Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.105
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta YUSTISI JURMA : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum JURMA YUSTISI Jurnal Legislasi Indonesia
Saharuddin Daming
Universitas Ibn Khaldun
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN BAGI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BOGOR Saharuddin Daming; Muhammad Naufal Al Islami
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16190

Abstract

Hak asasi manusia adalah rangkaian hak yang ada pada manusia dari sebelum lahir, hak itu sudah ada dan bersifat mutlak didapat oleh manusia itu sendiri, hal ini pada hakikatnya HAM ini bersifat universal. Dan serangkaian kaidah hukum dalam aspek hak asasi manusia itu di Indonesia diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. Untuk tersangka sekalipun khususnya tindak pidana narkotika mempunyai hak asasi, menurut kaidah serta hukum positif yang berlaku untuk mengatur hak-hak yang didapat olehnya, hal ini pada dasarnya meski ia bersalah sekalipun manusia mendapatkan haknya agar tidak terjadi pelanggaran dan kesewenangan pada tersangka yang sering dilakukan oleh oknum kepolisian. Didalam UUD 1945 yakni Pasal 27 Ayat (1) menyatakan “Bahwa segala atau setiap warga Negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”. Maka dari itu pihak kepolisian haruslah melindungi dan memenuhi hak-hak yang ada pada tersangka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pengaturan mengenai jaminan perlindungan hak kepada tersangka narkotika dalam penegakan hukum yang ditangani oleh aparat Kepolisian dalam tahap penyidikan, cukup . hal ini tercermin dari banyaknya perintah perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia pada tersangka yang sedang ditangani kepolisian. Norma dan perlindungan, penghormatan HAM terhadap tersangka pada tahap penyidikan tertuang dalam KUHAP maupun petunjuk teknis Kapolri hingga kode etik Polri dalam penanganan perkara . Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam perkara tindak pidana narkotika, telah melaksanakan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM kepada tersangka, tercermin pada sikap mulya mereka untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika. Apabila ada anggota kepolisian yang melanggar larangan tersebut maka ia akan ditindak oleh divisi profesi dan pengamanan bahkan mungkin menjalani proses pidana.Kata Kunci: Hak, Tersangka, Narkotika, Polisi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN PADA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN (Legal Protection of The Citezenship Status Of Children Born Mixed Marriage) Saharuddin Daming; Ari Ernawati
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16647

Abstract

Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan Undang- Undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, secara substansi jauh lebih maju dan demokratis dari pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, karena dalam pembentukan Undang-Undang tersebut telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah pada pemberian perlindungan warga negaranya dengan memperhatikan kesetaraan gender, tapi yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia? dan bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia?. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia yaitu merujuk pada status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan adalah sejak lahirnya kedudukan hukum si anak ikut kewarganegaraan ayahnya secara otomatis, bila ayah berstatus WNA anak menjadi WNA, begitu pula bila ayah WNI status hukum anak menjadi WNI, dari sini peran ibu menjadi terabaikan. Faktor penghambat dan pendukung perlindungan anak berkewarganegaraan agenda akibat perkawinan campuran di Indonesia secara yuridis tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban anak, tetapi secara tersirat bahwa hak anak terletak pada saat dilahirkan di Indonesia dianggap berkewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga anak nantinya berkewarganegaraan ganda terbatas. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kewarganegaraan Indonesia, Perkawinan Campuran
Legal Consequences Of Default In Agreement Sale And Purchase Of Land Rights Hardi, Prima Lestari; Daming, Saharuddin; Mustika, Desty Anggie
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v1i1.228

Abstract

Law in its purpose to regulate daily life in society has been divided into two parts, namely Private Law, which regulates legal relations between one person and another, and Public Law, which regulates legal relations between legal entities. An engagement is one part of private law, which can be interpreted that in an engagement relationship this involves individual parties who bind themselves to each other which in the future will have legal consequences in the form of rights and obligations that have been mutually agreed upon in the agreement that has been agreed upon by the willing parties. If one of the willing parties does not fulfill his obligations in an agreement, then the party who does not fulfill his obligations is declared to have defaulted so that the other party in the agreement does not get the rights he should get from the fulfillment of that obligation. To know more clearly about the legal consequences of default in Indonesian binding law, the problems raised in this paper are: 1. How is the application of the legal consequences of default in Bogor District Court Decision Number 181/Pdt.G./2020/PN Bgr? 2. How is the legal protection of the rights of the injured party in default in Bogor District Court Decision Number 181/Pdt. G/2020/PN Bgr? The author uses a normative juridical method that uses sources of information.
Legal and Human Rights Review of The Implementation Of Prenuptial Agreements Based On The Principles Of Propriety, Fairness and Good Faith Nursyamsiah, Ayu; Daming, Saharuddin; Ratnawaty, Latifah
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v1i2.573

Abstract

Prenuptial agreement one of the legal tools that can be used to defend the rights of husband and wife, they have opportunity to be open to each other, express opinions, agreed wishes and do not harm. Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Article 1339 of the Indonesian Civil Code, are absolute in accordance with the principles of propriety, justice and good faith. Problem statement: stakeholders' views on the implementation of prenuptial agreements based on propriety, justice, good faith and human rights, and the principles of propriety, fairness and good faith can be applied in prenuptial agreements and their application in accordance with human rights standards. Type of research: empirical normative. Result: the implementation of the prenuptial agreement is carried out with due regard to propriety, fairness and good faith of the parties, it is not allowed to reduce and violate the rights of the other party, if that happens it can be submitted for cancellation to the court. The application of principles in accordance with human rights is by having equal opportunities to express needs in the prenuptial agreement properly, providing protection and justice to the couple, having good intentions respecting each other in good faith.
Legal and Human Rights Review on The Policy Of Banning The Import Of Used Clothing Sobari, Ahmad; Daming, Saharuddin; Ratnawaty, Latifah
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v2i2.970

Abstract

This study delves into the prohibition of importing second-hand clothing in Bogor City by the government based on Law No.7/2014 on Trade and Minister of Trade Regulation No. 51/M-DAG/7/2015. This ban aims to protect public health, support domestic industries, and reduce environmental impact. However, the implementation of this policy faces several challenges, including the inability of relevant agencies to monitor and crack down on imported second-hand clothing traders in Pasar Anyar Bogor. Factors such as limited authority, lack of coordination among agencies, and a societal culture that glorifies imported goods hinder the enforcement of the ban on imported second-hand clothing. Despite the numerous benefits of the ban, such as safeguarding public health and supporting local industries, its implementation is obstructed by various inhibiting factors. Therefore, enhanced supervision, law enforcement, market diversification, and international cooperation are necessary to improve the effectiveness of the ban on imported second-hand clothing policy to benefit public health, domestic industries, and environmental sustainability
Review Of Law and Human Rights On The Practice Of Impunity For Performers Of Gross Human Rights Violation In Indonesia Moeltazam, Moeltazam; Daming, Saharuddin; Al Afghani, M. Mova
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v2i2.971

Abstract

The text discusses the practice of impunity for perpetrators of serious human rights violations in Indonesia, including the causal factors, the state's strategy in overcoming impunity, as well as supporting and inhibiting factors for law enforcement. This research aims to analyze the factors that cause impunity, state strategies in overcoming impunity, and propose legal reforms to eliminate impunity. With a framework based on Fraser Douglas' theory regarding state responsibility in upholding the law, this research highlights challenges such as unfulfilled justice, divided international attention, and the lack of mechanisms between countries in the ASEAN region. Lack of adequate laws, unequal punishment, corruption in law enforcement officials, and socio-cultural factors are also the focus of discussion. Reform efforts are needed in the justice and law enforcement systems, including increased education, training, support, protection, as well as adequate resource allocation. The political, social and legal implications of the law enforcement process for serious human rights violations in Indonesia are also explained in this text. With recommendations to strengthen the legal system, the role of Komnas HAM, international support, and political reform, it is hoped that law enforcement against serious human rights violations can be improved in Indonesia.
Legal Protection For Consumers In Digital Payments On Feeder Bus Service (Study At The Public Company In The Pakuan Transport Area, Bogor City) Nursilawati, Nursilawati; Daming, Saharuddin; Fajri, Ibrahim
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v2i2.1198

Abstract

Implementing digital payments can increase public interest in using feeder bus services. However, on the other hand, the implementation of digital payments also raises several crucial problems that befall consumers related to the presence of a digital payment system organized by Perumda Transpakuan Bogor City. This research aims to find out how legal protection efforts for consumers are carried out by Perumda Transpakuan Bogor City in the Digital Payment System on Feeder Buses. This research uses a type of legal research that combines normative and empirical, namely taking an approach by first examining the existing laws and regulations. relevant to the problem being researched or looking at it from a normative legal aspect, then the experience in digital payments on feeder bus services is also studied. Legal Protection Efforts for Consumers by Perumda Transpakuan Bogor City in the Digital Payment System on Feeder Buses, including: Compliance with Regulations, Collaboration with Leading third party, Data security system, Verification and authentication system, Dispute resolution and refunds, Education and outreach, Regular audits and monitoring.
The Role Of Women In Meaningful Participation In The General Election Supervisory Body Of Cianjur Regency Maulidya, Azkia Ananda; Daming, Saharuddin; Fajri, Ibrahim
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v3i1.1445

Abstract

This study aims to analyze related to women's participation in general election supervision within the scope of the Cianjur Regency General Election Supervisory Body, in this study it is described related to the conditions of women's participation in general election supervision and examines the implementation of Article 92 paragraph (11) of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. This study uses a normative legal method, by reviewing the reality of the implementation of women's representation quotas in organizing general election supervision within the scope of the Cianjur Regency General Election Supervisory Body. The results of this study are that Cianjur Regency has still not been able to meet the quota of women's representation of 30% within the scope of the Cianjur Regency General Election Supervisory Body, however Bawaslu has carried out various improvement efforts ranging from education and training related to general elections, organizing socialization and counseling, and trying to eliminate community stereotypes about gender through the Participatory Supervisory Cadre School
Review Of Law And Human Rights Regarding The Granting Of Dispensation In Minor Marriage Liatunisa, Hilda; Daming, Saharuddin; Ratnawaty, Latifah
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v3i1.1451

Abstract

Marriage is a way for individuals to bind themselves to another person in a sacred bond. Essentially, adults marry because they are considered mentally mature and ready, both physically and emotionally. Article 7, paragraph (1) of Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974, stipulates that men and women may marry when they reach the age of 19. According to paragraph (2), if they marry before reaching this age, the parents of the husband or wife can request an exception from the court. Essentially, the regulations in Indonesia do not specify the reasons or characteristics of children who are granted the freedom to marry, so it is the judge who decides whether the child is entitled to such freedom. The purpose of this research is to examine the factors and reasons for someone to apply for a marriage dispensation for underage children, the legal consequences if the child is granted the dispensation, and to understand the considerations of the judge in granting the marriage dispensation for underage children. The research used in this thesis is normative juridical research, which is conducted by studying laws, legal doctrines, and legal principles. This research can be conducted using a document analysis method, which is a normative juridical research method carried out by reviewing laws, legal doctrines, and legal principles. This research can be conducted through a document analysis method, which is a normative jurisprudence research method that involves examining laws, jurisprudence, and legal principles. However, the reasoning remains consistent, and the judge's opinion is neutral and consistent, which is to release while drawing benefits and not causing harm. In the category of adults, the judge also relies on Islamic law, which uses a person's intellect and puberty to be counted as an adult. It is hoped that the government will issue regulations that outline the characteristics or basis for someone to apply for a court exemption.
The Role Of Integrated Law Enforcement (GAKKUMDU) In Handling Election Crime Jannah, Raudhatul; Daming, Saharuddin; Lestari, Nisa
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v3i1.1453

Abstract

This research discusses the role of Integrated Law Enforcement (Gakkumdu) in handling election crimes, which often experience obstacles due to weak inter-agency coordination, lack of quality human resources, and budget limitations. This research aims to identify inhibiting factors and offer effective solutions to increase the effectiveness of integrated law enforcement in elections. The method used is a qualitative approach by collecting data through interviews and document study, which is then analyzed in depth. The research results show that improving the quality of human resources through continuous training, simplifying operational procedures, and increasing transparency and public participation are strategic steps that need to be taken. Therefore, this research suggests increasing inter-agency coordination, adequate budget allocation, and strengthening regulations as an effort to overcome obstacles to integrated law enforcement.
Co-Authors Ahmad Sobari Al Afghani, M. Mova Ari Ernawati Dadang Iskandar Dadang Iskandar, Dadang Desty Anggie Mustika Didi Hilman Evita Jumiati Al Barokah Febriatanti Suci Kurniawati Hardi, Prima Lestari Harsini, Eka Sri Budi husna, Mufidatul Ibrahim Fajri Julwanda, Ami Azzahra Latifah Ratnawaty Lestari, Nisa Liatunisa, Hilda Lubis, Ade Rizky Maulidya, Azkia Ananda Mikail, Ahmad Moeltazam, Moeltazam Mufidatul Husna Muhammad Iqbal Muhammad Naufal Al Islami Murtasiah, Dewi Nisa, Zamillatun Nursilawati, Nursilawati Nursyamsiah, Ayu Purwaningsih, Prihatini Ratnawaty, Latifah Raudhatul Jannah Restu, Dea Dewintia Stindyana, Karen Tasha Nia Tiarani, Tirta Aria Tri Adi Wibowo, Tri Adi Umayyah, Siti Indah