Articles
<![CDATA[EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>;
<![CDATA[Kumala Sari, Ratna]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4689
<![CDATA[Anak Merupakan Generasi Penerus bangsa maka dari itu keberadaannya harus dilndungi oleh negara. Berangkat dari pemikiran di atas maka berkaitan dengan penulisan dalam makalah ini akan membahas mengenai: Bagaimana eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak di Indonesia? Dan Bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui proses diversi? Hasil penelitian yang bersifat yuridis normatif ini menunjukkan bahwa Restorative justice merupakan tujuan dari dilaksanakannya diversi untuk menyelesaikan perkara pidana anak di Indonesia. Restorative justice sebagai tujuan dari pelaksanaan diversi sudah diatur dalam peraturan tertulis dan telah lama digunakan oleh masyarakat adat, namun eksistensi restorative justice dikalangan aparat penegak hukum masih menjadi persoalan dikarenakan proses diversi itu sendiri belum diatur secara tegas. Penerapan restorative jusctice terhadap tindak pidana anak mengikuti mekanisme pelaksanaan diversi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana dengan syarat ancaman pidana nya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan.]]>
<![CDATA[ANALISIS SANKSI PIDANA DAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>;
<![CDATA[Lathifah Nugraheni, Nadea]]>;
<![CDATA[Martomo, Martomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.9411
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor seseorang melakukan tindak pidana pelanggaran penipuan melalui media transaksi elektronik dan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Lemahnya kekuatan hukum yang dilakukan oleh para pelaku dan juga korban dalam melakukan suatu transaksi melalui media elektronik hanya sebatas kepercayaan satu sama lain, tidak melihat ketentuan hukumnya, kurangnya pengetahuan akan hal jual beli       atau informasi yang baik didalam melakukan suatu transaksi melalui media eletronik (media sosial) menjadi faktor utama adanya tindak pidana dalam UU ITE. Putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum atau  undang-undang yang telah berlaku di negara Indonesia]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN ]]>
<![CDATA[Budoyo, Sapto]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.11575
<![CDATA[The rise of various cases that befell teachers in carrying out their professional duties is proof that legal protection for the teaching profession has not been running properly. This study consists of 3 (three) main problems, including legal protection for teachers as professionals, the weaknesses of legal protection for teachers as professionals, and efforts to realize legal protection for teachers as professionals based on the value of justice. This study uses a normative legal method by using a literature study. The results of this study state that the legal protection of the teaching profession as a professional educator is currently regulated in Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System and Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. Weaknesses in the legal protection of teachers as professionals, namely the teaching profession do not yet have the right not to be prosecuted in carrying out their professional duties and many cases go to the police (criminal), civil courts, and even state administrative courts. Efforts to realize the protection of teachers as professionals based on the value of justice through the reconstruction of articles 39 and 44 of Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers relating to the principle that teachers cannot be prosecuted either civilly, administratively, or criminally in carrying out their professional duties in good faith and or pedagogical principles for the benefit of education in the learning process. ]]>
<![CDATA[STUDI ATAS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA SEMARANG TERHADAP PEMBEBANAN SANKSI DENDA DALAM PROGRAM VAKSINASI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Wahyu Widodo]]>;
<![CDATA[Sapto Budoyo]]>;
<![CDATA[Toebagus Galang Windi Pratama]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/mmh.51.1.2022.95-105
<![CDATA[Dalam rangka mengurangi jumlah pasien Positif Covid-19, Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pasal 13a ayat (4) Perpres 14 tahun 2021 memberlakukan sanksi denda. Pengenaan denda ini tentu menimbulkan pro dan kontra sehingga hal ini menarik untuk dibahas dalam kajian yuridis empiris yang dilaksanakan di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres ini melanggar hak asasi manusia terlebih definisi dari keadaan darurat kesehatan masyarakat itu sendiri yang perlu dikaji ulang karena definisinya belum ada standar apa yang dapat dikategorikan sebagai darurat kesehatan masyarakat dan penegakannya akan sulit karena berdasarkan penelitian penulis, sebanyak 55% responden di kota Semarang menolak gagasan sanksi denda, sehingga perlu dipertimbangkan cara alternatif seperti di Australia dimana pemerintah memberikan insentif untuk membujuk masyarakat untuk mau mengikuti program vaksin.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender ]]>
<![CDATA[Sapto Budoyo]]>;
<![CDATA[Marzellina Hardiyanti]]>
<![CDATA[ Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/alj.v4i2.239 - 251
<![CDATA[Abstract Village Development is one of the national developments, wich is regulated in the Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In village development, community participation is needed, including women's participation, which is currently still minimal in providing aspirations for village development. Therefore, it is necessary to strengthen women's participation in village development in order to accommodate policies related to women so that they are able to realize gender equitable village development. The basis for protecting women and strengthening women's rights in national development is the existence of Law Number 7 of 1984 concerning the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. In writing this paper using legal research methods with a literature approach to obtain accurate data. The politics of law regarding strengthening women's participation seeks to accommodate women's aspirations in providing their participation for the protection of women at the regional or village level. Keywords: Women's Participatio, Village Development, and Gender Equitable. Abstrak Pembangunan Desa merupakan salah satu pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pembangunan desa diperlukan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi perempuan yang saat ini masih minim dalam memberikan aspirasi untuk pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa agar dapat mengakomodasi kebijakan terkait perempuan sehingga mampu mewujudkan pembangunan desa yang berkeadilan gender. Landasan perlindungan perempuan dan penguatan hak-hak perempuan dalam pembangunan nasional adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kepustakaan untuk memperoleh data yang akurat. Politik hukum tentang penguatan partisipasi perempuan berupaya mengakomodir aspirasi perempuan dalam memberikan partisipasinya untuk perlindungan perempuan di tingkat daerah atau desa. Kata Kunci : Partisipasi Perempuan, Pembangunan Desa, dan Keadilan Gender.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN WONOGIRI NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN WNG) ]]>
<![CDATA[Sapto Budoyo]]>;
<![CDATA[Marzellina Hardiyanti]]>;
<![CDATA[Fridayana Nur Fajri]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v5i2.13253
<![CDATA[Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Penulisan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual, pendekatan restorative justice system terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta menganalisis putusan hakim di Pengadilan Negeri Wonogiri pada perkara No : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual adalah adanya keterkaitan hubungan antara pelaku dan korban yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku lalu adanya pengaruh lingkungan seperti jauh dari keramaian, sendirian tanpa pendampingan orangtua. Penyelesaian kekerasan seksual yang dilakukan anak dibawah umur diupayakan untuk melakukan pendekatan restorative justice system. Kemudian, pertimbangan keputusan hakim pada perkara Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Wng yang dianalisis penulis hakim memutus suatu tindak pidana berupa pengobatan dan atau rehabilitasi pada Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka wajib diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.]]>
<![CDATA[THE URGENCY OF LEGAL PROTECTION TO THE WOMAN AND CHILDREN EXPLOITATION IN THE NEW BROADCASTER AND SOCIAL MEDIA ]]>
<![CDATA[Sapto Budoyo]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v7i2.4169
<![CDATA[The Development of technology and social media have an impact on the women and children matters in a public sphere. Verbal violence against women and children being a crucial matters in a social media and broadcast platform, therefore legal protection is needed for woman and children against those actions. This research consist of two points there are the urgency of legal protection for woman and children in exploitation and discrimination in the broadcast and social media in Indonesia. This research using normative legal methods with analytical descriptive based on library research. The result of this research shows that the urgency of legal protection needed on woman and children’s exploitation and discrimination in broadcast and social media platform due to Indonesia has ratified CEDAW through Law Number7 of 1984 concerning on the ratification of CEDAW. The implementation of legal protection on the woman and children’s exploitation and discrimination in Indonesia’s social media and broadcast platform has not been optimal. This problem due to the gap between enforcement officers, and society’s role with the prevention and handling children and women’s exploitation and discrimination cases in social media and broadcast platform.]]>
<![CDATA[Urgency of Strengthening Women Participation in The Building of Gender Justice Based Village ]]>
<![CDATA[Sapto Budoyo]]>;
<![CDATA[Marzellina Hardiyanti]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 17, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.589 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v17i2.41751
<![CDATA[Village building is part of national building which is regulated in Law No. 6 Year 2014 on Village. People participation is necessary in the building of villages, including the participation of women which is still considered very low particularly in generating their aspiration to build villages. Therefore, strengthening women participation in village building is necessary so that policies regarding women issues can be well accommodated in order to realize village building which is based on gender justice. Law research method was appllied in this study using literature approach in order to collect accurate data. The result of this study shows that it is necessary to strengthen women participation in village building which is based on gender justice because it is indicated that political law in Indonesia tends to support the issue corcerning legal protection toward women position as citizens. This is regulated in constitutional foundation in Article 27 section (1), Article 28D section (1), and Article 28I section (2) The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia and Article 55 No.6 Year 2014 Law on Village. Women representation in villages aims to solve various issues related to women justice particularly on issues around violence cases which seems like a tip of an iceberg and are unresolved. The efforts to strengthen women participation in village building are built through the form of togetherness, growing from root, trust and openness.]]>
<![CDATA[KASUS TINDAK PIDANA PEMBUHUHAN (ABORSI): TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS ]]>
<![CDATA[Sapto Budoyo]]>;
<![CDATA[Agus Sutono]]>;
<![CDATA[Nilna Nur Arofah]]>
<![CDATA[ Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 12, No 1 (2023): JANUARI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FPIPSKR Universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/civis.v12i1.14464
<![CDATA[Abortion is one of the causes of death of women in childbearing years in developing countries which is done secretly and usually by personnel who are not specifically educated, including pregnant women who want action. & philosophically against the crime of murder, abortion, Indonesian criminal law in the judge's decision Number 252K/Pid/2017. The method used in this research is normative juridical, namely an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and legislation related to qualitative descriptive approach research, with data collection from the study. literature. The results of this study conclude that the sanctions for the perpetrators of the crime of abortion in article 346 of the Criminal Code with a maximum imprisonment of four years in prison. The sanctions for perpetrators of the crime of abortion in the Criminal Code (KUHP) strictly prohibit abortion for any reason, while the Health Law allows abortion on medical indications or because of rape]]>
<![CDATA[Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu) ]]>
<![CDATA[Sapto Budoyo]]>;
<![CDATA[Wahyu Widodo]]>;
<![CDATA[Nur Lailatusa’adah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v5i2.325-338
<![CDATA[Pidana bagi pelaku aborsi menyangkut berbagai aspek hukum, moral, sosial dan kesehatan. Beberapa negara, memberlakukan hukuman pada pelaku aborsi yang dianggap ilegal secara kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pelaku tindak pidana aborsi dan menganalisis putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 187/Pid.B/2018/PN Palu. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dan Putusan Pengadilan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu tentang penjatuhan sanksi dilakukan atas dasar melindungi perempuan dari tindakan aborsi yang dapat mengakibatkan hal-hal buruk menimpa tubuh orang yang melakukannya, melindungi HAM karena pada dasarnya Anak yang masih dalam kandungan sudah memiliki HAM. Hasil akhir menunjukkan bahwa pentingnya memberikan pengetahuan kepada remaja tentang aborsi dan pentingnya peran keluarga untuk memberikan pengetahuan dan pencegahan aborsi yang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.]]>
