUH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Chaeirudin, Dina Hady Chaeirudin; Muhajir
At Tasyri'i : Jurnal Program Studi Perbankan Syariah Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal At Tasyri'i Januari-Juni 2021
Publisher : STAI YAPTIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas tentang Implementasi akad pembiayaanmuḍārabah di BMT An-Nawawi Cabang Pituruh. Dalam praktiknya yang terjadidi BMT, bahwa terdapat perbedaan dengan hukum Islam dan fatwa DSN-MUIdari segi nisbah keuntunganya. Sehingga penulis berusaha mengungkap haltersebut dengan rumusan masalah apakah implementasi akad pembiayaanmuḍārabah di BMT An-Nawawi Cabang Pituruh sudah sesuai dengan hukumIslam. Sedangkan metode yang digunakan penulis yaitu dengan jenis penelitianlapangan (field research) dan sifat penelitiannya deskriptif analitik, adapunpengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, observasi serta dokumentasikemudian dilakukan analisis secara metode analisis kualitatif yang menghasilkandata deskriptif sehingga menjadikan kesimpulan yang baik. Dalam penelitian inipenulis dapat menghasilkan analisis bahwa pelaksanaan akad pembiayaanmuḍārabah yang dilakukan di BMT An-Nawawi Cabang Pituruh objek akadnyaadalah uang. Pihak BMT An-Nawawi mengamanahkan anggotanya untukdiberikan tambahan modal usaha, sebagai keperluan kerja selama waktu yangtelah ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Bagian hasil keuntungandari akad muḍārabah menurut hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI dijelaskanbahwa jumlah bagi hasil diambil dari jumlah hasil keuntungan usaha bukandiambil dari jumlah pinjaman modal. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan olehpihak BMT An-Nawawi kepada anggotanya. Bahwa, pihak BMT menawarkan 2%sampai 2,5% diambil dari jumlah pinjaman modal bukan diambil dari jumlahkeuntungan usaha. Adapun cara pembayaranya dengan waktu yang telahdisepakati bersama dapat melalui angsuran. Dalam hal ini dari segi nisbahkeuntunganya belum sah, belum sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSNMUI.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN GRABBIKE Di PT. GRAB CABANG PURWOREJO Muhajir; Syaikhu, Akhmad; Riyantoro, Septian Fiktor
At Tasyri'i : Jurnal Program Studi Perbankan Syariah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal At Tasyri'i Juli Desember 2021
Publisher : STAI YAPTIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Grabbike orders can be made via a smartphone application which can bedownloaded on the Play Store site. However, in practice there are passengerswho cancel their bookings unilaterally, resulting in losses to the driver. Startingfrom the above problems, the researchers focused their research on theformulation of the problem: First, how is the Islamic law review of the onlinegrabbike transportation service contract mechanism in Purworejo. Second, how isthe review of Islamic law on the application of online grabike transportation ratesin Purworejo. This type of research used by the author is field research (fieldresearch) with a qualitative approach method. The data collection technique isdone by interview, observation and documentation. The data analysis used isdeductive data analysis (from general-specific). The result of this research is thatthe contract mechanism implemented by online grabbike transportation servicesis in accordance with Islamic law. While unilateral cancellation by grabbikeconsumers to drivers is allowed

Kitab Kuning Sebagai Media Menyampaikan Pesan-Pesan Keagamaan Kepada Masyarakat Muhaini, Akhmad; Muhajir, Muhajir
Mau`izhah : Jurnal Kajian Keislaman Vol 14 No 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh burhanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55936/mau`izhah.v14i1.193

Islam hadir di tengah-tengah masyarakat membawa berbagai macam pesan-pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat (umat). Pesan-pesan keagamaan tersebut untuk bisa sampai kepada masyarakat membutuhkan beberapa media. Salah satu media yang bisa dipakai untuk menyampaikan pesan tersebut adalah kitab kuning. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran urgen kitab kuning sebagai media menyampaikan sebuah pesan. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, Metode yang digunakan adalah studi pustaka. Kitab kuning menjadi salah satu sistem nilai dalam kehidupan pesantren. Karena itu, pembelajaran dan pengkajian kitab kuning menjadi nomor satu dan merupakan ciri khas pondok pesantren. Kitab kuning menjadi sesuatu yang substansial sebagai rujukan. Kitab Kuning merupakan literatur keislaman di lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren. Kesimpulannya Kitab Kuning Sebagai Literatur Keislaman merupakan media yang sangat vital untuk membawa pesan keagamaan kepada masyarakat.

Identity Politics in the Construction of Electoral Laws: A Qualitative Analysis Jukari, Ahmad; Karimullah, Suud Sarim; Muhajir, Muhajir
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.2.14414

This article aims to deepen the construction of general election regulations related to representation and identity politics. This research is non-doctrinal with a normative approach, using documentation studies and libraries as data sources. Research findings suggest that the electoral arrangement designs the holding of elections as a tool for preserving national identity and national interests. Although the Electoral Act does not accommodate political representation of a distinctly religious nature, its implementation involves special regulations, such as Special Autonomy for Papua Province, the Government of Aceh, and the Yogyakarta Special Territory Privileges. This regulation gives room for politics of representation based on patriotism, culture, and religion. Furthermore, the Election Act prohibits some campaign actions that could create political nuances of identity. This article is expected to contribute to a further understanding the political dynamics of representation and identity in the context of the Electoral Law in Indonesia.Artikel ini bertujuan untuk mendalami konstruksi pengaturan mengenai pemilihan umum terkait politik representasi dan politik identitas. Penelitian ini bersifat non-doktrinal dengan pendekatan normatif, menggunakan studi dokumentasi dan kepustakaan sebagai sumber data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang Pemilu merancang penyelenggaraan pemilu sebagai alat untuk menjaga identitas nasional dan kepentingan nasional. Meskipun Undang-Undang Pemilu tidak mengakomodasi politik representasi yang bersifat kedaerahan, kesukuan, dan agama, implementasinya melibatkan regulasi khusus, seperti Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pemerintahan Aceh, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Regulasi khusus ini memberikan ruang untuk politik representasi berdasarkan kedaerahan, budaya, dan agama. Lebih lanjut, Undang-Undang Pemilu juga melarang sejumlah tindakan kampanye yang berpotensi menciptakan nuansa politik identitas. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika politik representasi dan identitas dalam konteks Undang-Undang Pemilu di Indonesia.

PENYULUHAN DAN PELATIHAN ARAH KIBLAT DALAM PENGEMBANGAN FIKIH SAINS ASTRONOMI BAGI TAKMIR MASJID PADA DAERAH PEGUNUNGAN Muhajir, Muhajir
ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2023): (Februari 2023)
Publisher : LPPM Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/abdi_kami.v6i1.1848

Sejauh ini permasalahan tentang arah kiblat belum tersentuh oleh pemerintah, padahal masih banyak ditemukan problematika tentang Ilmu Falak terutama pada kalangan agamawan, baik para pengurus takmir masjid maupun masyarakat umum. maka melalui program pengabdian kepada masyarakat ini berusaha untuk menfasilitasi diadakannya penyuluhan dan pelatihan tentang penentuan arah kiblat dalam rangka untuk memperdalam dan mempertajam wawasan Falakiyah baik secara teoritik maupun praktis bagi masyarakat terutama takmir masjid di kawasan pegunungan desa cacaban kidul kecamatan bener kabupaten Purworejo, agar ibadahnya lebih sempurna dan benar menurut syariah. Metodologi pengabdian masyarakat dilaksanakan di desa cacaban kidul kecamatan bener kabupaten purworejo dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Dalam pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan arah kiblat bagi takmir masjid dan mushola, Program penyuluhan dan pelatihan ini akan dilaksanakan oleh dosen falak STAI An-Nawawi Purworejo dan dibantu oleh ta’mir masjid disekitar lokasi pengabdian.Hasil pengabdian ini yaitu bahwa Pemahaman takmir masjid dalam menentukan kiblat masjid masih berdasar pada peninggalan pendahulu, Mengikuti bangunan masjid lainnya yang sudah ada. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan dilakukan melalui beberapa tahap dengan melibatkan para Takmir masjid, imam masjid, pemuda dan perangkat desa. Dengan kegiatan ini diharapkan para peserta masyarakat dapat mempraktikannya di rumah masing-masing sehingga nantinya ruang ibadah nya telah sesuai dengan arah kiblat, tidak lagi menyesuaikan dengan bangunan masjid maupun mushola.

SISTEM HISAB GERHANA BULAN KH. NOOR AHMAD SS DALAM KITAB NÃ›R AL-ANWÈ‚R Muhajir, Muhajir
JURNAL ISLAM NUSANTARA Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Lembaga Ta'lif wa An-Nasyr (LTN) PBNU

This paper presents the lunar eclipse reckoning system in the book NÃ»r Al-AnwÈƒr analysis of KH. Noor Ahmad SS. Eclipses are natural events that occur several times each year. In the traditions of the Prophet Muhammad SAW, the event was stated as part of the signs of the greatness of God. The Book of Al-Anwar is one of the books written by the original ulama of the archipelago. The discussion in this book consists of determining the beginning of the Kamariyah month, the lunar eclipse and the solar eclipse. Markaz used in this book is Jepara markaz with coordinates 60 36 'LS and 1100 40'. calculations for other areas must be adjusted slightly.The Book of Al-Anwar includes a system of eclipse reckoning which is quite accurate. The reckoning system was included in the category of essential reckoning bi al-tahqiq. The astronomical data were sourced from al-Ma'la 'al-Sa'id data using the Jepara epoch (110 Â° 40' E). The reckoning method uses an ecliptic limit value of 120 and can be scientifically justified. The trigonometric formulas are the result of the modification and transformation of the formula form of the logarithmic formulas in the book of al-Khul'ah al-Wafiyyah into the trigonometry formulas.

PENYULUHAN DAN PENGUKURAN ARAH KIBLAT MASJID DI DESA CACABAN KIDUL KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO Muhajir, Muhajir; Meli Dwi Yuniar; Afifah Nuraini
PROFICIO Vol. 5 No. 2 (2024): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v5i2.3710

Dosen di perguruan tinggi dituntut untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, oleh karena itu disamping dosen melaksanakan pendidikan dan penelitian, juga harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu pengabdian kepada masyarakat yaitu melakukan menyuluhan dan pengukuran arah kiblat pada masjid yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan dilakukan kalibarasi arah kiblat bisa diketahui apakah arah kiblat masjid tersebut sudah presisi menghadap kiblat atau belum presisi menghadap kiblat. Sehingga ibadah shalatnya akan lebih yakin kalau sudah presisi menghadap kearah kiblat. Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo merupakan daerah pegunungan yang terletak di sebelah utara kota Purworejo. Pengukuran arah kiblat dilakukan di 5 (lima) Masjid yang ada di Desa Cacaban Kidul. Pengukuran arah kiblat masjid di Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dilakukan pada hari Ahad tanggal 07 Januari 2024 dengan koordinat masjid. Hasil dari perhitunmgannya adalah arah kiblat Masjid Al-Iman Sunan Dusun Cikalan Desa Cacaban Kidul kurang serong ke arah Utara sejauh 00 49’ 46.5’’, arah kiblat Masjid Al Hikmah yang sebenarnya kurang serong ke arah Utara sejauh 30 7’ 47.9’’, arah kiblat Masjid As-Sakinah yang sebenarnya kurang serong ke arah Utara sejauh 10 45’ 48’’, arah kiblat Masjid Baiturrohman yang sebenarnya kurang serong ke arah Utara sejauh 10 28’ 44.4’’ dan arah kiblat Masjid Al Mursalat yang sebenarnya kurang serong ke arah Utara sejauh 10 17’ 42.42’’.

Tinjauan Fikih Muamalah atas Transaksi pada Aplikasi Grab Food Muhajir, Muhajir
Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Faruq : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58518/al-faruq.v2i1.1653

The development of increasingly advanced technology has made muamalah transactions easier through online transactions, in this case Grab provides a food delivery service, namely Grab Food which can be accessed by Grab Food application users. Customers can use food delivery services according to their interests. When Grab drivers receive orders from customers for food ordering services, the driver will provide customer funds first which will then be reimbursed by the buyer after the order reaches the buyer. But in this case, it is not only the driver and the buyer who are involved in this transaction. There are still food sellers and PT Grab as service providers. This indirectly occurs the merger of contracts which are collected into three contracts, namely: salam contract, ijarah and wakalah. Fiqh scholars give different legal statuses to this double or multi-contract contract because the status of one contract is not necessarily the same as the status of the contract that built it. For this reason, the author is interested in further researching the contracts that occur in the Grab Food application, the focus of this research is on the validity of transactions on the Grab Food application reviewed from the fiqh muamalah. The method used in this study is field research. The technical data analysis used is qualitative descriptive analysis. The data sources used in this study are primary data sources through interviews obtained directly from PT Grab branch of Purworejo, drivers, food sellers and food buyers, and secondary data sources obtained from books, journal articles, and news from the internet related to this study. The results of this paper conclude that the contracts collected when transacting on the Grab Food application are in accordance with the terms and principles of the contract in the fiqh muamalah and multi-contract in this transaction is permissible.

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search