Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.302
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Diponegoro Law Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Law, Development and Justice Review
Achmad Busro
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Klausula Baku dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam Transportasi Darat terkait Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Djayanti, Achmad Busro, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.669 KB)

Abstract

A standard Article in The Agreement of Accident Insurance of PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 in Land Transportation Relates to Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection People in this universe always face some risks in their life, their family member or their properties. And it is kind of an uncertain risk. They always find the way to change that uncertainty of life to become something real or certain. One of the ways to undergo the risk is replacing it to another side , that is an insurance company. PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 is an insurance company that is developing in Indonesia. It offers some insurance products, one of them is insurance for an accident of the people. It is packed into an attractive package “Paket Siagakoe”. Just like the other common agreements, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 uses a standard article in Agreement of Accident Insurance, it  gives the disadvantage to the consumer as an enduring person.The written of this law uses normative juridical approach method or usually called as doctrinal research (document study) where the secondary data which consists of primary, secondary and tertiary data becomes the source of it.The result of this research explains that founded many things in Agreement of Accident Insurance PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 which are not appropriate with Law No. 8 Year 1999 about Consumer Protection, Section 8 subsection (1) and (2) so that it can damage the consumer as an enduring person.Some obstacles in implementation of accident insurance can be from the responsible person or enduring person. Obstacles occur because of the lack of communication and responsibility. They can be minimized by maximizing the duty of the agent, marketing staff in informing some important things in polis in the beginning and the end of the insurance, therefore in claim it can be beneficial for two sides especially the consumer.
PERTANGGUNGJAWABAN PENJUALTERHADAP ADANYA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/PDT.Sederhana/2018/PN-MKS.) Belinda Pudjilianto; Achmad Busro; Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.82 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi menimbulkan adanya inovasi baru dalam hal transaksi, khususnya mengenai jual beli, sehingga dikenal dengan istilah jual beli secara online. Dibalik banyaknya keuntungan yang diperoleh melalui transaksi jual beli secara online, terdapat juga kekhawatiran akan timbul adanya kecurangan dari salah satu pihak mengenai apa yang telah disepakati bersama, yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Terjadinya wanprestasi dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dan pihak lainnya dituntut untuk bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkannya. Oleh karena itu, dalam studi putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-MKS, terdapat pihak Tergugat yang berperan sebagai penjual dan pihak Penggugat sebagai pembeli, yang dalam pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak ternyata tidak berjalan sesuai harapan karena munculnya hambatanberupabarang yang dijual bukanlah barang milik Tergugat, sehingga prestasi tidak dapat dipenuhi tepat waktu. Pihak Penggugat yang mengetahui hal itu merasa dirugikan, kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri agar dapat memperoleh pengganti atas kerugian yang dideritanya.
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KAPAL ANTARA PT. SEBUKU NUSANTARA INDONESIA PERKASA (SNIP) DAN PANAPOND INTERNATIONAL (HK) CO, LTD CLARIESHA VETRIANI PRATIWI, Achmad Busro*, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.714 KB)

Abstract

Indonesia selain sebagai negara kepulauan juga terkenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya di bidang pertambangan. Namun tidak semua wilayah di Indonesia berpotensi untuk menghasilkan sumber daya alam yang sama, oleh karena itu dibutuhkan sarana angkutan untuk mendistribusikan hasil tambang itu dari daerah yang berpotensi ke daerah yang tidak berpotensi. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan maka sarana angkutan yang paling efisien untuk digunakan adalah sarana angkutan laut atau kapal yang telah didesain secara khusus untuk mengangkut hasil tambang tersebut. Adanya faktor potensi wilayah yang tidak sama, menyebabkan munculnya suatu hubungan antara yang membutuhkan sarana angkutan laut dan yang menawarkan jasa angkutan laut untuk mendistribusikan hasil tambang tersebut, dalam hal ini antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) dengan Panapond International (HK) Co, Ltd, yang selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian sewa menyewa atau charter kapal.Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Dengan menggunakan metode objek dan subjek penelitian. Pengumpulan data diperoleh dari pengumpulan  data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan.Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa dengan Panapond International (HK) Co, Ltd timbul permasalahan-permasalahan berupa wanprestasi. Dimana ketika kapal datang ke Indonesia barang yang akan diangkut oleh kapal tersebut belum siap, sehingga Panapond International (HK) Co, Ltd langsung melayangkan gugatan ke badan arbitrase di Hongkong. Dalam kontrak sendiri diatur bahwa jika timbul suatu sengketa maka penyelesaiannya menggunakan arbitrase yang akan diselesaikan di Hongkong.English:Indonesia as an archipelagic state in addition to well-known as a country rich in natural resources, particularly in mining. But not all regions in Indonesia has the potential to produce the same natural resources, and therefore needed a means of transport for the distribution of the region's mining potential to areas that are not potential. Because Indonesia is an archipelago that is the most efficient transport to use is a sea transport or ship that has been designed specifically for the transport of mining products. The existence of potential factors that are not the same region, led to the emergence of a relationship between that need and the means of sea transport that offers marine transportation services to distribute the proceeds of the mine, in this case between PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) with Panapond International (HK) Co., Ltd, which in turn contained in a lease agreement or charter boat.The method of approach used in this research is juridical empirical law. By using the methods of the object and the subject of research. Data collection was obtained from the collection of primary data collected in the field through interviews and secondary data through library research.From the results obtained that a default by PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa with Panapond International (HK) Co., Ltd. problems arise in the form of default. Where when the ship arrived in Indonesia goods to be transported by ship is not ready, so Panapond International (HK) Co., Ltd. filed a lawsuit directly to the arbitration board in Hong Kong. In the contract itself stipulated that if a dispute arises then the solution using arbitration to be settled in Hong Kong.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DOKTER DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 462/PDT/2016/PT.BDG JO. 1366 K/PDT/2017) Ardifa Iedha Rakhanida; Achmad Busro; Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.039 KB)

Abstract

Seorang pasien yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam kasus penelitian ini, penggugat merasa dirugikan atas perbuatan para tergugat yang diduga menyebabkan kematian anaknya. Hakim tingkat kasasi mempertimbangkan bahwa untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dokter harus diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan dengan mengolah data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum, namun MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran sehingga sudah sepatutnya perkara diperiksa pula oleh MKDKI
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (TORTIUS ACT) DALAM SENGKETA APARTEMEN MANGGA DUA COURT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 364 PK/Pdt/2016) Meisya Maharani; Achmad Busro; Ery Agus Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (836.952 KB)

Abstract

Rumah susun dapat dibangun diatas tanah hak pengelolaan sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Pembangunan rumah susun saat ini banyak dibangun di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah. Rumah susun/apartemen yang berstatus hak guna bangunan diatas hak pengelolaan kerap menimbulkan sengketa antara pemerintah sebagai pemilik tanah, pengembang, dan pembeli. Dikarenakan dalam proses jual beli pengembang tidak transparan memberikan informasi yang sebenarnya mengenai status penguasaan tanah kepada pembeli, hal ini akan menimbulkan kerugian kepada pembeli. Penelitian ini membahas terkait pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli kepemilikan apartemen antara pengembang dengan konsumen dengan studi kasus pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum oleh pengembang dalam kasus apartemen mangga dua court. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.
TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG OLEH PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) Masyanti Sinaga*, Achmad Busro, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.379 KB)

Abstract

Jasa pengiriman barang merupakan salah satu jasa yang banyak dibutuhkan masyarakat untuk mempermudah mengirim barang antar kota maupun antar negara. Perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi sudah menjadi bagian yang tidak dapat dihindari dalam hubungan hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klausula eksonerasi menurut Hukum Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta mengetahui bentuk akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat adanya klausula eksonerasi tersebut. Pedoman dan syarat pengiriman yang digunakan sebagai perjanjian merupakan perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, klausula eksonerasi yang tercantum di dalamnya bertentangan dengan beberapa asas dalam hukum perjanjian dan juga melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada hakikatnya, klausula eksonerasi digunakan agar timbul pembagian risiko yang layak antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, klausula eksonerasi tersebut sering disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk mengurangi, mengalihkan bahkan menghapus tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang lebih tegas dalam penggunaan klausula eksonerasi. Sehingga pelaku usaha lebih cermat dan hati-hati dalam menggunakan klausula eksonerasi dan konsumen mendapatkan perlindungan hukum saat dirugikan.
TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 439 K/Pdt/2013) Sekar Mas Murti Ningrum*, Achmad Busro, Moch Djais
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.891 KB)

Abstract

Perjanjian sewa menyewa tanahdalam pelaksanaannya sering menimbulkan suatu permasalahan, di mana penyewa melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa tanah, berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang dalam sidang tingkat pertama serta sidang banding kasus sewa menyewa tanah milik Pemerintah Kota Semarang maka kedua belah pihak dalam perkara ini tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian atau apa yang telah diperjanjikan. 2) Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan upaya terhadap PT. Rabas Mitra Sejati yang tidak melakukan pembayaran sewa lahan berdasarkan surat perjanjian nomor 590/23 tahun 2007 tentang Sewa Menyewa Tanah milik Pemkot Semarang dengan melakukan mediasi dengan proses Tahap Pra Mediasi dan Tahap Proses Mediasi. Proses penyelesaian kasus Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Rabas Mitra Sejati gagal sebagaimana dalam surat Mediator tanggal 12 September 2011. 3) Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menyelesaikan penagihan pembayaran uang sewa denda terhadap PT. Rabas Mitra Sejati yaitu Persoalan internal perusahaan, Kesengajaan PT. Rabas Mitra Sejati yang tidak segera membayar uang sewa lahan dan denda sewa dan Perbedaan nilai denda atas keterlambatan pembayaran sewa
KAJIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA RUKO PASAR REJO AMERTANI KABUPATEN TEMANGGUNG (STUDI TENTANG KASUS GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG) Kirana Ika Prasetyantari*, Achmad Busro, R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.103 KB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerah otonominya, maka untuk mengatur daerah otonominya Kepala Daerah diberi kewenangan untuk mengeluarkan keputusan. Akibat dari dikeluarkan keputusan tersebut, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan maka mengajukan gugatan secara perdata atas perbuatan melawan hukum terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak dan mengetahui putusan hakim dalam perkara perdata No. 25/Pdt.G/2015/PN.TMG sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemerintah daerah tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena memang kewenangannya untuk melindungi asset negara dan putusan hakim dalam perkara perdata No. 25/Pdt.G/2015/PN/TMG sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat dari ketidaktahuan pembeli ruko dan ketidakjujuran pihak pengembang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan muncul gugatan dikemudian hari. Maka apabila akan melakukan suatu perjanjian baik pihak pembeli dan penjual hendaknya lebih teliti terhadap objek perjanjian dan berhati-hati sebelum melakukan suatu perjanjian.
ASPEK HUKUM PENERAPAN ASAS KEKUATAN MENGIKAT DALAM KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA Lalang Tri Utomo*, Achmad Busro, Ery Agus Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1045.189 KB)

Abstract

Berlimpahnya sumber daya alam tidak bisa dipastikan kesejahteraan dan tatalaksana pemerintahan semakin membaik. Seharusnya dengan melimpahnya sumber daya alam, bisa digunakan untuk mensejahterakan rayat dan menjadikan negara mandiri. Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak wajib dikuasai oleh negara, sehingga negara berdaulat mutlak atas sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Pelaksana maupun SKK Migas pada kontrak bagi hasil dan untuk mengetahui penerapan asas kekuatan mengikat dalam kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi di Indonesia berdasar undang-undang yang berlaku. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah kontrak bagi hasil di Indonesia telah memenuhi syarat sahnya kontrak dan badan pelaksana maupun SKK Migas sebenarnya hanya memiliki fungsi pengawasan dan kontrol, bukan terlibat langsung dalam kontrak yang akibatnya kedaulatan negara atas minyak dan gas bumi menjadi berkurang. Kemudian beberapa ketentuan dalam UU No. 22 tahun 2001 bertentangan dengan amanat konstitusi, sehingga bisa berpengaruh terhadap isi kontrak. Maka dari itu, perlu adanya negosiasi ulang terhadap kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi, asas pacta sund servanda yang di dalamnya terkandung asas kesucian kontrak dapat dikesampingkan dengan berdasar kepada prinsip kedaulatan permanen negara atas penguasaan sumber daya alamnya yang mana sudah diakui secara internasional.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN ANTARA KLUB DENGAN PEMAIN PADA KLUB FUTSAL ATLAS MUDA SEMARANG Kurnia Oetama Noviansyah*, Achmad Busro, Ery Agus Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.801 KB)

Abstract

Futsal saat ini tidak hanya sekedar dijadikan hobi, bahkan oleh sebagian orang futsal telah dijadikan sumber mata pencaharian. Tidak sedikit pula beberapa orang yang telah memiliki perkerjaan tetap selain dari pemain futsal yang teteap mencari penghasilan tambahan dari futsal. Kebanyakan dari mereka, menjalin hubungan kerja dengan klub hanya dengan perjanjian kerja secara lisan.Penilitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana para pemain dengan klubnya menjalin hubungan kerja walaupun hanya menggunakan perjanjian kerja secara lisan. Maka dari itu, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris pada salah satu klub futsal amatir di Kota Semarang, yaitu Klub Futsal Atlas Muda Semarang.Dalam perjanjian kerja secara lisan antara Klub Futsal Atlas Muda Semarang dengan pemain, penulis menemukan fakta bahwa hubungan kerja yang terjalin antara pihak klub dengan pemain berjalan cukup baik, walaupun beberapa kali para pihak melakukan wanprestasi, namun tindakan wanprestasi itu jarang terjadi dan tidak terlalu menimbulkan kerugian yang besar. Namun penulis, memandang perlunya perjanjian kerja ini diadakan secara tertulis agar hak dan kewajiban para pihak secara tegas diatur dan tidak menimbulkan perbedaan tafsir para pihak serta memenuhi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Co-Authors Abdul Andriansyah Amanysiwiokta Erlangga Anggita Doramia Lumbanraja Anung Ronggo Yudha Ardelli, Arga Aulia Ardifa Iedha Rakhanida Arif Rifqi Muslim Artdityo, Artdityo Aulia, Hanna Belinda Pudjilianto Benedictus Satryo Wibowo Berlian Harina Sari Budi Ispriyarso Christian, Hans Dedy Permono, Kurniawan Dewi Hendrawati Dewi Hendrawati Doramia Lumbanraja, Anggita Dwi Resti Prabandari Ery Agus Priyono Ery Agus Priyono, Ery Agus Fida Adhiati Firdaus, Muhammad Aldira Hafidh Prasetyo, Mujiono Hafidh Irawati Irawati Jeanette Agire Medahalyusa Lumbanraja, Anggita Doramia Maria Nadea Ambarsari Meisya Maharani Monika Sitanggang Muhammad Tommy Setiawan Mujiono Hafidh Prasetyo Prasetyo, Mujiono Hafidh Pratiwi, Clariesha Vetriani Putri, Ayu Kartika Shendy Adityo Wiratmoko Suradi Suradi Ulfi Nihaya Yuli Prasetyo Adhi