Claim Missing Document
Check
Articles

Tanggung Jawab Penyewa atas Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Mobil: Perspektif Perlindungan Konsumen Aulia, Hanna; Busro, Achmad
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.66996

Abstract

ABSTRACTThe car rental practice, such as at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat, often faces breaches of contract from renters, including returning scratched or damaged cars, transferring the car to others, and delays in returning the vehicle. The purpose of this study is to examine the liability of car renters in the event of a breach of the rental agreement at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat and the dispute resolution process in cases of such breaches. The research method used is empirical juridical with a descriptive-analytical approach. The research findings indicate that Renters at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat are responsible for rental fees, damages exceeding Rp1,000,000, and legal procedures. Disputes arising from breaches are resolved through a review of the contract, direct discussions, and negotiations.Keywords: Liability; Breach of Contract; Car Rental Agreement.ABSTRAKPraktik sewa-menyewa mobil, seperti di Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat, sering menghadapi wanprestasi dari penyewa, termasuk pengembalian mobil yang lecet atau rusak, memindahtangankan mobil, dan keterlambatan dalam pengembalian. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban penyewa mobil dalam hal terjadi wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat dan penyelesaian sengketa dalam hal adanya wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyewa di Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat bertanggung jawab atas biaya sewa, kerusakan mobil di atas Rp. 1.000.000, dan prosedur hukum. Sengketa wanprestasi diselesaikan melalui peninjauan perjanjian, diskusi, dan negosiasi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Wanprestasi; Perjanjian Sewa Mobil
Analysis of Patent Troll Schemes and Their Arrangements in Indonesia Adisena, Arya Hidayat; Busro, Achmad; Priyono, Ery Agus
JURNAL AKTA Vol 11, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i3.38346

Abstract

The purpose of this paper is to discuss patent trolls, analyse Indonesia's regulation of patent trolls, and raise awareness of patent trolls. This research uses normative legal research methods. Normative research is conducted by examining literature data. The data is analysed using qualitative methods and presented descriptively. The conclusions drawn from this research are (1) the main problem in enforcing the law against patent trolls is the difficulty in identifying the perpetrators, who cannot be recognised solely through their identity; (2) the changes to the definition of patent enforcement in Law 6/2023 complicate this identification more than the previous rules.
Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dalam Penerbitan Sertipikat Berbasis Digital (Sertipikat Elektronik) Aritonng, Yehezkiel Frans Markus; Busro, Achmad
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.78030

Abstract

ABSTRACTThe new policy on electronic land certificates, regulated by Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 1 of 2021, has generated both support and concern among the public. On one hand, electronic certificates represent an important step toward modernizing land administration by improving efficiency, transparency, and security. On the other hand, people remain worried about the guarantee of legal certainty and protection in a digital-based system. This study aims to analyze the implementation of electronic land certificates and their legal protection. Using a normative juridical method with descriptive qualitative data, the research concludes that electronic certificates strengthen land administration, while legal protection is provided through the Consumer Protection Law and the Personal Data Protection Law, though infrastructure and consistency need improvement.Keywords: Legal Protection; Issuance of Digital CertificatesABSTRAKKebijakan baru terkait sertipikat elektronik pada pendaftaran tanah, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipkat Elektronik menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sertipikat elektronik merupakan langkah yang tepat demi mewujudkan modernisasi di bidang pertanahan, namun di sisi lain masyarakat resah terhadap jaminan kepastian dan perlindungan hukum sertipikat elektronik yang berbasis digital tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi penerbitan sertipikat berbasis digital dan perlindungan sertipikat elektronik berbasis digital. Jenis penelitian ini adalah yuriidis normatif, dengan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan sertifikat tanah elektronik meningkatkan efisiensi, transparansi, keamanan, dan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan. Perlindungan hukumnya dijamin melalui UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi, namun masih perlu penguatan infrastruktur dan konsistensi implementasi.Kata Kunci: Perlindungan hukum; Penerbitan Sertipikat Digital